Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perusahaan memerlukan strategi terkait perencanaan pajak yang efektif dalam menghadapi masa pandemi Covid-19. Kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19 menjadi salah satu strategi yang dapat diimplementasikan agar perusahan dapat meminimalkan pajak secara legal. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan evaluasi atas pemahaman, administrasi, serta dampak dari kebijakan insentif pajak untuk Wajib Pajak terdampak Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan unit analisis berupa single case study. Data yang diteliti adalah hasil wawancara dan laporan keuangan tahunan PT. XYZ tahun 2019 dan 2020. Penelitian ini memberikan hasil evaluasi bahwa pemahaman yang berkaitan dengan pengajuan insentif pajak belum optimal karena pemberian fasilitas PPh Pasal 21 DTP tidak memberikan dampak untuk karyawan. Pembebasan PPh Pasal 22 impor tidak dapat diterapkan dan pengajuan percepatan restitusi PPN yang terhambat. Di sisi lain, penerapan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dapat membantu perusahaan mengurangi cashflow yang harus dibayarkan setiap bulan. Hasil evaluasi atas administrasi menunjukkan bahwa meskipun proses administrasi terhadap PPh Pasal 21 DTP dan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 telah sesuai dengan ketentuan pajak, proses administrasi kurang optimal disebabkan oleh PPh Pasal 22 impor yang tidak memenuhi syarat KLU, pengajuan percepatan restitusi PPN yang masih harus melewati prosedur dan pemeriksaan yang panjang, serta hambatan komunikasi dengan kantor pajak. Dampak yang dicapai adalah dampak finansial, yaitu mampu menghemat cashflow, dan dampak operasional, yaitu mampu memulihkan kinerja operasional perusahaan secara perlahan.

---

Companies need strategies related to effective tax planning in the face of the Covid-19 pandemic. The tax incentive policy for taxpayers affected by Covid-19 is one strategy that can be implemented so that companies can legally minimize taxes. The purpose of this study is to evaluate the understanding, administration, and impact of tax incentive policies for taxpayers affected by Covid-19. This study uses a qualitative research method with a case study approach. The analytical technique used is descriptive analysis with the unit of analysis in the form of a single case study. The data studied are the results of interviews and the annual financial reports of PT. XYZ in 2019 and 2020. This study provides evaluation results that understanding tax filing is not optimal because the provision of Income Tax Article 21 DTP does not have an impact on employees. The exemption of Income Tax Article 22 on imports cannot be applied and the submission for VAT refunds is hampered. On the other hand, the application of Income Tax Article 25 reduction can help companies reduce the cash flow that must be applied every month. The results show that although the administrative process for Income Tax Article 21 DTP and the reduction in installments of Income Tax Article 25 are in accordance with tax provisions, the administrative process is less than optimal due to Income Tax Article 22 imports that do not meet KLU requirements, submitting applications for VAT refunds that still have to go through procedures and lengthy audits, as well as communication barriers with the tax office. The impact achieved is the financial impact, which is able to generate cash flow, and the operational impact, which results in the company's operational performance slowly."

"Perkembangan financial technology (fintech) memiliki inovasi berupa layanan aplikasi perencanaan keuangan yang dapat menjadi alternatif pengguna jika ingin berkonsultasi mengenai rencana keuangannya secara online. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Analisis dilakukan dengan menjabarkan regulasi perpajakan di Indonesia yang berkenaan dengan penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan berdasarkan skema/model bisnisnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dipetakan dari payung hukum Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, menunjukkan bahwa berdasarkan skema/model bisnis aplikasi perencanaan keuangan terdapat dua jenis perlakuan dalam pengenaan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak nya yaitu atas pemberian cuma - cuma JKP yang dikenai PPN dan atas jasa konsultasi yang dikenai PPN. Kemudian dalam mekanisme administrasi pemungutannya juga mengikuti ketentuan Faktur Pajak Digunggung yang mengacu pada PMK No 18/2021. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar otoritas pajak dapat memberikan peraturan perlakuan PPN yang lebih eksplisit atas penyerahan jasa aplikasi perencanaan keuangan untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak pelaku usaha serta urgensi untuk segera menerbitkan peraturan turunan PP 44/2022 yang mengatur mengenai batasan dan tata cara pengenaan PPN atas pemberian cuma – cuma untuk menghindari kekosongan hukum.

---

The development of financial technology has led to innovation in the form of financial planning application services that can be an alternative for users if they want to consult about their financial plans online. This study aims to discuss the treatment of Value-Added Tax (VAT) in Indonesia for the submission of financial planning application services. The research method was carried out using a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. The analysis is carried out by describing the Indonesian tax regulations pertaining to the delivery of financial planning application services based on the scheme or business model. The results of this study indicate that after mapping out the legal umbrella for Value Added Tax in Indonesia, it shows that based on the financial planning application scheme/business model, there are two types of treatment in the imposition of VAT on the delivery of its taxable services, namely for the provision of free JKP, which is subject to VAT, and for consulting services, which are also subject to VAT. Then, in the collection administration mechanism, it also follows the provisions of the tax invoice that are backed up, which refers to PMK 18/2021. This study provides recommendations so that the tax authority can provide more explicit VAT treatment regulations for the submission of financial planning application services to provide legal certainty to business taxpayers as well as the urgency to immediately issue a derivative regulation from PP 44/2022, which regulates the limits and procedures for imposition of VAT on free gifts, to avoid a legal vacuum"

"Adanya dua Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas Pajak Pertambahan Nilai pada penyerahan jasa outsourcing memberikan peluang bagi pengusaha untuk melakukan perencanaan pajaknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh PT CJ pada tahun 2018 dalam penentuan DPP, meninjaunya dari asas netralitas serta efisiensi, dan kendala yang dihadapi oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan DPP dilakukan pada proses negosiasi dan diperkenankan memilih antara kedua DPP tersebut. Seluruh PPN dihitung dari DPP berupa penggantian, dikarenakan adanya kebiasaan pengadministrasian atas transaksi tersebut serta Pajak Masukan yang lebih besar bagi klien. PT CJ menjalankan empat tahapan dalam merencanakan perencanaan PPN, memenuhi ketiga syarat perencanaan pajak yang baik, serta mengarahkan strategi pajaknya kearah penghindaran pemeriksaan pajak. Selanjutnya, perencanaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut tidak memenuhi asas efisiensi dan memenuhi asas netralitas. Kendala yang dihadapi PT CJ disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran jasa dari klien yang menyebabkan PT CJ harus menalangi pembayaran PPN. Peneliti menyarankan agar PT CJ mempertegas klausul mengenai pembayaran dalam kontrak dan penagihannya guna memperlancar arus kas perusahaan.

---

The presence of two tax basis for Value Added Tax on transfer of outsourcing services allow Taxable Entrepreneur for VAT Purposes to plan their tax planning. This study aims to analyzes CJ enterprises 2018 Value Added Tax planning on the determination of tax basis, reviews it from neutrality and efficiency principles, and cognize the obstacles they are facing. This study used a qualitative approach with in-depth interview data collection techniques and literature study. The result of this study show that the determination of tax basis started at negotiation process, and clients are allowed to choose between the two tax basis. VAT calculated from tax basis of penggantian because of the familiarity tax administration it has and bigger input tax for the clients. CJ enterprise perform four steps of VAT planning, comply the three terms of good tax planning, and directing their VAT strategy to avoids tax audit. In different circumstances, CJ enterprises VAT planning on the determination of tax basis comply neutrality principle, and is not conform with efficiency principle. The obstacle CJ enterprise faces is the delay of services payment, also cause CJ enterprise to bail out payments of VAT. Researcher suggest CJ enterprise to emphasizes contract clauses about the payment of services and billing. "

"Penelitian ini membahas perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi sesuai asas ease of administration. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan retensi sebagai objek PPN sesuai dengan konsep PPN dan menjelaskan perlakuan PPN atas retensi sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian yaitu bahwa berdasarkan konsep PPN retensi dikenakan PPN karena merupakan bagian dari penyerahan jasa konstruksi yang merupakan objek PPN. Kemudian berdasarkan asas ease of administration, perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi sudah cukup jelas tetapi tetap membutuhkan penegasan atas perlakuannya yang berbeda-beda untuk memberikan kepastian lebih bagi kontraktor dan pemilik proyek. Lalu, accrual basis yang dianut PPN memberikan konsekuensi berbeda bagi Fiskus dan Wajib Pajak jika dipandang sesuai asas efficiency. Selain itu, perlakuan PPN atas retensi pada usaha jasa konstruksi juga telah memenuhi asas convenience dan asas simplicity.

---

This study discusses treatment of VAT on retention in construction services accordance principle of ease of administration. The purpose of this study is to describe retention as object of VAT accordance with the concept of VAT and explains the treatment of VAT in retention accordance with the principles of ease of administration. This study used a qualitative approach with descriptive research.

The result is that it is based on the concept of VAT, retention levied VAT because retention is part of the submission of construction services which is the object of VAT. Then based on the principle of ease of administration, the treatment of VAT on retention in construction services is quite clear but still requires affirmation of varying treatment to provide more certainty for contractors and project owners. Then, accrual basis that VAT adopted give different consequences for the taxpayer and the tax authorities accordance principles of efficiency. In addition, treatment of VAT on retention in construction services has been meeting principle of convenience and principles of simplicity."

"Fee-based services merupakan jasa-jasa lainnya yang disediakan oleh bank. Walaupun sekarang penerimaan bank masih sebagian besar berasal dari pendapatan bunga, fee-based services memiliki potensi yang besar untuk berkembang dengan semakin majunya teknologi. Sebelumnya jasa keuangan termasuk pada jenis jasa yang tidak dikenai pajak Pertambahan Nilai atau merupakan Non-JKP. Namun, dengan dikeluarkannya UU HPP, jasa keuangan dikeluarkan dari daftar jasa yang dikecualikan PPN, tetapi diberikan fasilitas pembebasan. Tidak semua jasa keuangan mendapatkan fasilitas ini termasuk feebased services. Penelitian ini meninjau berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan kepastian merupakan isu utama untuk kebijakan ini. Ketentuan mengenai pengenaan PPN atas fee-based services yang disediakan oleh pemerintah hanya terdapat pada SE-12/PJ/2010. Sedangkan surat edaran tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, kebijakan pengenaan PPN atas fee-based services juga masih terdapat silang pendapat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis ketentuan pengenaan atas fee-based services dan menganalisis kesesuaian pengenaan PPN pada fee-based services dengan prinsip kemudahan administrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan termasuk wawancara mendalam dan focus group discussion serta kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah feebased services merupakan jasa keuangan yang terutang PPN dan tidak diberikan fasilitas pembebasan dan agar mengurangi kesalahan penafsiran pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang mengikat secara hukum mengenai fee-based services yang dikenakan PPN dan melakukan sosialisasi yang lebih gencar.

---

Fee-based services are other services provided by banks. Although currently bank revenues still mostly come from interest income, fee-based services have great potential to grow with the advancement of technology. Previously, financial services were included in the type of services that were not subject to Value Added Tax or Non-JKP. However, with the issuance of the HPP Law, financial services were removed from the list of services exempted from VAT, but were given exemption facilities. However, not all financial services get this facility including fee-based services. However, there are still differences of opinion on the treatment of VAT imposition on this income. This study reviews based on the principle of ease of administration and certainty as the main issues for this policy. Provisions regarding the imposition of VAT on fee-based services provided by the government are only found in SE-12/PJ/2010. While the circular does not have binding legal force. In addition, the policy on imposing VAT on fee-based services also still has different interpretations. The purpose of this study is to analyze the provisions on the imposition of fee-based services and to analyze the suitability of the imposition of VAT on fee-based services with the principle of ease of administration. This study uses a post-positivist approach with data collection through field studies including in-depth interviews and focus group discussions as well as literature. The results of this study are that fee-based services are financial services that are subject to VAT and are not given exemption facilities and in order to reduce misinterpretation, the government can issue legally binding regulations regarding fee-based services that are subject to VAT and conduct more intensive socialization."

"Penelitian menganalisis dampak kebijakan fiskal dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas lumpur anoda yang dapat diolah menjadi emas batangan. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan lumpur anoda antara PT Smelting dengan PT Aneka Tambang dapat menimbulkan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Berdasarkan asas netralitas internal dimana objek dan subjek pajak diperlakukan secara sama. Apabila PPN atas lumpur anoda diberikan fasilitas dapat mengakibatkan diskriminasi dengan barang atau jasa kena pajak lainnya.

---

The study analyzes the impact of fiscal policy on the imposition of Value Added Tax on the anode slime which can be processed into gold bullion. Collecting data through in-depth interviews and literature study. The results showed that the implementation of policy imposition of Value Added Tax on the transfer of anode slime between PT Aneka Tambang and PT Smelting impact Input Tax can not be credited. Based on the principle of internal neutrality in which the tax object and subject treated equally. If the VAT on the anode slime given the facility could result in discrimination with the goods or services of other taxable."

"Unit link adalah sebuah produk hybrid menggabungkan asuransi dan investasi. Perusahaan asuransi unit link memiliki dua aktivitas yaitu jasa pertanggungan dan jasa pengelolaan investasi. Berdasarkan studi kasus dari Putusan Pengadilan Pajak, terjadi sengketa apakah jasa asuransi unit link terkena Pajak Pertambahan Nilai PPN atau tidak. Ada perbedaan pendapat antara Direktorat Jenderal Pajak DJP dengan perusahaan asuransi dan juga antara Majelis Hakim dengan Majelis Hakim lainnya. Menurut DJP jasa asuransi unit link mengandung jasa pengelolaan investasi sehingga dikenakan PPN, sedangkan perusahaan asuransi berpendapat, jasa pengelolaan investasi adalah satu kesatuan sebagai jasa asuransi yang tidak dikenakan PPN. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Analisis perlakuan PPN jasa asuransi unit link dilakukan dengan wawancara terhadap perusahaan asuransi, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, DJP, Widyaiswara dan tenaga ahli di bidang perpajakan serta dikaitkan dengan peraturan perpajakan dan sebagian Putusan Pengadilan Pajak. Hasilnya adalah semua pihak sepakat bahwa jasa pertanggungan tidak terutang PPN, sedangkan jasa pengelolaan investasi terjadi perbedaaan pendapat. Analisis juga dilakukan terhadap penghitungan Dasar Pengenaan Pajak PPN terhadap jasa pengelolaan investasi unit link yaitu berdasarkan biaya pengelolaan investasi yang dibebankan kepada nasabah dan biaya top up investasi.

---

Unit link is a hybrid product combining insurance and investment. Unit link insurance companies have two activities, insurance services and investment management services. Based on a case study of Tax Court Decision, there is a dispute whether the unit linked insurance services are in terms of Taxable Services that imposed Value Added Tax VAT or not. There is a difference of opinion between the DGT Directorate General of Taxation with the insurance company and also between the Judges with other Judges. According to DGT unit link insurance services contain investment management services that is imposed VAT, while insurance companies argue, management service is one unity as an assurance service that is not imposed VAT. The method in this research is descriptive analysis in the form of case study. Analysis of VAT treatment of unit link insurance services by analyzing interview with insurance company, association of insurance company, Financial Services Authority, DGT, taxation lecturer and tax expert . The results is that all parties agree that the insurance services are not subject to VAT, while the investment management services occur different opinions. The analysis is also carried out on the calculation of the VAT Tax Implementation Basis on unit link investment management service is the replacement price based on the investment management fee charged to the customer and the top up charge of the investment. "

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor jasa perdagangan di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Surat Edaran Jenderal Pajak No. SE-145/PJ/2010 mengenai Perlakuan PPN atas Jasa Perdagangan, khususnya pada butir 3 huruf c, d, dan e. Tujuan penelitian adalah menjelaskan mengapa Dirjen Pajak menetapkan ekspor jasa perdagangan sebagai penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean, bagaimana kebijakan PPN atas ekspor jasa perdagangan ditinjau dari konsep taxable supplies dan destination principle, serta bagaimana perlakuan PPN atas ekspor jasa seharusnya menurut kelaziman internasional. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif.Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa ekspor jasa perdagangan telah sesuai dengan konsep taxable supply dan penyerahan ekspor jasa perdagangan yang ditetapkan sebagai penyerahan jasa perdagangan di dalam Daerah Pabean tidak sesuai dengan konsep destination principle. Alasan Dirjen Pajak adalah terkait dengan masalah pengawasan yang belum cukup memadai untuk dikenakan PPN dengan tarif 0%. Kelaziman internasional atas pengenaan PPN atas ekspor di beberapa negara Asia Pasifik sebagian besar sudah menganut destination principle.

---

This research discusses the Value Added Taxes policy on export of trade services in Indonesia. This policy is particularly reflected in Circular Letter Director General of Taxation Number SE-145/PJ/2010 regarding the Value Added Taxes Treatment of Trade Services, especially in point 3 letter c, d, and e. The research's objectives are to explain why DG of Taxation determine export of trade services as a supply of trade services within the Customs Area, how the VAT policy on exports of trade service is seen from the concept of taxable supplies and the destination principle, as well as how the treatment of VAT on export of services suppose to be according to international practice. The type of research is descriptive using quantitative approach.

Based on the results, the writer has found that the trade services export has been in accordance with the concept of taxable supply, and the exports of trade services that has been determined as a supply of trade services within the Customs Area is not in accordance with the concept of destination principle. Reasons from the DG of Taxation is related to supervision issues which still insufficient to be burdened by VAT at the rate of 0%. On the other hand, international practice for the imposition of VAT on exports of services in some Asia Pacific countries has been using the destination principle."

"Penelitian ini membahas mengenai Implementasi Kebijakan Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Kebijakan ini mengalami banyak perubahan. Perubahan perlakuan PPN atas penyerahan emas perhiasan diatur di dalam PMK Nomor 38 /PMK.011/2013 dan disempurnakan di dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2014. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan latar belakang dari perubahan kebijakan yang mengatur mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan dan kaitannya dengan asas ease of administration, menganalisis perubahan kebijakan yang mengatur mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilali atas Penyerahan Emas Perhiasan, bila ditinjau dari prinsip Presumptive Taxation, dan menggambarkan implikasi bagi Pengusaha Emas Perhiasan atas perubahan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Emas Perhiasan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan perubahan kebijakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan yang diatur di dalam PMK Nomor 38/PMK.011/2013 dan disempurnakan di dalam PMK Nomor 30/PMK.03/2014 adalah untuk memberikan kepastian hukum dan penyelarasan peraturan pengenaan PPN atas penyerahan emas perhiasan. Perubahan ini berkaitan dengan asas ease of administration yaitu certainty, convenience, efficiency, dan simplicity. Perubahan kebijakan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan emas perhiasan apabila ditinjau dari pendekatan Presumptive Taxation disebabkan karena emas perhiasan merupakan komoditas yang masuk ke daam kategori hard to tax. Yang dimaksud hard to tax disini adalah emas perhiasan memiliki karakteristik yang khusus sehingga obyek komoditas emas perhiasan menjadi sulit diidentifikasi. Komoditas emas perhiasan tidak mengenal barang bekas dan dapat berpindah tangan berkali – kali sehingga tidak dapat diidentifikasi berapa nilai tambah yang sebenarnya. Implikasi yang terjadi atas perubahan peraturan yang mengatur PPN atas penyerahan emas perhiasan diantaranya terjadinya peningkatan tenaga kerja karena adanya pertumbuhan dari industri emas itu sendiri. Selain itu implikasi yang terjadi adalah wajib pajak diberi kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan mekanisme nilai lain yang lebih sederhana dibandingkan dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dalam metode penghitungan PPN yang terutang.

---

This study discusses the Implementation of Treatment Delivery of Value Added Tax on Gold Jewellery. This policy is undergoing many changes. Changes in VAT treatment on the transfer of gold jewelry is set in the PMK No. 38 / PMK.011/2013 and perfected in PMK No. 30/PMK.03/2014. The purpose of this study is to describe the background of the policy changes governing the treatment of Value Added Tax on Delivery Gold Jewellery and relation to the principle of ease of administration, analyzing policy changes governing the VAT treatment Nilali upon Delivery Gold Jewellery, when viewed from the principle of Presumptive Taxation , and describe the implications for Entrepreneurs Gold Jewelry on the changes in treatment of Value Added Tax on Delivery of Gold Jewellery. This research is a descriptive qualitative approach. The results of this study concluded that the reason for the policy change VAT treatment on the transfer of gold jewelry is set in the PMK No. 38/PMK.011/2013 and perfected in PMK No. 30/PMK.03/2014 is to provide legal certainty and regulatory harmonization imposition of VAT on the transfer of gold jewelry. This change is related to the principle of ease of administration, namely certainty, convenience, efficiency, and simplicity. Changes in Value Added Tax treatment policy on the transfer of gold jewelry when viewed from the approach of Presumptive Taxation is because gold jewelry is a commodity that comes into the category daam hard to tax. What is meant here is hard to tax gold jewelry has a special characteristic that gold jewelry object becomes difficult to identify. Gold jewelry knows no used items and can change hands many - times that are not identified what really adds value. Implications that may arise from regulatory changes governing VAT on the transfer of gold jewelery including an increase in employment due to the growth of the gold industry itself. Besides the implication that happens is the taxpayer given the ease of their tax obligations by using mechanisms other values ??are more modest than the input tax crediting mechanism in the method of calculating VAT payable."