Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sebagai sebuah institusi keuangan, perbankan syariah tentunya memiliki kemungkinan terjadinya permasalahan yang berdampak terhadap penurunan solvabilitas. Munculnya permasalahan pada perbankan syariah tersebut tentunya membutuhkan wewenang dari otoritas keuangan. Salah otoritas yang memiliki kewenangan tersebut adalah Lembaga Penjamin Simpanan melalui pelaksanaan fungsi resolusi bank. Fungsi resolusi tersebut dilakukan dengan penanganan dan penyelesaian permasalahan solvabilitas Bank (bank bermasalah) yang salah satu opsinya adalah pengalihan aset dan kewajiban. Opsi tersebut dapat disebut juga sebagai metode purchase and assumption (P&A). Opsi resolusi metode P&A adalah mengalihkan aset dan kewajiban dari bank bermasalah kepada calon Bank Penerima (Assuming Bank). Dalam hal terdapat bank syariah yang mengalami permasalahan solvabilitas tentunya perlu dilakukan pengukuran terhadap bank syariah lain yang berpotensi menjadi calon Bank Penerima. Pengukuran tersebut menggunakan metode kuantitatif dalam bentuk balance sheet implementation (simulasi) untuk mengetahui dampak dari pengalihan aset dan kewajiban terhadap permodalan dan likuiditas calon Bank Penerima. Selain mekanisme simulasi dilakukan juga metode kualitatif melalui in depth interview untuk memperoleh gambaran besar yang menjadi perhatian dalam proses resolusi bank syariah. Berdasarkan hasil analisis, proses resolusi bank syariah dengan menggunakan opsi P&A dapat dilakukan pada bank bermasalah dengan ukuran aset menengah-kecil dengan Bank Penerima berada pada level aset yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan semakin besar permasalahan bank maka akan semakin memerlukan pelaksanaan resolusi yang semakin kompleks.

---

As a financial institution, Islamic banking certainly has the possibility of problems occurring which will reduce solvency. The emergence of problems in Islamic banking certainly requires authority from the financial authority. One of the authorities that has this authority is the Indonesia Deposit Insurance Corporation through the implementation of the bank's resolution function. The resolution function is carried out by handling and solving bank solvency problems (problem banks), one of the options is the transfer of assets and liabilities. This option can also be referred to as the purchase and assumption (P&A) method. The resolution option for the P&A method is to transfer the assets and liabilities of the troubled bank to the prospective Assuming Bank. In the event that there are Islamic banks experiencing solvency problems, it is necessary to measure other Islamic banks that have the potential to become candidates for Assuming Banks. This measurement uses a quantitative method in the form of a balance sheet implementation (simulation) to determine the impact of the transfer of assets and liabilities on the capital and liquidity of the prospective Assuming Bank. In addition to the simulation mechanism, qualitative methods are also carried out through in-depth interviews to obtain a big picture of the concerns in the resolution process for Islamic banks. Based on the results of the analysis, the resolution process for Islamic banks using the P&A option can be carried out for troubled banks with medium-small asset sizes with Assuming Banks at a higher asset level. This is in line with the bigger the bank's problems, the more it will require the implementation of increasingly complex resolutions."

"Jasa perbankan memerlukan pelayanan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para pelanggannya. Pelayanan jasa dapat dinilai baik apabila mampu memenuhi harapan pelanggannya. Bank bergerak dibidang jasa yang ingin mengetahui anggapan pelanggan terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan selama ini apakah sudah memuaskan mereka atau tidak, faktor apa yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki. Salah satu metode untuk mengidentifikasi tingkat kualitas pelayanan suatu jasa ialah Metode Service Quality (SERVQUAL), SERVQUAL dirancang untuk mengukur kualitas jasa yang dirasakan oleh pelanggan. SERVQUAL menganalisa kesenjangan (gap) yang terjadi akibat ketidaksesuaian harapan dan persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan yang diterimanya. Pengukuran kualitas pelayanan diperlukan untuk mengetahui keinginan konsumen terhadap pelayanan yang telah diberikan.

---

Service banking need service of quality matching with requirement and desire of its client. Service activities can access by goodness if can fulfill its expectation. Bank active wish to know client ascription to quality of given service during the time have gratitified them or not, factors what require to be given high priority to be improve. One method to identify the level of quality service of an industry is SERVQUAL. SERVQUAL measure the quality service felf by customer expectation and perception to quality of service accepted. Measurement of service quality needed to know the customers desire of service which have been given."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penerapan bail-in sebagai salah satu resolusi bank sistemik. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah terkait pengaturan mengenai opsi resolusi bagi bank sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas. Metode penelitian yang dugunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan permasalahan terkait pengaturan mengenai tingkat kesehatan bank, yang berpengaruh kepada permasalahan solvabilitas suatu bank sistemik, sehingga harus diselesaikan dengan opsi resolusi. Berdasarkan Undang-Undang No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, terdapat satu tambahan resolusi yang dapat digunakan yaitu bail-in. Bail-in merupakan upaya untuk menyerap kerugian bank dan melakukan rekapitalisasi bank dengan cara menghapuskan sebagian/seluruh kewajiban dan/atau mengubah sebagian/seluruh kewajiban menjadi modal. Bail-in merupakan kebalikan dari bail-out. Bail-out menggunakan dana APBN untuk menyelamatkan bank sistemik. Namun, dalam prakteknya menimbulkan moral hazard dan dinilai tidak efektif. Hal tersebut yang melandasi dibentuk resolusi bail-in. Diharapkan, dengan resolusi bail-in ini, bank sistemik lebih mandiri dan berhati-hati terhadap kinerja perusahaannya. Regulasi terkait dengan pelaksanaan bail-in harus segera dibentuk, agar terdapat kejelasan hukum.

---

ABSTRACTThe focus of this study is about the implementation of bail in as one of systemic bank rsquo s resolution. Discussion issues in this study is about the resolution option for systematically important bank which suffering from solvability problem. The method used in this study is juridical normative study by using secondary data as the main data source. Based upon the issue on regulation concerning about the bank rsquo s health, which affect to bank solvability problem. The problem must be solved with resolution option. Based on Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan law No. 9 of 2016, added one of resolution option. The resolution option is known as bail in. The essence of bail in is the idea that some senior creditors of a bank should, in certain circumstances, have part of their claim against the bank written down in wholly or in part, after the write down of lower ranking subordinated claims and equity. Bail in is in reverse of bail out. Bail out use APBN public funds to solved systematically important bank rsquo s problem. But, in practice bail out inflict moral hazard and ineffective. There is the fundamental reason for the government to create the bail in resolution. Bail in expected to make systematically important bank more settle and concern with their company performance. The regulation related to the implementation of bail in should be formed, for the clarity of the law."

"Tesis ini membahas tentang risiko kredit yang dihadapi oleh produk kartu kredit syariah di Bank Z Syariah selama tahun 2010 hingga tahun 2012. Penelitian diawali dengan melakukan analisis deskriptif terlebih dahulu terhadap populasi dari seluruh pemegang kartu kredit Bank Z Syariah baik yang berstatus lancar maupun yang mengalami default. Analisis kemudian dilanjutkan dengan penggunaan metode CreditRisk+, dimana portofolio kartu kredit yang dimiliki Bank Z Syariah kemudian dibagi sesuai dengan eksposurnya ke dalam beberapa portofolio yang lebih kecil, yang disebut dengan band. Dilanjutkan dengan pengukuran mean default pada awal penelitian yang kemudian akan menunjukkan besarnya expected loss, unexpected loss, serta economic capital dari masing-masing band. Pada akhirnya hasil pengukuran ini akan dibandingkan dengan real loss yang dihadapi oleh produk kartu kredit Bank Z Syariah.

---

This study focuses on the measurement of credit risk which encountered by the sharia credit card product on Bank Z Syariah from year 2010 to 2013. This study started by performing descriptive analysis for the whole cardholders of Bank Z Syariah’s sharia credit card, whether their statuses are current or default. The analysis then continued with the use of CreditRisk+ method, which first step was splitting theIR whole sharia credit card portfolio into several bands based on their exposure. Measuring mean default of each band was the next step, then continued on calculating the amount of expected loss, unexpected loss, and economic capital. At the end of this study, the amount of expected loss, unexpected loss, and economic capital will be compared to the amount of real loss which encountered by Bank Z Syariah’s sharia credit card product."

"Sebagaimana pada perbankan konvensional, kegiatan operasional yang dilakukan oleh bank syariah menghadapi potensi risiko kerugian. Bank syariah dinilai perlu untuk melakukan perhitungan terhadap tingkat nilai risiko operasional. Sebagai studi kasus, perhitungan terhadap tingkat risiko operasional pada Bank XYZ Syariah dihitung dengan menggunakan metode Advanced Measurement Approach dengan pendekalanActuarial model metode analisis.Dalam studi kasus ini, data yang digunakan adalah historical data pada Bank XYZ Syariah, pada periode 1 Januari 2004 sampai dengan 31 Desember 2004. pendekatan dengan metode Advanced Measuruement Approach dipilih dengan pertimbangan keakuratan basil dari metode yang diterapkan.Hasil perhitungan yang dilakukan dengan actuarial model menunjukan nilai VaR dari kejadian human dan proses yang hampir mendekati nilai Annual Loss Distribution. Setelah diujikan dengan menggunakan uji Backtesting Kupiec Test menunjukkan bahwa model dapat diterima untuk digunakan dalam perhitungan risiko operasional Bank XYZ Syariah.

---

Just like in conventional banking, operational activities done by sharia banking also faced a potential risk of loss. Sharia banking also need to measured about the scale or the impact of operational risk. As a case of study, the measuring of operational risk in XYZ Sharia Bank calculated using Advanced Measurement Approach method with Actuarial model analysis.

In this study, we use an historical data from XYZ Sharia Bank, for the period of 1 January 2004 until 31 December 2004. This Advanced Measurement Approach method selected by the author with the consideration of result accurateness.

The result of the calculation using actuarial model show that Value at Risk (VaR) from event type human and process are close to their Annual Loss Distribution scores. And after doing a test using Backtesting-Kupiec Test show that the method accepted to be implemented in the measuring of operational risk XYZ Sharia Bank."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum mengatur kerugian keuangan negara dan pertanggungjawabannya dalam kaitannya dengan resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan sebagai lembaga deposit insurance, di mana status kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan sebagai kekayaan negara yang terpisahkan mengakibatkan kerugian dalam pelaksanaan resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kerugian negara. Dalam pelaksanaan sebuah resolusi terhadap bank dalam resolusi oleh Lembaga Penjamin Simpanan, dapat hadir kerugian yang diderita oleh Lembaga Penjamin Simpanan berkat biaya resolusi terhadap bank dalam resolusi melalui beberapa metode, di mana kerugian dalam resolusi patut dipandang seutuhnya sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dan tujuan Lembaga Penjamin Simpanan serta tidak dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Komparasi dengan wewenang yang dimiliki lembaga yang setara di Singapura dapat menjadi pertimbangan dalam pengembangan lebih lanjut terkait dengan status kekayaan lembaga deposit insurance, pendanaan resolusi dan metode resolusi sehingga liabilitas yang dapat hadir bagi Lembaga Penjamin Simpanan diminimalisasi, dengan adanya pemisahan tegas antara keuangan negara dengan keuangan lembaga deposit insurance, pendanaan resolusi dari iuran yang ditarik secara khusus sektor perbankan, dan adanya metode bail-in dalam pilihan metode resolusi terhadap bank.

---

This paper analyzes how the law regulates state losses and state losses responsibility in regards to resolution of bank in resolution by the Indonesian Deposit Insurance Corporation as a deposit insurance agency, where the status of the wealth of the Indonesian Deposit Insurance Corporation as a separated state wealth implies that losses in resolution towards bank in resolution can be held accountable as state financial losses. In the event of a resolution towards a bank in resolution by the Indonesian Deposit Insurance Company, losses may be incurred by the Indonesian Deposit Insurance oorporation due to costs of resolution towards bank in resolution via few methods, in which losses incurred must be viewed fully as a part of the implementation of the function and purpose of the Indonesian Deposit Insurance Corporation and cannot accounted as state financial losses. Comparison with the authority held by the equivalent institutions in Singapore can be considered in further developments in regards to the status of the wealth of the deposit insurance agency, funding of resolution schemes and methods of resolution so that liabilities of the Indonesian Deposit Insurance Corporation can be minimalized, with the strict separation between public finance and the finance of the deposit insurance agency, resolution schemes funding using special fees withdrawn from the banking sector, and with the existence of the bail-in method in the options methods of resolution towards bank."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah pada Bank Islam, yaitu Unit Usaha Syariah Bank AEK berdasarkan Peraturan Bank Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskripstif. Pendekatan yang dilakukan yaitu menggunakan metode studi pustaka serta melakukan wawancara kepada staf Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank AEK, dan partner Kantor Akuntan Publik EXP. Dari hasil penilitian ini ditemukan bahwa secara umum implementasi peran yang dijalankan dewan pengawas syariah telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang dijalankan DPS yang tertera dalam Peraturan Bank Indonesia, namun masih memerlukan beberapa catatan penyempurnaan dan proses pengawasan kepatuhan syariah oleh DPS pada bank Islam dapat dianalogikan dengan fungsi audit.Kata kunci:Auditor; Audit Syariah; Bank Islam; Pengawasan Kepatuhan Syariah.

---

AbstractThe study aimed to analyze the implementation of of duties and responsibilities that performed by Sharia Supervisory Board on Islamic Bank, named Sharia Business Unit of Bank AEK based on Bank Indonesia rsquo s regulation.This research is a qualitative research with descriptive design. The approach taken is using literature study method and conducting interview with Sharia Supervisory Board staff of Sharia Business Unit of Bank AEK, and partner of Public Accountant Office EXP. The analysis show in general the implementation of duties and responsibilities that performed by Sharia Supervisory Board has in accordance with the Bank Indonesia rsquo s regulation, but still needs some notes to improvements and the process of supervision sharia compliance by Sharia Supervisory Board on Islamic bank can be analogized with the function of the audit.Keywords Auditor Islamic Bank Sharia Audit Supervision of Sharia Compliance."