Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan seksual terhadap perempuan sering diberitakan berlebihan dan bias gender di media pemberitaan nasional berbasis online, Tribun News. Gaya pemberitaan Tribun News menimbulkan bias gender dan tendensi untuk melecehkan atau mengekploitasi perempuan sebagai objek kekerasan seksual. Tujuan penelitian ini adalah unruk mengetahui bagaimana kekerasan seksual terhadap perempuan dideskripsikan di kanal berita Tribun News. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis, pendekatan kualitatif dengan menggunakan Analisis Wacana Kritis Sara Mills untuk membedah teks pemberitaan yang ada. Adapun teks pemberitaan yang dipilih adalah tiga berita kekerasan seksual dalam kurun waktu tahun 2021, yang melibatkan tiga subjek pemberitaan atau pelaku yang memiliki latar belakang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tribun News dalam pemberitaannya menggunakan sudut pandang dari pelaku dimana aktor yang muncul dalam pemberitaan adalah laki-laki. Tribun News pun menggunakan pilihan kata eksploitatif bagi korban kekerasan seksual yang menjadi objek pemberitaan. Kedudukan yang tidak setara disebabkan oleh hadirnya konstruksi sosial yang berkiblat pada ideologi patriarki.

---

Sexual violence against women is often reported excessively and gender-biased in the online-based national news media, Tribun News. Tribun News' reporting style creates gender bias and a tendency to harass or exploit women as objects of sexual violence. The purpose of this study is to find out how sexual violence against women is described on the Tribun News news channel. This research uses a critical paradigm, a qualitative approach by using Sara Mills' Critical Discourse Analysis to dissect existing news texts. The news text chosen is three news of sexual violence in the period 2021, involving three news subjects or perpetrators who have different backgrounds. The results of this study show that Tribun News in its reporting uses the point of view of the perpetrator where the actors who appear in the news are the men. Tribun News also uses exploitative word choices for victims of sexual violence who are the object of reporting. The unequal position is due to the presence of social constructs that revolve around patriarchal ideology."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan korban KBGO berdasarkan wacana kritis feminis Sara Mills terhadap komentar pengguna Twitter. Studi terdahulu analisis wacana kritis Sara Mills dalam membahas berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bias media dalam merepresentasikan sosok perempuan korban. Hasil studi penelitian terdahulu juga menunjukkan masih sedikit pembahasan mengenai isu penyebaran konten intim non-konsensual dalam media sosial Twitter yang menggunakan analisis wacana kritis Sara Mills. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan korban penyebaran video non-konsensual dalam hal ini adalah Gisell direpresentasikan sebagai perempuan yang tidak bermoral dan perempuan rendahan. Hal ini disebabkan oleh status Gisell yang dalam video tersebut masih menjadi seorang istri. Selain merepresentasikan bagaimana perempuan korban penyebaran konten intim non-konsensual tersebut, penelitian ini juga menghasilkan bahwa terdapat tiga kategori respon pengguna Twitter terhadap korban. Tiga kategori tersebut adalah kategori pro, kontra dan uncategorized. Adapun ketiga kategori tersebut diperoleh melalui analisis respon para pengguna Twitter dari akun CNN Indonesia, Tempodotco, Detikcom dan Area Julid. Fenomena ini juga ditopang dengan berbagai akun media informasi tersebut yang menggunakan diksi seksis.

---

This study aims to find out how the representation of female victims of OGBV is based on Sara Mills' feminist critical discourse on Twitter user comments. Previous studies of Sara Mills' critical discourse analysis in discussing various cases of violence against women show media bias in representing female victims. The results of previous research studies also show that there is still little discussion on the issue of spreading non-consensual intimate content on Twitter social media using Sara Mills' critical discourse analysis. The results of this study show that women victims of the spread of non-consensual videos in this case are Gisell represented as unscrupulous women and lowly women. This is due to Gisell's status that in the video is still a wife. In addition to representing how women victims of the spread of non-consensual intimate content, this study also resulted in three categories of Twitter users' responses to victims. The three categories are pro, con and uncategorized categories. The three categories were obtained through an analysis of the responses of Twitter users from CNN Indonesia, Tempodotco, Detikcom and Julid Area accounts. This phenomenon is also supported by various information media accounts that use sexist diction."

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."

"[Tesis ini membahas mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh mayoritas perempuan etnis Tionghoa pada Tragedi Mei ’98. Peneliti berupaya membuktikan problem statement bahwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual tersebut adalah interseksi antara eksklusi etnisitas, kelas sosial dan seksualitas tubuh perempuan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara kepada beberapa informan yaitu pendamping dan mereka yang pernah mengadvokasi perempuan korban kekerasan seksual di Tragedi Mei ‘98;This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98., This thesis discusses the sexual violence experienced by the majority of Chinese ethnic women during May Tragedy '98.Researcher attempted to prove that the problem statement that causes sexual violence is the intersection between the exclusion of ethnicity, social class and sexualityof the female body.This research is qualitative research by conducting interviews to several informants that their companion and ever advocating for victims of sexual violence in May Tragedy '98.]"

"Kekerasan seksual di Indonesia merupakan salah satu permasalahan hukum yang dianggap serius, Dalam menanggapi hal tersebut Indonesia mengatur hukuman pidana tambahan yakni kebiri kimia dan tercantum pada Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang. Ditengah polemic pro dan kontra Presiden Joko Widodo secara Resmi Menanda tangani Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku kekerasan Seksual Terhadap Anak. Dengan timbul banyaknya polemik terkait keberadaan hukuman ini, maka penulis akan melakukan penelitian terkait penerapan hukuman kebiri kimia dengan menggunakan metode penelitian bersifat yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan analisis perbandingan hukum, pendekatan analisis peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini penulis mendapatkan bahwa hukuman kebiri kimia di beberapa negara sangat memerlukan peran dari ahli medis untuk dapat melakukan penjatuhan hukuman kebiri kimia, dan hukuman kebiri kimia merupakan suatu bentuk hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena dianggap memiliki gangguan kelainan mental yakni pedofilia. Pada saat ini para dokter masih menolak akan keberadaan hukuman kebiri kimia dikarenakan bertentangan akan kode etik profesinya, akan tetapi penulis menemukan bahwa seharusnya dokter dapat mengambil peran penuh dalam penerapan hukuman ini sebagai bentuk menjaga kondisi Kesehatan baik secara mental maupun fisik sehingga hukuman ini dapat menjadi bentuk rehabilitasi atau pengobatan atas perbuatan menyimpang dari pelaku.

---

In Indonesia sexual violence is one of the legal issues that considered as serious crime. For the response of this issue, Indonesia regulates additional criminal penalties called chemical castration and Written in UU No. 17/2016 about the Second Amendment to UU No. 23/2002 Child Protection Becomes Law. In between of the pro and cons of this sentence, President of Indonesia Joko Widodo Officially Signed Government Regulation No. 70 of 2020 concerning Procedures for Carrying Out Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence Against Children. With the emergence of many polemics related to the existence of this punishment, the authors will conduct research related to the application of chemical castration using normative juridical research methods with qualitative analysis methods. This research is using comparative legal analysis approach, an analysis approach to statutory regulations. The results of this study the authors found that chemical castration in several countries fully depends on the role of medical experts to give chemical castration sentences, and chemical castration punishment is for perpetrators of sexual crimes against that are considered to have a mental disorder, namely pedophilia. At this time doctors still reject the existence of chemical castration punishment because it conflicts with the professional code of ethics, but the authors found that doctors should be able to take a full role in implementing this punishment as a form of maintaining health conditions both mentally and physically so that this punishment can be a form of punishment. rehabilitation or treatment of the perpetrator's deviant acts."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter sebagai bentuk resistensi penyintas kekerasan seksual di Indonesia. Studi-studi terdahulu mengenai pengungkapan kasus kekerasan seksual membahas dua jenis pengungkapan, yaitu secara langsung dan secara daring melalui perantara media sosial. Akan tetapi, belum banyak studi yang melihat fenomena ini sebagai bentuk resistensi penyintas, khususnya melalui pewacanaan diskursus tandingan dengan menggunakan metode analisis wacana kritis. Penelitian ini berargumen bahwa pengungkapan kasus kekerasan seksual di Twitter merupakan bentuk resistensi penyintas dan terwujud melalui diskursus tandingan yang memicu dialog publik mengenai kekerasan seksual. Diskursus tandingan penyintas beroperasi dalam online counterpublics, yaitu arena diskursif berbasis teknologi internet di mana kelompok marjinal mampu mengontestasikan eksklusi mereka dari ruang publik. Temuan penelitian menunjukkan diskursus tandingan penyintas terlihat dalam teks yang merebut kembali narasi kekerasan seksual dari perspektif penyintas, menggambarkan bentuk kekerasan yang beragam, serta memberikan sanksi sosial kepada pelaku. Proses produksi teks utas juga merepresentasikan resistensi penyintas sebagai aktor yang aktif dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun begitu, terdapat kontestasi antara diskursus tandingan penyintas dengan diskursus dominan yang mereproduksi nilai-nilai rape culture di arena diskursif yang sama. Resistensi penyintas juga diinterpretasi secara berbeda-beda oleh publik sehingga arena diskursif yang ada tidak menjadi ruang aman bagi penyintas untuk bersuara. Oleh karena itu, pengungkapan kasus kekerasan seksual melalui Twitter tidak menjadi jalur alternatif yang ideal bagi penyintas untuk mendapatkan keadilan di tengah konteks sosiokultural Indonesia yang masih melanggengkan kekerasan seksual.

---

This study aims to explain how sexual assault disclosure on Twitter is a form of sexual violence survivors’ resistance in Indonesia. Previous studies on sexual assault disclosure mainly discussed two kinds of disclosure, which are direct or offline disclosure and disclosure through social media or online disclosure. However, there is little to no studies which analyzed the phenomenon as sexual violence survivors’ resistance through the construction of counter discourse, specifically using critical discourse analysis (CDA). This study argues that sexual assault disclosure on Twitter is a form survivors’ resistance which further manifested through counter discourse that encourages public discussion on sexual violence. Survivors’ counter discourse operates through online counterpublics, which is a discursive arena facilitated by the internet in which marginalized group contested their exclusion from the public sphere. The findings of this study show that survivors’ counter discourse can be seen through texts which reclaim sexual assault narrative, depict various sexual violence forms, and give social punishment to the perpetrators. The text production process also represents survivors’ resistance as an active actor in the decision-making process. However, there is a contestation between survivors’ counter discourse and the dominant discourse which reproduces rape culture values in the same discursive arena. Survivors’ resistance is also interpreted in different ways by the public, emphasizing how the discursive arena is not a safe space for survivors to speak up. Therefore, the sexual assault disclosure through Twitter is not an ideal alternative route for survivors to seek justice in the midst of Indonesia's sociocultural context which still perpetuates sexual violence"

"Penelitian ini menggunakan Muted Group Theory untuk membahas mengenai praktik wacana pembungkaman perempuan yang terjadi di media. Pemberitaan mengenai pelanggaran Syariat Islam yang melibatkan perempuan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh kelompok dominan (laki-laki) untuk membisukan perempuan.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Dalam menganalisis dimensi mikro (teks), kerangka analisis Theo Van Leeuwen dipinjam untuk membantu mendeteksi representasi perempuan ditampilkan pada teks. Sedangkan dimensi meso (discourse practice) dan makro (sosiocultural practice) dilakukan melalui teknik wawancara dan kajian literatur.Dari hasil penelitian ditemukan bahwa pembungkaman perempuan dilakukan dengan meniadakan suara dan pendapat perempuan, dengan tidak menjadikannya sebagai narasumber. Perempuan hanya diposisikan sebagai objek pemberitaan dan suaranya diwakilkan dan direpresentasikan dengan bahasa dan perspektif laki-laki.

---

This research was done by used of Muted Group Theory to assessed the practice of muteness on women in the media. The reported shari?a violation that involved women were one of the tool used by the dominant group (men) to muted the women.This research is a qualitative study with Norman Fairclough's critical discourse analysis (cda). We used Theo Van Leeuwen's analysis framework to analized the micro dimensional aspects (texts), and to further assisted in detecting women representation that occured in those texts. Meanwhile, the meso (discourse practice) and macro (sociocultural practice) dimensions were assessed by interview and literature review.According to the results, were found that the muteness of women were done by silencing the voice and the opinion of women, thus hindered women to act as a informant. Women were positioned as object of report only and their voice were represented through the language and perspective of men."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan bagaimana pihak sekolah memberikan reaksi atas penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap murid murid perempuan di SMA X Jakarta Reaksi yang sekolah berikan merupakan suatu bentuk implikasi dari proses pendefinisian tentang kasus kekerasan seksual yang terjadi Penelitian ini menggunakan metode kualitatif feminis dengan melakukan wawancara mendalam kepada 5 subjek korban dan 11 subjek non korban Ke lima subjek korban adalah para murid dan alumni SMA X Jakarta serta 11 subjek non korban adalah teman korban guru guru SMA X Jakarta warga sekolah dan pejabat dinas pendidikan Peneliti menggunakan kajian feminis radikal dan feminis multikultural oleh Rosemarie Putnam Tong untuk menjelaskan bentuk distorsi yang terjadi pada proses pendefinisian kasus kekerasan seksual Lalu terkait dengan bagaimana sekolah memberikan reaksi dalam penanganan kasus peneliti menggunakan analisis state crime berdasarkan pemikiran Raymond Michalowski dan Ronald C Kramer Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pendefinisian kekerasan seksual merupakan tahapan awal yang penting dan berpengaruh terhadap reaksi yang diberikan pihak sekolah kepada para korban Pendefinisian kasus kekerasan yang baik dapat berimplikasi pada reaksi sekolah yang bersifat menguntungkan bagi pihak korban begitu pula sebaliknya

---

ABSTRACTThis research describes how the school provides a reaction of handling child sexual abuse cases that committed by teachers against female students in X Senior High School Jakarta The reactions were given by the school is an implications form of definition process of sexual abuse that occurred This research uses feminist qualitative method by conducting in depth interviews to 5 victims and 11 non victims The five victims are senior high school students and alumni of X Senior High School Jakarta 11 non victims who are friends with the victims teachers of X Senior High School Jakarta school community and the education department councils Researcher uses a radical feminist studies and feminist multicultural by Rosemarie Putnam Tong to describe distortion form that occurs in the process of defining sexual abuse case Then related to how schools reacted in the handling child sexual abuse case researcher uses state crime analysis based on Raymond Michalowski and Ronald C Kramer The result of this research indicates that the process of defining sexual abuse is an important in the early phase and affect to the reaction that given by the school Good definition about violence cases may be implicated the school reactions that are opportune to the victim and vice versa "

"Pada studi terdahulu, ekspresi emosi pelapor ditemukan berperan dalam mempengaruhi persepsi kredibilitas laporan kasus kekerasan seksual. Meskipun ekspresi emosi pelapor tidak berkaitan dengan kejujuran dan kebenaran laporan, laporan yang menunjukkan pelapor dengan ekspresi emosi negatif ditemukan lebih dipersepsikan kredibel dibanding laporan dari pelapor dengan ekspresi emosi netral atau disebut juga sebagai Emotional Victim Effect (EVE). Untuk lebih jauh memahami pengaruh EVE pada persepsi kredibilitas laporan kasus kekerasan seksual, peneliti melakukan penelitian eksperimen dengan melibatkan petugas kepolisian Indonesia (N=140) yang direkrut melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian dan Unit Pengaduan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya. Partisipan polisi mendapatkan video stimulus yang berisikan tayangan seorang perempuan dewasa muda melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya. Peneliti melakukan manipulasi variabel ekspresi emosi yang mempresentasikan pelapor dengan ekspresi emosi negatif dan ekspresi emosi netral. Temuan utama menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari ekspresi emosi negatif pelapor terhadap persepsi petugas polisi terkait kredibilitas laporan kekerasan seksual. Namun, temuan eksploratif menunjukkan adanya kehadiran EVE pada dua aspek persepsi kredibilitas laporan dari pelapor dengan ekspresi emosi negatif. Temuan penelitian ini menyarankan adanya peningkatan kapasitas bagi petugas polisi terkait isu korban kekerasan seksual dan juga pengembangan metode dalam investigasi kredibilitas yang lebih objektif dan akurat.

---

Previous studies shown that the emotional expression of complainant was found to play a role in influencing the credibility of sexual violence allegation report cases. Although complainant's emotional expression is not related to the honesty and veracity of the complainant's statement, reports from complainant with negative emotional expressions were found to be perceived as more credible than reports from complainant with neutral emotional expressions or also known as the Emotional Victim Effect (EVE). To further understand the effect of EVE on perceived credibility of sexual violence case reports, researcher conducted an experimental study involving Indonesian police officers (N=140) who were recruited from Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian and Special Unit for Women and Children Case or Unit Pengaduan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya. Police participants received a stimulus video containing footage of a young adult woman reporting sexual violence she had experienced. Present study manipulated the emotional expression variable which presented the complainant with negative emotional expressions and neutral emotional expressions. The main finding show that there is no significant effect of complainant's negative emotional expressions on police officer perceptions regarding the credibility of the sexual assault report. However, exploratory findings indicate the presence of EVE on two aspects of the perceived credibility of report from complainant with negative emotional expressions. The findings of this study suggest capacity building for police officers regarding the issue of victims of sexual assault and also the development of methods in investigating credibility that are more objective and accurate."