Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seringnya terjadi keterlambatan ataupun gagalnya pengguna jasa dalam melakukan pembayaran memberikan efek yang besar kepada penyedia jasa. Tidak jarang pula dampak dari kejadian ini membuat banyak badan usaha jasa konstruksi mengalami kebangkrutan akibat terganggunya finansial pada badan usaha tersebut. Sistem pembayaran antara pengguna jasa ke penyedia jasa sudah diatur dalam perjanjian kontrak antara kedua belah pihak. Tetapi kontrak tersebut dirasa tidak membuat risiko keterlambatan atau kegagalan pembayaran ini berkurang. Permasalahan sering terjadi akibat masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang berada pada level manajemen. Pihak manajemen yang seharusnya memegang peranan penting dalam mengatur jalannya proyek seringkali gagal dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan berikutnya muncul pada di pihak pengguna jasa yang memang tidak ada keinginan untuk membayar penyedia jasa setelah pekerjaannya selesai. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mencari solusi dengan memperbaiki sistem pembayaran dengan prosedural yang terotomatisasi dan transparan sehingga semua pihak bisa memantau proses tersebut. Sistem ini akan dibangun dengan menggunakan smart contract yang dibangun di atas platform blockchain (Etherium) dan terintegrasi dengan data model BIM (Building Information Modeling). Dengan adanya sistem otomatisasi ini maka waktu pembayaran akan bisa dipercepat sehingga bisa menjaga kemampuan finansial semua stakeholder.

---

Often there are delays or failures from service users in making payments will have a great effect on service providers. Frequently the impact of this incident caused many construction service business entities to go bankrupt due to financial disruption to the business entity. The payment system between service users to service providers is regulated in a contractual agreement between the two parties. But the contract does not reduce the risk of delay or failure of payment. Problems often occur due to the lack of competence in human resources at the management level. Management who should play an important role in managing the project often fails to carry out their duties. The next problem arises on the part of service users who do not want to pay service providers after the work is completed. Therefore, this research tries to find a solution by improving the payment system with an automated and transparent procedural so that all parties can monitor the process. This system will be built using a smart contract built on the blockchain’s (Etherium) platform and integrated with BIM (Building Information Modeling) data models. With this automation system, the duration of payment can be accelerated so that it can maintain the financial capabilities of all stakeholders."

"Proyek EPC (Engineering, Procurement and Construction) merupakan jenisproyek konstruksi yang kompleks dan memiliki perbedaan karakter dengan proyekkonstruksi biasa, sehingga keterlambatan proyek merupakan fenomena yang kerapterjadi pada proyek EPC. Proyek EPC cenderung padat karya dan padatpengetahuan. Input dan output dalam manajemen proyek EPC melibatkan berbagaipengetahuan dan aktivitas kreatif intelektual. Dengan demikian, proses manajemenproyek EPC adalah proses knowledge management. Knowledge ManagementSystem (KMS) bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam suatu organisasidengan memperbaiki komunikasi antara seluruh bagian organisasi danmeningkatkan penguasaan pengetahuan dengan melakukan transfer pengetahuan.Penerapan Knowledge Management System berbasis blockchain diharapkan dapatmenjadi solusi dari kebutuhan transfer knowledge dengan terdistribusi, akses cepatke pengetahuan dan keamanan informasi yang tinggi. Penelitian ini menggunakankerangka kerja model Tiwana, dan untuk pemetaan knowledge organisasimenggunakan siklus KM model Zack, sedangkan untuk pembentukan knowledgemenggunakan model SECI. Framework Knowledge Management System berbasisblockchain yang dihasilkan dilakukan validasi pakar untuk proses pengujian yangkemudian dilakukan analisa kualitatif menggunakan software Nvivo. Hasil daripenelitian ini adalah 44,19% moderately positive dan 55,81% very positivemenyatakan framework Knowledge Management System berbasis blockchain dapatditerapkan pada proyek EPC dan dapat meningkatkan kinerja waktu pada proyekEPC-X sebesar 36 hari atau memiliki optimasi 15% dari durasi proyek secarakeseluruhan.

---

An EPC project (Engineering, Procurement, and Construction) is a

complex type of construction project, having differing characteristics from ordinary

construction projects, in which project delay phenomenons often occur. EPC

projects tend to be labor intensive and knowledge intensive. Inputs and outputs in

EPC project management involve a wide range of knowledge and intellectual

creative activities. Thus, the EPC project management process is a knowledge

management process. Knowledge Management System (KMS) aims to improve the

quality of human resources in an organization by improving communication

between all parts of the organization and increasing mastery of knowledge by

transferring knowledge. The implementation of a blockchain-based Knowledge

Management System is expected to be a solution to the need for distributed

knowledge transfer, fast access to knowledge and high information security. To

develop the knowledge management system, The Tiwana Model Framework is

employed in this study. Whereas Zack KM model is used for mapping

organizational knowledge. In addition, SECI model is used for knowledge

information. The resulting blockchain-based Knowledge Management System

framework is validated by experts for the testing process. As a follow up process,

Qualitative analysis is performed to the validated framework using Nvivo software.

The results of this study are 44.19% moderately positive and 55.81% very positive

stating that the blockchain-based Knowledge Management System framework can

be applied to EPC projects and can improve time performance on EPC-X projects

by 36 days or has an optimization of 15% of the duration. the project as a whole."

"Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) adalah algoritma konsensus yang digunakan dalam consortium blockchain. Jenis blockchain ini menyediakan platform yang menghubungkan sekelompok peserta yang saling terkait ini. Hal ini sesuai  untuk implementasi pertukaran informasi Building Information Modeling (BIM) yang merupakan representasi digital dari karakteristik fisik dan fungsional dari suatu bangunan. Pertukaran informasi ini melibatkan banyak pihak seperti pemilik bangunan, kontraktor, sarjana konstruksi, sarjana listrik, manager lokasi dan banyak dokumen BIM. Pihak-pihak ini dapat mempunyai konflik satu sama lain dan dapat menyebabkan bahaya, untuk itu lebih baik menggunakan algoritma PBFT. Algoritma ini dapat memberikan toleransi sampai dengan 1/3 node yang berbahaya/rusak. Namun, algoritma ini mempunyai karakteristik yaitu membutuhkan komunikasi intensif antar node, yang membatasi skalabilitas dan kinerjanya. Solusi yang diusulkan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan algoritma konsensus baru Byzantine Fault Tolerance dengan struktur hirarki network double-layer (Double-layer Byzantine Fault Tolerance). Stuktur hirarki network dapat mengurangi penggunaan bandwidth dan tekanan komunikasi antar peer. Pada struktur ini terdapat dua lapisan node. Node di lapisan pertama mengirimkan pesan pada beberapa node di lapisan kedua. Setiap node pada lapisan pertama terhubung dan membentuk kelompok dengan beberapa node pada lapisan kedua dan saling berkomunikasi. Setiap kelompok ini menjalankan algoritma Byzantine Fault Tolerance untuk mencapai subkonsensus. Konsensus akhir didapatkan dengan menggabungkan subkonsensus pada lapisan pertama dan semua subkonsensus di tiap kelompok. Hasil penelitian menunjukkan algoritma ini dapat meningkatkan skalabilitas dengan mengurangi jumlah pertukaran pesan antar node sebesar 84% dan waktu untuk mencapai konsensus sebesar 70% dibanding dengan struktur network peer-to-peer.

---

Practical Byzantine Fault Tolerance (PBFT) is a consensus algorithm used in a consortium blockchain. This type of blockchain provides a platform that connects a group of interrelated participants. This is suitable for the implementation of Building Information Modeling (BIM) information exchange, which is a digital representation of the physical and functional characteristics of a building. The information exchange involves many parties such as building owners, contractors, construction engineers, electrical engineers and site managers and BIM-related documents. These parties may have conflicts with each other and can cause harm. Thus, it would be better to use the PBFT algorithm. This algorithm tolerates up to 1/3 malicious/faulty nodes. However, this algorithm has inherent characteristic that it requires intensive communication between nodes, which limits its scalability and performance.

The proposed solution is to use a new consensus algorithm Byzantine Fault Tolerance with a double-layer network hierarchy structure called Double-Layer Byzantine Fault Tolerance (DLBFT). The hierarchical structure of the network can reduce bandwidth usage and peer communication stress. This structure consists of two layers of nodes. Nodes in the first layer send messages to several nodes in the second layer. Each node in the first layer is connected and forms a group with several nodes in the second layer and communicates with each other. Each group runs the Byzantine Fault Tolerance algorithm to reach a subconsensus. The final consensus is obtained by combining the subconsensus in the first layer and all subconsensus in each group. The results show that this algorithm can improve scalability by reducing the number of messages exchanged between nodes by 84% and the time to reach consensus by 70% compared to peer-to-peer network."

"Kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan primer yaitu kebutuhan utama setelah kebutuhan sandang dan pangan atau biasa disebut dengan trilogi sandang- pangan-papan. Meskipun menjadi kebutuhan primer manusia, banyak dari manusia tidak menyadari bahwa pentingnya mempunyai rumah. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih menunda melakukan pembelian rumah dengan alasan yang beragam; mulai dari tidak sadarnya urgensi akan rumah, harga yang mahal, hingga proses administrasi pembelian yang sangat merepotkan, terutama jika membeli dengan menggunakan cicilan. Kebijakan-kebijakan pemerintah masih tidak terlalu signifikan membantu meningkatkan penjualan properti, sehingga kini semakin banyak model pembiayaan baru yang berbasis crowdfunding bermunculan untuk membantu masyarakat Indonesia mendapatkan rumah. Walaupun crowdfunding adalah suatu platform baru yang membawa perubahan baru dalam teknologi, platform ini mempunyai tiga kelemahan yaitu akuntabilitas, transparansi dan sentralisasi. Oleh karena itu pada penelitian ini teknologi blockchain akan diimplementasikan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dari platform crowdfunding bisnis properti hunian. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur & benchmarking, survei kuesioner, dan validasi pakar untuk meraih tujuan penelitian yaitu mengindentifikasi fitur-fitur akuntabilitas dan transparansi pada platform crowdfunding dan diagram alir bekerja aplikasi aplikasi crowdfunding bisnis properti hunian berbasis teknologi blockchain. Fitur akuntabilitas yang akan dipakai pada aplikasi ini yaitu Dana Proteksi, Mentoring dan Monitoring peminjam, dan Pengembalian Modal dan fitur transparansinya adalah Informasi Peminjam, Detail Laporan Peminjam, Credit Scoring. Setelah itu Teknologi blockchain yang akan diimplementasikan untuk penelitian ini yaitu platform blockchain Ethereum melalui layanan yang berdasarkan smart contract yaitu Decentralized Autonomous Organization (DAO), Decentralized File Storage (DFS), dan Token System ERC-20.

---

Home needs are primary needs, namely the main needs for clothing and food needs or commonly referred to as the food-board-clothing trilogy. Despite being a major human need, many people do not realize the importance of owning a home. Most Indonesians still buy houses for various reasons; Starting from the unconscious urgency of the house, the price is expensive, the complicated purchase process, especially if buying using installments. Government policies are still not very effective in increasing property sales, thus new crowdfunding-based financing models is increasing to help people to afford a house. Although crowdfunding is a new platform that brings new changes in technology, this platform has three weaknesses namely accountability, transparency and centralization. Therefore in this research the blockchain system exists to increase accountability and transparency of the residential property crowdfunding business platform. The research method of this research is uses literature study & benchmarking methods, questionnaire surveys, and expert validation to achieve the research goal of identifying accountability and transparency features in crowdfunding platforms and flowcharts of application crowdfunding applications of residential property businesses based on blockchain technology. Accountability features that will be used in this application are the Dana Proteksi Insurance, Mentoring and Monitoring, and Capital Returns and transparent features are Borrower Information, Borrower Report Details, Credit Scoring. The blockchain technology that will be implemented for this research is the Ethereum blockchain platform through smart contract-based services, namely the Decentralized Autonomous Organization (DAO), Decentralized File Storage (DFS), and the ERC-20 Token System.

"

"

Saat ini, listrik merupakan sumber daya yang sangat penting untuk semua orang dalam menunjang aktivitas sehari-hari yang mereka lakukan. Masyarakat dimudahkan dengan banyaknya metode pembayaran tagihan listrik yang bisa mereka pilih. Pada skripsi ini dilakukan penggunaan teknologi Blockchain dalam sistem pembayaran tagihan listrik. Teknologi Blockchain adalah teknologi yang memungkinkan transaksi dilakukan secara terdesentralisasi, transparan, dan aman. Dalam skripsi ini dijelaskan secara sederhana tentang teknologi Blockchain serta bagaimana teknologi ini dapat diterapkan dalam sistem pembayaran tagihan listrik di indonesia dengan membuat sebuah situs web yang dapat digunakan oleh pengguna untuk melakukan pembayaran tagihan listrik elektronik berbasis Blockchain dengan Ethereum sebagai jaringan blockchain yang digunakan. Dari 3 pilihan gas fee yang diujikan sebanyak 10x percobaan, pilihan “aggressive” adalah pilihan yang tepat apabila pengguna ingin proses transaksi yang cepat (4.5s), pilihan “market” cocok untuk pengguna yang baru pertama kali mencoba dan ingin mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh metamask (9.4s). Pilihan “low” adalah pilihan yang paling nyaman para pengguna yang mengutamakan fungsi dan tidak mementingkan kecepatan transaksi (18.8s).

---

Nowadays, electricity is a very important resource for everyone to support their daily activities. People are facilitated by the various methods to pay electricity bills that are available for them. In this research, Blockchain technology is used in the electricity bill payment system. Blockchain technology is a technology that allows transactions to be carried out in a decentralized, transparent, and secure manner. This research explained about Blockchain technology and how this technology can be applied in the electricity bill payment system in Indonesia by creating a website that can be used by users to pay their electricity bills with Ethereum as the blockchain network. Of the three gas fee options tested, “aggressive” option is the right choice if users want a fast transaction process (4.5s), “market” option is suitable for first-time users and wants to follow the standards set by metamask (9.4s). The “low” option is the most comfortable choice for users who prioritize function and are less concerned with transaction speed (18.8s)."

"Skripsi ini mengidentifikasi peranan-peranan yang telah dilakukan oleh AKP sebagai sebuah partai pemerintah dalam upaya demokratisasi di Turki sejak tahun 2002-2011. Upaya demokratisasi yang dimaksud berfokus kepada 4 hal, yakni amandemen konstitusi, reposisi hubungan sipil dan militer, peningkatan jaminan atas kebebasan sipil, serta penjaminan negara terhadap hak asasi manusia. Selain itu, skripsi ini berargumen bahwasanya upaya demokratisasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan AKP didorong oleh adanya dua faktor. Faktor internal dari demokratisasi adalah adanya agenda masuknya Turki ke dalam Uni Eropa. Sedangkan secara eksternal, demokratisasi dilakukan sebagai upaya pemenuhan persyaratan politik Uni Eropa. Pada akhirnya, dengan adanya upaya demokratisasi yang dilakukan oleh AKP, Turki mengalami peningkatan hubungan baik dengan Uni Eropa sebagai sebuah institusi, maupun dengan negara-negara anggotanya.

---

This thesis identifies the roles that have been done by the AKP as a government party in democratization efforts in Turkey since 2002-2011. This efforts is focused on four things, namely amending the constitution, repositioning of civil and military relations, increaing the guarantees of civil liberties, as well as state guaranteeing of human rights. It argues that democratization efforts that have been made by the AKP government are driven by two factors.

Internal factors of democratization is the agenda of Turkey's entry into the European Union. While externally, democratization done as efforts to comply with the EU‟s political conditionality. In the end, with the democratization efforts undertaken by the AKP, Turkey has increased good relationship with the EU as an institution, as well as with its members."

"Tesis ini menganalisis politik luar negeri AS terhadap proses demokratisasi serta perjuangan kelompok FSA (Free Syirian Army) dan SNC (Syirian National Council) dalam upaya menjatuhkan kediktatoran rezim Bashar Al-assad yang telah berkuasa selama 16 tahun di Suriah. Paradoksnya adalah bahwa selama terjadinya konflik antara kelompok oposisi dan rezim Assad yang didukung oleh kekuatan militer Rusia, Amerika Serikat sebagai pendukung demokrasi di dunia tidak memberikan suatu reaksi yang tegas terhadap tindakan rezim Suriah. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kerangka teori pilihan rasional, rasional aktor model dan kepentingan nasional. Penelitian ini menemukan bahwa Politik luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Barack Obama dalam memperjuangkan demokrasi di Suriah cenderung beralih ke politik minimalis dari politik maksimalis. Tesis ini menyimpulkan bahwa, Peralihan paradigma politik tersebut disebabkan Suriah tidak mempunyai arti strategis bagi kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat di Timur-Tengah.

---

This tesis analyzes US foreign policy towards the democratization process and the FSA (Free Syirian Army) and SNC (Syirian National Council) effort to topple the Bashar Al-Assad dictatorship regime that has ruled for 16 years in Syria. The paradox is that during the conflict between the opposition and Assad's regime that has been supported by the military power of Russia, US support of democracy in the world does not give an explicit reaction against the actions of the Syrian regime. Using qualitative approach and the theorotical framework of rational choice, rational actor models and national interest. This study finds that under Barack Obama‟s presidency in the fight for democracy in Syria US foreign policy is likely to turn from political maximalist to political minimalist. The study concludes that, this political paradigm shift happens because Syria does not have a strategic significance for US national security interests in the Middle East."