Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wadjda merupakan salah satu film dari seorang sutradara wanita pertama asal Arab Saudi yaitu Haifa Al-Mansour yang berhasil memenangkan penghargaan dalam berbagai festival film internasional. Film ini menceritakan tentang potret perempuan dalam tatanan masyarakat Arab Saudi, khususnya cerita tentang seorang anak perempuan bernama Wadjda yang ingin memiliki sepeda, tetapi mendapatkan pertentangan dari masyarakat sekitarnya. Budaya yang kental akan patriarki, poligami, pernikahan dini hingga diskriminasi perempuan tergambar di dalam film ini. Hal yang menarik adalah film ini menunjukan bentuk-bentuk resistensi dari para perempuan Arab Saudi. Bentuk resistensi perempuan pada film tersebut akan dianalisis pada penelitian ini dengan teori semiotika Roland Barthes dari tanda dan simbol yang berupa dialog serta adegan antar tokoh. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bentuk-bentuk resistensi yang terdapat pada film Wadjda melalui analisis semiotika. Hasil dari penelitian ini ditemukan lima bentuk resistensi perempuan yang terdapat pada film Wadjda yang termasuk ke dalam kategori resistensi tertutup dan terbuka.

---

Wadjda is one of the films of the first female director from Saudi Arabia, Haifa Al-Mansour, who has won awards at various international film festivals. This film tells about the portrayal of women in Saudi Arabian society, especially the story of a girl named Wadjda who wants to own a bicycle but gets opposition from the surrounding community. A culture that is thick with patriarchy, polygamy, early marriage, and discrimination against women is depicted in this film. The film is interesting because it depicts various forms of resistance from Saudi Arabian women. The form of women's resistance in the film will be analyzed in this study with Roland Barthes' semiotic theory of signs and symbols in the form of dialogues and scenes between characters. The purpose of this study is to explain the forms of resistance found in Wadjda films through semiotic analysis. The results of this study found five forms of women's resistance found in the film Wadjda, besides that the forms of resistance can be categorized as open and closed types of resistance."

"Skripsi ini membahas kritik sosial yang terdapat pada film Wadjda. Film tersebut merupakan film yang disutradarai oleh Haifaa al Mansour, menceritakan seorang anak perempuan dari Arab Saudi bernama Wadjda, berusia 10 tahun yang ingin memiliki sepeda sendiri agar bisa balapan dengan teman laki-lakinya yang bernama Abdullah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan objektif. Penelitian dimulai dengan memaparkan fakta-fakta yang terdapat pada cerita, kemudian dianalisis. Pendekatan objektif yang dimaksud adalah penelitian ini berfokus pada analisis unsur-unsur intrinsik cerita yang terdapat pada film. Unsur-unsur intrinsik yang dianalisis meliputi tema, alur, latar, tokoh dan amanat. Unsur-unsur intrinsik tersebut digunakan untuk melihat adanya pesan yang ingin disampaikan melalui cerita dalam film Wadjda. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat kritik sosial terhadap pemerintah, masyarakat, sistem keluarga dan sistem sekolah pada film Wadjda. Hal itu merupakan sebuah representasi dari kebudayaan Arab Saudi saat ini yang disampaikan melalui film.

---

This undergraduate thesis discusses the social criticism contained in the film Wadjda. The film directed by Haifaa al Mansour, which tells of a girl from Saudi Arabia named Wadjda, 10 years old who want to have her own bike in order to race with her male friend named Abdullah. The method used in this research is descriptive analytical with an objective approach. The study begins by describing the facts contained in the story, and then analyzed. Objective approach in question is the study focuses on the analysis of the intrinsic elements contained in the story of the film. Intrinsic elements are analyzed include the theme, plot, setting, character and moral value. Intrinsic elements are used to seeing the message to be conveyed through the story in the film Wadjda. The study found that there is a social critique of the government, the civil society, the family system and the school system on the film Wadjda. It is a representation of the current Saudi Arabian culture conveyed through the film.."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Arab Saudi tentang pemisahan antara perempuan dan laki-laki mendorong terjadinya gejolak sosial di Arab Saudi. Terutama bagi para kaum perempuan yang sangat dibatasi dalam kehidupan sosialnya. Penelitian ini menjabarkan tentang kondisi sosial politik perempuan Arab Saudi dan pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 beserta faktor-faktor pendorong yang memunculkan gerakan tersebut juga dalam penelitian ini dibahas hambatan-hambatan yang dihadapi oleh gerakan tersebut. Dalam penelitian ini juga dibahas mengenai respon pemerintah Arab Saudi terhadap gerakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori gerakan sosial baru. Teori gerakan sosial baru memfokuskan pembahasan pada isu-isu kontemporer seperti: hak-hak asasi manusia. Berbeda dengan gerakan sosial lama yang cenderung fokus pada persoalan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial perempuan Arab Saudi dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti: kebijakan pemerintah yang diskriminatif dan tenaga kerja asing yang bekerja di Arab Saudi. kondisi sosial di Arab Saudi juga dipengaruhi juga oleh faktor politik regional seperti: revolusi Iran, perang teluk I dan perang teluk II. Pergerakan sosial politik perempuan Arab Saudi tahun 2007-2017 masih terbatas pada kampanye di media-media sosial dan hanya sedikit yang berbentuk demonstrasi. Pergerakan sosial politik tersebut berfokus pada pencabutan larangan menyetir bagi perempuan dan pencabutan sistem perwalian bagi perempuan Arab Saudi. Respon pemerintah terhadap gerakan tersebut menolak secara tegas tetapi belakangan ini mulai melunak dan mulai memberi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap perempuan.

---

ABSTRACTThe Saudi Arabian government policy on separation between women and men encourages social upheaval in Saudi Arabia, especially for women who are very restricted in their social life. This study describes the socio-political conditions of Saudi Arabian women and their socio-political movements from 2007 to 2017, including the main factors that rising the movement. This study is also discussed the obstacles faced by the movement and the Saudi Arabian government's response. This research used qualitative method. The method used is analytical-descriptive. This research used new social movement theory. The new social movement theory focuses on discussion about contemporary issues such as human rights, unlike the old social movement that only tends to focus on economy issues. The results of this study show that the social condition of Saudi Arabian women was influenced by several internal factors such as discriminatory government policies and foreign workers in Saudi Arabia. The social conditions in Saudi Arabia were also influenced by regional political factors such as the Islamic Revolution of Iran, the Gulf War I, and the Gulf War II. The socio-political movements of Saudi women in 2007-2017 only focused their campaigns on social media and just a few forms of demonstrations. The socio-political movement focuses on lifting the ban on driving and the trust system for Saudi Arabian women. The Saudi Arabian government rejected the movement's demands decisively, but has recently softened and began to provide pro-women policies."

"Penelitian ini membahas mengenai gerakan digital hak-hak perempuan Saudi untuk mengakhiri sistem perwalian laki-laki (mahram). Kampanye ini berawal di media sosial Twitter dengan tagar #EndMaleGuardianship pada tahun 2016. Maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah bagaimana gerakan digital End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini terbagi menjadi tiga tahapan, terdiri dari tahap pengumpulan data, analisis data, interpretasi atau pemaknaan akan data yang sudah didapat, dan diakhiri dengan pengambilan kesimpulan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya gerakan sosial End Male Guardianship sebagai bentuk aktivisme digital, tepatnya media sosial, dapat menyuarakan hak perempuan di Arab Saudi. Aktivis Saudi memulai gerakan digital End Male Guardianship dengan harapan dapat memiliki kebebasan dalam tiga hal, yaitu kebebasan berpergian, memperoleh pendidikan tinggi, dan pernikahan. Temuan dari penelitian ini adalah gerakan ini berhasil menyampaikan pesan perjuangan perempuan Saudi dan direspon oleh pemerintah dengan tanggapan positif, meskipun tidak semua kebijakan dapat dihapuskan.

---

This research discusses the digital movement of Saudi women's rights to end the male guardianship system (mahram). This campaign started on social media Twitter with the hashtag #EndMaleGuardianship in 2016. This paper aims to examines how the digital movement End Male Guardianship as a form of digital activism can speak for the rights of women in Saudi Arabia. The research method that the author uses is a qualitative research method, where this method is divided into three stages. Consisting of the stages of data collection, data analysis, interpretation or meaning of the data that has been obtained, and ends with drawing conclusions. The purpose of this research is to determine the efforts of the End Male Guardianship social movement as a form of digital activism, specifically social media, to voice women's rights in Saudi Arabia. Saudi activists started the digital movement End Male Guardianship with the hope of having freedom in three aspects, namely freedom of travel, obtaining higher education, and marriage. The result of this research are that this movement succeeded in conveying the message of the struggle of Saudi women and the government responded positively to it, although not all policies could be abolished."

"Tulisan ini memaparkan upaya pemerintah Arab Saudi dalam memperkenalkan budaya dan pariwisata Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menyadari bahwa mereka tidak selamanya dapat bergantung pada sektor minyak. Mohammed bin Salman meluncurkan Visi Saudi 2030 sebagai rencana untuk mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan mendiversifikasi ekonomi. Salah satu poin pentingnya adalah mengembangkan sektor pariwisata. Otoritas Pariwisata Arab Saudi berupaya untuk memperkenalkan budaya dan pariwisata mereka dengan menunjuk grup Kpop Super Junior yang memiliki popularitas besar dan mampu menarik publik internasional. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun artikel adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dan data yang digunakan adalah data sekunder, seperti buku, jurnal, berita, artikel, dan video di internet. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perubahan sosial dan diplomasi budaya. Hasil penelitian ini menunjukkan keseriusan Arab Saudi dalam memperluas sektor pariwisata yang ditandai dengan upaya mereka menggandeng Super Junior sebagai Duta Pariwisata Arab Saudi. Kerja sama Arab Saudi dengan grup asal Korea Selatan ini memiliki potensi untuk menarik wisatawan dan investor asing serta mengubah citra Arab Saudi di publik internasional dari konservatif menjadi lebih terbuka.

---

This article discusses the Saudi Arabian government's efforts in introducing Saudi Arabian culture and tourism. The Saudi Arabian government realizes that they cannot always depend solely on the oil sector. Mohammed bin Salman launched Vision Saudi 2030 as a plan to reduce dependence on the oil sector and diversify the economy. One of its important points is the enhancement of the tourism sector. The Saudi Arabian Tourism Authority aims to introduce their culture and tourism by appointing the K-pop group, Super Junior, which has significant popularity and is capable of attracting international audiences. The research method used to compile the article is qualitative. The data collection technique involves a library study using secondary data sources such as books, journals, news, articles, and videos on the internet. The theory used in this research is the theory of social change and cultural diplomacy. The research findings highlight Saudi Arabia's seriousness in expanding the tourism sector, notably marked by their efforts to collaborate with Super Junior as Saudi Arabia's Tourism Ambassador. Saudi Arabia's collaboration with the South Korean group has the potential to attract tourists and foreign investors, as well as change Saudi Arabia's international public image from conservative to more open."

"Penelitian ini menganalisa serangkaian perubahan dalam kebijakan mengatasi permasalahan pengangguran di Arab Saudi. Arab Saudi sudah mencapai tahap terakhir negara penyewa atau late rentier state, yaitu negara non demokrasi yang responsif terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat. Penelitian ini berargumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan untuk mengatasi masalah pengangguran di Arab Saudi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030. Penerapan Saudi Vision 2030 memperlihatkan proses liberalisasi yang dilakukan Arab Saudi dalam berbagai sektor. Selanjutnya, dengan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis beberapa permasalahan. Pertama, mengapa Arab Saudi mereformasi sistem ketenagakerjaannya? Kedua, bagaimana implementasi Saudi Vision dalam mengatasi pengangguran warga Saudi? Temuan penelitian ini membuktikan argumentasi bahwa reformasi ketenagakerjaan adalah bentuk respon Kerajaan terhadap fenomena pengangguran dan liberalisasi ekonomi dalam mewujudkan Saudi Vision 2030.

---

This study analyzes a series of changes in policies to address unemployment problems in Saudi Arabia. Saudi Arabia has reached the final stage of a late rentier state, which is a non-democratic state that is responsive to the needs and conditions of society. This study argues that employment reform is a form of the Kingdom's response to overcome unemployment problems in Saudi Arabia in realizing Saudi Vision 2030. The implementation of Saudi Vision 2030 shows the liberalization process carried out by Saudi Arabia in various sectors. Furthermore, with a descriptive qualitative method, this research will analyze several problems. First, why is Saudi Arabia reforming its employment system? Second, how is the implementation of Saudi Vision in overcoming the unemployment of Saudi citizens? The findings of this study prove the argument that labor reform is a form of the Kingdom's response to the phenomenon of unemployment and economic liberalization in realizing Saudi Vision 2030."

"Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang populer di Arab Saudi berkat dukungan dari sebuah federasi yang bernama Saudi Arabian Football Federation (SAFF) dan Saudi Professional League (SPL) yang merupakan divisi tertinggi dalam sistem liga sepak bola Arab Saudi. SAFF sebagai otoritas utama dalam pengelolaan dan pengembangan sepak bola di Arab Saudi memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan kompetisi liga sepak bola dalam negeri. SPL bertanggung jawab untuk mengatur, mengelola, memasarkan liga, dan memodifikasi peraturan operasionalnya. Artikel ini membahas terbentuknya Saudi Arabian Football Federation (SAFF), perkembangan Saudi Professional League (SPL), prestasi klub-klub sepak bola di Arab Saudi, dan peran pemain terkenal bagi sepak bola di Arab Saudi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data diambil dari buku, jurnal ilmiah, serta artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan pada penelitian merujuk pada teori kebijakan liga. Temuan dari penelitian ini adalah sepak bola di Arab Saudi memberikan tanggung jawab kepada SAFF untuk mengawasi tim nasional dan SPL bertanggung jawab untuk mengembangkan peraturan operasional liga. Serta, inovasi SPL yang tidak hanya berkontribusi dalam meningkatkan citra sepak bola Arab Saudi di tingkat nasional dan internasional, tetapi juga berdampak positif terhadap kemajuan sektor ekonomi dan pariwisata di negara tersebut.

---

Football is one of the most popular sports in Saudi Arabia thanks to the support of a federation called the Saudi Arabian Football Federation (SAFF) and the Saudi Professional League (SPL) which is the highest division in the Saudi Arabian football league system. The SAFF as the main authority in the management and development of football in Saudi Arabia has responsibility for the implementation of domestic football league competitions. The SPL is responsible for organizing, managing, marketing the league, and modifying its operational rules. This article discusses the formation of the Saudi Arabian Football Federation (SAFF), the development of the Saudi Professional League (SPL), the achievements of football clubs in Saudi Arabia, and the role of famous players for football in Saudi Arabia. The research method used is qualitative method with descriptive analysis. Data sources are taken from books, scientific journals, and articles related to research topics. The theory used in the study refers to the theory of league policy. The findings of the study are that football in Saudi Arabia gives responsibility to the SAFF for overseeing the national team and the SPL is responsible for developing the league's operational rules. Also, SPL innovations that not only contribute to improving the image of Saudi Arabian football at national and international levels, but also have a positive impact on the progress of the economic and tourism sectors in the country."

"Male guardianship adalah konsep untuk keamanan perempuan Saudi di area publik. Konsep tersebut merupakan proteksi bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah sosial, ekonomi dan politik. Male guardianship terhubung pada budaya patriarki. Hal itu memunculkan diskriminasi dan subordinasi pada posisi perempuan---Perempuan Saudi tidak memiliki kesempatan untuk aktif di publik dan terjadi pembatasan akses seperti larangan menyetir, terlibat dalam reformasi politik, keaktifan dalam komunitas sosial, pembatasan lahan pekerjaan sesuai kemampuan mereka, pembatasan mata kuliah dalam pendidikan dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia di Arab Saudi. Puteri Ameera Al-Taweel, Pangeran Al-Waleed bin Abd. Aziz yakni dua elite yang memproteksi kebijakan kaku bagi perempuan di KSA dan mereka mendukung perempuan untuk bebas dan mendapatkan hak asasi mereka. Respon dalam memprotes isu perempuan telah dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Tahun 2005 merupakan tahun transformasi kebijakan Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Perempuan Saudi diberi hak untuk berkontribusi sesuai dengan kebutuhan proyek modernisasi dan sebagai langkah priventif untuk membatasi dominasi elite baru di KSA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanasi dengan teorisasi induksi dan menggunakan data primer dan sekunder dalam menganalisis kasus perempuan.

---

Male guardianship is the concept to secure Saudi women in public area. It is protection for women to contribute in social, economic, politic situations. Male guardianship related Patriarkh culture. It causes to emerge discrimination and subordination in women position---Women do not have chances to active in public and limited access such as forbiden for women to drive, join in political reform, active in social community, limitation in getting work as good as their capibility, limited major in education etc. Thoses are the cases in Saudi women human rights. Princess Ameera Al-Taweel, Prince Al Waleed bin Abd. Aziz are two of elites that protest the rigid women policy in KSA and they supporting women to be free and get the human rights. Responses to hid protest and women issue have been done by Abdullah bin Abd. Aziz King. In 2005, Abdullah bin Abd. Aziz King becomes transformation in women policy. Women are given rights to contribute as need for Saudi modernitation projects and preventing step to limit domination new elite in KSA. This research uses qualitatif-explanation method within the induction theory and uses primer and secondary data to analysis women case."

"Tesis ini membahas tentang kontinuitas pragmatisme dalam politik luar negeri Arab Saudi pada masa pemerintahan Raja Salman 2015-2017 dari perspektif liberalisme. Pandangan liberalisme secara umum berasumsi bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual dan percaya terhadap kemajuan. Meskipun demikian, politik luar negeri Saudi yang telah berubah menjadi proaktif untuk mewujudkan keamanan, stabilitas dan kemakmuran di tingkat regional dan internasional masih menghadapi ancaman ekstrimisme, terorisme dan ekspansi Iran hingga saat ini. Kontradiksi antara asumsi liberalisme dan fakta-fakta yang terjadi dianalisis menggunakan teori interdependensi kompleks yang mencoba untuk mensintesis perspektif realisme dan liberalisme. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengambil data melalui telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontinuitas pragmatisme politik luar negeri Saudi pada masa Raja Salman disebabkan oleh peran sang raja yang melakukan sentralisasi kekuasaan kepada anaknya, Muhammad bin Salman MbS . Di usianya yang masih sangat muda, MbS telah menegaskan perannya sebagai pembuat kebijakan keamanan dan ekonomi kerajaan. Sikap pragmatis dalam politik luar negeri Saudi terlihat jelas pada kebijakannya yang lebih didasarkan atas pengalaman, cita-cita, pertahanan dan keamanan, kepentingan politik dan ekonomi ketimbang ideologi yang dianut oleh kerajaan.

---

This thesis discusses the continuity of pragmatism in Saudi Arabian foreign policy in the reign of King Salman 2015 2017 from the perspective of liberalism. The view of liberalism is generally assumed that international relations can be cooperative rather than conflictual and along with believing in progress. Nevertheless, the Saudi foreign policy, which has become proactive in achieving security, stability and prosperity at the regional and international levels, continues to face threats of extremism, terrorism and Iranian expansion to the present time. The contradiction between the existing assumption and the facts that have occurred has been analyzed by the theory of complex interdependence which have to synthesize the perspectives of realism and liberalism.

The method used by the researcher is the qualitative method by taking data through document review. The results of this study shows that the continuity of pragmatism in Saudi Arabia 39 s foreign policy under King Salman bin Abdulaziz is caused by the role of King Salman who has given his centralized power to his son, Muhammad bin Salman MbS . At a very young age, MbS has asserted its role as a royal security and economic policy maker. The pragmatism of Saudi foreign policy is clearly reflected in its policy of experience, expectation, defense and security, political and economic interests rather than the Islamic principle adopted by the Kingdom. "