Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis reaksi Pemerintah Rusia terhadap eksodus perusahaan asing melalui St. Petersburg International Economic Forum. Perusahaan-perusahaan asing dari Barat dan Amerika memilih untuk keluar dari pasar Rusia karena kebijakan operasi militer khusus Rusia di Ukraina. Tujuan penulisan penelitian ini adalah menguraikan reaksi Pemerintah Rusia terhadap keluarnya perusahaan-perusahaan asing dari Rusia. Penelitian ini menggunakan konsep nation branding yang dijelaskan oleh Simon Anholt. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode analisis wacana kritis yang mengkaji dimensi analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosial dari Norman Fairclough. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia merespon eksodus perusahaan asing dari Rusia dengan melakukan nation branding untuk menarik kerja sama ekonomi.

---

This study analyzes the Russian Government's reaction to the exodus of foreign companies through the St. Petersburg International Economic Forum. Foreign companies from the West and America chose to leave the Russian market because of Russia's policy of special military operations in Ukraine. This research aims to describe the Russian Government's reaction to the exit of foreign companies from Russia. This study uses the concept of nation branding explained by Simon Anholt. The method used in this study is a critical discourse analysis method that examines the dimensions of text analysis, discourse practice, and social practice from Norman Fairclough. The results of this study indicate that Russia responds to the exodus of foreign companies from Russia by carrying out nation branding to attract economic cooperation."

"Terjadinya sengketa dalam suatu hubungan kontrak dapat menyebabkan timbulnya pembatalan kontrak. Dalam suatu kontrak dengan pilihan hukum dan pilihan forum asing, khususnya arbitrase yang kini semakin banyak terjadi, pembatalannya tidak sesederhana pembatalan kontrak biasa yang tidak memuat unsur asing. Penelitian ini akan membahas mulai dari forum yang berwenang hingga hukum yang seharusnya diberlakukan untuk pembatalan kontrak internasional. Lebih jauh, dibahas pula mengenai dampak pembatalan kontrak terhadap putusan arbitrase terkait kontrak yang telah memiliki kekuatan eksekutorial. Agar didapatkan pemahaman yang lebih baik, dalam penelitian ini akan dianalisis dua perkara beserta putusan pengadilannya.

---

A dispute in a contractual relationship can lead to a nullification of the contract.  In a contract with a choice of law and a choice of foreign forum, especially arbitration which occurs more often these days, the nullification is not as simple as the nullification of an ordinary contract which does not contain foreign elements.  This research will discuss starting from jurisdiction to governing law for the nullification of international contracts. Furthermore, it will also discuss the impact of the nullification of the contract on the arbitration award related to a contract that has an executorial power.  In order to get a better understanding, this research will analyse two cases related to the topic and its court decisions."

"Penelitian ini membahas reaksi Pemerintah Rusia terhadap Referendum Krimea melalui Pidato Kenegaraan Presiden Vladimir Putin. Pembahasan yang dianalisis adalah teks pidato kenegaraan Presiden Vladimir Putin. Penelitian ini menggunakan teori Analisis Wacana Kritis oleh Norman Fairclough. Pada teori tersebut, penulis mengkaji pidato kenegaraan Presiden Vladimir Putin dari segi teks, discourse practice, dan sociocultural practice. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reaksi Pemerintah Rusia melalui pidato kenegaraan Presiden Vladimir Putin adalah untuk mengakui dan menyetujui Krimea kembali bergabung dengan Rusia melalui unsur sejarah dan perdamaian.

---

The aim of this study is to describe and understand the Russian Federation Government response to Crimea Referendum through President Putin?s Official Speech of the Nation Address. This research analyzed the text draft of President Vladimir Putin's official speech of the nation address by employing Critical Discourse Analysis theory of Norman Fairclough. Within this theory framework, the author examines the text of speech of President Vladimir Putin from the angle of text, discourse and sociocultural practices. The thorough analysis results in a conclusion that majority of the part of Putin?s nation address is to acknowledge and approve the Crimea reunification with Russian Federation through historical and peace lenses."

"Lonjakan aktivitas investasi internasional yang dilakukan oleh Investor yang Dikendalikan Pemerintah Asing (FGCI) dalam dua decade terakhir telah mendapat perhatian dan menimbulkan kekhawatiran diantara negara tujuan investasi. Mengingat fakta bahwa FGCI sebagai organisasi sektor publik cenderung memiliki motivasi dan faktor kelembagaan yang berbeda dengan organisasi sektor privat, negara berkembang seperti Australia, Kanada, dan Amerika Serikat telah memberlakukan mekanisme tinjauan investasi khusus yang menargetkan FGCI. Hal ini sejalan dengan berbagai instrumen internasional yang telah disusun untuk menjawab perkembangan dominasi FGCI di kancah investasi internasional. Sebagai negara dengan kondisi ekonomi yang menarik, setiap tahunnya Indonesia menerima jumlah investasi asing yang cukup signifikan. Dengan semakin banyaknya negara yang memberikan perhatian khusus terhadap FGCI, Indonesia rupanya masih belum memiliki pengaturan khusus yang ditujukan untuk FGCI. Untuk menjaga ketahanan dan kepentingan nasional Indonesia, Pemerintah Indonesia perlu merumuskan peraturan investasi yang sejalan dengan perkembangan FGCI guna memitigasi risiko terkait dengan investasi yang dilaksanakan oleh FGCI."

"Perkembangan teknologi memungkinkan perusahaan asing untuk beroperasi secara digital di negara lain dan memperoleh keuntungan usaha dari masyarakat negara lain tanpa perlu hadir secara fisik di sana. Salah satu sektor yang terdampak dari digitalisasi ini adalah sektor hiburan melalui tersedianya berbagai layanan konten dan/atau aplikasi melalui internet (layanan over the top atau “OTT”) yang membuat konten daring dapat diakses secara global tanpa penyedia layanannya perlu mendirikan tempat usaha di negara tersebut. Namun, pengaturan terkait layanan OTT di Indonesia cenderung masih berlandaskan kehadiran fisik untuk bisa membebankan kewajiban dan pertanggungjawaban kepada perusahaan asing secara hukum. Penelitian ini akan menggali bagaimana hukum Indonesia mengatur penyedia layanan OTT asing seperti Prime Video, WeTV, dan iQiyi yang beroperasi tanpa mendirikan bentuk usaha tetap dan bagaimana langkah yang dapat dilakukan negara untuk memperjelas kedudukan penyedia layanan OTT asing yang tidak hadir secara fisik di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dengan metode yuridis normatif, deskriptif kualitatif, dan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sebagai anggota World Trade Organization, Indonesia berkomitmen melakukan liberalisasi sektor layanan digital bagi pihak asing. Secara khusus, hukum Indonesia baru mengatur dalam aspek perpajakan dan pendaftaran sebagai perusahaan digital. Jika memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan, penyedia layanan OTT dipersamakan dengan bentuk usaha tetap sehingga dapat dikenakan pajak penghasilan. Adapun langkah yang dapat dilakukan negara adalah merevisi aturan seputar bentuk usaha tetap dan menentukan kriteria konkret dari “kehadiran ekonomi signifikan” yang dapat mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development dan G20 serta melakukan kerja sama antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perdagangan dalam mengusahakan pembebanan kewajiban kepada penyedia layanan OTT asing melalui optimalisasi pangkal data ketiga lembaga.

---

Technological developments allow foreign companies to operate digitally in other countries and gain business benefits from the people of other countries without the need to be physically present there. One of the sectors affected by this digitalization is the entertainment through the availability of various content and/or application services via the internet (over the top or “OTT” services) that makes online content globally accessible without the need for its service provider to establish a place of business in said country. However, regulations related to OTT services in Indonesia still tends to rely upon physical presence for foreign companies to bear obligations and be accountable by law. This research will explore how Indonesian law regulates foreign OTT service providers such as Prime Video, WeTV, and iQiyi that operate without a permanent establishment and what the state can do to clarify the position of foreign OTT service providers who are not physically present in Indonesia. Data collection in this study was carried out through literature study using juridical-normative, descriptive-qualitative and descriptive-analytical research methods. The research concludes that in general, as a member of the World Trade Organization, Indonesia is committed to liberalizing the digital service sector for foreign parties. Specifically, regulations surrounding OTT service providers under Indonesian law have only covered aspects of taxation and registration as a digital company. If they meet the criteria of “significant economic presence”, foreign OTT service providers can be treated as a permanent establishment, hence are subject to income tax. To clarity their position, the state may have to revise the regulation regarding permanent establishment and determine concrete criteria for the concept of “significant economic presence” which can refer to the guidelines issued by the Organisation for Economic Co-operation and Development and G20. Moreover, the state, through the Ministry of Communication and Informatics, the Ministry of Finance, and the Ministry of Trade can also work together optimizing their databases in an effort to impose obligations on the foreign OTT service providers."