Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai wujud komitmen terhadap lingkungan, Provinsi DKI Jakarta memiliki kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan yang diundangkan pada tahun 2019. Masalah dalam penelitian ini adalah masih terdapat 190 ton rata-rata jumlah sampah plastik per hari di DKI Jakarta pada tahun 2021. Tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan persamaan IPAT, analisis WTP, Konjoin, dan SWOT. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 81,66% populasi penduduk, PDRB, dan produksi plastik secara simultan berpengaruh terhadap jumlah sampah plastik. Masyarakat sebagai konsumen bersedia untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan dengan nilai WTP sebesar Rp2.380. Hasil perhitungan efektivitas kebijakan pada tahun 2020 sebesar 0,3939 (39,39%) dan tahun 2021 sebesar -0,2083 (-20,83%). Kesimpulan penelitian ini adalah kebijakan tentang kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Provinsi DKI Jakarta belum efektif. Menetapkan target capaian pengurangan sampah kantong plastik dengan memperhitungkan prediksi pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan penggunaan teknologi menjadi konsep rekomendasi strategi yang diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan.

---

As a commitment to the environment, DKI Jakarta Province has a policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags which was promulgated in 2019. The problem is there will still be an average amount of 190 tons of plastic waste per day in 2021. This study aims to evaluate the mandatory use of eco-friendly shopping bags in DKI Jakarta Province. The method used is quantitative with the IPAT equation, WTP, Conjoint, and SWOT analysis. The results of this study indicate that 81,66% of the population, GRDP, and plastic production simultaneously influence plastic waste. Consumers are willing to use environmentally friendly shopping bags with WTP value of Rp2,380 per piece. The policies effectiveness value of 0,3939 (39,39%) in 2020 and -0,2083 (-20,83%) in 2021. The conclusion of this study is that the policy regarding the obligation to use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta Province has not been effective. Setting achievement targets for reducing plastic bag waste by calculating population growth, economic growth and the use of technologies prediction is a recommended strategy concept to increase policy effectiveness."

"Permasalahan sampah saat ini masih menjadi isu yang harus diselesaikan, terutama pada sampah plastik. Tahun 2019, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya meminimalisir penggunaan plastik dengan memberlakukan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di untuk pengelola pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat. Sebagai bentuk kepastian untuk memberikan insentif fiskal daerah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 dilakukan perluasan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi insentif pajak reklame untuk pelaku usaha yang menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian post positivisme dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dengan jenis penilitan deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian fasilitas insentif pajak reklame ini terlihat masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari belum adanya permohonan insentif pajak reklame yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Minimnya permohonan insentif dapat dikarenakan administrasi dalam pengajuan yang memerlukan alur birokrasi yang cukup rumit sehingga tidak mencerminkan asas ease of administration dalam pemungutan pajak. Selain itu, sosialisasi terkait dengan adanya insentif pajak reklame untuk pelaku usaha pengguna kantong belanja ramah lingkungan pun masih dirasa sangat kurang. Strategi yang perlu dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah perlunya koordinasi lebih antar pihak pelaksana kebijakan dan menghindari terjadinya tax potential loss.

---

The waste problem is still an issue that must be resolved, especially plastic waste. In 2019, the DKI Jakarta Government has made efforts to minimize the use of plastic by imposing an obligation to use environmentally friendly shopping bags for managers of shopping centers, supermarkets and people's markets. As a form of certainty to provide regional fiscal incentives listed in Pergub 142 of 2019, an expansion is made by issuing Governor Regulation Number 111 of 2021. The purpose of this research is to analyze the implementation of advertising tax incentives for business actors who use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta. This research is a post-positivism research using the implementation theory put forward by Grindle with descriptive research types and data collection techniques, library research and in-depth interviews. The results of the research show that the implementation of advertising tax incentive facilities is still not optimal in its implementation. This can be seen from the absence of applications for advertising tax incentives that have been submitted to the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency. The minimum number of requests for incentives is due to the administration in filings that require a bureaucratic flow which is quite complicated so that it does not reflect the principle of ease of administration in tax collection. In addition, socialization related to the existence of advertising tax incentives for business actors using environmentally friendly shopping bags is felt to be lacking. The strategy that will be carried out in overcoming this is the need for more coordination between policy implementing parties and avoiding potential tax losses."

"Indonesia merupakan penyumbang polusi plastik terbesar kedua dari 129 negara. Jakarta sebagai kota terpadat penduduk di Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan plastik. Per tahun 2019, rata-rata total sampah harian Jakarta mencapai 7.702 ton. Hal ini membuat Jakarta menempati posisi kedua sebagai kota penghasil sampah terbanyak di Pulau Jawa. Data KLHK menunjukkan bahwa dari sisi sumbernya, pasar tradisional merupakan salah satu penyumbang sampah terbanyak. Salah satu pasar tradisional di DKI Jakarta adalah Pasar Senen Blok III. Dalam rangka menghadapi permasalahan sampah plastik di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Pergub No. 142 tahun 2019 melarang penggunakan kantong plastik sekali pakai di pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional. Meski demikian, Pergub tersebut masih belum terimplementasi secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di Pasar Senen Blok III dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Untuk kepentingan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi Taweekaew (2014) dan Alesch et al (2012). Adapun metode penelitian yang dilakukan adala kualitatif. Dalam hal ini, data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Peraturan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan pada pasar rakyat berdasarkan Pergub No. 142 tahun 2019, dalam implementasinya di provinsi DKI Jakarta belum terimplementasi secara maksimal, hal tersebut disebabkan karena sejumlah faktor, yakni struktur dan proses kelembagaan, keterlibatan partisipatif, penerimaan masyarakat, kesadaran publik, partisipasi dan otonomi kerja, konfigurasi organisasi, monitoring, dan kolaborasi.

---

Indonesia is the second largest contributor to plastic pollution out of 129 countries. Jakarta as the most populous city in Indonesia also faces plastic pollution problems. As of 2019, Jakarta's total daily waste averaged for 7,702 tons. This makes Jakarta ranked second as the city that produces the most waste in Java. The data from the Ministry of Environment and Forestry shows that in terms of sources, traditional markets are one of the biggest contributors to waste. One of the traditional markets that produced a lot of waste in DKI Jakarta is Pasar Senen Blok III. In order to deal with the problem of plastic waste in Jakarta, DKI Jakarta Governor Anies Baswedan through Governor Regulation No. 142 of 2019 prohibits the use of single-use plastic bags in the traditional markets. However, the regulation has not been fully implemented. This study aims to explain the implementation policy of the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags in Pasar Senen Block III and analyze the factors that influence the implementation of this policy. For this purpose, this study uses implementation theory by Taweekaew (2014) and Alesch et al (2012). The research method is qualitative. Research data was collected through in-depth interviews and document review. The results of the research show that the regulation on the obligation to use environmentally friendly shopping bags at Pasar Senen has not been fully implemented due to several factors, which are institutional structure, participatory involvement, community acceptance, public awareness, participation and work authonomy, organizational cocnfiguration, moitoring, collaboration"

"Kebijakan Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan yang berlaku di Provinsi DKI Jakarta, melalui Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.142 Tahun 2019 telah berlaku sejak 01 Juli Tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengurangi sampah plastik di DKI Jakarta, ditujukan kepada dua subjek yaitu Pasar Rakyat dan Retail Modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di Kota Administratif Jakarta Timur. Teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones (1996) merupakan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan telah berjalan dengan baik. Pengelola retail modern baik itu hipermarket, supermarket dan minimarket telah mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Namun, pelaku usaha dan pedagang di pasar tradisional masih belum mematuhi peraturan sebagaimana yang diatur dalam kebijakan. Keseluruhan indikator telah terpenuhi, namun terdapat indikator yang belum terpenuhi terkait dengan anggaran dan penegakan peraturan. Tidak adanya anggaran untuk sosialisasi kebijakan dikarenakan anggaran diprioritaskan untuk sosialisasi Covid- 19 dan tidak adanya sanksi yang tegas bagi pedagang dan pelaku usaha yang masih menyediakan kantong plastik sekali pakai. Selain itu terdapat hambatan dalam implementasi yang berasal dari internal dan eksternal.

---

The Policy on the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags that applies in Special Capital Region of Jakarta, issued by Special Capital Region of Jakarta Governor Regulation Number 142 of 2019 has been effective since 1st July 2020 has the aim of reducing plastic waste in DKI Jakarta, which aimed for two subjects, traditional markets and modern retail. This research focused on analyzing implementation of the policy on the obligation to use eco-friendly shopping bags in the East Jakarta Administrative City. The theory of policy implementation by Charles O. Jones (1996) is the theory used for this research. The approach in this research used a post-positivist by conducting in-depth interviews with several informant. The results of this study indicate that the implementation of the obligation to use of eco-friendly shopping bags has been going well. Modern retail managers, such as hypermarkets, supermarkets and minimarkets, have implemented the policies well. However, market traders in traditional markets still do not comply with the regulations as stipulated in the policy. All indicators have been fulfilled, but there are indicators that have not been met related to the budget and enforcement of regulations. There is no budget for policy socialization because the budget is prioritized for Covid-19 socialization and there are no strict penalty for market traders and business actors who still provide single-use plastic bags. In addition, there are obstacles in implementation that come from internal and external factors."

"Fokus dari penelitian ini adalah mengevaluasi kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor faktor yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan pengurangan pokok pajak hiburan Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Teknik pengumpulan data yaitu studi literatur dan studi lapangan dengan wawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah wajib pajak hiburan yang diberikan pengurangan pokok pajak hiburan di tahun 2012 telah sesuai dengan tujuan kebijakan pengurangan pokok pajak hiburan yaitu mendukung program pemerintah dalam pengembangan industri hiburan berbasis budaya lokal Akan tetapi manfaat yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berdampak dalam segi finansial Hal hal yang dipertimbangkan petugas pajak dalam memberikan kebijakan ini yaitu wajib pajak menunjukkan proposal menunjukkan akta notaris atau KTP dan alasan yang diajukan adalah bukan untuk kepentingan komersial Kata kunci Pajak Daerah Pajak Hiburan Pengurangan Pajak.

---

The focus of this research is to evaluate the policy of entertainment tax reduction in DKI Jakarta Province and to analyze the factors which considered by tax officer for giving reduction of entertaiment tax in DKI Jakarta Province This research used qualitative and data collection technicque is literature study and field research with deepth interview

The result of this research is tax payers who was given entertainment tax reduction in 2012 have appropriated to policy rsquo s goals is to support government program in developing region cultures entertainment industry However it is not impact in financial point of DKI Jakarta governmet

The main factors that are considered by tax officer for giving this policy is shows the proposal shows a notarial deed or shows KTP and the reason proposed is not for profit searching Keywords Local Tax Entertainment Tax Tax Reduction."

"Untuk mengatasi kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1980-an telah mulai membangun Rumah Susun Sederhana (Rusuna) dengan konsep milik atau sewa. Seiring dengan semakin banyaknya persoalan dalam pengelolaan rusunami, maka mulai tahun 2001, Pemprov. DKI Jakarta hanya membangun rusunawa untuk pemenuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini telah terbangun sekitar 14ribu unit Rusuna yang tersebar di lima wilayah kota adminstrasi Jakarta. Dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR hasilnya terkadang tidak memberi dampak kepuasan terhadap penyewa. Beberapa kasus yang terjadi akibat lokasi rusunawa yang jauh dari kegiatan penghuni. Begitu juga kekurangan beberapa fasilitas rusunawa yang tidak dilengkapi atau dipenuhi oleh pengelola rusunawa.Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemprov. DKI Jakarta dalam pembangunan rusunawa untuk pemenuhan perumahan orang miskin sedangkan secara khusus dilakukan untuk mengetahui persepsi tingkat kepuasan penghuni rusunawa terhadap 23 variabel rusunawa yang mempengaruhi kepuasan tinggal penghuni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan kuisioner.Dari hasil penelitian terungkap bahwa: Pemprov. DKI Jakarta saat ini sedang meningkatkan pembangunan rusunawa sebanyak 50 ribu unit hingga tahun 2017 dengan penyediaan anggaran pembangunan rusunawa yang maksimal, melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta serta berbagai upaya dilakukan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Rusunawa. Secara keseluruhan persepsi penghuni rusunawa puas dengan layanan rusunawa yang ditunjukkan dengan nilai CSI 79%. Ada enam variabel rusunawa yang perlu ditingkatkan layanannya, yaitu: kamar mandi/toilet; layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah; layanan listrik; pasar; sekolah dan angkutan umum.

---

To address the need for housing is increasing, Jakarta Provincial Government since the 1980s have begun to build simple Flats (Rusuna) with the concept of ownership or lease. Along with the many problems in the management of rusunami, starting in 2001, the provincial government. Jakarta only build residential high-rise apartments for the fulfillment of Low-Income Communities (MBR). When this has been awakened around 14ribu Rusuna units in 13 locations across five regions of Jakarta city administration. In meeting the needs of low-income homes are sometimes the result does not give effect to the tenant satisfaction. Some cases that occur due rusunawa location away from the activities of residents. So is the shortage of public housing facilities that are not equipped or met by the manager rusunawa.This study is generally performed to determine how the provincial government policy. DKI Jakarta in the construction of public housing for the poor housing fulfillment while specifically conducted to determine the perception of the level of occupant satisfaction rusunawa rusunawa to 23 variables that affect the living occupant satisfaction. The method used in this research is qualitative and quantitative methods to conduct semi-structured interviews and questionnaires.From the results of the study revealed that: the provincial government. Jakarta is currently increasing public housing development of 50 thousand units by 2017 with the provision of public housing development budget maximum, cooperating with the central government and the private sector as well as the efforts made in the provision of land for the construction of Rusunawa. Overall perception of the occupants rusunawa satisfied with the service rusunawa indicated by the value of 79% CSI. There are six variables that need to be improved rusunawa services, namely: bathroom / toilet; garbage collection and transportation services; electrical services; market; schools and public transit."

"Kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dinilai belum tepat sararan karena Nilai Jual Objek Pajak di Provinsi DKI Jakarta yang terlalu tinggi, membuat Gubernur ingin merevisi Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kebijakan pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah sesuai dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efisiensi, efektivitas, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Namun terdapat kekurangan pada database objek pajak serta diperlukan kajian lebih lanjut mengenai objek pajak yang dibebaskan dan sasaran kebijakan agar Peraturan Gubernur ini dapat bersifat berkelanjutan.

---

Due to high rate tax object sales value in DKI Jakarta Province, rural and urban property tax exemption policy becomes inappropriate thus the Governor demand to revise the Governor Regulation Number 259 Year 2015.The purpose of the research is to evaluate rural and urban property tax exemption policy in DKI Jakarta Province. This research uses quantitative approach and qualitative data analysis technique.

The result of this research is rural and urban property tax exemption policy suitable with six criteria of evaluation policy, there are effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness and appropriateness. However, there are some inadequacies in the database of tax object and further study about object of exempt taxes and target policy is necessary for the Governor Regulation rsquo's sustainability."

"Tulisan ini meneliti tentang strategi advokasi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam terbitnya Peraturan Gubernur No 142 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan di DKI Jakarta. Penelitian ini mengajukan pertanyaan penelitian bagaimana strategi Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik dalam upaya mengadvokasi Peraturan Gubernur No 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan. Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan mengumpulkan data dari kanal media sosial Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik sebagai sumber data primer, serta literatur, data berita, dokumen pemerintah sebagai sumber data sekunder. Hasil temuan menunjukkan bahwa Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik melakukan peran-peran nya sebagai bagian dari civil society dalam merepresentasikan isu kepentingan publik, memberikan perlawanan terhadap negara serta memberikan edukasi dan pemberdayaan demokrasi kepada masyarakat. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik menggunakan lima bentuk sumber daya dan tiga akses untuk mencapai sumber daya tersebut, yaitu mobilisasi terhadap sumber daya moral, sumber daya manusia, sumber daya sosial-organisasional, sumber daya material, dan sumber daya material serta akses untuk mencapai sumber daya tersebut dengan memproduksi sendiri, mengkooptasi dan mengagregasi sumber daya yang ada.

---

This paper examines the advocacy strategy of the Indonesian Plastic Bag Diet Movement in the issuance of Governor Regulation No. 142 of 2019 concerning the Use of Environmentally Friendly Shopping Bags in DKI Jakarta. This study asks research questions about the strategy of

the Indonesian Plastic Bag Diet Movement in an effort to advocate for Governor Regulation No. 142 of 2019 concerning the Obligation to Use Environmentally Friendly Shopping Bags. This study uses a qualitative method using in-depth interview techniques and collects data from the

social media channels of the Indonesian Diet Plastic Bags Movement as the primary data source, as well as literature, news data, government documents as secondary data sources. The findings show that the Indonesian Plastic Bag Diet Movement plays its roles as part of civil society in representing issues of public interest, providing resistance to the state and providing education

and empowering democracy to the community. This research also shows that the Indonesian Plastic Bag Diet Movement uses five forms of resources and three accesses to reach these resources, namely the mobilization of moral resources, human resources, social-organizational resources, material resources, and material resources as well as access to reach these resources by producing themselves, co-opting and aggregating existing resources."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan electronic budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu kebijakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Namun sejak diterapkan pada tahun 2014 hingga tahun 2016, implementasi electronic budgeting masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara post positivis dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi electronic budgeting belum berjalan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya fasilitas data dan sistem informasi serta teknologi, dan kurangnya disposisi pelaksana kebijakan.

---

This Thesis discussed about the implementation electronic budgeting in Local Government Budgeting Process DKI Jakarta Province as a policy to support transparency and accountability in budgeting process. However since implemented in 2014 until 2016, implementation electronic budgeting has not gone expected. This research is done in Post Positivist and with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of quality and quantity of human resources, lack of data facilities and information system, lack of technology infrastructure, lack of disposition of the policy implementers."

"Surat Keterangan Domisili Keterangan Perusahaan dipakai oleh pelaku usaha sebagai identitas suatu usaha di suatu wilayah. Sebelum tahun 2015, penerbitan surat ini melalui Kelurahan-kelurahan di Provinsi DKI Jakarta yang ditengarai berpotensi pungli, berbelit-belit, ketidakseragaman persyaratan dan membutuhkan waktu lama. Mulai tahun 2015, surat ini diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara gratis kemudian dilanjutkan diproses secara online di tahun 2016. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan dari penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online lebih baik dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya yaitu penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara offline, untuk mengidentifikasi masalah-masalah apa saja dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online dan untuk mengetahui kepuasanmasyarakat terhadap kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kuantitatif deskriptif pada hasil kuesioner dari 294 responden yang kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linier berganda. Digunakan lima variabel kualitas layanan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online yaitu efisiensi, kepercayaan, keandalan, dukungan petugas dan keterpaduan layanan terhadap kepuasan masyarakat. Hasil penelitian adalah sebanyak 88% responden menyatakan bahwapenerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online lebih baik dibandingkan secara offline, masalah yang dialami masyarakat adalah sistem dari situs pelayanan terasa lamban, terkadang eror, waktu yang terbatas, kendala unggah dokumen, gangguan notifikasi, belum paperless, serta sikap pelayanan dan ketelitian petugas dirasa kurang. Sebanyak 88,44% masyarakat merasa puas terhadap layanan penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online. Variabel atau dimensi kualitaspelayanan yaitu efisiensi, dukungan petugas dan keterpaduan layanan berpengaruh positif kepada kepuasan masyarakat dalam penerbitan Surat Keterangan Domisili Perusahaan secara online.

---

Company Domicile Certificate used by the businesses as an `identity` of their business

in a region. Prior to 2015, the issuance of this letter through village district in Jakarta, which was suspected as extortion, complicated, uninformity of requirements, and longterm needs. Since 2015, this letter was issued by the the Office of Investment and One-

Stop Services as free and online processed in 2016. This thesis study purposed to get information about the policies of online Company Domicile Certificate Licensing is

better than offline Company Domicile Certificate Licensing, to get any issues problems and citizen satisfaction. The method used descriptive quantitative analysis on the results of the questionnaire from 294 respondents and multiple linear regression analysis with efficiency, trust, reliability, officer support and one stop services as variables of the quality of service requested to citizen satisfaction. The results of the study were as many as 88% of respondents choose the online Company Domicile Certificate, problems experienced by the community were slow systems, error, documents upload failures,

notifications failures, not paperless,and a little lack the attitude of service of the

officers. As many as 88.44% of the people were satisfied with the services that were online approved. Variables or dimensions of service quality, namely efficiency, officer support and one stop services have positive affect to citizen satisfaction of online Company Domicile Certificate licensing."