Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDiundangkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uangtelah memberikan suatu dasar bagi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara Republik Indonesia. Pembuatan undang-undang ini merupakan amanat dari Pasal 23B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni “macam dan harga Mata Uang ditetapkan dengan undang-undang”. Penetapan dan pengaturan tersebut diperlukan untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi macam dan harga Mata Uang.Pengaturan Pasal 21 jo. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tersebut telah menimbulkan respon yang beragam dari stakeholders khususnya terkait penerapan pasal tersebut dihubungkan dengan praktek kegiatan usaha perbankan maupun perekonomian antara lain pemberian kredit dalam valas, pasar uang antar bank dalam valas, SKBDN dalam valas, ekspor impor. Adanya potensi permasalahan dilapangan menimbulkan suatu pertanyaan dari stakeholders apa maksud daripada Pasal 21 dan Pasal 23 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sejauhmana batasannya, kemudian bagaimana terkait kegiatan-kegiatan usaha yang selama ini telahdilakukan dapat tetap dilaksanakan dengan tidak melanggar ketentuan Undang- UndangNomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.Menghadapi permasalahan tersebut, Kementerian Keuangan (Pemerintah) kemudian melakukan penafsiran terhadap penggunaan uang Rupiah di Undang- Undang Mata Uang hanya terbatas pada transaksi secara fisik (dengan menggunakan uang kartal). Dengan penafsiran ini maka ketentuan Pasal 21 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menjadi dapat dilaksanakan dan tidak menghambat perekonomian. Namun demikian penafsiran ini menimbulkan konsekuensi bahwa transaksi pembayaran di Wilayah KesatuanRepublik Indonesia yang tidak menggunakan uang kartal (non tunai) dapat dilakukan dengan valuta asing. Dalam kaitan hal ini akan disadari adanya kekosongan hukum terkait kewajiban penggunaan mata uang Rupiah dalamtransaksi keuangan non tunai.

---

ABSTRACTThe Law number 7 Year 2011 had been appointed concerning to Currency that has provided a basis for the use of Rupiah as legal tender in the Republic of Indonesia. This legislation establishment was the mandate of Article 23B of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that was "kind and Currency prices were set by law." The determination and arrangements were needed to provide protection and legal certainty for the kind and Currency price.The setting of Article 21 jo. Article 23 of Law No. 7 of 2011 on the Currency had caused varied responses from stakeholders particularly regarding the application of that article linked to the practice of banking operations and the economy, including the provision of credit in foreign currency, money market in the interbank in foreign currency, SKBDN in the foreign currency, and import export. There was a potential problem in the field that raised a question of stakeholders about what was the purpose of Article 21 and Article 23 of Law No. 7 of 2011 on the currency and the extent of the limit, then how about the related business activities that had been done so that could still be implemented without violating the provisions of Act 7 of 2011 about the currency.In facing these problems, the Ministry of Finance (Government) then making interpretation in the use of the Rupiah money in Currency Act that was limited to the physical transaction (using the currency). With this interpretation, the provisions of Article 21 and Article 23 of Law No. 7 of 2011 on Currency could be implemented and did not obstruct the economy. However, this interpretation raised the consequence that payment transactions in the Territory of the Republic of Indonesia, which did not use currency (non-cash), could use foreign exchange. Related to this matter, it would be realized that there was a law emptiness related to the liability of Rupiah currency use in non-cash financial transactions.The Law number 7 Year 2011 had been appointed concerning to Currency that has provided a basis for the use of Rupiah as legal tender in the Republic of Indonesia. This legislation establishment was the mandate of Article 23B of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945 that was "kind and Currency prices were set by law." The determination and arrangements were needed to provide protection and legal certainty for the kind and Currency price."

"Penelitian ini membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan pengenaan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan nilai jual objek pajak sampai dengan satu miliar rupiah. Wacana pembebasan pengenaan PBB yang disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, direspon oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan pada kebijakan pembebasan PBB atas rumah, rusunawa dan rusunami dengan NJOP sampai dengan satu miliar rupiah di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini pertama, manfaat kebijakan ini adalah Pemda DKI meringankan beban masyarakat khususnya golongan ekonomi lemah, selain itu pelayanan publik terutama pelayanan terkait PBB dapat lebih maksimal kemudian biaya pemungutan juga semakin rendah. Kedua, biaya penerapan kebijakan tersebut yaitu masih adanya potensi penghindaran pajak yang sangat mudah dilakukan oleh masyarakat, kemudian adanya masyarakat yang tidak berhak dapat menikmati pembebasan PBB, selain itu potensi kecemburuan sosial dikalangan masyarakat juga dapat timbul serta terjadinya kehilangan pendapatan yang harus ditanggung oleh Pemda DKI.

---

This study discusses cost and benefit to the policy of tax exemption on land and building on the house , rental flat and owned flat the taxable value of up to one billion rupiah. Idea which initiated by the Minister of Agrarian and Spatial Planning, responded by Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to describe the advantages and disadvantages tax exemption policies for property tax on the house, rental flat and owned flat with taxable value up to one billion rupiah in Jakarta using qualitative descriptive method. The results of this research first, the advantages of this policy is the government of Jakarta to ease the burden on the community, especially the poor society, besides public services, especially services related to the property tax can maximize then the cost of collection also lower. Second, the weakness of these policies is still the potential for tax avoidance is very easily done by the people, then the people who are not entitled (free rider) can enjoy exemption tax on land and building Rural Cities, in addition to the potential social jealousy among the community may also arise as well the loss of revenue that must be borne by the government of Jakarta."

"ABSTRAKMemperahankan nilai tukar ini BI sering melakukan operasi pasar sehinggadikhawatirkan cadangan devisa akan terkuras untuk operasi pasar tsb. Akhirnya BImenetapkan sistem nilal tukar mengambang terkendali dengan memberikan toleransidevaluasi rupiah terhadap US$ sebesar 3-5%. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui kinerja nilai tukar rupiahterbadap mata uang negara mitra dagang utama. Negara mitra dagang utama yangdiambil adalah lima negara yaitu Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Singapura danChina yang diambil dari laporan Litbang Depperindag. Secara umum kinerja nilai tukar rupiah terhadap lima negara mitra dagangutama cenderung melemah, kecuali untuk nilai tukar rupiah terbadap Rmb Chinadimana nilai tukar rupiah cenderung menguat Kondisi ini terliliat dari perbandinganhasil ramalan nilai tukar yang diperoleh dari perhitungan melalui Purchasing powerParity (PPP) dan Interest Rate Parity (IRP) dengan nilai tukar rupiah yangsesungguhnya terjadi di pasar. Keadaan membalik terjadi sejak tahun 1995 dimananilai tukar rupiah terlihat cenderung menguat terhadap US$, Yen, DM maupun dolarSingapura. Namun apa yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 adalah rupiahmengalami goncangan di pasar sehingga menyebabkan kepanikan pelaku ekonomidan otoritas moneter di Indonesia. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi initelah menimbulkan rentetan penistiwa yang menimbulkan kerugian ekonomi baikmikro maupun makro. Kondisi ini yang pada akhirnya otoritas moneter menetapkansistem nillai tukar mengambang dimana nilai tukar sepenuhnya diserahkan padakekuatan pasar. lmplikasi dengan melemahnya rupiah terhadap mata uang asing terutamaUS$ seharusnya memberikan momen yang tepat untuk meningkatkan eksporIndonesia. Karena salah satu permasalahan yang memperparah krisis mata uangsekarang adalah buruknya kinerja neraca perdagangan, sedangkan cadangan devisamerupakan kunci utama untuk mencegah kemelut mata uang."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan nilai tukar rupiah dan menjelaskan besaran currency misalignment. Variabel yang digunakan dalam studi ini adalah terms of trade, net foreign asset, perbandingan harga barang nontraded dan traded, keterbukaan perdagangan dan perbedaan tingkat suku bunga riil. Penelitian ini menggunakan pendekatan Behavioral Equilibrium Exchange Rate (BEER) untuk mengestimasi nilai tukar ekuilibrium rupiah secara triwulanan selama periode 2000-2018.Hasil penelitian menemukan bahwa variabel yang merupakan determinan signifikan terhadap nilai tukar ekuilibrium jangka panjang adalah net foreign asset, terms of trade sedangkan dalam jangka pendek adalah terms of trade dan relatif harga non traded terhadap traded. Berdasarkan estimasi currency misalignment, disimpulkan bahwa rupiah cenderung mendekati nilai tukar ekuilibrium selama periode penelitian. Penemuaan studi ini menunjukkan bahwa rupiah masih rentan terhadap undervaluation shocks.

---

This study aims to analyze the determinants of the rupiah exchange rate and explain the amount of currency misalignment. The variables used in this study are terms of trade, net foreign assets, price comparison of non traded and traded goods, trade openness and real interest rates differential. This study uses the Behavioral Equilibrium Exchange Rate (BEER) approach to estimate the equilibrium value rupiah quarterly over the period 2000-2018.The results of the study found that variables that are significant determinants of long run equilibirum exchange rates are net foreign assets and terms of trade while in the short term are terms of trade and relative non traded prices against traded. Based on the estimation of currency misalignment, it was concluded that rupiah tended to approach equilibrium exchange rates during the study period. The findings of this study indicate that rupiah is still vulnerable to undervaluation shocks."