Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat terjadi suatu pola perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, khususnya dalam kegiatan transaksi pada suatu transaksi barang dan/atau jasa dari metode transaksi secara konvensional menjadi transaksi secara elektronik, atas dasar tersebut muncullah Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) selaku platform digital yang memfasilitasi kegiatan pertukaran barang dan/atau jasa. Transaksi yang dilakukan pada PSE tentunya tidak terlepas dari adanya potensi kebocoran data dan informasi atas setiap transaksi yang dilakukan oleh konsumen pada PSE, sehingga PSE selaku pelaku usaha berkewajiban untuk melakukan upaya dalam hal mencegah hal-hal tersebut terjadi yang salah satunya dengan menerapkan standar ISO 27001 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI) selaku standar internasional dalam upaya mencegah risiko-risiko yang terjadi pada transaksi elektronik yang salah satunya memenuhi hak konsumen dan kewajiban PSE selaku pelaku usaha. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah terkait bagaimana mekanisme penerapan ISO 27001 selaku SMPI serta apakah ISO 27001 selaku SMPI dapat menjamin PSE dari kebocoran data konsumen. Penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif, hasil dari penelitian bahwa ISO 27001 selaku SMPI membantu PSE dalam mencegah kebocoran data dan informasi konsumen, serta saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah regulator mengevaluasi dan membuat satu aturan rigit mengenai penerapan SMPI sejak terdapat adanya dualisme pengaturan terhadap penerapan SMPI.

---

The rapid development of technology has made a pattern of changing the lifestyle of today's society, especially in transaction activities in a transaction of goods and/or services from conventional transaction methods to electronic transactions, on this basis an Electronic System Operator (ESO) has emerged as a platform. digital services that facilitate the exchange of goods and/or services. Transactions carried out at ESO are certainly inseparable from the potential for data and information leakage for every transaction made by consumers at ESO. Therefore, ESO as a business actor is obliged to make efforts to prevent these things from happening, one of which is by implementing the ISO 27001 standard. regarding the Information Security Management System (SMPI) as an international standard to prevent risks that occur in electronic transactions, one of which fulfills consumer rights and PSE obligations as business actors. The main problem in this research is related to the mechanism for implementing ISO 27001 as SMPI and whether ISO 27001 as SMPI can guarantee ESO from consumer data leaks. This research will be carried out qualitatively and the results of the research show that ISO 27001 as SMPI can assist ESO in preventing consumer data and information leaks, as well as advice that can be given from this research is that the regulator evaluates and makes one strict rule regarding the implementation of SMPI since there is dual regulatory regulation on the implementation of SMPI. "

"Salah satu bentuk transaksi elektronik yang semakin diminati oleh masyarakat pada saat ini adalah dompet digital. Dengan penggunaan yang mudah karena tidak menggunakan uang sebagai alat pembayaran langsung, proses registrasi pendaftarannya juga tidak sulit untuk dilakukan. Di balik semua kemudahan yang ada dalam dompet digital, sebagai suatu aplikasi yang didalamnya terdapat dana yang berasal dari pengguna, aplikasi dompet digital ini menjadi salah satu aplikasi yang banyak diincar oleh pelaku serangan siber. Tesis ini membahas dan menelaah proses desain suatu kerangka kerja keamanan infrastruktur untuk layanan dompet digital yang menggunakan standarisasi kombinasi PCI DSS 4.0 dan COBIT 2019 dengan pendekatan analisis berbasis manajemen risiko. Desain kerangka kerja tersebut kemudian diimplementasikan dalam suatu lingkup organisasi dompet digital XYZ. Penerapan kerangka kerja ini berisikan rangkaian proses berupa identifikasi ruang lingkup, aset dan celah keamanan, asesmen risiko, pengendalian risiko dalam bentuk validitas dan penerapan kontrol serta pengamatan dan umpan balik dari penerapan kendali terhadap risiko. Dalam proses pencarian data untuk penerapan kerangka kerja ini dilakukan juga wawancara dengan jumlah 10 pertanyaan terkait kebijakan teknis kepada Kepala Bagian IT dan Senior Expert divisi IT dengan hasil wawancara berupa data-data aset kritikal, celah keamanan dan kerentanan yang timbul dan kebijakan yang sudah diambil perusahaan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh serangan keamanan sistem infrastruktur. Hasil kuesioner terhadap desain kerangka kerja yang dilakukan menyatakan 100% setuju bahwa kerangka kerja ini memiliki langkah-langkah yang lengkap dan dapat menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam layanan dompet digital akan tetapi hanya 66,7% responden yang menyatakan kerangka kerja ini mudah untuk diterapkan. Dari hasil penerapan kerangka kerja di organisasi dompet digital XYZ ditemukan terdapat 27 aset kritikal dengan 30 faktor risiko teridentifikasi, dan 14 risiko dalam level sangat tinggi, tinggi dan sedang yang perlu dilakukan pengendalian kontrol baru.

---

e-Wallets are one form of electronic transaction that is increasingly favored by everyone. Apart from the convenience of not having to carry physical cash as a

direct means of payment, the registration process is also considered relatively easy

to do. However, behind all the conveniences found in digital wallets, as an

application that contains funds originating from users, these digital wallet

applications have become one of the applications that are being aggressively

targeted by cyber attackers. This thesis examines the process of developing an

infrastructure security framework for e-wallet services by combining a standardized

of PCI DSS 4.0 and COBIT 2019 with an analytical risk management approach.

The framework design is then implemented into practice within the parameters of

the XYZ e-wallet company. This framework's implementation process entails the

number of steps, including scope, asset, and security vulnerability identification;

risk assessment; risk control, including the implementation of controls and

monitoring their effectiveness; and observation feedback on the process. In the

process of searching for data to implement this framework, interviews were also

conducted with the Head of IT Department and Senior IT Expert of the IT division,

consisting of 10 questions related to technical policies. The interview results

include critical asset data, security vulnerabilities and weaknesses that arise, and

the company's policies already implemented to mitigate the risks posed by security

attacks on the infrastructure system. According to the survey findings on the

framework design, 100% of respondents agreed that this framework contained

complete stages and could serve as a benchmark for usage in digital wallet services,

however only 66.7% said that it was simple to put into practice. Following the

framework's implementation, it was discovered that the XYZ e-wallet company had

27 important assets, 30 recognized risk factors, and 14 risks at very high, high, and medium levels that needed for new controls"

"Penelitian ini membahas tentang Program Electronic Traffic Law Enforcement dan menganalisis mekanisme serta sanksi hukum program Electronic Traffic Law Enforcement dalam rangka menciptakan Kamseltibcarlantas di wilayah Kota Serang. Sebagai ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang memiliki mobilitas yang cukup tinggi, Direktorat LaluLintas memiliki tantangan untuk menciptakan lalu lintas yang Aman, selamat, tertib dan lancar kepada seluruh masyarakat Kota Serang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif. Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) merupakan tujuan yang diinginkan setiap pengguna jalan. Perilaku pengguna jalan sangat berpengaruh terhadap terwujud atau tidaknya Kamseltibcarlantas. Penelitian ini menemukan bahwa kehadiran Electronic Traffic Law Enforcementdi Kota Serang ini sebetulnya mampu untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk semakin meningkatkan kesadaran hukum akan tertib lalu lintas. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan masih belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan beberapa faktor kendala, yaitu Sumber Daya Manusia, anggaran, sarana/ prasarana, dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya perbaikan dan evaluasi terkait dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement agar lebih maksimal dalam penerapannya."

"Buku yang berjudul "Handbook for electronic engineers and technicians" ini ditulis oleh Harry E. Thomas. Buku ini merupakan sebuah buku panduan mengenai elektronik, diperuntukkan bagi para teknisi."

"Teknologi perancangan motor listrik brushless direct current telah berkembang pesat. Salah satu parameter yang banyak dikembangkan adalah desain pelilitan pada stator. Penelitian ini mencari desain pelilitan stator motor BLDC 3 fasa 12 slot 8 kutub yang menghasilkan performa terbaik pada motor. Rangkaian dari kumparan yang sefasa yang terdiri dari empat kumparan divariasikan menjadi empat kumparan seri, dua kumparan seri diparalel dengan dua lainnya, dan empat kumparan paralel. Penelitian dilakukan dengan melakukan simulasi motor dengan beban dan tanpa beban menggunakan finite element method. Nilai konstanta Ke, efisiensi, torsi, tegangan, dan rugi tembaga dari setiap model rangkaian dibandingkan untuk mengetahui desain lilitan yang memiliki performa terbaik. Hasil simulasi menunjukan model seri-paralel dengan 40 lilitan menghasilkan nilai torsi terbesar dengan besar arus dan advance angle yang sama dan nilai rugi tembaga paling rendah.

---

The brushless direct current motor design technology thrives rapidly nowadays. One of its parameter is the stator winding design. This research investigates the stator winding design for 3 phase BLDC 12 slots 8 poles which provides the best motor performance. The circuit of the coils in a phase is varied with series, series-paralel, and paralel connection.

The investigation is done by committing motor no load and load simulations using finite element method calculation. Than the circuit model with the best motor performance is determinable by observing the value of back electromotive constant (Ke), efficiency, torque, voltage, and copper losses of every circuit model. The result shows that the series-paralel model generate higher torque with the same electric current."

"Transformer adalah perangkat yang mentransfer energi listrik dari satu bolak-arus sirkuit untuk satu atau lebih sirkuit lainnya, baik meningkat (meningkatkan) atau mengurangi (mengundurkan diri) tegangan. Transformers bertindak melalui induksi elektromagnetik, saat ini di kumparan primer menginduksi arus dalam kumparan sekunder. Penggunaan transformator termasuk mengurangi tegangan untuk beroperasi tegangan rendah perangkat (bel pintu atau listrik mainan kereta) dan meningkatkan tegangan dari generator listrik sehingga listrik dapat dikirim melalui jarak jauh. Elektronika daya adalah teknologi berkembang pesat meliputi berbagai macam aplikasi termasuk otomotif, telekomunikasi, komputer dan sistem energi alternatif. Secara tradisional, transformator desain telah didasarkan pada operasi tegangan dan arus di frekuensi rendah. Dalam switching sirkuit (SMP) transformator bekerja pada frekuensi tinggi yang menyebabkan pengurangan yang cukup besar dalam ukuran komponen magnetik. Jenis sinyal yang ditransfer dari primer ke gulungan sekunder mendikte jenis transformator yang paling cocok untuk aplikasi. Pengoperasian transformator pada frekuensi yang lebih tinggi akan berkurang memimpin induktansi magnetizing dibandingkan dengan frekuensi yang lebih rendah. Proyek ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang sebuah transformator bertujuan untuk penggunaan frekuensi tinggi. Hasil yang diharapkan dari proyek ini adalah mendefinisikan faktor desain sebuah induktor frekuensi tinggi dan trafo. Pemodelan dan simulasi dari trafo akan dilakukan sebagai bagian dari proyek ini, bersama dengan pendekatan desain dan faktor desain.

---

Transformer is a device that transfers electric energy from one alternating-current circuit to one or more other circuits, either increasing (stepping up) or reducing (stepping down) the voltage. Transformers act through electromagnetic induction; current in the primary coil induces current in the secondary coil. The use of transformers includes reducing the line voltage to operate low-voltage devices (doorbells or toy electric trains) and raising the voltage from electric generators so that electric power can be transmitted over long distances.

Power electronics is a rapidly growing technology encompassing a large variety of applications including automotive, telecommunications, computers and alternative energy system. Traditionally, transformer design has been based on voltage and current operating in low frequency. In switching circuit (SMPS) transformer works at high frequencies which led to considerable reductions in the size of magnetic component. The type of signals to be transferred from the primary to secondary windings dictate the type of transformer that most suitable to the application. Operation of a transformer at higher frequencies will lead reduced magnetizing inductance compared to lower frequencies.

This project is aimed to analyse and design a transformer purposed for high frequency uses. The expected outcomes of this project are defining the design factor of a high frequency inductors and transformers. Modelling and simulation of the transformer will be performed as part of this project, along with design approach and design factor."

"Pemanfaatan sistem elektronik yang semakin meluas, meningkatkan kebutuhan pengaturan perlindungan privacy dan data pribadi yang lebih lengkap dan menyeluruh, khususnya mengenai tanggung jawab penyelenggara jasa sistem elektronik atas pemanfaatan data pribadi. Pengkajian yang dilaksanakan mencakup praktek pengaturan perlindungan yang dilaksanakan di USA, Uni Eropa, APEC, serta di Indonesia. Penelitian menyimpulkan adanya urgensi penyusunan suatu UU perlindungan privacy dan data pribadi yang menyeluruh, yang mensinergikan pendekatan subyektif, pendekatan obyektif dan peran dari institusi profesional yang independen, dengan berdasarkan kepada Konstitusi.Disarankan agar selama UU mengenai Perlindungan Privacy dan Data Pribadi belum tersedia, pengaturan dalam PP No.82 tahun 2012 digunakan secara lebih optimal.

---

Utilization of electronic systems increasingly widespread, increasing the need for a privacy protection and personal data regulation which is more complete and thorough, especially regarding responsibility of service provider of electronic systems for the utilization of personal data. The scope of analysis include the protection regulation practices conducted in the USA, EU, APEC, as well as in Indonesia.

The study concludes that there is urgency of drafting a complete law on protection of privacy and personal data, which synergize subjective approach, objective approach and the role of independent professional institutions, based on constitution. Highly recommended to use the article on Government Regulation (PP) No.82 Year 2012 optimally while the Law on the Protection of Privacy and Personal Data are not yet available."

"Data center merupakan salah satu komponen yang penting dalam menunjang keberhasilan bisnis perusahaan karena perannya sebagai pusat pengolahan dan penyimpanan informasi. Data center memerlukan pengamanan sistem informasi yang menyeluruh yang meliputi aspek confidentiality, integrity dan availability. Ketiga aspek tersebut terdapat dalam sebuah Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Salah satu standar SMKI yang diterima secara luas saat ini adalah ISO 27001. Dalam tesis ini dikembangkan kontrol dan alat bantu ukur tingkat kematangan (maturity level) SMKI pada data center berdasarkan standar ISO 27001 dengan metode COBIT 4.1. Alat bantu ukur tingkat kematangan tersebut berbentuk excel sheet, aplikasi web maupun android. Kontrol dan alat bantu ukur tersebut telah diujicobakan untuk mengukur tingkat kematangan pada tiga data center PT. XYZ dengan hasil masing-masing 3.94, 3.93 dan 3.92 dari skala 5 menurut metode COBIT 4.1. Kontrol dan alat bantu ukur dapat digunakan oleh kalangan industri untuk melakukan self assessment pada data center yang dimiliki agar diketahui tingkat kematangannya terhadap standar ISO 27001.

---

Data center is one of the important components that is needed to support the success of the company's business because of its role as a center for processing and storing information. Data centers require comprehensive security protection which includes aspects of confidentiality, integrity and availability. These three aspects are included in an Information Security Management System (ISMS). One of the widely accepted ISMS standards nowadays is ISO 27001. In this thesis, we develop controls and tools to measure maturity level of ISMS for data center based on the ISO 27001 standard and the COBIT 4.1 method. The controls and tools have been tested to measure the level of maturity in three data centers of PT XYZ. The test result of each data center has the maturity level of 3.94, 3.93 and 3.92 from a scale of 5 according to the COBIT 4.1 method. The controls and measuring tools can be used by industry to conduct self-assessments of their own data center so that its maturity levels are known in accordance with ISO 27001."

"Skripsi ini membahas hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet setelah berlakunya PM Kominfo 5/2020. Landasan penelitian ini ialah pemutusan akses terhadap beberapa situs dan aplikasi PSE Lingkup Privat oleh Kemenkominfo, kondisi kebebasan menggunakan internet di Indonesia yang bebas setengah, dan pembatasan hak kebebasan berekspresi di internet yang marak dilakukan, baik oleh pemerintah ataupun individu. Perlindungan atas hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet merupakan amanat UUD NRI 1945, kemudian dijelaskan lebih lanjut di dalam UU HAM dan UU Kemerdekaan Berpendapat. Tidak hanya di skala nasional, hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet juga dilindungi oleh instrumen HAM internasional, baik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia seperti ICCPR maupun yang berbentuk rekomendasi dari para pakar hukum. Meski hak ini sudah diatur secara tegas, pasal – pasal di PM Kominfo 5/2020 terkait moderasi dan pemutusan akses terhadap informasi dan dokumen elektronik yang tidak memiliki standar jelas dan subjektif berpotensi melanggar hak kebebasan berekspesi pengguna sistem elektronik di internet. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat di dalam penelitian ini ialah lingkup pengaturan dan konsep hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet menurut instrumen hukum secara internasional serta nasional, dan implikasi hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet setelah berlakunya PM Kominfo 5/2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menemukan bahwa PM Kominfo 5/2020 melanggar hak kebebasan berekspresi pengguna sistem elektronik di internet.

---

This thesis discusses the right to freedom of expression of electronic system users on the internet after the enactment of PM Kominfo 5/2020. The research's basis is access termination to several Electronic System Providers in the Private Sector by the Ministry of Communication and Informatics, freedom to use the internet in Indonesia, and restrictions on the right to freedom of expression on the internet which are widely practiced, both by the government and individuals. Protection of the right to freedom of expression for users of electronic systems on the internet is a mandate of the 1945 Constitution, which is further explained in the Human Rights and the Freedom of Opinion Law. Not only on a national scale, the rights to freedom of expression of electronic systems users on the internet are also protected by international human rights instruments that Indonesia has ratified, such as the ICCPR and recommendations from legal experts. Albeit this right has been strictly regulated, articles in PM Kominfo 5/2020 regarding moderation and terminating access to electronic information and/or documents that do not have clear and subjective standards potentially violate the right to freedom of expression of electronic systems users on the internet. Thus, the problem raised in this study is the regulation and the concept of the right to freedom of expression of electronic systems users on the internet according to international as well as national legal instruments and the implications of it after the enactment of PM Kominfo 5/2020. This research is qualitative, using a descriptive method. This research found that PM Kominfo 5/2020 violated the right to freedom of expression of electronic system users on the internet."