Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu indikator kinerja ekonomi untuk menjadikan negara berkembang menjadi negara maju adalah infrastruktur. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi di Indonesia sangat diperlukan. Namun keterbatasan dana pemerintah mengakibatkan lambatnya pembangunan jaringan jalan baru, sehingga diperlukan solusi pola pembiayaan melalui kerjasama pemerintah swasta dalam bentuk partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan investasi proyek investasi jalan tol di Indonesia setelah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja investasi dengan menerapkan teknik analisis risiko. Teknik estimasi risiko yang digunakan dalam makalah ini menunjukkan unsur biaya investasi yang didukung oleh analisis risiko. Faktor risiko yang akan diidentifikasi akan menjadi kendala dalam kinerja investasi proyek. Pada penelitian ini didapatkan adanya beberapa faktor risiko yang bisa dianggap sudah tidak relevan dengan investasi infrastruktur di Indonesia di masa kini, dan juga terdapat perbedaan nilai faktor risiko yang signifikan baik kenaikan maupun penurunan pada beberapa faktor risiko. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk mengoptimalkan kinerja investasi pada proyek jalan tol.

---

One of the economic performance indicators to turn a developing country into a developed country is infrastructure. Infrastructure development to support economic activities in Indonesia is urgently needed. However, limited government funds have resulted in slow development of a new road network, so a solution to a financing scheme is needed through public-private partnerships in the form of private participation in infrastructure development. This study aims to evaluate the feasibility of investing in toll road investment projects in Indonesia after identifying the factors that affect investment performance by applying risk analysis techniques. The risk estimation technique used in this paper shows the investment cost element which is supported by risk analysis. The risk factors that will be identified will become obstacles in project investment performance. In this study, it was found that there are several risk factors that can be considered irrelevant to infrastructure investment in Indonesia today, and there are also significant differences in risk factor values, both increases and decreases in several risk factors. This research is expected to be used to optimize investment performance in toll road projects."

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"Indonesia merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 km berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun (RPJMN) 2020-2024, sepanjang 1.600 km (64%) adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam surat Direktorat Jendral Bina Marga (DJBM) perihal “Pelaksanaan Konstruksi dengan metode Design and Build”.Metode Design and Build memiliki perbedaan dengan metode konvensional yaitu menjalankan fase perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Hingga 2022 JTTS masih mengalami keterlambatan jadwal penyelesaian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan metode Design and Build pada JTTS, untuk menilai risiko yang ada pada tahapan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk risiko dominan penyebab keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama melakukan validasi 58 indikator keterlambatan yang didapat dari penelitian terdahulu dan diperoleh 53 variabel yang valid oleh para pakar; kedua menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan mendapatkan respon kembali sebanyak 60 respon, selanjutnya diolah dengan uji statistik homogenitas, kecukupan data, validitas dan reliabilitas, kemudian hasil uji statistik dilanjutkan dengan analisis kualitatif risiko dan didapatkan 37 indikator berisiko tinggi dan 16 indikator berisiko sedang; ketiga melakukan identifikasi pada 37 indikator berisiko tinggi diperoleh 5 indikator berisiko tinggi terbesar yang melibatkan beberapa pihak didalam proses, sehingga menjadi pilihan memerlukan rekomendasi. Adapun hasil rekomendasinya yaitu memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pengadaan lahan, alokasi penjadwalan proyek terhadap risiko cuaca buruk, mekanisme pengesahan desain akhir menggunakan teknologi digitalisasi, memberikan waktu lebih untuk proses pengadaan (tender) dan terakhir membuat mekanisme khusus yang dilindungi hukum agar proses ganti rugi berjalan lancar.

---

Indonesia plans to build a new 2,500 km toll road based on the 2020-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), of which 1,600 km (64%) is the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) through the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) in a letter from the Directorate General of Highways (DJBM) regarding "Construction Implementation using the Design and Build method". and implementation simultaneously so that it is more efficient in the use of time. Until 2022 JTTS is still experiencing delays in the completion schedule. Therefore, this study was conducted to identify the stages of the Design and Build method in JTTS, to assess the risks that exist at these stages and provide recommendations for the dominant risk that causes delays. This research was conducted in several stages, namely: first, validate 58 indicators of delay obtained from previous research and obtained 53 valid variables by experts; secondly, distributing questionnaires to 100 respondents and getting 60 responses back, then processed by statistical tests of homogeneity, data adequacy, validity and reliability, then statistical test results followed by qualitative analysis of risk and obtained 37 high-risk indicators and 16 moderate-risk indicators; thirdly, identifying 37 high-risk indicators and obtaining the 5 largest high-risk indicators involving several parties in the process, so that being an option requires recommendations. The results of the recommendations are providing one-stop integrated services for the land acquisition process, allocation of project scheduling against the risk of bad weather, the final design approval mechanism using digitalized technology, giving more time for the procurement process (tender) and finally creating a special mechanism that is protected by law so the compensation process is going well."

"Indonesia, sebagai negara berkembang, berupaya untuk mencapai status negara maju dengan meningkatkan pendapatan per kapita. Salah satu strategi yang diadopsi untuk mencapai tujuan ini adalah pembangunan infrastruktur, sebagaimana diuraikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebesar 64% atau sepanjang 1.600 km jalan tol baru didominasi oleh Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Namun JTTS tidak berjalan dengan baik karena terdapat dua ruas tol yang dijual oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) karena mengalami kerugian akibat pendapatan yang tidak mencukupi dari operasional dan pemeliharaan jalan tol di Sumatera. Dari latar belakang inilah penelitian dilakukan, dengan tujuan mengidentifikasi risiko dominan yang mempengaruhi kinerja biaya pada tahap operasional dan pemeliharaan JTTS, menganalisis keterkaitan antar risiko, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berdasarkan risiko tersebut. Menggunakan metode Grey Delphi, ditemukan 13 faktor risiko dominan termasuk perubahan kebijakan, inflasi, dan fluktuasi mata uang. Metode Rough DEMATEL kemudian digunakan untuk mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antar risiko. Rekomendasi yang diberikan mencakup penggunaan teknologi digital untuk efisiensi biaya pemeliharaan, pembangunan jembatan timbang untuk mengatasi kelebihan muatan kendaraan, dan peningkatan studi kelayakan rute untuk mengurangi risiko rute kompetitif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan risiko yang lebih efektif dan peningkatan kinerja biaya dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia.

---

Indonesia, as a developing country, seeks to achieve developed country status by increasing per capita income. One of the strategies adopted to achieve this goal is infrastructure development, as outlined in the National Long Term Development Plan (RPJPN) 2005-2025. In the 2020-2024 National Medium Term Development Plan (RPJMN), 64% or 1,600 km of new toll roads are dominated by the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). However, JTTS did not run well because there were two toll roads that were sold by the Toll Road Business Entity (BUJT) because they experienced losses due to insufficient income from toll road operations and maintenance in Sumatra. It is from this background that research was conducted, with the aim of identifying the dominant risks that influence cost performance at the operational and maintenance stages of JTTS, analyzing the relationship between risks, and providing recommendations for improvements based on these risks. Using the Gray Delphi method, 13 dominant risk factors were found including policy changes, inflation and currency fluctuations. The Rough DEMATEL method is then used to identify cause-and-effect relationships between risks. Recommendations provided include the use of digital technology for maintenance cost efficiency, construction of weighbridges to overcome vehicle overloads, and improvement of route feasibility studies to reduce the risk of competitive routes. It is hoped that the results of this research can support more effective risk management and increase cost performance in toll road infrastructure development projects in Indonesia.

"

"Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra telah menghadapi berbagai hambatan, termasuk campur tangan pemerintah, masalah kepemilikan tanah, dan tantangan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko kebijakan yang mempengaruhi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra, mengembangkan model hubungan dengan rough DEMATEL untuk melihat apa saja risiko kebijakan yang menjadi penyebab dan terdampak, serta memberikan langkah korektif dan preventif terhadap risiko kebijakan pada pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra. Metode yang digunakan melibatkan penyebaran kuesioner kepada 10 pakar dengan pengalaman minimum 10 tahun di bidang pembangunan jalan tol dan telah menyelesaikan pendidikan sarjana. Tanggapan dari para pakar dianalisis menggunakan metode rough DEMATEL. Hasil penelitian menunjukkan adanya 6 risiko kebijakan dominan pada proses pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Risiko pertama adalah keterlambatan izin dan persetujuan proyek, yang dapat menghambat dimulainya proyek dan menyebabkan penundaan serta peningkatan biaya. Risiko kedua, intervensi pemerintah, yang dapat menyebabkan perubahan arah proyek atau penghentian sementara. Risiko ketiga, ketidakefisienan manajemen konflik yang dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam tim proyek dan mempengaruhi produktivitas. Risiko keempat, perubahan kebijakan dan regulasi yang dapat mengharuskan penyesuaian besar dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Risiko kelima, kurangnya standar kesepakatan kontrak yang dapat menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Terakhir, risiko keenam status kepemilikan tanah yang tidak jelas atau bermasalah dapat menunda atau bahkan menggagalkan proyek. Kesimpulan: Hasil penelitian ini penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia guna memahami situasi implementasi proyek transportasi, khususnya dalam pembangunan jalan tol Trans-Sumatra. Dengan memahami dan mengevaluasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat dalam merancang dan melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kinerja biaya proyek infrastruktur jalan tol di masa depan.

---

The development of the Trans Sumatra Toll Road has faced various obstacles, including government intervention, land ownership issues, and other challenges. This study aims to identify policy risks affecting the construction of the Trans Sumatra Toll Road, develop a relationship model using rough DEMATEL to examine the causes and impacts of these policy risks, and provide corrective and preventive measures against policy risks in the infrastructure development of the Trans Sumatra Toll Road. The method used involves distributing questionnaires to 10 experts with a minimum of 10 years of experience in toll road construction and a completed undergraduate education. Responses from the experts were analyzed using the rough DEMATEL method. The study results indicate six dominant policy risks in the construction process of the Trans Sumatra Toll Road. The first risk is project approval and permit delays, which can hinder the project's commencement and cause delays and increased costs. The second risk is government intervention, which can lead to project direction changes or temporary stoppages. The third risk is inefficient conflict management, which can create instability within the project team and affect productivity. The fourth risk is policy and regulatory changes, which may require significant adjustments in project planning and execution. The fifth risk is the lack of standardized contract agreements, potentially causing disputes among involved parties. Finally, the sixth risk is unclear or problematic land ownership status, which can delay or even cancel the project. Conclusion: The findings of this study are crucial for the Indonesian government to consider in understanding the implementation situation of transportation projects, particularly in the development of the Trans Sumatra Toll Road. By understanding and evaluating these obstacles, the government can take more appropriate steps in designing and implementing policies to improve the cost performance of toll road infrastructure projects in the future."

"Sebagai negara berkembang, di Indonesia saat ini sedang marak pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kemudian  Terdapat proyek-proyek infrastruktur (khususnya proyek jalan tol) yang masuk dalam proyek strategis nasional namun memiliki kelayakan yang rendah secara finansial , hal ini menjadi kasus penelitian untuk  memperoleh skenario/skema investasi agar proyek tersebut bisa tetap dapat diimplementasikan sesuai dengan rencana pemerintah. Analisis akan dilakukan dengan melakukan studi kasus yang mendalam tentang proyek Infrastruktur yang memiliki tingkat kelayakan investasi yang rendah di Indonesia. Studi kasus dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang suatu masalah, serta melakukan identifikasi bagaimana solusi/strategi terbaik untuk meningkatkan kelayakan proyek ini agar dapat tetap diimplementasikan serta  mengetahui dampak dari penerapan skenario terbaik terhadap kelayakan finansial nya. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pembangunan jalan tol hanya sampai Besuki ternyata merupakan skenario terbaik yang menghasilkan tingkat kelayakan terbaik. Alternatif lain adalah dukungan pemerintah untuk menyelesaikan jalan tol dari Besuki hingga Banyuwangi. Adanya dukungan pemerintah berupa VGF agar jalan tol Probolinggo Banyuwangi dapat terhubung dan memberikan tingkat pengembalian investasi yang menguntungkan bagi investor, dalam hal ini Badan Usaha Jalan Tol.

---

As a developing country, Indonesia is currently rampant in implementing infrastructure development. However, there are infrastructure projects (especially toll road projects) that are included in the National Strategic Project (PSN) but have low financial feasibility. Despite this, they are economically and socially politically feasible, and require a particular strategy to ensure the project can still be implemented. The analysis will be conducted by conducting in-depth case studies on infrastructure projects with low investment feasibility in Indonesia. These case studies aim to obtain a clear picture of the problem and identify the best solution/strategy to improve the feasibility of the project, enabling its implementation. Additionally, the impact of implementing the best scenario on its financial feasibility will be determined. Based on the analysis results, shortening the toll road segment is the best scenario that offers the highest financial feasibility. The second alternative involves seeking construction support from the Government to complete the toll road from Besuki to Banyuwangi, which represents the final stretch of the toll road on Java Island. The provision of VGF (Viability Gap Funding) in the form of construction support aims to facilitate the connection of the Probolinggo-Banyuwangi toll road and ensure a profitable rate of return on investment for Toll Road Business Entities, who are the investors in this project."

"Tesis ini membahas Pengalokasian risiko yang sesuai antara Pemerintah dan Swasta dengan pola Public Private Partnership pada infrastruktur jalan tol di Indonesia. Faktor-faktor risiko dikategorikan berdasar siklus hidup proyek mulai dari Studi kelayakan, Pengadaan, Disain, Pelaksanaan, Operasional & Pemeliharaan, dan Penyerahan aset. Penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survey kuesioner, selanjutnya diolah dengan metode statistik menggunakan uji validitas dan realibilitas, dilanjutkan dengan penggunaan matrik tingkat risiko dan penggunaan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam pengalokasian risiko yang sesuai antara Pemerintah dan Swasta.

---

This thesis discuss an appropriate risk allocation between Government and Private sector with scheme of Public Private Partnership on toll road infrastructure in Indonesia. Risk factors categorized based on lifecycle project started from Feasibility study, Procurement, Design engineering, Construction, Operation & Maintenance and Asset Transfer. This research is done by collecting data through quisionaire survey, then processed with statistical method (validity and realibility test), risk level matrix and using Analitycal Hierarchy Process (AHP) in allocating appropriate risk between Goverment and Private."

"Tesis ini membahas bagaimana strategi untuk meningkatkan kelayakan proyek infrastruktur jalan tol dengan tingkat kelayakan rendah agar tetap dilanjutkan, dan juga mengetahui bagaimana dampak dari penerapan strategi tersebut terhadap kelayakan finansial nya, serta melakukan komparasi strategi yang digunakan di negara lain untuk meningkatkan kelayakan proyek. Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan Mixed Method. Hasil penelitian menyarankan bahwa efisiensi beban operasi dan pemeliharaan serta optimalisasi struktur modal tidak cukup untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Mando Bitung menjadi layak. Untuk membuat pengusahaan Jalan Tol Manado Bitung menjadi layak diperlukan negosiasi perjanjian KPBU dengan Pemerintah yaitu dengan mengusulkan penambahan masa konsesi dan adanya jaminan atas pendapatan dengan skema avaibility payment. Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat kepada stakeholder dalam penanganan KPBU jalan tol yang memiliki tingkat pengembalian rendah.

---

This thesis discusses strategies for increasing the feasibility of toll road infrastructure projects with low feasibility levels so that they continue and determines the impact of implementing these strategies on their financial feasibility, as well as comparing strategies used in other countries to increase project feasibility. This research is research with a Mixed Method approach. The research results suggest that the efficiency of operating and maintenance costs as well as optimizing the capital structure are not enough to make the Manado-Bitung Toll Road operation feasible. To make the operation of the Manado-Bitung Toll Road feasible, it is necessary to negotiate a PPP agreement with the Government, namely by proposing an increase in the concession period and a guarantee of income with an availability payment scheme. It is hoped that this research will provide benefits to stakeholders in handling toll road PPPs that have a low rate of return."

"Penelitian ini mengangkat studi kasus jalan tol Cisumdawu. Cileunyi - Sumedang – Dawuan atau Cisumdawu terletak di Jawa Barat. Pembangunannya dimulai pada tahun 2017 dan direncanakan dapat beroperasi penuh pada tahun 2019. Namun, karena masalah pembebasan lahan dan pandemi COVID-19, pengoperasian jalan tol Cisumdawu tertunda selama kurang lebih tiga tahun, sehingga berdampak negatif pada profitabilitas proyek. Menyikapi kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi kembali kelayakan investasi Jalan Tol Cisumdawu dengan mempertimbangkan variabel risiko dan ketidakpastian dengan menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dan simulasi Monte Carlo. Analisis tersebut menggunakan beberapa kriteria atau indikator kelayakan, yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period. Hasil analisis kelayakan menunjukkan bahwa proyek Cisumdawu masih layak untuk dilaksanakan dengan nilai NPV sebesar Rp1.431.749.000.000, IRR sebesar 6,4%, dan Payback Period selama 23,3 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan investasi menurun ketika dihadapkan pada risiko dan ketidakpastian. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa risiko yang paling signifikan mempengaruhi kelayakan investasi adalah volume lalu lintas. Tiga skenario tambahan dirancang untuk mengeksplorasi berbagai potensi hasil dan menilai kelayakan finansial proyek dalam berbagai kondisi.

---

This research uses the case study of Cisumdawu toll road. Cileunyi - Sumedang - Dawuan or Cisumdawu toll road is located in West Java. The construction started in 2017 and was expected to fully operate in 2019. Unfortunately, due to land acquisition issues and COVID-19 pandemic, the Cisumdawu toll road operation has been delayed by approximately three years, thus negatively impacting the project’s profitability. In response to this condition, this research aims to assess and re-evaluate the feasibility of Cisumdawu Toll Road investment by considering risks and uncertainty variables using Discounted Cash Flow (DCF) and Monte Carlo simulation. The analysis uses several criteria or indicators of feasibility, Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Payback Period. The result of the feasibility analysis shows that the Cisumdawu project is still feasible with a NPV of Rp1.431.749.000.000, an IRR of 6,4%, and a Payback Period of 23,3 years. The results shown that the investment feasibility decreases when faced with risks and uncertainties. It also shows that the most significant risk affecting the investment feasibility is the traffic volume. Three additional scenarios are designed to explore different potential outcomes and assess the project's financial feasibility under various conditions."

"Tingginya tingkat pembangunan, berbanding lurus dengan probabilitas kecelakaan yang mungkin terjadi. Di Indonesia sendiri, kecelakaan kerja pada sektor konstruksi masih kerap kali terjadi. Berdasarkan data dari situs Kementrian Pekerjaan Umum pada tahun 2015, sektor konstruksi menyumbang 32% proporsi kecelakaan kerja di Indonesia, yang mana berada di urutan teratas daftar bersama dengan industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi proyek infrastruktur jalan tol dengan mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Penelitian berbasis studi kasus dengan teknik wawancara dan kuesioner yang lebih dalam dikaji dengan analisis deskriptif dan validasi pakar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi pada proyek Jalan Tol Koneksi Becakayu – Tol Wiyoto Wiyono 1 sudah dalam kategori memuaskan. Terdapat beberapa indikator yang penerapannya belum sesuai dengan Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021 dikarenakan masih kurangnya wawasan atau pengetahuan terkait program penerapan SMKK. Penyusunan strategi rekomendasi peningkatan penerapan SMKK dapat dilakukan dengan 1) Memberikan pendidikan, pelatihan, dan/atau penyuluhan terkait SMKK 2) Menyusun dokumen-dokumen SMKK sesuai dengan peraturan yang berlaku 3) Melakukan perkuatan program inspeksi SMKK dan safety patrol 4) Mendokumentasikan aktivitas penerapan SMKK 5) Pengadaan kegiatan seperti safety morning talk dan Toolbox meeting dan pengadaan fasilitas seperti papan informasi K2 6) Melakukan safety meeting dengan MP terkait kebijakan keselamatan konstruksi dan menjelaskan kepada seluruh stakeholder proyek 7) Memberikan award atau insentif jika keselamatan konstruksi tercapai dan 8) Melakukan kajian yang lebih mendalam terkait peraturan SMKK.

---

The high level of development is directly proportional to the probability of accidents that may occur. In Indonesia, work accidents in the construction sector still often happened. Based on data from the Ministry of Public Works website in 2015, the construction sector gave place for 32% of the proportion of work accidents in Indonesia, which is at the highest number along with the manufacturing industry.This study aims to evaluate the implementation of the construction safety management system for toll road infrastructure project refers to the Minister of Public Works and Public Housing Regulation Number 10 of 2021 concerning Guidelines for Construction Safety Management Systems. This research applied a case study method-based with indepth interview and questionnaire techniques which were reviewed by descriptive analysis and statistical tests. The results of this study indicate that the implementation of the construction safety management system on the Becakayu Connection Toll Road - Wiyoto Wiyono 1 Toll Road project is in the satisfactory category. There are several indicators whose implementation is not in accordance with the PUPR Ministerial Regulation Number 10 of 2021 due to the lack of insight or knowledge regarding the SMKK implementation program. The formulation of a recommendation strategy for improving the implementation of SMKK can be done by 1) Providing education, training, and/or counseling related to SMKK 2) Compiling SMKK documents in accordance with applicable regulations 3) Strengthening SMKK inspection programs and safety patrols 4) Documenting SMKK implementation activities 5) Procurement of activities such as safety morning talk and Toolbox meeting and procurement of facilities such as K2 information boards 6) Conduct safety meeting with MP regarding construction safety policies and explain to all project stakeholders 7) Provide awards or incentives if construction safety is achieved and 8) Conduct studies more in depth related to SMKK regulations."