Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik greenwashing dan berbagai risiko seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu para regulator di berbagai bagian dan negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesia juga terdapat urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropa telah ada peraturan yang mengatur tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antara lain seperti penjagaan kualitas data, manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang mencakup perizinan, transparansi, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwa di Indonesia juga perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal.

---

One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and India to regulate ESG data providers. In Indonesia itself, there are currently no regulations governing this institution and to date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether there is an urgency in Indonesia to regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that regulate ESG benchmarks in terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesia there is an urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the IOSCO Principles of Securities Regulation."

"Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan Environmental, Social, and Governance ESG) di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan iklim global dengan menganalisis acuan instrumen hukum untuk implementasi ESG di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tulisan ini menyoroti perlunya standar nasional guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan berbagai standar yang telah ada dan terus berkembang dari lembaga-lembaga pihak ketiga dalam penilaian ESG, pemerintah Indonesia harus menetapkan standar yang tegas untuk mencapai kepastian dan menghindari permasalahan yang tidak diinginkan. Meskipun pelaporan ESG di Indonesia bersifat sukarela, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi berbagai permasalahan, mulai dari penetapan pengaturan, kebijakan, hingga pengawasan. Penempatan ESG sebagai instrumen sukarela membutuhkan pengaturan dan kebijakan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan implementasi ESG yang optimal. Tulisan ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan ESG di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam menetapkan standar, regulasi, dan pengawasan yang tepat guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis perusahaan untuk mengatasi perubahan iklim.

---

This paper examines the urgency of regulating Environmental, Social, and Governance (ESG) in Indonesia in response to global climate change by analyzing legal instruments for ESG implementation in Indonesia using doctrinal research methods. The paper highlights the need for national standards to enhance transparency and accountability in ESG reporting by companies in Indonesia. With various existing and continuously developing standards from third-party institutions in ESG assessments, the Indonesian government must establish clear standards to ensure certainty and avoid unwanted issues. While ESG reporting in Indonesia is voluntary, the government needs to take proactive steps to address various problems, from setting regulations and policies to overseeing their implementation. The placement of ESG as a voluntary instrument requires strict regulation and policy from the government to ensure optimal ESG implementation. This paper emphasizes that the success of ESG implementation in Indonesia requires active involvement from the government in setting standards, regulations, and oversight to ensure transparency, accountability, and sustainability in corporate business practices to address climate change."

"Pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Perusahaan diharapkan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan para pemangku kepentingan menuntut transparansi dan keberlanjutan yang lebih besar. Penelitian kami bertujuan untuk menguji pengaruh determinan terhadap ESG praktik di negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina,Thailand, dan Vietnam), yang diukur dengan kinerja ESG di Refinitiv Eikon. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang ESG, namun hanya sedikit yang membahasnya hubungan ini dengan melibatkan orientasi strategis, pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan secara bersamaan. Kami menggunakan regresi panel berdasarkan sampel sebanyak 2373 observasi dari tahun 2004 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi strategi prospektor mendorong peningkatan yang lebih besar dalam praktik ESG dibandingkan dengan orientasi strategi defender, artinya perusahaan dengan orientasi prospektor lebih bersedia melakukan praktik ESG karena mempunyai sumber daya yang strategis. Meningkatnya pengambilan risiko yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi praktik-praktik ESG. Semakin tahap siklus hidup mature perusahaan ini akan meningkatkan praktik-praktik ESG. Hal ini membawa implikasi bahwa orientasi strategi yang dipilih perusahaan, pengambilan risiko, dan siklus hidup perusahaan menjadi penentu faktor bagi perusahaan yang menerapkan praktik ESG di negara-negara ASEAN. Penelitian ini berkontribusi pada literatur terkait keberlanjutan perusahaan dengan mempertimbangkan ESG sebagai salah satu tolok ukur keberlanjutan yang saat ini menjadi investasi utamatren yang diamati di pasar keuangan, khususnya negara-negara ASEAN yang merupakan area terbaik untuk berinvestasi.

---

Environmental, social, and governance (ESG) considerations have become increasingly important in the business world. Companies are expected to operate responsibly and sustainably, and stakeholders are demanding greater transparency and accountability. Our research aims to examine the influence of determinants on ESG

practices in ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines, Thailand, and Vietnam), as measured by ESG performance on the Refinitiv Eikon. Although there have been many studies discussing ESG, only a few have discussed this relationship by involving strategic orientation, risk taking and corporate life cycle

simultaneously. We use panel regression based on a sample of 2373 observations from 2004 to 2022. The results show that the prospector strategy orientation encourages a greater increase in ESG practices compared to the defender strategy orientation, which means that companies with a prospector orientation are more willing to practice ESG because they have strategic resources. The increasing risk-taking by companies will reduce ESG practices. The more mature the company's life cycle stage will improve ESG practices. This brings implications that the strategy orientation chosen by the company, risk-taking, and corporate life cycle are the determining

factors for companies implementing ESG practices in ASEAN countries. This research contributes to the literature related to corporate sustainability by considering ESG as one of the measurements of sustainability which is currently the main investment trend being observed in financial markets, especially ASEAN countries which are the best areas to invest."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang kini biasa disebut dengan environmental, social, and governance (ESG), serta pengaruh moderasi dari ESG controversies dan board gender diversity terhadap risiko perusahaan di Indonesia. Kinerja ESG diukur menggunakan indikator ESG Score yang dibuat oleh Thomson Reuters. Indikator risiko yang digunakan adalah risiko total, dan risiko sistematis. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 38 perusahaan di Indonesia untuk periode 2016-2020. Ditemukan bahwa kinerja ESG perusahaan tidak berpengaruh kepada risiko total dan risiko sistematis perusahaan di Indonesia. Selain itu, juga tidak terdapat pengaruh moderasi dari ESG controversy dan board gender diversity terhadap hubungan kinerja ESG terhadap risiko total dan risiko sistematis perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris bahwa di Indonesia, mulai menaruh perhatian kepada aspek keberlanjutan yaitu ESG, namun hasil penelitian belum bisa menggambarkan apa hubungan antara kinerja ESG dengan risiko perusahaan akibat masih terbatasnya perusahaan yang mendapatkan nilai ESG dari Thomson Reuters. Diharapkan dengan adanya bukti ini, perusahaan dapat lebih terdorong untuk memulai dan meningkatkan kinerja ESG perusahaannya.

---

This study aims to analyse the effect of environmental, social, and governance performance or what is now commonly referred to as environmental, social, and governance (ESG), also the moderating effect of ESG controversies and board gender diversity on corporate risk in Indonesia. ESG performance is measured using the ESG Score indicator created by Thomson Reuters. The risk indicators used are total risk and systematic risk. The sample in this study consisted of 38 companies in Indonesia for the 2016-2020 period. It was found that the company's ESG performance had no effect on the total risk and systematic risk of companies in Indonesia. In addition, there is also no moderating effect of the ESG controversy and board gender diversity on the relationship between ESG performance and the company's total and systematic risk. The results of this study can be empirical evidence that in Indonesia, starting to pay attention to the sustainability aspect, namely ESG, but the results of the study have not been able to describe the relationship between ESG performance and company risk due to the limited number of companies receiving ESG scores from Thomson Reuters. It is hoped that with this evidence, companies can be more motivated to start and improve their company's ESG performance."

"Munculnya pandemi Covid-19 membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat, yang mengakibatkan kestabilan dan penurunan perdagangan bursa. Stakeholder menjadi lebih berhati-hati serta selektif saat mengambil keputusan. Maka, perusahaan harus mengungkapkan laporan keuangan yang berkualitas kepada stakeholder dalam mengambil keputusan yang akurat. Salah satu informasi perusahaan yang harus diungkapkan adalah informasi non-keuangan, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Penerapan ESG mendorong bisnis perusahaan untuk berperilaku etis, di mana hal ini juga membantu stakeholder untuk terhindar kerugian apabila perusahaan berperilaku yang dapat menimbulkan risiko. Studi ini memiliki tujuan untuk menguji kembali secara empiris pengaruh dari penerapan ESG terhadap nilai perusahaan di Indonesia, di mana sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2021. Variabel independen pada penelitian yakni Skor ESG, di mana nilai dari tiap komponen merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan Thomas Reuters. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dummy variable, di mana acuannya merupakan Indeks ESG SL IDX KEHATI. Variabel independen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan, yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skor dan Indeks memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adanya penerapan ESG pada perusahaan dapat meminimalisir asimetri informasi serta potensi konflik dengan para stakeholder. Selain itu, ESG Index digunakan untuk mengatasi kekhawatiran stakeholder trehadap isu-isu ESG, di mana hal ini dapat memberi sinyal yang memungkinkan stakeholder untuk lebih akurat untuk menilai perusahaan berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam indeks

---

The emergence of the Covid-19 pandemic has made the business competition even tougher, which has resulted in stability and a decline in stock exchange trading. Stakeholders become more careful and selective when making decisions. Therefore, companies must disclose quality financial reports to stakeholders in making accurate decisions. One of the company information that must be disclosed is non-financial information, namely Environmental, Social, and Governance. The application of ESG encourages the company's business to behave ethically, which also helps stakeholders to avoid losses if the company behaves in a way that may pose a risk. This study aims to empirically re-examine the effect of applying ESG on company value in Indonesia, where a sample of companies are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2012-2021. The independent variable in this study is the ESG Score, where the value of each component is the result of an assessment conducted by Thomas Reuters. In addition, this study also uses a dummy variable, where the reference is the ESG SL IDX KEHATI Index. The independent variable in this study is firm value, which is proxied by Tobin's Q. The results show that scores and indexes have a positive influence on firm value. The existence of the application of ESG in companies can minimize information asymmetry and potential conflicts with stakeholders. In addition, the ESG Index is used to address stakeholder concerns about ESG issues, which can provide a signal that allows stakeholders to more accurately assess companies based on the standards specified in the index."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja ESG terhadap inovasi hijau perusahaan, pengaruh kinerja ESG terhadap kendala pembiyaaan perusahaan, dan peran mediasi kendala pembiayaan dalam hubungan antara ESG dan inovasi hijau. Metode penelitian menggunakan metode estimasi fixed-effect model dengan data panel pada 57 perusahaan publik sektor manufaktur di negara Cina, Jepang, dan Korea Selatan dari tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja ESG yang lebih baik dapat secara signifikan mendorong inovasi hijau, namun tidak dapat meringankan kendala pembiayaan, serta kendala pembiayaan tidak memediasi hubungan antara ESG dan inovasi hijau.

---

This study aims to analyze the effect of ESG performance on corporate green innovation, the effect of ESG performance on corporate financing constraints, and the mediating role of financing constraints in the relationship between ESG and green innovation. The research method uses the fixed-effect model estimation method with panel data on 57 listed companies in the manufacturing sector in China, Japan and South Korea from 2017-2021. The results of this study found that better ESG performance can significantly encourage green innovation, but cannot alleviate financing constraints, and financing constraints do not mediate the relationship between ESG and green innovation."

"Laporan magang ini membahas hasil evaluasi penilaian domestic assessment ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) pada bagian A tentang Hak-hak Pemegang Saham terhadap empat (4) emiten di Indonesia. Empat emiten terdiri dari industri yang berbeda yaitu industri telekomunikasi, barang konsumen, penyiaran, dan jasa kesehatan. Metode penilaian domestic assessment ACGS dilakukan dengan memberikan nilai Y, N, atau N/A berdasarkan informasi yang berasal dari dokumen yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Penilaian ACGS dievaluasi dengan membandingkan kesesuaian pedoman penilaian dengan proses skoring. Secara keseluruhan, pedoman penilaian ACGS Bagian A yang disusun oleh KAP LOTUS sudah baik. Dari total delapan (8) kriteria non-default yaitu A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, hanya satu (1) kriteria yang mendapat evaluasi kurang sesuai yakni kriteria A.3.10 Kriteria tersebut kurang sesuai karena pedoman penilaian terkait sumber dokumen kurang jelas. Rekomendasi untuk KAP LOTUS yaitu membagi emiten berdasarkan industri, memberi rekomendasi kepada OJK terkait peraturan yang belum dipenuhi emiten, dan tetap memberi penilaian pada kriteria default.

---

This internship report discusses the evaluation of ASEAN Corporate Governance (ACGS) domestic assessment part A: Rights of Shareholders on four public companies in Indonesia. Four public companies that are being evaluated are from different industries, i.e. telecommunications, consumer goods, media broadcasting, and healthcare. The process of domestic assessment was executed by filling in Y, A, or N/A on each criteria according to information in documents that are released for the public. The evaluation carried out by comparing the assessment guidance with the scoring process throughout the internship period. According to the evaluation, the assessment guidance provided by KAP LOTUS was set out correspondingly. Out of eight non-default criterias, namely criterias A.1.1, A.3.5, A.3.8, A.3.10, A.3.11, A.3.12, A.4.1, A.5.1, only one non-default criteria, specifically A.3.10, that is not in accordance. It is considered to be not in accordance due to unclear elaboration on source of documents. Recommendations for KAP LOTUS including classifying public companies by industries before distributing to assessor, giving recommendations to OJK in relation to regulations that have not been obeyed, and assess the default criterias."