Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis rasionalitas Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019 dalam mereplikasi model Developmental State (DS). Dengan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dalam menjalankan elemen dan fitur yang dikembangkan dalam kerangka model DS. Setelah memahami rasionalitas pemerintah dalam menjalankan DS untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penulis turut menganalisis bentuk hubungan negara-bisnis yang terjadi dalam proses pembangunan nasional khususnya pada salah satu industri prioritas nasional yaitu TPT. Serta melihat bagaimana hasil dari intervensi negara terhadap industri nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis dari data-data primer yang didapat dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam menganalisis studi kasus TPT, penulis membangun model ideal yang dihimpun dari beberapa cendekia yang mengembangkan model DS seperti Johnson, Evans, Leftwich, serta beberapa peneliti lain. Berdasarkan empat variabel model ideal DS, penulis menemukan bahwa Indonesia di era Jokowi menerapkan model DS dalam orientasi dan intervensi pembangunan dengan variasi dan karakter tersendiri baik dalam hal birokrasi yang meritokrasi, lembaga yang memiliki otonomi relatif, maupun hubungan pemerintah dengan pebisnis/swasta. Atas dasar tersebut tesis ini menyimpulakan kondisi DS di era pemerintahan Jokowi I menunjukkan performa DS yang berupaya beradaptasi dengan model pembangunan baru di Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan bertumpu pada penguatan industri, namun juga berpotensi menjadi “model DS formalistis” jika pada periode selanjutnya tidak tercapai performa DS yang ideal.

---

This research analyzes Indonesia's rationality during Jokowi's leadership era in 2014-2019 in replicating the Developmental State (DS) model. By identifying government development policies in carrying out the elements and features developed in the DS model framework. Following the understanding of government rationality in replicating DS model to accelerate the pace of economic growth, the author also analyze the form of state-business relations that occur in the national development process, especially in one of the national priority industries, namely Textile and Textile Products Industry. As well as seeing the results of state intervention in growth-oriented national industries. This thesis uses a qualitative method by explaining primary data obtained from primary sources using interview techniques. In analyzing the Textile and Textile Products Industry case study, the author developed an ideal model that was compiled from several scholars who developed the DS model such as Johnson, Evans, Leftwich, and several other researchers. Based on the four variables of ideal DS model, the author found that Indonesia in the Jokowi adopt the DS model in development orientation and economic intervention. With its own variations and characters both in terms of meritocratic bureaucracy, institutions that have relative autonomy, and government relations with business/private sector. On this basis, this thesis concludes that the DS conditions in the in the era of Jokowi I government shows the performance of DS which is trying to adapt to a new development model in Indonesia which focuses on high economic growth by relying on industrial strengthening, but also has the potential to become a "formalistic DS model" if in the next period Jokowi does not achieve ideal DS performance."

"Penelitian ini menganalisis rasionalitas Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi tahun 2014-2019 dalam mereplikasi model Developmental State (DS). Dengan mengidentifikasi kebijakan-kebijakan pembangunan pemerintah dalam menjalankan elemen dan fitur yang dikembangkan dalam kerangka model DS. Setelah memahami rasionalitas pemerintah dalam menjalankan DS untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, penulis turut menganalisis bentuk hubungan negara-bisnis yang terjadi dalam proses pembangunan nasional khususnya pada salah satu industri prioritas nasional yaitu TPT. Serta melihat bagaimana hasil dari intervensi negara terhadap industri nasional yang berorientasi pada pertumbuhan. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis dari data-data primer yang didapat dari sumber utama dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam menganalisis studi kasus TPT, penulis membangun model ideal yang dihimpun dari beberapa cendekia yang mengembangkan model DS seperti Johnson, Evans, Leftwich, serta beberapa peneliti lain. Berdasarkan empat variabel model ideal DS, penulis menemukan bahwa Indonesia di era Jokowi menerapkan model DS dalam orientasi dan intervensi pembangunan dengan variasi dan karakter tersendiri baik dalam hal birokrasi yang meritokrasi, lembaga yang memiliki otonomi relatif, maupun hubungan pemerintah dengan pebisnis/swasta. Atas dasar tersebut tesis ini menyimpulakan kondisi DS di era pemerintahan Jokowi I menunjukkan performa DS yang berupaya beradaptasi dengan model pembangunan baru di Indonesia yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan bertumpu pada penguatan industri, namun juga berpotensi menjadi “model DS formalistis” jika pada periode selanjutnya tidak tercapai performa DS yang ideal.

---

This research analyzes Indonesia's rationality during Jokowi's leadership era in 2014-2019 in replicating the Developmental State (DS) model. By identifying government development policies in carrying out the elements and features developed in the DS model framework. Following the understanding of government rationality in replicating DS model to accelerate the pace of economic growth, the author also analyze the form of state-business relations that occur in the national development process, especially in one of the national priority industries, namely Textile and Textile Products Industry. As well as seeing the results of state intervention in growth-oriented national industries. This thesis uses a qualitative method by explaining primary data obtained from primary sources using interview techniques. In analyzing the Textile and Textile Products Industry case study, the author developed an ideal model that was compiled from several scholars who developed the DS model such as Johnson, Evans, Leftwich, and several other researchers. Based on the four variables of ideal DS model, the author found that Indonesia in the Jokowi adopt the DS model in development orientation and economic intervention. With its own variations and characters both in terms of meritocratic bureaucracy, institutions that have relative autonomy, and government relations with business/private sector. On this basis, this thesis concludes that the DS conditions in the in the era of Jokowi I government shows the performance of DS which is trying to adapt to a new development model in Indonesia which focuses on high economic growth by relying on industrial strengthening, but also has the potential to become a "formalistic DS model" if in the next period Jokowi does not achieve ideal DS performance."

"Globalisasi ekonomi merupakan titik kritis bagi perkembangan ekonomi politik internasional. Makalah ini mengkaji gambaran besar globalisasi ekonomi pada kebijakan negara dalam negeri, yang dalam hal ini adalah pembangunan infrastruktur maritim di era Presiden Joko Widodo (2014-2019). Menggunakan konsep kapasitas negara sebagai pisau analisis, makalah ini mengeksplorasi alasan baru untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur kelautan Indonesia yang dilaksanakan secara masif di bawah pemerintahan Joko Widodo. Di dalam Dalam tulisan ini, globalisasi ekonomi dilihat melalui kemampuan negara untuk menyediakan fasilitas dasar dalam pembangunan infrastruktur maritim dengan tujuan: efisiensi dan inovasi dalam menciptakan tingkat persaingan yang berkelanjutan daya saing) bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Apalagi konteks globalisasi Perekonomian juga ditinjau melalui dinamika regional yang menghasilkan narasi kekuatan maritim dan kehadiran investasi asing sebagai penggerak pembangunan infrastruktur. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, penelitian ini menggunakan tiga metode: pengumpulan dan analisis data, yaitu analisis isi, studi pustaka, dan wawancara dalam. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami sudut pandang dalam artikel ilmiah, analisis kebijakan, dan situasi strategis kasus. Temuan dalam penelitian ini menjelaskan bahwa [1] realisasi pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih banyak yang dalam tahap perencanaan sehingga menyebabkan biaya tidak turun logistik antara wilayah barat dan timur Indonesia secara signifikan, [2] ada perbedaan retorika pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur maritim dengan implementasinya, [3] pembangunan infrastruktur maritim di Indonesia masih minim pendanaan asing.

---

Economic globalization is a critical point for the development of international political economy. This paper examines the big picture of economic globalization in domestic state policies, which in this case is the development of maritime infrastructure in the era of President Joko Widodo (2014-2019). Using the concept of state capacity as an analytical knife, this paper explores new reasons for prioritizing the massive development of Indonesia's marine infrastructure under the Joko Widodo administration. In this paper, economic globalization is seen through the ability of the state to provide basic facilities in maritime infrastructure development with the aim of: efficiency and innovation in creating a sustainable level of competition (competitiveness) for Indonesia's economic growth. Moreover, the context of economic globalization is also reviewed through regional dynamics that produce a narrative of maritime power and the presence of foreign investment as a driver of infrastructure development. Using a qualitative methodology, this research uses three methods: data collection and analysis, namely content analysis, literature study, and internal interviews. These three methods are used to understand the point of view in scientific articles, policy analysis, and case strategic situations. The findings in this study explain that [1] the realization of maritime infrastructure development in Indonesia is still in the planning stage, causing logistics costs to not decrease significantly between the western and eastern regions of Indonesia, [2] there are differences in the government's rhetoric to achieve maritime infrastructure development with its implementation. , [3] the development of maritime infrastructure in Indonesia is still minimal in foreign funding."

"Pada tahun 2016, Indonesia dinobatkan sebagai hub pariwisata berkelanjutan regional (Regional Tourism Sustainability Hub). Namun di satu sisi untuk pilar keberlanjutan lingkungan, Indonesia berada pada ranking 135 dari 140 negara yang dinilai menurut Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Dunia (WTTC) pada tahun 2019. Fenomena ini menjustifikasi pentingnya mengkaji bagaimanaimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia tahun 2014-2019 yang menjadi fokus bahasan studi ini. Metode kualitatif dengan teknik triangulasi dipilih untuk memperdalam analisis bahasan. Pengumpulan data dilakukan melalui literatur studi, proses wawancara semi terstruktur, dan observasi di lapangan. Dengan menggunakan kerangka besar analisis difusi norma yang kemudian secara spesifik membahas politik translokal oleh Alger dan Dauvergne (2020), terdapat 3 temuan besar dari studi ini. Pertama, bahwa ada kompleksitas aktor dalam proses implementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia dipengaruhi khususnya keterlibatan aktor industri. Kedua, kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia belum komprehensif dan inklusif. Ketiga, berdasarkan aktvitas politik yang berlangsung (pemilihan gubernur lima provinsi pada 2014- 2019, dengan kontribusi PDRB terbesar dari sektor wisata, dan pemilu presiden2019), studi ini menemukan bahwa pariwisata belum menjadi bagian narasi politik. Dari temuan tersebut, studi ini menyimpulkan dua hal. Pertama, industri memiliki peran signifikan dalam implementasi norma lingkungan – khususnyapariwisata berkelanjutan. Kesimpulan kedua yaitu integrasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang belum optimal berdampak pada level capaianimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019.

---

In 2016, Indonesia was made a Regional Tourism Sustainability Hub. However, in

term of environmental sustainability, Indonesia ranked the 135th among 140 countries in 2019 according to the WTTC assessment. This case justifies the importance to conduct a study on how the implementation of sustainable tourism

norms in Indonesia within 2014-2019. The qualitative method with the triangulation analysis technique was selected to deepen the analysis. Data was collected through literature review, semi-structured interviews, and field observation. By applying norm diffusion, specifically translocal politics by Alger and Dauvergne (2020), this study finds the complexity of stakeholders in

implementing sustainable tourism in Indonesia specifically affected by the industrial actor. The next finding is that sustainable tourism policy in Indonesia has not yet been comprehensive and inclusive. The last finding of this research

was that, based on the 2019 presidential election and the 2014-2019 governor election in five provinces, with tourism sector as the largest contributor to the GDPR, tourism has not been a political narrative. To conclude, first, industry

plays a significant role in the implementation of environmental norms, especially sustainable tourism. Second, the not-yet optimal integrated policy and coordination between actors affect the achievement level of the sustainable tourism in Indonesia within 2014-2019."

"Pada tahun 2016, Indonesia dinobatkan sebagai hub pariwisata berkelanjutan regional (Regional Tourism Sustainability Hub). Namun di satu sisi untuk pilarkeberlanjutan lingkungan, Indonesia berada pada ranking 135 dari 140 negara yang dinilai menurut Daya Saing Perjalanan dan Pariwisata Dunia (WTTC) pada tahun 2019. Fenomena ini menjustifikasi pentingnya mengkaji bagaimanaimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia tahun 2014-2019 yang menjadi fokus bahasan studi ini. Metode kualitatif dengan teknik triangulasi dipilih untuk memperdalam analisis bahasan. Pengumpulan data dilakukanmelalui literatur studi, proses wawancara semi terstruktur, dan observasi di lapangan. Dengan menggunakan kerangka besar analisis difusi norma yangkemudian secara spesifik membahas politik translokal oleh Alger dan Dauvergne (2020), terdapat 3 temuan besar dari studi ini. Pertama, bahwa ada kompleksitas aktor dalam proses implementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia dipengaruhi khususnya keterlibatan aktor industri. Kedua, kebijakan pariwisata berkelanjutan di Indonesia belum komprehensif dan inklusif. Ketiga, berdasarkan aktvitas politik yang berlangsung (pemilihan gubernur lima provinsi pada 2014- 2019, dengan kontribusi PDRB terbesar dari sektor wisata, dan pemilu presiden2019), studi ini menemukan bahwa pariwisata belum menjadi bagian narasi politik. Dari temuan tersebut, studi ini menyimpulkan dua hal. Pertama, industri memiliki peran signifikan dalam implementasi norma lingkungan – khususnya pariwisata berkelanjutan. Kesimpulan kedua yaitu integrasi kebijakan dan koordinasi antar aktor yang belum optimal berdampak pada level capaianimplementasi norma pariwisata berkelanjutan di Indonesia periode 2014-2019.

---

In 2016, Indonesia was made a Regional Tourism Sustainability Hub. However, in term of environmental sustainability, Indonesia ranked the 135th among 140 countries in 2019 according to the WTTC assessment. This case justifies the importance to conduct a study on how the implementation of sustainable tourism norms in Indonesia within 2014-2019. The qualitative method with the triangulation analysis technique was selected to deepen the analysis. Data was collected through literature review, semi-structured interviews, and field

observation. By applying norm diffusion, specifically translocal politics by Alger and Dauvergne (2020), this study finds the complexity of stakeholders in implementing sustainable tourism in Indonesia specifically affected by the industrial actor. The next finding is that sustainable tourism policy in Indonesia

has not yet been comprehensive and inclusive. The last finding of this research was that, based on the 2019 presidential election and the 2014-2019 governor

election in five provinces, with tourism sector as the largest contributor to the GDPR, tourism has not been a political narrative. To conclude, first, industry

plays a significant role in the implementation of environmental norms, especially sustainable tourism. Second, the not-yet optimal integrated policy and

coordination between actors affect the achievement level of the sustainable tourism in Indonesia within 2014-2019."

"

Diskursus pembangunan pada sebuah negara secara umum membicarakan tentang bagaimana ide/gagasan mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian. Di Indonesia pasca reformasi, rezim neoliberal mengintervensi diskursus pembangunan sehingga terjadi tuntutan penyesuaian struktural yang meminimalisir peran negara. Meski demikian intervensi negara atas pembangunan kembali menguat di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019). Tesis ini membahas tentang bagaimana konstruksi diskursus pembangunan yang dilakukan untuk melegitimasi peran negara dalam agenda pembangunan, dengan melihat pada sektor infrastruktur fisik. Teori yang dipakai dalam artikel ini adalah teori diskursus Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, dengan metode analisis diskursus. Diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK bersifat ideologis, yakni ideologi yang menekankan kemandirian ekonomi yang bersumber dari gagasan Trisakti Soekarno. Infrastruktur dimaknai sebagai akar persoalan sekaligus solusi untuk masalah-masalah ekonomi. Tapi pada praktiknya, agenda pembangunan ini tetap bersifat pragmatis karena bertumpu pada ekonomi pasar dan mengandalkan kekuatan modal. Pembangunan infrastruktur yang bersifat lapar lahan ini telah mengakibatkan persoalan akuisisi lahan yang mengeksklusikan warga terdampak dari diskursus pembangunan infrastruktur Jokowi-JK.

---

Development discourse in a country generally discuss about how ideas affect the economic policy. In post-reformation Indonesia, neoliberal regime intervenes the development discourse which is demanding structural adjustments and minimalize the role of the state. However, state intervention in development has strengthened in the Joko Widodo-Jusuf Kalla (2014-2019) administration era. This theses discusses how the construction of development discourse is carried out to legitimaze the role of the state in the development agenda, particularly in the physical infrastructure sector. This theses uses Ernesto Laclau and Chantal Mouffe`s discourse theory, with discourse analysis as the method. The Jokowi-JK development discourse is ideological, namely economic independence which the origin is from Soekarno`s Trisakti. Infrastructure is interpreted as the root as well as the solution to economic problems. But in practice, this development agenda is pragmatic because it relies on the market economy and the power of capital. This hungry land infrastructure development has resulted land acquisition issues that exclude affected residents from the Jokowi-JK infrastructure development discourse.

"

"ABSTRAKIsu ketenagakerjaan menjadi isu yang hangat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Peningkatan daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Indonesia. Hal ini berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi SDM Indonesia untuk mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam meningkatkan daya saing sektor ketenagakerjaan. Sektor ketenagakerjaan masih menghadapi berbagai polemik dalam operasionalisasinya. Tenaga kerja Indonesia masih memiliki berbagai masalah, seperti kompetensi, latar belakang pendidikan, standar nasional tenaga kerja, teknologi, serta masih minimnya sarana dan prasarana. Dalam menganalisis isu ketenagakerjaan, tulisan ini mengimplementasikan konsep daya saing. Melalui konsep tersebut ditemukan, bahwa upaya peningkatan daya saing dapat dimulai dari substansi sektor tenaga kerja seperti keterampilan (skill) dan infrastruktur yakni kegiatan transfer teknologi untuk memajukan produktivitas tenaga kerja Indonesia. Kemudian, peningkatan daya saing juga membutuhkan reformasi sistem ketenagakerjaan yang diatur sedemikian rupa oleh pemerintah demi membangun kapasitas SDM yang jauh lebih baik di masa depan."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang kebijakan pertahanan Indonesia dalammenghadapi destabilisasi kawasan di sekitar Natuna. Tesis ini adalah tesiskualitatif yaitu menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi. Hasil dari tesis iniakan menyimpulkan bahwa selain Indonesia mempersiapkan diri dari ancaman disekitar kawasan, Indonesia juga menganggap bahwa Natuna adalah salah satu titikstrategis yang dapat mengamankan wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesiameningkatkan pertahanannya untuk menggapai impiannya yaitu sebagai negaramaritim serta untuk mencapai kerjasama yang dapat menguntungkan Indonesia.Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori decision making dengan modelrasionalitas Graham T. Allison. Hal ini dikarenakan hanya negara yang dapatmembuat kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Tesis ini jugamempertimbangkan faktor geopolitik wilayah Natuna dan Laut China Selatan;bentuk maritime security yang ingin dicapai oleh Indonesia; serta hubunganIndonesia dengan negara tetangga, Tiongkok, Amerika Serikat terkaitpermasalahan Laut China Selatan.

---

ABSTRACTThis thesis explains about Indonesia?s defence policy in managing thedestabilization area around Natuna. This thesis is a qualitative study that explainswhy the phenomenon happens. The thesis concludes that besides preparing itselffrom threats that comes from around the region, Indonesia enhances its militaryforces is also because Indonesia considers Natuna as one of the strategic pointsthat could guard the safety of Indonesia?s sovereign territory. Indonesia enhancesits military forces to reach its goal as a maritime country also to gain cooperationsthat give benefits to Indonesia. The theory that is used in this thesis is the rationalmodel of decision making theory by Graham T. Allison. This model is usedbecause only state has the right to create the state?s defense and security policy.This thesis also considers the geopolitical factors in Natuna region and SouthChina Sea; the characteristics of maritime security that Indonesia wants to gain;also the relationship between Indonesia and its neighbouring countries, China,United States of America that relates to the South China Sea Conflict.;"

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."