Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pentingnya industri asuransi bagi perekonomian, maka penetapan standar akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan asuransi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan tata kelola perusahaan. Sampai saat ini penyusunan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia masih mengikuti standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 62 Tentang Kontrak Asuransi yang merupakan standar sementara, sehingga diperlukan standar baru yang lebih baik yaitu PSAK 74 yaitu adopsi IFRS 17 dan akan berlaku efektif secara internasional pada tanggal 1 Januari 2023, sedangkan di Indonesia akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan PSAK 74, dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan, dan untuk mengetahui permasalahan kesenjangan yang terjadi dalam penerapan PSAK 74. Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif dengan data primer dan sekunder yang diambil melalui teknik wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perusahaan Asuransi X sudah mulai melakukan persiapan penerapan PSAK 74, namun masih terdapat kesenjangan terkait beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Sementara itu, penyajian laporan keuangannya sendiri tidak mengalami perubahan signifikan kecuali penyesuaian beberapa akun terkait penerapan PSAK 74.

---

The importance of the insurance industry for the economy, the establishment of accounting standards in the financial statements of insurance companies is needed to support the improvement of corporate governance. Until now, the preparation of financial reports for insurance companies in Indonesia still follows the standards of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 62 concerning Insurance Contracts which is a temporary standard, so a new, better standard is needed, namely PSAK 74 which is an adoption of IFRS 17 and will become effective internationally on January 1, 202s3, while in Indonesia it will become effective on January 1, 2025. This study aims to determine the readiness of insurance companies in implementing PSAK 74, its impact on the presentation of financial statements, and to find out the issue of gaps that occur in the implementation PSAK 74. This research is a qualitative case study with primary and secondary data taken through semi-structured interview techniques, observation and documentation. From the research results, it was found that Insurance Company X had started to make preparations for the implementation of PSAK 74, but there were still gaps related to several issues that must be considered in its implementation. Meanwhile, the presentation of the financial statements themselves did not experience significant changes except for adjustments to several accounts related to the implementation of PSAK 74."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas prosedur penilaian kesenjangan PSAK 74: Kontrak Asuransi pada PT Asuransi oleh KAP UWU. PT Asuransi merupakan salah satu dari perusahaan asuransi umum (general insurance) dalam grup BUMN yang memiliki layanan asuransi non-life dan life. Untuk mengantisipasi hadirnya PSAK 74 per 1 Januari 2025, yaitu hasil adopsi IFRS 17 pengganti PSAK 62, maka Ikatan Akuntansi Indonesia menghimbau agar industri asuransi melakukan kajian kesenjangan dan posisi mereka terhadap PSAK 74.  Tugas KAP UWU pada perikatan ini antara lain adalah: 1) Manajemen proyek; 2) Pelatihan terkait implementasi PSAK 74; 3) Penilaian kesenjangan; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); dan 6) Penyusunan tahap 2 Implementasi.  KAP UWU hadir sebagai konsultan keuangan yang mendampingi PT Asuransi untuk mengidentifikasi kesenjangan tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa prosedur sudah memenuhi standar yang ada, seperti Standar Jasa Konsultan oleh IAPI dan PSAK 74: Kontrak Asuransi. Kendati demikian, KAP UWU perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal: 1) Dalam topik definisi dan ruang lingkup kontrak asuransi, KAP UWU dapat memisahkan komponen kontrak asuransi terlebih dahulu untuk menentukan eligibilitas PSAK 74 pada polis-polis PT Asuransi; dan 2) Dalam penyusunan laporan ilustratif, KAP UWU dapat melakukan penjurnalan umum berdasarkan PSAK 74: Kontrak Asuransi agar dapat melakukan komparasi seimbang dengan pencatatan jurnal PSAK 62: Kontrak Asuransi. Selain itu, laporan ini juga membahas mengenai refleksi atas aktivitas magang dan penulisan laporan magang serta rencana pengembangan diri usai penulisan

---

This internship report discusses the evaluation of KAP UWU’s gap assessment towards PT Asuransi that is intended for PSAK 74 implementation. PT Asuransi is a general insurance company that provides non-life and life insurance which is also a part of a state-owned holding. To anticipate the upcoming IFRS 17 or PSAK 74 that is effective per January 1st 2025 in Indonesia, Ikatan Akuntansi Indoneia (IAI) recommends that the insurance industry to conduct a gap assessment and provide an official position statement towards the standard. As the chosen financial consultant / advisory, KAP UWU perform several procedures that are subject to this report’s evaluation such as: 1) Project management; 2) PSAK 74 training & workshop; 3) Gap assessment; 4) Financial Impact Assessment; 5) Data, System, Process (DSP); and 6) Phase 2 roadmap implementation.  Based on evaluation, it is inferred that the procedure has met the standards such as PSAK 74 and Standar Jasa Konsultan (SJK) by IAPI. However, KAP UWU should consider several things: 1) To include unbundling within the definition & scope topic and KAP UWU’s PSAK 74 eligibility decision tree to clasify PT Asuransi’s insurance contract; and 2) To record PSAK 74 general journal so that an apple-to-apple comparison can be made with the PSAK 62 general journal. This internship report additionally discusses self-reflection based on the internship activity and the writing process, as well as determining the next steps to take."

"PSAK 74 diadopsi dari IFRS 17 Kontrak Asuransi yang akan diberlakukan secara internasional pada tahun 2023, sedangkan Indonesia baru akan berlaku di tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan IFRS 17 (PSAK 74) sebagai bagian dari regional office. Penelitian dilakukan di PT XYZ sebagai salah satu perusahaan asuransi umum asing, yang memiliki regional office di Singapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan metode kualitatif, di mana data didapatkan dari wawancara, dokumen dan observasi. Proyek IFRS 17 (PSAK 74) ini dikoordinasikan oleh regional office bersama dengan business unit lain dan proyek sudah dimulai semenjak tahun 2018. Penelitian menunjukkan bahwa kesiapan PT XYZ dalam implementasi tidak terlepas dari kesiapan regional office. Terkait dengan project governance, PT XYZ dimonitor oleh regional dan dibantu oleh konsultan. Selain itu, karena adanya intervensi regional office, PT XYZ sudah menyelesaikan gap analysis, data assessment, system testing dan sedang dalam proses pembuatan laporan untuk keperluan group reporting. Berkaitan dengan informasi dan teknologi, PT XYZ memutuskan untuk menggunakan sistem yang sudah ada karena ternyata sistem tersebut sudah dapat mengakomodasi semua data yang diperlukan pada IFRS 17, dengan menambahkan beberapa tagging. Mereka mempersiapkan dua bagian yang diperlukan untuk menghasillkan laporan IFRS 4 untuk keperluan laporan secara lokal, dan IFRS 17 untuk keperluan group reporting. 

---

PSAK 74 was adopted from IFRS 17 Insurance Contract which will be effective internationally by 2023, while insurance entities in Indonesia delayed their implementation by 2025. This study aims to evaluate readiness of IFRS 17 (PSAK 74) itself as a part of regional office. The research was conducted in PT XYZ as one of joint venture general insurance company, where its regional office is located in Singapore. The study was done by using case study approach and qualitative method, and data was collected by semi-structured interview, documents and direct observation. The IFRS 17 project (or PSAK 74) in PT XYZ was coordinated by regional office together with other business units and started the project around 2018. The study was shown that readiness implementation on PT XYZ was not inseparable from the readiness by the regional office. In the project governance, Indonesia was monitored by regional office and was helped the consultant hired by regional. In addition, because Indonesia got helped by regional intervention, PT XYZ was done doing the gap analysis, data assessment, system testing and now in the process to generate report for group reporting. In terms of information and technology, PT XYZ decided to use existing system since after doing some data mapping, their existing system can accommodate all the data required in IFRS 17 with some additional tagging on it. They already prepared two sections which can generate report based on IFRS 4 for local reporting and IFRS 17 for group reporting. "

"Alasan dan tujuan penelitian adalah menguraikan pentingnya penerapan metode pengakuan pendapatan dalam mengungkapkan informasi keuangan yang akurat bagi para pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan keputusan. Penulisan skripsi menggunakan dua metode. Pertama studi literatur akuntansi dan asuransi. Kedua penelitian pada perusahaan asuransi kerugian PT. "X". Hasil penelitian penerapan metode pengakuan pendapatan pada PT. "X" adalah sebagai berikut. Secara keseluruhan PT. "X" melakukan pengakuan pendapatan sesuai dengan standar akuntansi khusus asuransi kerugian. Namun meskipun demikian penulis melihat beberapa kelemahan dalam penerapan metode tersebut. Kelemahan tersebut yaitu pengakuan biaya/pendapatan yang tidak akurat, inkonsistensi alokasi komisi dan klaim serta penyajian hasil kegiatan investasi. Kelemahan ini dapat mengakibatkan informasi keuangan yang terdapat pada laporan keuangan tidak akurat dan menyesatkan pemakainya. Penulis mengambil kesimpulan bahwa kelemahan tersebut diatas berasal dari tiga hal yaitu pihak internal perusahaan, eksternal perusahaan dan pemakaian metode pengakuan pendapatan. Sehingga baik sistem pengawasan internal dan metode pengakuan pendapatan pada perusahaan asuransi kerugian perlu disempurnakan untuk menghindari resiko informasi yang tidak akurat dan dapat menyesatkan. Penulis juga menyumbangkan saran agar kiranya kelemahan-kelemahan tersebut dapat diperbaiki. Pertama menetapkan standar untuk pos-pos khusus kegiatan underwriting. Kedua menyajikan hasil kegiatan investasi secara detail bukan hanya hasil bersihnya saja. Ketiga menggunakan metode pengakuan pendapatan yang lebih cocok bagi perusahaan asuransi (bila ada)."

"Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17: Insurance Contract, yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y dalam penerapannya, meliputi pelaporan keuangan sampai dengan kesesuaian peraturan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi melakukan persiapan pelaksanaan Parallel Run Implementasi PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan salah satu target output Triwulan I Tahun 2024. Metodologi penelitian  ini kualitatif, dimana datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumen dan materi sharing Perusahaan Asosiasi Asuransi) dan sekunder (website Perusahaan X dan Y). Dari hasil penelitian, penerapan membutuhkan sumber daya manusia dan sistem yang baik serta dana yang memadai. Selain itu Direksi berperan sangat penting dalam prosesnya, sebagai pertanggungjawaban ke pemegang saham. Simulasi dampak dari penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi masih terus dievaluasi oleh manajemen melalui aktuaris Perusahaan.

---

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued PSAK 74: Insurance Contract which is an adoption of IFRS 17: Insurance Contract, which will be applied starting January 1, 2025. This study aims to determine and analyze the readiness of Loss Insurance Company X and Life Insurance Company Y in its application, covering financial reporting to regulatory compliance in Indonesia. The Financial Services Authority requires insurance industry players to prepare for the implementation of the Parallel Run Implementation of PSAK 74: Insurance Contracts, which is one of the output targets for the first quarter of 2024. This research methodology is qualitative, where the data is obtained from primary data (interviews, documents and sharing materials of Insurance Association Companies) and secondary (Company X and Y websites). From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. In addition, the Board of Directors plays a very important role in the process, as an accountability to shareholders. Simulation of the impact of the implementation of PSAK 74: Insurance Contracts are still being evaluated by management through the Company's actuaries."

"Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan pertimbangan OJK dalam mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi studi kasus PT AJ BAJ dan PT AJK. Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia mengatur permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak selain OJK haruslah ditolak Pengadilan. OJK dalam mengajukan permohonan pailit PT AJBAJ dilandasi pertimbangan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian sehingga terhadap PT AJ BAJ yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan melanggar peraturan di bidang perasuransian, OJK melakukan permohonan pailit. Sedangkan untuk PT AJK, OJK menolak mengajukan permohonan pailit dengan pertimbangan walaupun telah terpenuhi syarat untuk dipailitkan namun OJK mempertimbangkan dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian serta pertimbangan bahwa PT AJK sedang melakukan upaya penyehatan keuangan. Saran yang penulis ajukan bahwa kreditor, debitor dan pengadilan niaga harus memegang teguh bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit merupakan kewenangan OJK dan hal tersebut tidak dapat disimpangi. Selain itu OJK seharusnya menetapkan batasan indikator mengenai dampak terhadap perekonomian dan menjaga kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf f angka 1 POJK No. 28 Tahun 2015. 

---

This study examines the function of the Financial Services Authority in the application for bankruptcy statements of insurance companies. The focus of this research is related to the regulations in Indonesia that regulate the filing of applications for bankruptcy statements for insurance companies and the OJK's considerations in the application submission related to bankruptcy statements for insurance companies by using the case studies of PT AJ BAJ and PT AJK. Normative legal research uses library research and interview data collection methods utilized as a research method. The study's findings indicate that Indonesia's Financial Services Authority has jurisdiction over the laws, rules, and court rulings concerning applications for bankruptcy declarations for insurance companies. As a result, the Court must reject the application for a bankruptcy declaration made by partakers other than the OJK. To protect consumers and preserve public confidence in the insurance industry, OJK filed a petition for bankruptcy on behalf of PT AJ BAJ, which complies with Article 2 Paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 and violates the insurance industry rules. As for PT AJK, OJK declined to file for bankruptcy though the bankruptcy requirements are met, OJK considers the economic impact, public confidence in the insurance business, and the fact that PT AJK is undergoing financial restructuring measures. According to the author, the OJK's jurisdiction grants an inviolable petition for bankruptcy, which creditors, debtors, and commercial courts must uphold. Furthermore, as mentioned in the explanation of Article 55 paragraph (1) Letter F Number 1 POJK Number 28 of 2015, OJK should define indicator limitations while keeping the economy in mind and upholding trust."

"Sebagai penanganan Pandemi COVID-19 dalam industri asuransi, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) menerbitkan kebijakan countercyclical. Melalui kebijakan countercyclical diharapkan sistem keuangan di perusahaan perasuransian tetap dapat stabil menghadapi perekonomian yang sedang dalam kondisi resesi. Namun, kebijakan ini dianggap masih kurang memberikan kepastian hukum bagi konsumen industri asuransi. Kebijakan ini juga dikenal di negara Singapura dan Uni Eropa, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas bagaimana penerapan kebijakan countercyclical dan menganalisis perbandingan pengaturannya yang diatur di Singapura dan Uni Eropa, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan pembahasan bagaimana penerapan kebijakan countercyclical dan perbandingan dengan Singapura dan Uni Eropa, dapat disimpulkan bahwa pengaturan membantu industri asuransi dalam menstabilkan sistem keuangan di perusahaan perasuransian namun belum melindungi dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam hal ini konsumen asuransi. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan kebijakan countercyclical dalam industri asuransi yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh untuk segala pihak baik bagi perusahaan perasuransian juga untuk konsumen dan masyarakat.

---

The Financial Services Authority issued a countercyclical policy as a response to the COVID-19 pandemic in the insurance industry, in order to mitigate the unstable financial system including in economic recession. However, the policy has insufficient legal protection for consumers compared to other countries, such as Singapore and the European Union. The purpose of this thesis is to discuss the countercyclical policies and to compare regulations in Singapore and the European Union in order to provide recommendations for regulatory improvement in Indonesia. This thesis uses juridical-normative with a descriptive research typology supported by the study of library materials and interviews as a data collection tool. This study finds that Indonesian regulation helps the insurance industry in stabilizing the financial system of insurance companies but does not protect and provide legal certainty for consumers because it is only the legal of existing policies. Accordingly, it is recommended to improve and change the regulation of countercyclical policies that is more comprehensive, accurate and transparent for all parties, both for insurance companies as well as for consumers and the public."

"Dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha perasuransian, perusahaan asuransi diwajibkan untuk menjaga tingkat solvabilitas. Dengan munculnya pandemi membuat kondisi keuangan perusahaan asuransi sangat terpuruk yang membuat tingkat solvabilitas perusahaan turun dibawah standar minimum sehingga Otoritas Jasa Keuangan melakukan tindakan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan. Pengaturan tingkat solvabilitas dan pengawasannya juga diatur dalam negara Kanada, yang telah lama mengatur dan mengawasi selama lebih dari tiga dekade. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan meninjau perbandingan pengaturan tingkat solvabilitas yang diatur dalam negara Kanada, yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi dan evaluasi untuk perbaikan peraturan tingkat solvabilitas di Indonesia. Dalam penelitian ini akan digunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif yang didasarkan oleh bahan hukum tertulis Seperti peraturan perundang-undangan Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, bahan hukum sekunder dan bahan pustaka lainnya. Berdasarkan hasil perbandingan antara Indonesia dan Kanada, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tingkat solvabilitas Indonesia masih belum dilakukan secara terstruktur dan masih terdapat opsi-opsi yang dapat dicontoh dari Kanada. Dengan demikian diperlukan evaluasi dan perubahan terhadap pengaturan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia yang lebih terstruktur, komprehensif, dan represif.

---

In maintaining the continuity of insurance business activities, insurance companies are required to maintain a level of solvency. With the emergence of the pandemic, the insurance company's financial condition was very bad which made the company's solvency level fall below the minimum standard so that the Financial Services Authority took the necessary actions to resolve the problem. The level of solvency regulation and supervision is also regulated within the country of Canada, which has been regulating and supervising for more than three decades. Therefore, this thesis will discuss and review the comparison of solvency level regulations regulated in Canada, which is expected to provide recommendations and evaluations for improving solvency level regulations in Indonesia. In this study, a normative juridical method will be used with a descriptive typology based on written legal materials such as Indonesian laws and regulations, Financial Services Authority Regulations, secondary legal materials and other library materials. Based on the results of the comparison between Indonesia and Canada, it can be concluded that the regulation of Indonesia's solvency level has not been carried out in a structured manner and there are still options that can be imitated from Canada. Therefore, it is necessary to evaluate and make changes to the regulation of the solvency level of insurance companies in Indonesia which is more structured, comprehensive and repressive."

"Tahun 2020 merupakan tahun dimulainya pandemi di seluruh negara. Kondisi pandemi menyebabkan tekanan secara drastis pada kondisi perekonomian global. Salah satu dampaknya dapat terlihat pada penurunan kinerja pasar di Indonesia. Pada Maret 2020 IHSG sempat menyentuh harga di bawah 4.000 sebelum akhirnya kembali memasuki tahun 2021. Ditengah tekanan ekonomi tersebut terdapat banyak perusahaan asuransi yang mengalami permasalahan keuangan yang disebabkan berbagai faktor. Dalam penelitian terdahulu metode Altman Z-score serta Ohlson O-score digunakan sebagai model dalam menentukan kondisi tekanan pada perusahaan asuransi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tingkat akurasi dari metode Altman Z-score dan Ohlson O-score, serta menemukan model baru dengan metode analisis diskriminan untuk menentukan kondisi tekanan keuangan pada perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat akurasi metode Altman Z-score lebih baik daripada Ohlson O-score. Hasil analisis diskriminan menemukan model untuk mengidentifikasi kondisi financial distress ditentukan oleh variabel antara lain Net Working Capital Ratio, Return on Total Assets Ratio, Current Ratio, Investment Adequacy Ratio, dan Solvency Ratio.

---

Year 2020 is the year that pandemic started in all over the world. This condition causing global economic distress. One of the effects can be seen in the declining market performance in Indonesia. In March 2020, IHSG price drop below 4,000 before recovering in 2021. In the midst of these economic distress, there were many insurance companies experiencing financial problems caused by various factors. In previous studies, the Altman Z-score and Ohlson O-score methods were used as models in determining the financial distress on insurance companies. This study aims to examine the accuracy of the Altman Z-score and Ohlson O-score methods, as well as to find a new model with the discriminant analysis method to determine the financial distress condition on insurance companies. The results showed that the accuracy level of the Altman Z-score method was better than the Ohlson O-score method. The results of discriminant analysis found a model to identify financial distress conditions determined by Net Working Capital Ratio, Return on Total Assets Ratio, Current Ratio, Investment Adequacy Ratio, and Solvency Ratio."