Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu cara yang umum digunakan oleh para pengambil keputusan investasi dalam mendapatkan informasi mengenai aspek ESG adalah melalui data yang disediakan oleh lembaga penyedia data ESG. Akan tetapi, kurangnya transparansi, kekhawatiran akan praktik greenwashing dan berbagai risiko seperti benturan kepentingan mengkhawatirkan investor dan memicu para regulator di berbagai bagian dan negara seperti Uni Eropa, Jepang, dan India berencana untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG. Di Indonesia sendiri juga belum ada peraturan yang mengatur tentang lembaga tersebut dan hingga saat ini belum ditemukan adanya rencana pengaturan terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon regulator ketiga negara tersebut terhadap perkembangan industri lembaga penyedia data ESG di negaranya serta apakah di Indonesia juga terdapat urgensi untuk mengadakan pengaturan terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa meskipun masih dalam tahap perkembangan, lembaga penyedia data ESG di Uni Eropa, Jepang dan India sudah lumayan kompleks dibandingkan dengan Indonesia. Di Uni Eropa telah ada peraturan yang mengatur tolok ukur ESG dari sisi benturan kepentingan, transparansi, kontrol internal, hingga pertanggungjawabannya. Sedangkan regulator Jepang tengah merancang suatu pedoman perilaku bagi lembaga penyedia data ESG yang mencakup prinsip-prinsip antara lain seperti penjagaan kualitas data, manajemen benturan kepentingan, dan transparansi. Di India juga sedang dirancang peraturan yang mencakup perizinan, transparansi, serta benturan kepentingan. Didapatkan pula bahwa di Indonesia juga perlu diadakan pengaturan terhadap lembaga penyedia data ESG karena perlindungan hukum yang kurang memadai, beberapa masalah yang ada pada lembaga penyedia data ESG, berkaca dari kasus perusahaan pemeringkat efek, dan merupakan salah satu prinsip IOSCO tentang Regulasi Pasar Modal.

---

One of the ways commonly used by investment decision makers in obtaining information about ESG aspects is through the data provided by ESG data providers. However, lack of transparency, concerns over greenwashing practices and various risks such as conflict of interest are worrying investors and have prompted regulators in various parts and countries such as the European Union, Japan and India to regulate ESG data providers. In Indonesia itself, there are currently no regulations governing this institution and to date there has been no plan to regulate this institution. Therefore, this research aims to understand the response of the regulators of the three countries to this matter as well as whether there is an urgency in Indonesia to regulate these institutions. This research uses normative juridical research methods using secondary data. The results of the study shows that in the European Union there exists regulations that regulate ESG benchmarks in terms of conflict of interest, transparency, internal control, and its accountability. Meanwhile, the Japanese regulator is designing a code of conduct for ESG data providers which includes but not limited to principles such as maintaining data quality, conflict of interest management, and transparency. In India, regulation is also being drafted covering issues including but not limited to licensing, transparency, and conflicts of interest. It was also found that in Indonesia there is an urgency to regulate ESG data providers due to inadequate legal protection, some problems exist with ESG data providers, reflecting on the past cases of credit rating agencies, and it is one of the IOSCO Principles of Securities Regulation."

"Tulisan ini mengkaji urgensi pengaturan Environmental, Social, and Governance ESG) di Indonesia sebagai respons terhadap perubahan iklim global dengan menganalisis acuan instrumen hukum untuk implementasi ESG di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Tulisan ini menyoroti perlunya standar nasional guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan ESG yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dengan berbagai standar yang telah ada dan terus berkembang dari lembaga-lembaga pihak ketiga dalam penilaian ESG, pemerintah Indonesia harus menetapkan standar yang tegas untuk mencapai kepastian dan menghindari permasalahan yang tidak diinginkan. Meskipun pelaporan ESG di Indonesia bersifat sukarela, pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah proaktif untuk mengatasi berbagai permasalahan, mulai dari penetapan pengaturan, kebijakan, hingga pengawasan. Penempatan ESG sebagai instrumen sukarela membutuhkan pengaturan dan kebijakan yang ketat dari pemerintah untuk memastikan implementasi ESG yang optimal. Tulisan ini menekankan bahwa keberhasilan pelaksanaan ESG di Indonesia memerlukan keterlibatan aktif pemerintah dalam menetapkan standar, regulasi, dan pengawasan yang tepat guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam praktik bisnis perusahaan untuk mengatasi perubahan iklim.

---

This paper examines the urgency of regulating Environmental, Social, and Governance (ESG) in Indonesia in response to global climate change by analyzing legal instruments for ESG implementation in Indonesia using doctrinal research methods. The paper highlights the need for national standards to enhance transparency and accountability in ESG reporting by companies in Indonesia. With various existing and continuously developing standards from third-party institutions in ESG assessments, the Indonesian government must establish clear standards to ensure certainty and avoid unwanted issues. While ESG reporting in Indonesia is voluntary, the government needs to take proactive steps to address various problems, from setting regulations and policies to overseeing their implementation. The placement of ESG as a voluntary instrument requires strict regulation and policy from the government to ensure optimal ESG implementation. This paper emphasizes that the success of ESG implementation in Indonesia requires active involvement from the government in setting standards, regulations, and oversight to ensure transparency, accountability, and sustainability in corporate business practices to address climate change."

"Penelitian ini menganalisis metode pengukuran ESG rating yang dikeluarkan oleh 4 lembaga pemeringkat ESG yaitu S&P , MSCI, Sustainalytics, dan Refinitiv dengan metode AHP dan Delphi dimana hasilnya akan menentukan metode mana yang paling cocok digunakan untuk menganalisa risiko ESG di  PT. PLN (PERSERO). Dari hasil pengolahan data ditemukan bahwa metode pengukuran ESG rating dari Sustainalytic memiliki nilai prioritas yang paling tinggi yaitu 43,3% hal itu tidak berbeda jauh dengan metode dari S&P dengan nilai 34,1%. Sementara itu metode dari 2 lembaga pemeringkat ESG lainnya memiliki bobot yang lebih rendah yaitu MSCI dengan 12,1% dan Refinitiv dengan 10,5%. Untuk pengelolaan risiko ESG yang efektif, PLN disarankan untuk membentuk sub-divisi risiko ESG di bawah divisi risiko strategis yang bertanggung jawab penuh terhadap risiko ESG. Dimana mitigasi untuk Risiko lingkungan adalah membuat laporan risiko iklim fisik dan kekurangan air, menetapkan tanggung jawab manajerial untuk mengurangi intensitas karbon energi, melindungi keanekaragaman hayati, rehabilitasi lingkungan. Dari risiko sosial mitigasinya adalah berkomitmen pada program tanggap darurat yang efektif dengan penetapan tanggung jawab manajerial yang jelas, komunikasi yang efektif, dan penyediaan akses layanan bagi kelompok kurang mampu, serta menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Dari risiko tata kelola mitigasinya adalah memperkuat program whistleblower dan menetapkan tanggung jawab manajerial terhadap penilaian risiko etis.

---

This study examines the ESG rating measurement methods issued by four ESG rating agencies: S&P, MSCI, Sustainalytics, and Refinitiv, using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and delphi. The results determine which method is most appropriate for analyzing ESG risks at PT. PLN (Persero). Data analysis reveals that the ESG rating measurement method from Sustainalytics has the highest priority value at 43.3%, which is closely followed by the S&P method at 34.1%. The methods from the other two ESG rating agencies have lower weights, with MSCI at 12.1% and Refinitiv at 10.5%. For effective ESG risk management, PLN is advised to establish an ESG risk sub-division under the strategic risk division, which will be fully responsible for ESG risks. Environmental risk mitigation includes preparing reports on physical climate risks and water shortages, assigning managerial responsibilities to reduce energy carbon intensity, protecting biodiversity, and environmental rehabilitation. Social risk mitigation involves committing to effective emergency response programs with clear managerial responsibilities, effective communication, and providing access to services for underprivileged groups, as well as creating an inclusive work environment. Governance risk mitigation includes strengthening the whistleblower program and assigning managerial responsibilities for ethical risk assessments."

"Pertimbangan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) menjadi semakin penting dalam dunia bisnis. Perusahaan diharapkan untuk beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dan para pemangku kepentingan menuntut transparansi dan keberlanjutan yang lebih besar. Penelitian kami bertujuan untuk menguji pengaruh determinan terhadap ESG praktik di negara-negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina,Thailand, dan Vietnam), yang diukur dengan kinerja ESG di Refinitiv Eikon. Meskipun sudah banyak penelitian yang membahas tentang ESG, namun hanya sedikit yang membahasnya hubungan ini dengan melibatkan orientasi strategis, pengambilan risiko dan siklus hidup perusahaan secara bersamaan. Kami menggunakan regresi panel berdasarkan sampel sebanyak 2373 observasi dari tahun 2004 hingga 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi strategi prospektor mendorong peningkatan yang lebih besar dalam praktik ESG dibandingkan dengan orientasi strategi defender, artinya perusahaan dengan orientasi prospektor lebih bersedia melakukan praktik ESG karena mempunyai sumber daya yang strategis. Meningkatnya pengambilan risiko yang dilakukan oleh perusahaan akan mengurangi praktik-praktik ESG. Semakin tahap siklus hidup mature perusahaan ini akan meningkatkan praktik-praktik ESG. Hal ini membawa implikasi bahwa orientasi strategi yang dipilih perusahaan, pengambilan risiko, dan siklus hidup perusahaan menjadi penentu faktor bagi perusahaan yang menerapkan praktik ESG di negara-negara ASEAN. Penelitian ini berkontribusi pada literatur terkait keberlanjutan perusahaan dengan mempertimbangkan ESG sebagai salah satu tolok ukur keberlanjutan yang saat ini menjadi investasi utamatren yang diamati di pasar keuangan, khususnya negara-negara ASEAN yang merupakan area terbaik untuk berinvestasi.

---

Environmental, social, and governance (ESG) considerations have become increasingly important in the business world. Companies are expected to operate responsibly and sustainably, and stakeholders are demanding greater transparency and accountability. Our research aims to examine the influence of determinants on ESG

practices in ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Singapore, the Philippines, Thailand, and Vietnam), as measured by ESG performance on the Refinitiv Eikon. Although there have been many studies discussing ESG, only a few have discussed this relationship by involving strategic orientation, risk taking and corporate life cycle

simultaneously. We use panel regression based on a sample of 2373 observations from 2004 to 2022. The results show that the prospector strategy orientation encourages a greater increase in ESG practices compared to the defender strategy orientation, which means that companies with a prospector orientation are more willing to practice ESG because they have strategic resources. The increasing risk-taking by companies will reduce ESG practices. The more mature the company's life cycle stage will improve ESG practices. This brings implications that the strategy orientation chosen by the company, risk-taking, and corporate life cycle are the determining

factors for companies implementing ESG practices in ASEAN countries. This research contributes to the literature related to corporate sustainability by considering ESG as one of the measurements of sustainability which is currently the main investment trend being observed in financial markets, especially ASEAN countries which are the best areas to invest."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola atau yang kini biasa disebut dengan environmental, social, and governance (ESG), serta pengaruh moderasi dari ESG controversies dan board gender diversity terhadap risiko perusahaan di Indonesia. Kinerja ESG diukur menggunakan indikator ESG Score yang dibuat oleh Thomson Reuters. Indikator risiko yang digunakan adalah risiko total, dan risiko sistematis. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 38 perusahaan di Indonesia untuk periode 2016-2020. Ditemukan bahwa kinerja ESG perusahaan tidak berpengaruh kepada risiko total dan risiko sistematis perusahaan di Indonesia. Selain itu, juga tidak terdapat pengaruh moderasi dari ESG controversy dan board gender diversity terhadap hubungan kinerja ESG terhadap risiko total dan risiko sistematis perusahaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bukti empiris bahwa di Indonesia, mulai menaruh perhatian kepada aspek keberlanjutan yaitu ESG, namun hasil penelitian belum bisa menggambarkan apa hubungan antara kinerja ESG dengan risiko perusahaan akibat masih terbatasnya perusahaan yang mendapatkan nilai ESG dari Thomson Reuters. Diharapkan dengan adanya bukti ini, perusahaan dapat lebih terdorong untuk memulai dan meningkatkan kinerja ESG perusahaannya.

---

This study aims to analyse the effect of environmental, social, and governance performance or what is now commonly referred to as environmental, social, and governance (ESG), also the moderating effect of ESG controversies and board gender diversity on corporate risk in Indonesia. ESG performance is measured using the ESG Score indicator created by Thomson Reuters. The risk indicators used are total risk and systematic risk. The sample in this study consisted of 38 companies in Indonesia for the 2016-2020 period. It was found that the company's ESG performance had no effect on the total risk and systematic risk of companies in Indonesia. In addition, there is also no moderating effect of the ESG controversy and board gender diversity on the relationship between ESG performance and the company's total and systematic risk. The results of this study can be empirical evidence that in Indonesia, starting to pay attention to the sustainability aspect, namely ESG, but the results of the study have not been able to describe the relationship between ESG performance and company risk due to the limited number of companies receiving ESG scores from Thomson Reuters. It is hoped that with this evidence, companies can be more motivated to start and improve their company's ESG performance."

"Munculnya pandemi Covid-19 membuat persaingan bisnis menjadi semakin ketat, yang mengakibatkan kestabilan dan penurunan perdagangan bursa. Stakeholder menjadi lebih berhati-hati serta selektif saat mengambil keputusan. Maka, perusahaan harus mengungkapkan laporan keuangan yang berkualitas kepada stakeholder dalam mengambil keputusan yang akurat. Salah satu informasi perusahaan yang harus diungkapkan adalah informasi non-keuangan, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Penerapan ESG mendorong bisnis perusahaan untuk berperilaku etis, di mana hal ini juga membantu stakeholder untuk terhindar kerugian apabila perusahaan berperilaku yang dapat menimbulkan risiko. Studi ini memiliki tujuan untuk menguji kembali secara empiris pengaruh dari penerapan ESG terhadap nilai perusahaan di Indonesia, di mana sampel perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012-2021. Variabel independen pada penelitian yakni Skor ESG, di mana nilai dari tiap komponen merupakan hasil dari penilaian yang dilakukan Thomas Reuters. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dummy variable, di mana acuannya merupakan Indeks ESG SL IDX KEHATI. Variabel independen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan, yang diproksikan dengan Tobin’s Q. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Skor dan Indeks memiliki pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Adanya penerapan ESG pada perusahaan dapat meminimalisir asimetri informasi serta potensi konflik dengan para stakeholder. Selain itu, ESG Index digunakan untuk mengatasi kekhawatiran stakeholder trehadap isu-isu ESG, di mana hal ini dapat memberi sinyal yang memungkinkan stakeholder untuk lebih akurat untuk menilai perusahaan berdasarkan standar yang telah ditentukan dalam indeks

---

The emergence of the Covid-19 pandemic has made the business competition even tougher, which has resulted in stability and a decline in stock exchange trading. Stakeholders become more careful and selective when making decisions. Therefore, companies must disclose quality financial reports to stakeholders in making accurate decisions. One of the company information that must be disclosed is non-financial information, namely Environmental, Social, and Governance. The application of ESG encourages the company's business to behave ethically, which also helps stakeholders to avoid losses if the company behaves in a way that may pose a risk. This study aims to empirically re-examine the effect of applying ESG on company value in Indonesia, where a sample of companies are listed on the Indonesia Stock Exchange from 2012-2021. The independent variable in this study is the ESG Score, where the value of each component is the result of an assessment conducted by Thomas Reuters. In addition, this study also uses a dummy variable, where the reference is the ESG SL IDX KEHATI Index. The independent variable in this study is firm value, which is proxied by Tobin's Q. The results show that scores and indexes have a positive influence on firm value. The existence of the application of ESG in companies can minimize information asymmetry and potential conflicts with stakeholders. In addition, the ESG Index is used to address stakeholder concerns about ESG issues, which can provide a signal that allows stakeholders to more accurately assess companies based on the standards specified in the index."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari environmental, social and governance (ESG) terhadap kinerja perusahaan yang dimoderasi oleh keunggulan kompetitif. Penelitian ini menggunakan sampel dari 52 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang konsisten melakukan pengungkapan skor ESG pada periode 2015-2019. Penelitian ini menggunakan panel data yang diolah menggunakan regresi panel data random effect model. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengungkapan ESG berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan. Ketika variabel moderasi yaitu keunggulan kompetitif diperkenalkan dalam model, pengungkapan ESG berdampak positif terhadap kinerja perusahaan namun tidak bersifat signifikan.

---

This study aims to investigate the effect of environmental, social and governance (ESG) on company performance, moderated by competitive advantage. This study used a sample of 52 publicly listed companies on the Indonesia Stock Exchange that consistently disclose their ESG scores between 2015-2019. This research used panel data which is processed using random effect model data. The results of this study indicate that ESG disclosure has a negative impact on company performance. When the moderating variable, competitive advantage, is introduced in the model, ESG disclosure has a positive impact on company performance but it is not significant."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan Environmental, Social, and Governance (ESG) terhadap stock price crash risk pada perusahaan terbuka di kawasan E7 selama periode 2019–2023. Negara-negara yang termasuk dalam klasifikasi E7 adalah Brasil, Rusia, India, China, Indonesia, Meksiko, dan Turki. Dengan menggunakan data sekunder dari laporan keberlanjutan perusahaan dan data pasar saham, penelitian ini mengaplikasikan metode regresi panel dengan model Fixed Effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ESG memiliki hubungan positif tetapi tidak signifikan terhadap risiko crash harga saham yang diukur menggunakan negative coefficient of skewness (NCSKEW) dan down-to-up volatility (DUVOL). Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ESG sering dikaitkan dengan peningkatan transparansi dan pengurangan risiko keuangan, dalam konteks negara berkembang seperti E7, implementasi ESG belum cukup kuat untuk memberikan pengaruh yang signifikan terhadap stabilitas harga saham. Faktor-faktor seperti ketidakpastian regulasi, void kelembagaan, dan kurangnya mekanisme pengawasan ESG yang ketat kemungkinan besar berkontribusi terhadap hasil ini. Studi ini memberikan implikasi bagi investor, regulator, dan perusahaan dalam memahami efektivitas ESG sebagai alat mitigasi risiko pasar di negara berkembang.

---

This study aims to analyze the impact of Environmental, Social, and Governance (ESG) disclosure on stock price crash risk in publicly traded companies within the E7 countries during the 2019–2023 period. The E7 countries include Brazil, Russia, India, China, Indonesia, Mexico, and Turkey. Utilizing secondary data from corporate sustainability reports and stock market data, this research employs a panel regression method with a Fixed Effect model. The findings indicate that ESG disclosure has a positive but statistically insignificant relationship with stock price crash risk, measured using negative coefficient of skewness (NCSKEW) and down-to-up volatility (DUVOL). These results suggest that, although ESG is often associated with increased transparency and reduced financial risks, its implementation in emerging markets such as the E7 has not been strong enough to significantly impact stock price stability. Factors such as regulatory uncertainty, institutional voids, and the lack of stringent ESG oversight mechanisms likely contribute to these findings. This study provides implications for investors, regulators, and corporations in understanding the effectiveness of ESG as a risk mitigation tool in emerging markets."

"Topik terkait environmental, social, dan governance dewasa ini menarik untuk diteliti karena semakin disadari pentingnya prinsip keberlanjutan dalam dunia bisnis. Penelitian ini menginvestigasi pengaruh pilar ESG dan kepemilikan negara terhadap biaya utang pada perusahaan non keuangan. Analisis dilakukan terhadap perusahaan publik di negara emerging Asia selama periode 2016 s.d. 2023 dengan menggunakan regresi data panel. Menggunakan berbagai teori seperti agency theory, stakeholder theory, dan signalling theory, penelitian ini membuktikan bahwa perusahaan milik negara dengan skor ESG yang lebih baik memiliki biaya utang yang lebih kecil. Temuan lainnya yaitu pilar social berpengaruh secara positif terhadap biaya utang. Untuk pilar environmental, walaupun berhubungan negatif dengan biaya utang, akan tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Sementara pilar governance memiliki pengaruh negatif signifikan terdahap biaya utang sesuai dengan teori agensi. Hasil penelitian ini diharapakan dapat berkontribusi untuk memberikan wawasan kepada para stakeholder terutama para manajer dan pemilik perusahaan tentang peranan ESG dan kepemilikan negara terhadap besarnya biaya utang perusahaan.

---

The increasing awareness of the importance of sustainability principles in the business world makes the topic of Environmental, Social, and Governance (ESG) highly relevant for current research. This study investigates the impact of ESG pillars and state ownership on the cost of debt for non-financial firms. The analysis is conducted on publicly listed companies in emerging Asian countries over the period from 2016 to 2023 using panel data regression. Applying various theories such as agency theory, stakeholder theory, and signaling theory, this research provides that state-owned enterprises with higher ESG scores incur lower costs of debt. Another finding is that the social pillar positively influences the cost of debt. For the environmental pillar, although it has a negative relationship with the cost of debt, the effect is not significant. Meanwhile, the governance pillar shows a significant negative impact on the cost of debt, aligning with agency theory. The results of this study aim to provide insights for stakeholders, particularly managers and company owners, on the role of ESG and state ownership in determining corporate debt costs."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kinerja ESG terhadap inovasi hijau perusahaan, pengaruh kinerja ESG terhadap kendala pembiyaaan perusahaan, dan peran mediasi kendala pembiayaan dalam hubungan antara ESG dan inovasi hijau. Metode penelitian menggunakan metode estimasi fixed-effect model dengan data panel pada 57 perusahaan publik sektor manufaktur di negara Cina, Jepang, dan Korea Selatan dari tahun 2017-2021. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kinerja ESG yang lebih baik dapat secara signifikan mendorong inovasi hijau, namun tidak dapat meringankan kendala pembiayaan, serta kendala pembiayaan tidak memediasi hubungan antara ESG dan inovasi hijau.

---

This study aims to analyze the effect of ESG performance on corporate green innovation, the effect of ESG performance on corporate financing constraints, and the mediating role of financing constraints in the relationship between ESG and green innovation. The research method uses the fixed-effect model estimation method with panel data on 57 listed companies in the manufacturing sector in China, Japan and South Korea from 2017-2021. The results of this study found that better ESG performance can significantly encourage green innovation, but cannot alleviate financing constraints, and financing constraints do not mediate the relationship between ESG and green innovation."