Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari perlahan mulai bergantung pada kemajuan teknologi, salah satunya mulai dikenalnya investasi aset kripto oleh masyarakat. Perdagangan aset kripto dilaksanakan melalui pasar fisik aset kripto melalui Bappebti. Hal tersebut karena aset kripto sendiri dipandang sebagai suatu komoditi yang diperdagangkan di bursa berjangka dan diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018. Namun, prinsip kehati-hatian dalam hal ini harus dikedepankan mengingat setiap aspek kehidupan tak luput dari potensi terjadinya tindak kejahatan, seperti potensi praktik skema piramida dan skema ponzi dalam ranah dalam ranah investasi aset kripto. Salah satu contohnya adalah kasus EDCCASH, sebuah investasi kripto yang mendasarkan kepada cryptocurrency E-Dinar Coin Cash. EDCCASH sendiri merupakan jual beli kripto dengan sistem perekrutan anggota baru. Pada tahun 2021 kemarin, terjadi system error pada aplikasi EDCCASH yang mengakibatkan perubahan nilai aset cryptocurrency yang bermuara pada kerugian. Kerugian ini menyebabkan investor melaporkan EDCCASH kepada pihak berwajib atas dugaan penipuan dan penggelapan hingga divonis 6 (enam) tahun penjara oleh Majelis Hakim dan EDCCASH diputus melanggar Pasal 105 jo. Pasal 9 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang berarti EDCCASH telah melakukan aktivitas skema piramida. Namun, kasus ini tidak menggunakan ketentuan mengenai aset kripto sebagaimana yang diatur dalam SK Bappebti, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah kasus ini masuk ke dalam ketentuan skema piramida sebagaimana yang diatur dalam UU Perdagangan, ataukah sebenarnya harus dilihat sebagai kejahatan yang menggunakan skema ponzi. Belum ada peraturan perundang-undangan yang membedakan skema ponzi dari skema piramida, walaupun di beberapa putusan pengadilan Hakim menyatakan telah terjadi pelanggaran yang menggunakan skema ponzi, seperti pada putusan 163/Pid.B/2017/PN Mpw yang diadili di Pengadilan Negeri Mempawah. Sehingga timbul suatu permasalahan atas urgensi adanya peraturan yang membedakan pengaturan skema ponzi dan skema piramida dalam perdagangan barang ataupun jasa dengan melihat karakteristik kasus cryptocurrency yang dilakukan oleh EDCCASH.

---

Human's basic needs gradually become dependent on technological advances, one of which is the public’s awareness regarding investment in crypto assets. Crypto asset trading is carried out through the physical market for crypto assets through Bappebti. The crypto asset itself is seen as a commodity that sells on futures exchanges and is regulated in the Regulation of the Minister of Trade of the Republic of Indonesia Number 99 of 2018. However, the precautionary principle in this case must be put forward bearing in mind that every aspect of life does not escape the potential for crime, such as potential pyramid schemes and ponzi schemes within the scope of crypto asset investment. For instance, there is a case that involves EDCCASH in Indonesia, a crypto investment based on the cryptocurrency E-Dinar Coin Cash. EDCCASH itself is buying and selling crypto with a new member rehabilitation system. In 2021, a system error occurred in the EDCCASH application, which resulted in a change in the value of cryptocurrency assets which led to losses. This loss caused the investor to report EDCCASH to the authorities on suspicion of accusation and embezzlement and was sentenced to 6 (six) years in prison by the Council of Judges and EDCCASH was sentenced to violate Article 105 jo. Article 9 Law no. 7 of 2014 concerning Trade, which means that EDCCASH has carried out a sketch scheme activity. However, this case does not use the provisions regarding crypto assets as stipulated in the SK Bappebti, raising the question whether this case falls under the provisions of the scheme as stipulated in the Trade Law, or does it have to be seen as a crime using a ponzi scheme. There are no laws and regulations that distinguish ponzi schemes from pyramid schemes, although in several court decisions the Council of Judges stated that there had been violations using ponzi schemes, such as in decision 163/Pid.B/2017/PN Mpw. Hence, a problem arises from a need for regulations that distinguish the arrangement of ponzi schemes and schemes in trading goods or services by looking at the characteristics of cryptocurrency cases carried out by EDCCASH."

"Perkembangan Pers yang semakin pesat, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi. Namun kebebasan Pers menimbulkan berbagai permasalahan antara lain perkara pencemaran nama baik, dimana seseorang merasa kehormatan atau harga dirinya dirusak dengan pemberitaan di media massa. Apabila hal tersebut dikaitkan dengan perkara Tomy Winata melawan Koran Tempo, maka timbul pertanyaan antara lain: Bagaimana pengaturan mengenai pencemaran nama baik yang termasuk Perbuatan Melawan Hukum menurut KUHPerdata dan UU Pers sehubungan dengan kasus pencemaran nama baik anatara Tomy Winata dengan Koran Tempo?, Bagaimana suatu perbuatan pencemaran nama baik dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?, Apakah kasus Gugatan Tomy Winata terhadap Koran Tempo termasuk kasus pencemaran nama baik dan memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisa datanya adalah kualitatif. Berdasarkan penelitian, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 1372 KUHPerdata, Pasal 310 KUHP, dan Kode Etik Jurnalistik, sedangkan mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365-1380 KUHPerdata. Mengingat kedua hal tersebut tidak diatur dalam UU Pers, maka UU Pers bukan merupakan Lex Spesialis derogate Lex Generali dari KUHPerdata. Pemberitaan Koran Tempo pada tanggal 6 Pebruari 2003, termasuk perbuatan pencemaran nama baik dan merupakan perbuatan melawan hukum karena dapat menggiring publik beropini negatif terhadap Tomy Winata. Padahal Koran Tempo tidak dapat membuktikannya secara hukum. Mengenai hak jawab, terdapat dualisme pendapat. Penulis menyarankan agar UU Pers ini diperbaiki sehingga dapat mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan menyelesaikan masalah yang ada. Bagi wartawan diharapkan dalam menulis berita, kata-kata yang digunakan dapat lebih baik dan tidak menghakimi seseorang. Bagi masyarakat dan para penegak hukum diharapkan agar ..."

"Making sound investments is tough enough without having to worry about unscrupulous financial advisers and outright frauds. But recently strengthened laws aren't enough to stop the "professionals" intent on profiting from - or just plain stealing - your money. As an Enforcement Branch Chief at the Securities and Exchange Commission, Pat Huddleston witnessed countless people lose their life savings to reckless stockbrokers and fraudulent schemes. Now an SEC-recommended Receiver and CEO of a securities and investment fraud investigation agency, Huddleston has intimate knowledge of how scam artists and bad brokers operate. In The Vigilant Investor, he explains WHY we fall for investment scams, HOW con artists play on our emotions, and WHAT we can do to protect ourselves from predators. With its unique look into the science of financial decision making, the book blows up the popular myths and simplistic "do's and don'ts" of investing while sharing techniques anyone can use to perform due diligence even better than the "experts." With gripping stories of actual cases, Huddleston sheds light on the dark corners of the investment industry and teaches investors and professionals alike how to spot fraud and guard themselves against financial catastrophe."

"The new business imperative is to create an unambiguous culture of ethical behavior. The Supply Chain Imperative presents a framework any business can use for monitoring, reporting, and improving performance of suppliers on environmental, social, and other issues. The book ensures that the company's ethical mandate is understood and implemented along the entire length of the chain, helping companies avoid costly litigation and potentially devastating injury to reputation brought on by violations of law and ethical norms."

"Pada tahun 2016-2017 OJK menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait adanya kejahatan korporasi, setelah dilakukan penyelidikan ternyata banyak dari korporasi tersebut melakukan investasi ilegal. Investasi ilegal yang dilakukan adalah salah satu contoh penipuan berjenis skema. Terdapat dua jenis penipuan berjenis skema, yaitu skema piramida dan skema ponzi. Dari penelusuran yang dilakukan oleh OJK terdapat investasi ilegal dengan modus skema ponzi yang dilakukan oleh korporasi. Tulisan ini disusun untuk melihat aspek apa yang dilanggar oleh korporasi sehingga disebut sebagai kejahatan korporasi menurut Clinard Quinney. Setelah dilakukan analisa lebih lanjut, skema ponzi yang dilakukan korporasi tersebut menggunakan modus yang berbeda. Dari modus-modus tersebut menjadi suatu permasalahan dalam tulisan ini bagaimana modus tersebut dikatakan sebagai kejahatan korporasi.

---

On the year 2016-2017, OJK receives many reports from people regarding the existence of corporate crime. After an investigation has been done, it turns out many of the corporations have done illegal investment. The illegal investment was one of the examples of a scheme fraud. There are two types of scheme fraud, the pyramid scheme and the Ponzi scheme. From the investigation done by OJK, there are illegal investments done by corporations. This paper is written to see what aspects are of offenses are done by corporation so that it may be said as a corporate crime according to Clinard and Quinney. Further analysis shows that Ponzi schemes done by the corporations use different methods. Those methods then serves as a problem in this paper and this paper will also explain how those methods may be a form of corporate crime."

"ABSTRAKPenulisan tugas karya akhir ini membahas mengenai maraknya kejahatan penipuanskema ponzi di Indonesia beberapa tahun belakangan. Skema ponzi adalah suatu bentukpenipuan khusus yang hingga saat ini masih sulit dikenali oleh masyarakat bahkanaparat penegak hukum. Karena sulit dikenali, banyak orang yang menyamakan skemaponzi dengan multi level marketing (MLM). Tulisan ini dibuat untuk menggali faktorfaktorapa yang menyebabkan skema ponzi ini menjamur dan sulit dikenali dimasyarakat Indonesia. Dalam menganalisa permasalahan, penulis menggunakanbeberapa konsep yaitu pengendalian sosial, tipologi korban, white collar crime, danhalo effect. Berdasarkan artikel berita dan juga penelitian-penelitian terdahulu, penulismenemukan ada 3 masalah pokok dari perkembangan skema ponzi di Indonesia, yaitu:(1) ketiadaan payung hukum khusus untuk skema ponzi, (2) kurangnya pengetahuanmasyarakat terhadap skema ponzi, dan (3) pelaku skema ponzi ini banyak yangmerupakan perusahaan legal.

---

ABSTRACTThis article discusses the rising of ponzi scheme fraud in Indonesia during recent years.Ponzi scheme is a type of fraud which is difficult to be recognized by the law enforcers,let alone to society. This type of fraud is commonly mistaken with multi levelmarketing (MLM). The author wants to explore what caused the rising of ponzischeme in Indonesia. In order to do so, the author uses several concepts such as socialcontrol, victim‟s typologies, white collar crime, and halo effect. Based on the newsarticles and previous research, the author found that there are at least 3 issues pertainingto the rising of ponzi scheme in Indonesia, which are: (1) the absence of special lawregulating the ponzi scheme, (2) the lack of information from society about ponzischeme, and (3) most of the ponzi schemer, is a legal company."

"ABSTRAKPenulisan ini akan menganalisis hubungan antara white collar crime dan cyber crime yang dilakukan oleh Sandy Tumiwa dalam bentuk high yield investment program. High yield investment program sendiri adalah sebuah skema ponzi yang menggunakan internet sebagai tempat untuk menawarkan skemanya. Kasus melibatkan beberapa unsur dari white collar crime, salah satunya adalah pelaku dari kejahatan ini, Sandy Tumiwa, yang juga seorang CEO dari PT. CSM Bintang Indonesia menggunakan statusnya sebagai public figure untuk dapat menarik korban. Penulisan ini menggunakan metode unobstrusive sebagai bagian dari pengambilan data. Data-data yang di dapatkan kemudian akan dianalisis menggunakan teori white collar crime dengan menggunakan matrix criminal behavorial system sebagai dasarnya. Penulisan ini akan mendeskripsikan bagaimana hubungan antara white collar crime yang dilakukan oleh Sandy Tumiwa dengan melakukan penipuan investasi dengan memanfaatkan internet sebagai medianya untuk melakukan kejahatan sehingga terjadi kejahatan berbentuk cyber crime.

---

ABSTRACTThis paper will analyze the connection between white collar crime and cyber crime that has been done by Sandy Tumiwa through high yield investment program. High yielad investment is a ponzi scheme that held on internet to promote their scheme. This case consist of some white collar crime element, one of it is Sandy Tumiwa, The Ceo of PT. CSM Bintang Indonesia was a famous actor, he use his fame to enticing the victim. This writing using unobstrusive methode as a data gathering methode. Data that found later will be analyzed using white collar crime theory that using criminal behavorial system as it base. This writtng will describing what is the connection between white collar crime that beed done by Sandy Tumiwa and the nvestment that been held in internet as their place to operate so it become a cyber crime."

"Kecurangan yang menurut istilah asuransi disebut fraud telah tcrbukti berperan menimbulkan incfisicnsi pelayanan kesehatan di USA sebesar 10% dari total belanja kesehatan. Di Indonesia sulit mendapatkan angka pastinya karena terbatasnya penelitian tentang Baud. Untuk mendapatkan gambaran risiko fraud, dilakukan penelitian pada klaim pembedahan PT .Jamsostek (Persero) kantor cabang Bekasi periode Oktober 2006-Maret 2007. Kriteria fraud ditctapkan berdasarkan kesesuaian informasi di dokumen tagihan dan dokumen pendukung ain sena keterangan pasien. Sampel yang digunakan adalah total sampel dan terdapat 177 kasus dengan berbagai jenis pembeclahan. Diteliti berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud. Diperoleh hasil risiko iiaud klaim pcmbedahan di P'I`.Iamsostek (Persero) kacab Bekasi sangat tinggi, terbanyak ketidaksesuai tagihan biaya dan tarif tindakan, sclanjumya ketidaksesuaian diagnosis. Faktdr-faktor yang mempengaruhi fi-and diantaranya dokter bedah, rumah sakit, jenis spesialisasi, sifat dan klasiiikasi pembedahan Serta kualitas veriiikator klaim PT. Jamsostek (pcrsero). Diperlukan kcsadaran bersama untuk mengataslnya yaitu oleh organisasi profesi dokter untuk membina mom dan etika dokter, rumah sakit dengan pembenahan sistem dan rnanajemen serta asuransi dengan peninglmtan kompetensi verifikator klaim.

---

Fraud claim is one cause ofinefticieny in health expenditure. In USA is reported 10% of health expenditure contain suspected fraudulent cost. Data for Indonesia is rare because study for health cost Baud in Indonesia is very limited. To get figure and risk on fiaud in health cost or expenditure in Indonesia, a study has been run with sample of hospital surgery claim at PT. J amsostek (persero) Bekasi branch office. Criteris for fraud suspected is inappropriate infomation that given' by hospital and seen at claim document or patient information. There are 177 cases that got surgery at 3 hospital in Bekasi on October 2006- March 2007. All of cases are non maternity surgery. Result of this study are; risk for liaud claim in PT Jamsostek (persero) Bekasi Branch office is 73,4% of total claim. Factors that related to ti-aud are type of surgeon specialist, classification of surgery in term oftariffclassitication, urgency of surgery, and quality of verification person in Jamsostek. This study give infomation that fraud is potentially could make expenditure for health always increase constantly, because one of the cause is fraud. Fraud is related with moral and ethic of people, and doctors have obligation to avoid cheat patient or other party that responsible for claim payment. Doctors, hospital management and insurance company should work together to reduce risk of fraud and colaborate to make cally warning system to minimize impact of iiaud claim to health expenditure and quality of service. Awareness of people should be built to make every party in health service could avoid tiaud claim."