Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia dengan potensi geografis dan demografi memiliki kesempatan untuk dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya yang berada di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan memanfaatkan teknologi keuangan financial technology untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan finansial secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta strategi pemerintah dalam menghubungkan fragmentasi serta kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat diantara pulau- pulau di Indonesia melalui sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi sebagai jembatan penghubung dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Melalui metode penelitian normatif dalam mengkaji regulasi yang dimiliki serta komparasi terhadap peraturan yang ada di negara-negara lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menyarankan agar ditingkatkannya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan untuk memahami penggunaan financial technology agar lebih tepat sasaran serta merata di seluruh wilayah. Kemudian percepatan terhadap pembangunan infrastruktur pendukung layanan keuangan yang berbasis teknologi tersebut agar penetrasi layanan lebih berkualitas dan tidak menghambat perkembangan perekonomian di dalam masyarakat.

---

ABSTRACTIndonesia with geographical and demographic are potentially to be more prosperous from the border areas through remote islands by utilizing financial technology to meet their needs of life and improving financial capability across Indonesia. This thesis discusses how public access to financial services and government strategies in connecting fragmentation and gaps in the welfare among islands in Indonesia through the financial services sector that uses technology as a bridge in reaching the community through the corners of the archipelago. Through normative research methods by reviewing the regulation and comparative regulations from other countries as a comparison. The results suggest that enhancing the public understanding of financial literacy to use financial technology more effective and distributed throughout the region. Then the acceleration of the development of technology based financial services support infrastructure so that service penetration is more qualified and does not hinder the development of the economy in the community."

"Tesis ini membahas mengenai aspek pengawasan bagi penyelenggaraan teknologi finansial atau Financial Technology di Indonesia. Momentum perkembangan teknologi informasi berupa internet dan ponsel pintar telah mendorong perkembangan dan pemanfaatan layanan jasa keuangan melalui Financial Technology. Namun risiko yang dapat muncul dari penyelenggaraan Financial Technology harus dimitigasi dengan tepat karena masih minimnya jaring pengaman pada model bisnis tersebut. Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Financial Technology, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi pengawasan atau Supervisory Technology. Hasil penelitian menemukan bahwa pemanfaatan Supervisory Technology dalam pengawasan Financial Technology di Indonesia belum optimal dan belum memiliki pengaturan yang memadai.

---

This Thesis discusses the aspects of supervision for the implementation of Financial Technology in Indonesia. The momentum of the development of information technology in the form of the internet and smartphones has stimulated the development and utilization of financial services through Financial Technology. However, due to the lack of safety nets in this business model, the risks arising from the implementation of Financial Technology must be properly mitigated. The Financial Services Authority has the authority to regulate and supervise the implementation of Financial Technology, one of which is by using Supervisory Technology. The results of the study found that the use of Supervisory Technology in the supervision of Financial Technology in Indonesia was not optimal and did not have adequate regulations"

"ABSTRAK Dewasa ini, industri financial technology (fintech) tumbuh dengan pesat dan menjadi alternatif layanan keuangan, serta mengubah landscape industri layanan keuangan secara global maupun nasional. Akan tetapi, potensi pasar konsumen muslim Indonesia yang begitu besar tidak berbanding lurus dengan kuantitas ketersediaan fintech syariah, sehingga dibutuhkan penelitian tentang minat konsumen muslim pada fintech syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi intensi konsumen untuk melakukan adopsi fintech syariah, melalui perspektif Technology Acceptance Model (TAM), Trust, dan Religiosity. Analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dengan aplikasi SmartPLS untuk menguji sepuluh hipotesis hubungan antar variabel dalam model. Responden sebanyak 205 orang dipilih melalui teknik purposive sampling untuk mendapatkan responden. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi manfaat. Persepsi manfaat dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap sikap, sedangkan persepsi kemudahan memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap sikap. Secara langsung persepsi kemudahan, religiusitas, dan kepercayaan tidak berpengaruh signifikan, tetapi berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap intensi untuk menggunakan. Adapun persepsi manfaat dan sikap memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap intensi untuk menggunakan fintech syariah.

---

ABSTRACT

Today, the industry of financial technology (fintech) grows exponentially and becomes alternative financial services, as well as changing the landscape of financial service industry globally and nationally. However, the potential of large Muslim market is not met by adequate quantity of islamic fintech. Thus, a study about the Muslim consumer's preference to islamic fintech is needed. This study uses a quantitative approach to analyze the factors that influence consumer intention to adopt islamic fintech, through the perspective of the Technology Acceptance Model (TAM), Trust, and Religiosity. The analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM) using an application called SmartPLS to test ten hypothesized relationship between the variables in the model. 205 respondents were selected through purposive sampling techniques. The results showed that the perceived ease of use and trust have a positive and significant impact on the perceived usefulness. Perceived usefulness and religiosity have a positive and significant impact on the attitudes, while perceived ease of use has a negative and no significant effect on attitudes. The perceived ease of use, religiosity, and trust do not significantly affect the intention to use directly, but they have positive and significant effect indirectly. Meanwhile, perceived usefulness and attitudes have a positive and significant effect to the intention to use islamic fintech."

"Dalam rangka mengakselerasi transformasi digital di Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) dan Supervisory Technology (“Suptech”) hadir sebagai pendekatan pengawasan berbasis teknologi yang dapat meningkatkan kepatuhan para Penyelenggara Teknologi Finansial. Regtech merupakan pemanfaatan teknologi untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan secara efektif dan efisien yang digunakan oleh Penyelenggara Teknologi Finansial, sedangkan Suptech merupakan penggunaan teknologi inovatif oleh Lembaga Pengawas dengan tujuan untuk mendorong pelaksanaan fungsi pengawasan. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan Regtech dan Suptech serta permasalahan dan tantangan yang ditimbulkan dari pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech terhadap Teknologi Finansial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didasarkan pada bahan hukum tertulis seperti Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech di Indonesia. Kesimpulan dari Skripsi ini adalah pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech telah memiliki dasar hukum yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Kemudian, permasalahan dan tantangan yang muncul menghambat pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech oleh para Penyelenggara Teknologi Finansial, seperti permasalahan regulasi, permasalahan infrastruktur informasi teknologi, permasalahan jaringan internet, dan permasalahan biaya. Penulis menyarankan adanya pedoman mengenai pemanfaatan Regtech dan penerapan Suptech dan melakukan penyelarasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13 Tahun 2018 dengan Surat Penetapan Hasil Regulatory Sandbox untuk Penyelenggara Aggregator.

---

In order to accelerate digital transformation in Indonesia, Regulatory Technology (“Regtech”) and Supervisory Technology (“Suptech”) are present as technology-based supervisory approaches that can improve compliance by Financial Technology Operators. Regtech is the use of technology for compliance with laws and regulations effectively and efficiently used by Financial Technology Operators, while Suptech is the use of innovative technology by the Supervisory Agency to encourage the implementation of the supervisory function. This thesis examines the regulation of Regtech and Suptech as well as the problems and challenges that arise from the use of Regtech and the application of Suptech to Financial Technology in Indonesia. This study uses a normative juridical method based on written legal materials such as the Act, Bank Indonesia Regulations, and Financial Services Authority Regulations relating to the use of Regtech and the application of Suptech in Indonesia. The thesis concludes that the use of Regtech and the application of Suptech have a legal basis issued by the Financial Services Authority and Bank Indonesia. Then, the problems and challenges that arise hinder the use of Regtech and the application of Suptech by Financial Technology Operators and Supervisory Agencies, such as regulatory issues, information technology infrastructure problems, internet network problems, and cost issues. The author suggests guidelines regarding the use of Regtech and the application of Suptech and harmonizing the Financial Services Authority Regulation No. 13 of 2018 with a Letter of Determination of Regulatory Sandbox Results for Aggregator Operators."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana adopsi sistem pembayaran digital dan transaksi elektronik di Indonesia berdasarkan faktor-faktor yang digunakan dalam metode TAM yakni kegunaan dan kemudahan penggunaan. Penelitian ini juga menggunakan faktor tambahan seperti pengaruh sosial, literasi finansial, keamanan dan privasi; dan dukungan pemerintah untuk melihat sejauh mana layanan pembayaran digital diadopsi oleh masyarakat Indonesia, khususnya pasca pandemi COVID-19. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan SmartPLS 3 dengan SEM-PLS sebagai metodologi penelitiannya dan responden sebanyak 267 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kegunaan dan kemudahan menjadi pendorong intensi masyarakat dalam mengadopsi layanan pembayaran digital. Dukungan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam adopsi layanan pembayaran digital khususya dalam membuat regulasi terkait ekosistem layanan pembayaran digital. Faktor lainnya seperti pengaruh sosial, literasi finansial, dan keamanan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap adopsi layanan pembayaran digital dalam penelitian ini. Uji tren pembayaran digital dengan menggunakan data sekunder menunjukkan adanya tren positif penggunaan layanan pembayaran digital selama lima tahun terakhir.

---

This research aims to see how far the adoption of digital payment systems and electronic financial transactions in Indonesia is based on the factors used in the theory acceptance model (TAM) method, such as perceived usefulness and perceived ease of use. Several factors, such as social influences, financial literacy, security and privacy, and government support, are added to the effects of the intention to adopt digital payments, especially after the COVID- 19 pandemic. Data processes with SmartPLS 3 and uses SEM-PLS method to see that all of the factors are supported to adopt digital payment systems in Indonesia. Result show that perceived usefulness and ease of use are the factors that drive the intention to adopt digital payment systems. Besides that, government support drives intention to adopt digital payment system by regulations to develop digital payment ecosystems. Others such as social influences, financial literacy, and security-privacy aren’t influenced on intention to adopt digital payment systems in Indonesia."

"

Tesis ini mengkaji mengenai aturan terkait perlindungan hukum kegiatan penggalangan dana  yang dilakukan dengan menggunakan platform Donation based  Crowdfunding.  Kegiatan penggalangan dana pada dasarnya diatur pada Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 dan PP No. 29 Tahun 1980 namun aturan ini belum mengenal penggalangan dana dengan menggunakan pihak ketiga seperti platform donation based crowdfunding. Permasalahan yang dikaji dalam tesis ini meliputi analisis bentuk badan usaha yang dapat digunakan oleh situs pengelola donation based crowdfunding sehingga mempunyai legal standing di Indonesia, bentuk perlindungan dan pengawasan terkait risiko dan juga perbandingan aturan dan perlindungan hukum donation based crowdfunding di Amerika, Uni Eropa dan India. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penulisan hukum normative yang bertujuan untuk meneliti kepastian hukum berdasarkan studi kepustakaan dan hukum positif yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang disertai dengan studi kepustakaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Jenis data yang diperlukan dalam tesis ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, literature, dan buku-buku yang relevan dengan Donation Based Crowdfunding.

 

---

This thesis examines the rules regarding law enforcement of fundraising activities carried out using the donation based crowdfunding platform. Fundraising activities are basically governed by Law No.9 of 1961 and PP No. 29 of 1980, however these rules does not recognize fundraising using third parties such as donation based crowdfunding platforms. The problem examined in this thesis include the analysis of business entity forms that can be used by donation based crowdfunding management sites so that they have legal standing in Indonesia, in terms of risk protection and supervision and also comparison of donation based crowdfunding legal protection and rules in United States, European Union and India. This thesis is compiled using normative legal writing method which aims to examine legal certainty based on existing literature studies and positive laws. This study uses a legal approach accompanied by literature studies to get a more comprehensive understanding. The types of data needed in this thesis are secondary data obtained through library studies, such as legislation, official documents, literature, and books that are relevant to Donation Based Crowdfunding.

 

"

"Bertambahnya jumlah perusahaan start-up, khususnya financial technology (fintech), berdampak signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional Indonesia sehingga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, perusahaan rintisan teknologi lebih banyak gagal daripada berhasil. Studi menunjukkan bahwa start-up yang menerapkan prinsip lean menghasilkan lebih sedikit kegagalan daripada start-up yang menggunakan metode tradisional. Studi ini berupaya untuk mengelaborasi penerapan praktik umum dan tantangan kerangka kerja lean dalam pengembangan produk baru dari start-up berdasarkan tahapan pendanaan mereka menggunakan tinjauan literatur sistematis dan analisis kualitatif. Penulis menganalisis dua puluh delapan publikasi berdasarkan peringkat dan relevansinya, kemudian melakukan wawancara mendalam dengan dua belas informan dari enam start-up. Analisis penelitian mengelaborasi tiga framework implementasi lean start-up mulai dari vision, steer, dan acceleration yang masing-masing memiliki empat variabel yang berbeda. Studi ini mengungkapkan perbedaan mendasar antara masing-masing perusahaan start-up dalam mengimplementasikan lean framework saat mengembangkan produk baru dan masalah yang mereka hadapi. Penelitian tentang start-up lean ini diharapkan dapat digunakan sebagai panduan untuk mengimplementasikan lean start-up dalam pengembangan produk baru dengan mempelajari informasi yang diperoleh dari berbagai start-up berdasarkan tahapannya.

---

The growing number of start-up companies, especially financial technology (fintech), has a significant impact on Indonesia’s national gross domestic product (GDP), contributing to economic growth. However, tech start-up companies fail more than succeed. Study shows that start-ups that apply lean principles result in fewer failures than start-ups that use traditional methods. This study endeavors to elaborate on implementing general practices and challenges of the lean framework in new product development from start-ups based on their funding stages using a systematic literature review and qualitative analysis. The author analyzed twenty-eight publications based on their ratings and relevance, then conducted in-depth interviews with twelve informants from six start-ups. The research analysis elaborates on three lean start-up implementation frameworks starting from vision, steer, and accelerate, each of which has four different variables. This study reveals fundamental differences between each start-up company in implementing the lean framework when developing new products and the problems they face. This research on lean start-ups is expected to be used as a guide for implementing lean start-ups in new product development by studying information obtained from various start-ups based on their stage."

"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

---

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."

"Lapas industri merupakan sebuah program yang tidak dapat dilepaskan dari pencapaian tujuan pembinaan narapidana. Program ini menjadi cara yang ditempuh oleh otoritas lapas untuk melibatkan narapidana dalam aktivitas kerja yang terstruktur yang mempunyai dampak pada terjadinya efek rehabilitatif, transformatif, dan juga kesejahteraan bagi narapidana. Secara tersurat, program lapas industri ini bertujuan untuk mempersiapkan narapidana menjadi manusia yang terampil dan mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional, meningkatkan kemandirian organisasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat atau institusi lain.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap berjalannya lapas industri di Indonesia, problematika yang dihadapi, dan membangun model yang dianggap tepat agar program lapas industri dapat dijalankan secara efektif dan dapat mencapai tujuan yang diharapakan. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan pada lima lapas industri percontohan. Metode Delphi menjadi metode yang digunakan untuk mendapatkan pendapat para ahli yang kemudian dilakukan peramalan tentang kebijakan yang perlu dilakukan terkait dengan model industri yang harus dijalankan oleh lapas. Perspektif kriminologi kesejahteraan dengan studi kelayakan digunakan sebagai pisau analisisnya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program lapas industri menghadapi kendala, baik dalam aspek teknis, operasional, penjadwalan, ekonomi, maupun hukum. Data penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan lapas industri masih bersinggungan erat dengan pengelolaan birokrasi, belum dikelola dengan prinsip-prinsip layaknya sebuah industri, menjadikan program lapas industri tidak mengalami perkembangan yang memadai. Keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sarana dan infrastruktur, yang pada sisi yang lain berhadapan dengan ketersediaan anggaran untuk pemenuhannya, dan belum adanya arah dan mekanisme yang terukur juga menjadi permasalahan yang dihadapi dalam operasionalisasi lapas industri. Oleh karena itu, dibangun model lapas industri yang tepat dengan memperhatikan regulasi yang ada, kelayakan teknis operasional yang memadai, dan aspek ekonomi. Bahwa model yang dibangun didasarkan pada empat prinsip utama, yaitu prinsip pembinaan, kesejahteraan, profesionalisme, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan beroperasinya program lapas industri yang utamanya adalah adanya peningkatan kesejahteraan narapidana dapat diwujudkan.

---

Prison Industry is a program that cannot be separated from achieving the goals of inmate treatment. This program is used by prison authorities to involve prisoners in structured work activities, which impact rehabilitative, transformative, and welfare effects for prisoners. Explicitly, prison industry program aims to prepare prisoners to become skilled and independent human beings as well as to grow and develop their businesses in order to build the national economy, increase organizational independence in order to meet their needs, and fulfil the needs of society or other institutions.

This research aims to reveal the operation of industrial prisons in Indonesia, and to build a model that is considered appropriate so that the prison industry program can be run effectively and can achieve the expected goals. A qualitative approach is used in this research. Data collection is carried out at five pilot prisons industries. The Delphi method is used to obtain expert opinions and then forecast the policies that need to be implemented in relation to the industrial model that must be implemented by prisons. A welfare criminology perspective with a feasibility study is used as the analytical tool.

The research results show that the management of the prison industry program faces obstacles, both in technical, operational, scheduling, economic and legal aspects. Research data shows that the management of prison industries is still closely related to bureaucratic management, and has not been managed with principles like an industry, meaning that the prison industry program has not experienced adequate development. Limited resources, both human resources and facilities and infrastructure, which on the other hand are faced with the availability of budgets, and the absence of measurable direction and mechanisms are also problems faced in the operationalization of prison industries. Therefore, an appropriate prison industry model is built by taking into account existing regulations, adequate operational technical feasibility, and economic aspects. The model built is based on four main principles, namely the principles of treatment, welfare, professionalism, and sustainability. Thus, the aim of operating the prison industry program, which is primarily to improve the welfare of prisoners, can be realized."