Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki peran strategis menjalankan pengawasan atas ancaman peredaran narkotika internasional sekaligus membutuhkan peran aktif dan sinergi lembaga terkait lainnya. Penelitian melihat, upaya sinergitas melalui sistem pertukaran data dan informasi antar lembaga menjadi salah satu kunci efektifitnya pengawasan ancaman narkotika. Konsep National Targeting Center atau NTC sebagai salah satu metode pertukaran data intelijen antar lembaga menjadi pembahasan utama pada penelitian ini. Tesis ini menggunakan pendekatan campuran yaitu kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif digunakan untuk melihat evaluasi pengguna aplikasi PRM sebagai dasar kelayakan untuk pengembangan NTC. Sementara data kualitatif untuk mendapatkan gambaran ideal pengembangan NTC yang sebaiknya dilakukan. Teknik pengambilan data melalui survei dan wawancara mendalam pada narasumber internal dan eksternal DJBC, analisis dokumen dan tinjauan pustaka. Peneliti menggunakan sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu ketahanan nasional, penyelundupan, Black Swantheory, bea dan cukai, intelijen, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan fusion center. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa responden peneltiian melihat adanya peran dari sistem/aplikasi PRM yang baik dalam memudahkan deteksi ancaman penyelundupan narkotika. Responden juga merasa bahwa sistem seperti NTC nantinya bisa mengandalkan dasar sistem operasi yang diterapkan pada PRM dengan beberapa perbaikan seperti kelengkapan fitur untuk melakukan penginputan data, pengolahan data dan output data serta kemudahan sistem/aplikasi dalam proses perbaikan/maintenance jangka panjang. Selain itu, pengembangan NTC nantinya juga harus dilengkapi dengan landasan hukum yang mengatur interaksi dan aktivitas aliran data antar lembaga, komitmen semua pihak untuk menyatukan visi dan terakhir adalah keutuhan semua data yang berkaitan dengan ancaman narkotika baik dari sisi supply maupun demand.

---

The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) has a strategic role in overseeing the threat of international narcotics trafficking while at the same time requiring an active role and the synergy of other related institutions. Research sees that efforts to synergize through a system of exchange of data and information between institutions are one of the keys to the effectiveness of monitoring the threat of narcotics. The concept of a National Targeting Center or NTC as a method of exchanging Intelligence data between institutions is the main discussion in this research. This thesis uses a mixed approach, namely quantitative and qualitative. Quantitative data is used to see the evaluation of users of the PRM application as a basis for feasibility for the development of NTC. While qualitative data to get an ideal picture of the development of NTC that should be done. Data collection techniques are through surveys and in-depth interviews with internal and external sources of DJBC, document analysis and literature review. The researcher uses a number of theories and concepts in this study, namely national security, smuggling, Black Swantheory, customs and excise, Intelligence, strategic Intelligence and the Intelligence community, and fusion center.

The results of this study conclude that research respondents see the role of a good PRM system/application in facilitating the detection of narcotics smuggling threats. Respondents also felt that systems such as NTC would later be able to rely on the basic operating system applied to PRM with several improvements such as completeness of features for data input, data processing and data output as well as the ease of system/application in the long-term repair/maintenance process. In addition, the development of NTC will also have to be equipped with a legal basis that regulates interactions and data flow activities between institutions, the commitment of all parties to unite the vision and finally the integrity of all data related to the threat of narcotics both from the supply and demand side."

"Tujuan dan Metode. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan frekuensi merokok dengan lama waktu sampai mulai menyalahgunakan ganja. Sampel penelitian ini adalah 10.379 pelajar/mahasiswa perokok, dengan 708 penyalahguna ganja. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kesintasan regresi Cox with time dependent covariats.Hasil Penelitian. Berdasarkan frekuensi merokok, median waktu ketahanan dari mulai pertama kali merokok sampai menyalahgunakan ganja menunjukkan tidak ada perbedaan antara kelompok merokok rutin dengan kelompok merokok tidak rutin, masing-masing 2 tahun. Hasil uji wilcoxon menyimpulkan ada perbedaan ketahanan menyalahgunakan ganja antara kelompok jarang merokok dengan kelompok perokok berfrekuensi <5 - >35 batang/minggu. Analisis multivariat menunjukkan pola semakin banyak jumlah batang rokok yang dikonsumsi, semakin besar nilai risiko untuk menyalahgunakan ganja setelah dikontrol oleh variabel confounder (riwayat minum alkohol, keluarga terpajan alkohol dan atau narkoba, pernah terpisah orangtua minimal enam bulan, dan pengaruh teman sebaya). Risiko untuk terjadinya penyalahgunaan ganja pada pelajar/mahasiswa yang merokok dengan frekuensi <5 - 7 batang/minggu adalah 2.5 lebih besar daripada pelajar/mahasiswa yang jarang merokok. Sedangkan risiko untuk terjadinya penyalahgunaan ganja pada pelajar/mahasiswa yang merokok dengan frekuensi >7 - 35 batang/minggu adalah 4.0 kali lebih cepat daripada pelajar/mahasiswa yang jarang merokok. Sementara, risiko untuk terjadinya penyalahgunaan ganja pada pelajar/mahasiswa yang merokok dengan frekuensi >35 batang/minggu adalah 4.5 kali lebih cepat daripada pelajar/mahasiswa yang jarang merokok.Kesimpulan. Frekuensi merokok mempengaruhi besarnya risiko untuk menyalahgunakan ganja. Semakin banyak jumlah batang rokok yang dikonsumsi, semakin besar risiko untuk menyalahgunakan ganja.

---

Objective. The purpose of this study was to know the relationship between cigarette smoking frequency with long time to start cannabis use. A sample of 10.379 student smokers, with 708 cannabis users was used. Cox regression with time dependent covariats was analyzed as study method.

Results. Based on the frequency of cigarette smoking, the median of survival time from initial smoking to cannabis use showed no difference among regular smoking group with non regular smoking group, each 2 years. Wilcoxon test result concluded that there were difference of survival cannabis use between non regular smoking group with smokers groups which regular cigarette smoking <5 - >35 cigarette/week. Multivariate analysis showed patterns that the more the number of cigarettes consumed, the greater risk to cannabis use, after controlled by the confounder variables (history of alcohol drinking, family exposed to alcohol and or drugs, separated parents at least six months, and the influence of peers). Risk to cannabis use among students who cigarette smokers <5 ? 7 cigarette/week was 2.5 greater than students who non regular smoking. Risk to cannabis use among students who cigarette smokers <7 ? 35 cigarette/week was 4.0 greater than students who non regular smoking. Risk to cannabis use among students who cigarette smokers <35 cigarette/week was 4.5 greater than students who non regular smoking.

Conclusion. Frequency of smoking influences the risk of cannabis use. The more the number of cigarette consumed, the greater risk to cannabis use."

"Penelitian ini berangkat dari paradoks masalah pengawasan lalu lintas barang di perairan Indonesia. Satu sisi pengawasan yang berlapis menjadi upaya yang baik dalam memperkecil masuknya ancaman ke Indonesia, namun di sisi lain banyaknya pemeriksaan dari bermacam lembaga membuat pengawasan menjadi tidak efisien dari sisi waktu maupun biaya. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai penjaga gerbang Indonesia memiliki peran strategis menjalankan pengawasan atas berbagai ancaman tersebut. DJBC melihat bahwa sistem data dan informasi yang terintegrasi menjadi salah satu jawaban dari pemrasalahan tersebut. Tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui sejumlah data dari berbagai sumber. Analisis diawali dengan melakukan telaah sejumlah dokumen dan literatur terkait, yang dilanjutkan dengan wawancara terstruktur untuk melihat potensi dikembangkannnya sistem informasi pengawasan dengan menggunakan konsep intelijen fusion center. Adapun sejumlah teori dan konsep dalam penelitian ini, yaitu penyelundupan, bea dan cukai, intelijen strategis dan komunitas intelijen, dan fusion center. Hasil penelitian menunjukan bahwa ancaman penyelundupan pada lalu lintas barang di Indonesia berkembang menjadi semakin kompleks karena kondisi geografis terkait letak dan luasnya wilayah Indonesia. Disamping itu, terjadi pergeseran modus penyelundupan yang sangat cepat mengadaptasi kondisi lingkungan dan teknologi yang diiringi perkembangan pelaku kejahatan lintas negara terorganisir (TNOC). Dampak dari ancaman tersebut adalah Indonesia menjadi target kejahatan karena tantangan pengawasan penegak hukum mengamati tindakan kejahatan dalam perbandingan jarak dengan sarana dan prasarana yang sangat timpang. Sehingga lemahnya pengawasan penyelundupan semakin mengancam dan berisiko pada Ekonomi Indonesia khususnya pada kelancaran aktivitas Ekspor dan Impor. Untuk itu, penanggulangan yang wajib dilakukan adalah memperkuat sinergi dan mekanisme kerjasama kolektif antar lembaga terkait. Salah satu upaya memperkuat sinergi dan kerjasama kolektif ini dengan meningkatkan peran dan fungsi prediktif fusion center, mempersempit gerak penyelundup dan mengurangi ancaman dari sisi fungsi prediktif intelijen.

---

This research departs from the paradox of the problem of controlling the traffic of goods in Indonesian territory. On the one hand, multi-layered supervision is a good effort in minimizing the entry of threats to Indonesia, but on the other hand, the large number of inspections from various institutions makes supervision inefficient in terms of time and costs. The Directorate General of Customs and Excise (DJBC) as Indonesia's gatekeeper has a strategic role in supervising these various threats. DJBC sees that an integrated data and information system is one of the answers to this problem. This thesis uses a qualitative approach through a number of data from various sources. The analysis begins with a review of a number of related documents and literature, followed by structured interviews to see the potential for the development of an information control system using the intelligence fusion center concept. There are a number of theories and concepts in this research, namely smuggling, customs and excise, strategic intelligence and intelligence community, and fusion center. The results of the study show that the threat of smuggling in goods traffic in Indonesia is becoming increasingly complex due to geographical conditions related to the location and extent of Indonesia's territory. In addition, there has been a shift in the mode of smuggling which has adapted very quickly to environmental and technological conditions accompanied by the development of organized transnational crime perpetrators (TNOC). The impact of this threat is that Indonesia becomes a target for crime because of the challenge of law enforcement supervision in observing criminal acts in a comparative distance with very unequal facilities and infrastructure. So that weak supervision of smuggling threatens and risks the Indonesian economy, especially in the smooth running of export and import activities. For this reason, the countermeasures that must be carried out are strengthening synergies and collective cooperation mechanisms between related institutions. One of the efforts to strengthen synergy and collective cooperation is to increase the role and predictive function of the fusion center to narrow the movement of smugglers and reduce threats from the predictive function of intelligence"

"ABSTRAKPada tahun 2018, diketahui terjadi sebanyak 232,447,974 serangan siber ke jaringan Indonesia. Sektor yang menjadi perhatian adalah instansi pemerintah, karena menjadi target utama serangan siber. Domain .go.id (website pemerintah) menempati peringkat pertama dengan 30,75% lebih sering terkena defacement. Untuk mengatasi masalah ancaman siber, Pemerintah Indonesia membentuk BSSN, yang mempunyai unit kerja Pusopskamsinas, yang kemudian telah membentuk Secuity Operation Center (SOC). Namun SOC yang sudah dibentuk belum sesuai kebutuhan, yang ada saat ini belum cukup karena lingkup, maturitas dan kapabilitas SOC masih terbatas, sedangkan ancaman siber setiap detik selalu berkembang, dibutuhkan kemampuan kontra intelijen siber sebagai langkah dan strategi intelijen untuk memprediksi dan menanggulangi kemungkinan ancaman siber, serta membangun pola koordinasi dengan SOC lainnya untuk mewujudkan Collaborative Cyberdefense. Maka dibentuklah National Secuity Operation Center (NSOC), yaitu pengembangan dari SOC yang memerlukan upaya rencana pembangunan keamanan siber yang terukur untuk menjamin keberhasilaln tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan dilakukan pengembangan kemampuan kontra intelijen siber di Pusopskamsinas menggunakan langkah kerangka kerja keamanan siber berdasarkan NIST CSF, yang dipadukan dengan Penilaian maturitas dan kapabilitas pada SOC di Pusopskamsinas menggunakan SOC-CMM, serta rekomendasi rencana aksi menggunakan konsep kontra intelijen siber.

---

ABSTRACTIn 2018, there were 232,447,974 cyber attacks on the Indonesian network. The sector of concern is government agencies, because they are the main target of cyber attacks. Domain. Go.id (government website) ranks first with 30.75% more often affected by defacement. To overcome the problem of cyber threats, the Government of Indonesia formed BSSN, which has a work unit of Pusopskamsinas, which then has formed the Secuity Operation Center (SOC). However, the SOC that has been formed is not yet in accordance with the needs, which is currently not enough because the scope, maturity and capability of the SOC is still limited, while cyber threats are always developing every second, cyber counterintelligence capabilities are needed as a step and intelligence strategy to predict and cope with possible cyber threats , and build coordination patterns with other SOCs to realize Collaborative Cyberdefense. Then a National Secuity Operation Center (NSOC) was formed, which is the development of an SOC that requires measurable cyber security development plans to ensure the success of its duties and functions. Therefore, this research will develop the capacity of cyber counterintelligence in Pusopskamsinas using the steps of the cyber security framework based on NIST CSF, which is integrated with the assessment of maturity and capability in SOC in Pusopskamsinas using SOCCMM, and recommendations for action plans using cyber counter intelligence concepts cyber."

"Penelitian ini merupakan studi pustaka terkait Analisis Kemampuan Security Operations Center SOC Sebagai Sistem Pertahanan Siber dalam Mengatasi Ancaman Serangan Siber di Indonesia dimana berdasarkan laporan The Global Cybersecurity Index2017, Indonesia termasuk dalam negara dengan keamanan siber yang lemah menempati peringkat ke-69. Sedangkan menurut Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia menempati peringkat ke-12 dari 25 negara anggota se Asia-Pasifik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk 1 menganalisis kemampuan Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia dan 2 menganalisis kendala Security Operations Center SOC sebagai sistem pertahanan siberdalam mengatasi ancaman serangan siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori ancaman. Hasil dari penelitian ini adalah 1 kemampuan SOC BSSN sebagai pertahanan siber masih belum baik terutama pada aspek people, 2 terdapat beberapa kendala SOC diantaranya pimpinan masih belum sadar akan pentingnya SOC, tingkat kompleksitas dalam membangun dan menerapkan prosedur, serta dalam pembangunan memerlukan waktu yang lama dan modal yang besar. Hasil analisis ancaman serangan siber menunjukkan bahwa level ancaman serangan siber di Indonesia berada pada kategori tinggi, sehingga membahayakan kepentingan Negara dan mempengaruhi ketahanan nasional.

---

This study is a literature study on the Analysis of Security Operations Center SOC Ability as a Cyber Defence System in Overcoming Cyber Attack Threats in Indonesiawhere, according to The Global Cybersecurity Index 2017, Indonesia is included in a country with weak cyber security ranked 69th. Meanwhile, according to Australian Strategic Policy Institute ASPI 2017, cyber maturity Indonesia is ranked 12th from 25 member countries of Asia Pacific. This research uses qualitative approach with data collection through interview and literature study. This study aims to 1 analyze the capabilities of the Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of cyber attack in Indonesia and 2 to analyze the constraints of Security Operations Center SOC as a cyber defense system in overcoming the threat of siber attacks in Indonesia. The theory used is the theory of threats. The results of this study are 1 the ability of SOC BSSN as cyber defense is not good, especially in the people aspect, 2 there are some SOC obstacles including the leader still not aware of the importance of SOC, the level of complexity in building and implementing procedures, long time and big capital. The results of the analysis of cyber threats indicate that the threat level of cyber attacks in Indonesia is in the high category, thus endangering the interests of the State and affecting national resilience. "

"Indonesia launched National Health Insurance System (NHIS) in 2014 which the participants are compulsory for all residents and targeted to be Universal Health Coverage in 2019. On this scheme, there is government subsidy to support the low-income population to pay the insurance premium monthly. This study examined the distribution of NHIS-subsidized beneficiaries which associated with the household income distribution, and also studied about the utilization rate of health care facilities among the residents. Using the 2016 Susenas data, this study employed the benefit incidence analysis method to measure the distribution of NHIS-subsidized group, and logistic regression analysis to determine the health care seeking behavior. The result shows that households in higher income (quantile III-V) get benefit from government subsidy on NHIS program. It indicated there was a leakage on government budget that not belong to the target (quantile I and II). Then, logistic regression analysis found that people with higher income and having health insurance tend to visit health care facilities more frequently than lower income group and uninsured people. This can be concluded that health insurance ownership is important factor to influence people visiting health care facilities.

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi distribusi penerima manfaat subsidi jaminan kesehatan nasional (JKN) berdasarkan tingkat pendapatan rumah tangga, serta menganalisa tingkat utilisasi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) pada masyarakat. Dengan menggunakan data Susenas tahun 2016, penelitian ini menggunakan metode benefit incidence analysis (BIA) untuk mengukur tingkat distribusi program subsidi JKN, dan metode analisis regresi logistik untuk mengidentifikasi perilaku penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok rumah tangga dengan pendapatan lebih tinggi (quantil 3-4) mendapatkan manfaat dari program subsidi JKN. Hal ini menunjukkan adanya kebocoran anggaran pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat di luar target program (quantil 1 & 2). Kemudian, berdasarkan hasil regresi logistik, masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi dan memiliki asuransi kesehatan cenderung untuk mengunjungi fasyankes lebih besar daripada masyarakat dengan pendapatan lebih rendah dan tanpa asuransi kesehatan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kepemilikan asuransi merupakan salah satu faktor penting terhadap tingkat penggunaan fasyankes di Indonesia.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kegiatan Assessment Center Polri Di lingkungan Polda Kepulauan Bangka Belitung dalam pengembangan karier perwira untuk jabatan Kapolsek dan Kasat Reskrim. Penelitian menggunakan teori assessment center Alvin Lum (2015) yakni Assessment Center itu merupakan suatu cara atau metode untuk mengukur suatu potensi atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia dengan memprediksi atau memperkirakan perilakunya di masa depan melalui simulasi dari perilaku yang ditunjukan oleh assessee dalam menangani beban dan tanggung jawab yang akan diberikan nantinya. Permasalahan pokok dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Assessment Center dalam pengembangan karier para perwira di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan post positivist. Pengumpulan data melaui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para perwira senior di lingkungan Polda Kepulauam Bangka Belitung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses Assessment Center Polri yang dilaksanakan Polda Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan sesuai teori dan ditemukan tahapan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Uniform Guidelines dan Standards and Ethical Considerations for Assessment Center Operation.

---

This study aims to analyze the activities of the National Police Assessment Center in the Bangka Belitung Islands Regional Police in the career development of officers for the posisions of the head of Police Sector and the head of Criminal Investigations. The study uses the theory of Assessment Center by Alvin Lum (2015), namely the Assessment Center is a method to measure a potential or ability possessed by humans by predicting or predicting their behavior in the future through simulations of the behavior shown by the assessee in dealing with burdens and responsibilities of his or her duties and responsibility that will be given later. The main problem of this research is how the implementation of the assessment center for the career development of police officers at the Bangka Belitung Islands Regional Police. This study uses a post-positivist approach, and data collection through documentation studies and in-depth interviews with senior officers in Regional Police of Bangka Belitung Islands. The research findings showed that the Police Assessment Center processes carried out by the Bangka Belitung Islands Regional Police had not been carried out according theory and it was found that the stages were not yet implemented according to the Uniform Guidelines and Standards and Ethical Considerations for Assessment Center Operations."

"Penelitian ini membahas Strategi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia. Suatu negara dituntut untuk dapat menguasai TIK secara baik dan benar serta tepat guna, karena dunia siber dapat menjadi potensi ancaman serta penyelenggaraan keamanan siber yang belum terintegrasi dapat berdampak terhadap kedaulatan negara dan ketahanan nasional. BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian desktriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Menganalisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia, 3 Menganalisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori organisasi, teori strategi, ancaman siber, keamanan siber, Global Cybersecurity Index 2017, serta analisis kesenjangan. Hasil dari penelitian ini adalah 1 Analisis penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Analisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 3 Analisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia.

---

This research discusses the Strategy of National Cyber and Crypto Agency in Facing Cyber Threats in Indonesia. A country is required to be able to master ICT properly and correctly and appropriately, because the cyber world can be a potential threat and the implementation of cyber security that has not been integrated can affect the sovereignty of the state and national resilience. National Cyber and Crypto Agency is in charge of implementing cyber security effectively and efficiently by consolidating all elements related to cybersecurity. This research is included in this type of descriptive research using qualitative approach and data collection method through observation, literature study, interview and documentation.

This study aims to 1 Analyze the conditions of cyber security in Indonesia 2 Analyzing the gap in the state of cyber security in Indonesia, 3 Analyzing National Cyber and Crypto Agency strategy to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia. Theories used are organizational theory, strategy theory, cyber threat, cyber security, Global Cybersecurity Index 2017, and gap analysis.

The results of this study are 1 Analysis of the implementation of cyber security in Indonesia 2 an analysis of the gap in cyber security conditions in Indonesia 3 National Cyber And Crypto Agency strategy analysis to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia."

"Tulisan ini mengkaji konsep cyberterrorism dalam konteks Indonesia, menggunakan pendekatan teoritis yang dikembangkan oleh Correia (2022) dan Prof. Golose (2015), serta berdasarkan kasus-kasus serangan siber aktual di negara tersebut. Studi ini memberi fokus pada karakteristik unik cyberterrorism yang mencakup aspek kognitif, di mana kerusakan di wilayah siber, korban, dan ancaman yang ditimbulkan menjadi kriteria penting dalam mengklasifikasikan jenis serangan. Correia mengidentifikasi bahwa cyberterrorism mencakup aktivitas siber yang mengajukan ideologi tertentu dan mengancam publik serta properti. Analisis kasus Bjorka, Polrileak, dan kebocoran data Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam penelitian ini menyediakan contoh konkret dari Cyber Dependent Terrorism. Penelitian ini juga menyoroti bahwa parameter utama dalam mengevaluasi cyberterrorism bukanlah pada korban jiwa atau kerusakan fisik yang langsung tampak, melainkan lebih pada kerusakan data dan dampak psikologis yang diakibatkannya. Dampak serangan siber ini tidak hanya mengganggu layanan publik dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat. Studi ini menekankan pentingnya pengembangan strategi pencegahan dan respons yang cepat dan efektif dalam menghadapi cyberterrorism, yang meliputi aspek kerjasama internasional dan peningkatan kesadaran serta pendidikan masyarakat. Dengan menggarisbawahi bahwa potensi ancaman cyberterrorism di Indonesia akan terus meningkat, penelitian ini mengajukan pendekatan holistik dalam mengatasi tantangan ini. Pendekatan tersebut mencakup perlunya kebijakan yang lebih kuat, kerjasama antar-sektor yang lebih intensif, dan pengembangan program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya cyberterrorism. Diharapkan, dengan strategi dan langkah-langkah yang komprehensif ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam melindungi keamanan nasionalnya serta privasi dan keamanan warganya dari ancaman cyberterrorism yang berkembang.

---

This paper examines the concept of cyberterrorism in the context of Indonesia, using theoretical approaches developed by Correia (2022) and Prof. Golose (2015), and based on actual cases of cyber attacks in the country. The study focuses on the unique characteristics of cyberterrorism, which include cognitive aspects, where damage in the cyber realm, victims, and the threats posed become important criteria in classifying the type of attack. Correia identifies that cyberterrorism encompasses cyber activities that advocate certain ideologies and threaten the public and property. The analysis of cases such as Bjorka, Polrileak, and the data breach of Bank Syariah Indonesia (BSI) in this study provides concrete examples of Cyber Dependent Terrorism. This paper also highlights that the main parameters in evaluating cyberterrorism are not based on casualties or immediate physical damage, but rather on data damage and the psychological impact it causes. The impact of these cyber attacks disrupts public services and the economy, and also generates fear and insecurity in society. The study emphasizes the importance of developing prevention strategies and rapid and effective responses to cyberterrorism, which include aspects of international cooperation and enhancing public awareness and education. By underlining that the potential threat of cyberterrorism in Indonesia will continue to increase, this study proposes a holistic approach to address this challenge. This approach includes the need for stronger policies, more intensive inter-sector cooperation, and the development of educational programs aimed at raising awareness of the dangers of cyberterrorism. It is hoped that with these comprehensive strategies and measures, Indonesia can be more effective in protecting its national security as well as the privacy and safety of its citizens from the growing threat of cyberterrorism."

"Tesis ini, disusun untuk mengungkapkan permasalahan Papua khususnya terkait pergerakan West Papua National Coalition For Liberation (WPNCL) di lingkungan internasional, serta dampaknya terhadap keutuhan NKRI. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya upaya WPNCL dalam memperjuangkan kemerdekaan Papua baik di dalam negeri maupun luar negeri. Landasan teori yang digunakan dalam Penelitian ini mengacu pada teori self determination, teori separatisme, teori ancaman, dan teori diplomasi publik. Jenis Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data kualitatif, melalui metode pengumpulan data dari literatur dan studi referensi. Penelitian ini menjelaskan bahwa permasalahan Papua hingga saat ini masih belum menemukan titik temu atau solusi dalam penyelesaiannya. Bahkan akibat ketidakpuasan masyarakat Papua atas Pepera dan perbedaan paham tentang sejarah Papua yang semakin berkepanjangan memicu munculnya gerakan-gerakan kelompok separatis Papua di dalam negeri maupun luar negeri. Manuver gerakan politik kelompok separatis Papua di lingkungan internasional bertujuan untuk merepresentasikan tuntutan self determination di Papua. Isu-isu yang diusung dalam mencari dukungan di lingkungan diantaranya peninjauan kembali proses terciptanya New York Agreement, peninjauan kembali hasil Pepera, dan tingginya angka pelanggaran HAM di Papua. Salah satunya organisasi Papua merdeka yang terlibat dalam kegiatan propaganda di lingkungan internasional yakni WPNCL, dimana pergerakannya cenderung berfokus pada propaganda permasalahan Papua di lingkungan internasional. Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia perlu menetapkan kebijakan luar negeri untuk mereduksi munculnya campur tangan pihak asing dalam penyelesaian permasalahan Papua maupun pergerakan kelompok separatis Papua. secara kesimpulan, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi ancaman dari pergerakan WPNCL di lingkungan internasional yang akan berdampak pada keutuhan NKRI.

---

The issue of Papua, especially related to the movement of the West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) in the international environment, is likely to have an impact on the integrity of the Republic of Indonesia. This was motivated by WPNCL's efforts in fighting for Papuan independence both at home and abroad. The theoretical basis used in this study refers to the theory of self-determination, theory of separatism, and theory of threat, theory of public diplomacy. This type of research is descriptive analytical, using qualitative data, through data collection methods from the literature and reference studies. This study explains that the Papuan problem has yet to find a common ground or solution in its resolution. In fact, due to the dissatisfaction of the Papuan people over the Act of Free Choice and differences in understanding about Papua's history, which is increasingly protracted, it has triggered the emergence of Papuan separatist movements at home and abroad. The political movement maneuver of the Papuan separatist groups in the international environment aims to represent the demands of self-determination in Papua. Issues raised in seeking support in the environment include reviewing the process of creating the New York Agreement, reviewing the results of the Act of Free Choice, and the high number of human rights violations in Papua. One of them is an independent Papuan organization that is involved in international propaganda activities, namely WPNCL, whose movement tends to focus on propaganda for Papuan issues in the international environment. Facing these conditions, the Government of Indonesia needs to establish a foreign policy to reduce the emergence of foreign interference in resolving Papuan problems and the movement of Papuan separatist groups. In conclusion, this study aims to analyze the potential threats from the WPNCL movement in the international environment that will have an impact on the integrity of the Unitary Republic of Indonesia."