Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rancangan perubahan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No. 31 Tahun 2018 melahirkan ketentuan baru, yaitu kewajiban pemberian label terhadap bahan kemasan plastik polikarbonat. Pelabelan ini dikhususkan bagi kemasan plastik polikarbonat yang mengandung BPA melebihi ambang batas 0,01 bpj. Zat BPA merupakan komponen kimia yang dapat ditemukan dalam plastik polikarbonat dan kemasan pangan kaleng dengan efek yang membahayakan kesehatan, khususnya mengakibatkan gangguan terhadap hormon dan fungsi organ tubuh seperti gangguan ginjal dan kanker. Kendati demikian, terdapat pro kontra terkait ketentuan pelabelan yang membuat kebijakan ini tidak kunjung disahkan. KPPU menilai kebijakan ini dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat mengingat pelabelan ini hanya ditujukan kepada galon isi ulang berbahan plastik polikarbonat yang pada praktiknya memiliki persebaran 99% industri AMDK dan hanya 1% yang menggunakan galon berbahan Polietilena Tereflatat (PET) sekali pakai. KPPU menilai kebijakan ini merupakan perlakuan diskriminatif yang menyebabkan kompetisi rendah dan menyebabkan posisi dominan terhadap pelaku usaha tertentu. Skripsi ini akan menganalisis mengenai dampak dari pelabelan BPA dari segi hukum persaingan usaha. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian kepustakaan dengan peraturan-peraturan terkait persaingan usaha tidak sehat dan metode analisis kualitatif yang akan menghasilkan deskriptif analitis.

---

The draft of amendment of the Regulation of the Food and Drug Supervisory Agency No. 31 of 2018 induce to a new provision, namely the obligation for labelling of polycarbonate plastic packaging materials that contains BPA. This labelling is specifically for polycarbonate plastic packaging contains BPA that exceeds the threshold of 0.01 ppm. BPA is a chemical component that can be found in polycarbonate plastic and canned food packaging with harmful effects on health, especially causing disturbances to hormones and organ function, such as kidney problems and cancer. Nevertheless, there are pros and cons related to the labelling provisions which make this policy not legalized yet. KPPU considers that this policy can lead to unfair business competition considering that this labelling is only aimed at refillable water gallons made of polycarbonate plastic which in practice has a 99% distribution of the bottled drinking water industry and only 1% used gallons made of disposable polyethylene terephthalate (PET). KPPU considers that this policy is a discriminatory treatment that causes low competition and as results in a dominant position for certain business actors. This thesis will analyse the impact of BPA labelling from the perspective of business competition law. This writing used library research methods with regulations related to unfair business competition and qualitative analysis methods that will produce analytical descriptive. "

"

Skripsi ini membahas dugaan praktek persaingan usaha tidak sehat terhadap kasus menghilangnya tiket penjualan maskapai penerbangan AirAsia pada Online Travel Agent yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Khususnya mengenai dugaan keberlakuan ketentuan penguasaan pasar yang diatur pada Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus tersebut. Menghilangnya penjualan tiket secara mendadak, secara sepihak, dan tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada maskapai AirAsia diduga memberikan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan bisnis industri penerbangan Indonesia, terhadap maskapai penerbangan AirAsia maupun pesaingnya, juga terhadap konsumen sendiri. Dalam rangka menghindari terjadinya permasalahan persaingan usaha yang merugikan masyarakat, terutama dalam industri penerbangan Indonesia yang saat ini cenderung dikuasai oleh duopoli maskapai Garuda Indonesia dan Lion Grup, perlu dilakukan analisis kritis mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan dari penghentian penjualan tiket AirAsia oleh sejumlah Online Travel Agent terhadap persaingan usaha di bisnis penjualan tiket maskapai penerbangan dan apakah penghentian penjualan tiket tersebut sebenarnya bertentangan dengan ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa peraturan dan norma hukum tertulis.

 

---

This thesis discusses the allegation of unfair business competition practice regarding the disappearance of AirAsia airline sales tickets sales at Online Travel Agents in terms of Law No. 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Specifically regarding the alleged validity of the market control provisions stipulated in Article 19 of Law No. 5 Year 1999 against the case. The disappearance of ticket sales suddenly, unilaterally, and without giving prior approval to AirAsia are proved to have a significant effect on the business of the Indonesian aviation industry, on AirAsia airlines and its competitors, as well as on consumers themselves. In order to avoid the occurrence of business competition problems which are detrimental to the public, especially in the Indonesian aviation industry which tends to be dominated by duopoly airlines group, it is necessary to conduct a critical analysis of how the impact caused by the disappearance of AirAsia ticket sales by a number of Online Travel Agents on business competition in the airline ticket sales business and whether the halt of ticket sales is actually contrary to the provisions in Law No. 5 Year 1999. This research applies normative law research method, by examining literature review or secondary data that legal natured or several regulation and written norm laws.

 

"

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam proses produksi kayu dan kertas Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup. Dugaan ini bermula dari adanya laporan dari Koalisi Anti Mafia Hutan yang mengindikasikan adanya hubungan afiliasi berbentuk jabatan rangkap antara perusahaan pemasok kayu dan Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup, yang dikatakan independen, namun ternyata didalamnya Direksi dan Komisaris banyak yang menjabat di beberapa perusahaan pemasok independen dan juga di Sinar Mas Grup pada saat yang bersamaan. Dan setelah diperhatikan, kegiatan produksi dari hulu ke hilir yang dilakukan oleh Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup terintegrasi secara vertikal. Penelitian ini membuktikan bahwa jabatan rangkap yang dilakukan Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup berakibat pada terjalinnya suatu perjanjian distribusi eksklusif yang bersifat anti persaingan dimana perjanjian ini semakin memudahkan pelaku usaha ini melakukan proses produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga membuat peluang masuk bagi pelaku usaha lain lebih sulit dan dapat dikatakan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

---

This thesis discuss the allegation of unfair business competition in the production process by Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group. The allegation towards the company started when there was a report from Koalisi Anti Mafia Hutan who said that the action in the production process that the company did has some afiliation in a form of interlocking directorates between the wood distributors and Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group, which the company state that the wood distributors is an independent company, but in fact some of the Directors and Commissioners held the same position at the same time in more than one wood distributors company and Sinar Mas Group itself. And after being observed, the production activities that Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group do from upstream until downstream process are vertically integrated.

The result of this study will prove that interlocking directorates that all the integrated companies do has cause an antitrust action in a form of exclusive distribution agreement which makes the integrated prouction process easier. And this action, cause a stronger barrier to entry which makes it harder for another company to be involved in this industry."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK). Dugaan ini didasarkan pada adanya indikasi perjanjian tertutup dengan melalui perjanjian ritel yang dilakukan oleh pihak Aqua yaitu PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa kepada pelaku usaha pesaingnya yaitu produk Le Minerale dari PT Tirta Fresindo Jaya. Penelitian ini membuktikan bahwa Aqua telah melakukan perjanjian tertutup dan penyalahgunaan penguasaan pasar, sehingga menimbulkan adanya praktik persaingan usaha tidak sehat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the alleged of the unfair competition practice of ready to drink water business. The alleged practices are based on an indication of exclusive agreement along with a form of retail agreement that is made between PT Tirta Investama, the producer of Aqua bottled water and PT Balina Agung Perkasa, the distributor of Aqua bottled water with their sub-distributor. The agreement to exclude their competitior, Le Minerale bottled water, from the market. This research proves Aqua has entered into an exclusive agreement and abusing its market power that led to unhealthy business competition.

---

This thesis discusses the alleged of the unfair competition practice of ready to drink water business. The alleged practices are based on an indication of exclusive agreement along with a form of retail agreement that is made between PT Tirta Investama, the producer of Aqua bottled water and PT Balina Agung Perkasa, the distributor of Aqua bottled water with their sub distributor. The agreement to exclude their competitior, Le Minerale bottled water, from the market. This research proves Aqua has entered into an exclusive agreement and abusing its market power that led to unhealthy business competition."

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan praktik anti persaingan usaha yaitu predatory pricing dalam penyelenggaraan jasa transportasi oleh Go-Jek. Dugaan ini berdasarkan pada penetapan tarif yang sangat rendah/murah yang dilakukan PT. Go-Jek Indonesia yang beroperasi di wilayah DKI Jakarta. Go-Jek muncul sebagai pelopor ojek berbasis teknologi aplikasi yang menawarkan kemudahan bagi konsumen untuk menggunakan jasa layanan angkutan ojek tersebut. Konsumen dapat mengunduh aplikasi Go-Jek melalui smartphone dan dapat digunakan untuk memesan Go-Jek dengan mudah dan cepat. Penelitian ini membuktikan bahwa PT. Go-Jek telah melakukan praktik predatory pricing sehingga menimbulkan adanya persaingan usaha tidak sehat.

---

The focus in this thesis is about the alleged of unfair competition practices which is the practice due to the determination of the very low fare that done by PT Go-Jek Indonesia which operates in DKI Jakarta. Go-Jek emerged as a pioneer of technology-based application that offers convenience for the customer to use the service of the ojek transport services. Customers can download the application through smartphone and can be used to hail a Go-Jek easily and quickly. This is a reasearch study using normative juridical method. Results of this study is that PT. Go-Jek Indonesia has been proven to have a very low fare cost which led to the practive of predatory pricing and unfair competition."

"Skripsi ini membahas permasalahan tentang dugaan praktik kartel garam impor yang dilakukan oleh beberapa perusahaan importir di Indonesia. Sebagai upaya mengatasi permasalahan tata niaga impor garam, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 125/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Garam. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur industri garam impor dalam persaingan usaha dan indikasi kuat adanya dugaan praktik kartel dalam penyelenggaraan bisnis garam impor di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan menggunakan tipologi penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur industri garam impor yang terbentuk tergolong kedalam struktur pasar oligopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 Tahun 1999. Serta, apabila melihat indikasi yang ada, tidak terdapat bukti yang cukup adanya dugaan praktik kartel garam impor di Indonesia. Penulis menyarankan dibutuhkan peran serta pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga terkait untuk dapat mengatasi permasalahan pada sektor pergaraman Indonesia.

---

This study addresses the issue of cartel allegation of imported salt which is done by several import companies in Indonesia. As an effort to solve the problem of the imported salt trade, Ministry of Trade Republic of Indonesia enacted Regulation No. 125/M-DAG/PER/12/2015 Concerning Imported Salt Provision. Thus, it is important to understand the structure of imported salt industry in business competition and the strong indication of cartel allegation in imported salt business in Indonesia. This study is library research, which is done by using the tipology of juridical normative research. The result of this study shows that the built structure of imported salt industry is classified as oligopoly market, as referred to article 4 of Law No.5 of 1999. Also, based on the existing indication, there is not enough proof of imported salt cartel allegation in Indonesia. This Author suggests that the participation of government, enterpreneurs and concerning institutions are needed to solve the problem in salt sector in Indonesia."

"Pemenuhan kebutuhan jagung di Indonesia sedang mengalami kekisruhan terutama setelah adanya kelangkaan pasokan jagung dan kenaikan harga jagung yang signifikan. Skripsi ini mengkaji mengenai permasalahan adanya dugaan praktek pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 pada komoditas jagung di Indonesia. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah mengenai ada atau tidaknya indikasi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia serta bagaimana langkah yang dilakukan untuk menghindari potensi praktek kartel pada komoditas jagung di Indonesia agar sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah tidak terdapatnya indikasi pelanggaran pasal 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

---

The fulfillment of corn needs in Indonesia is in chaos triggered by the scarcity of supply and the price which significantly rise. This thesis examines the allegation of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999 on commodity of corn in Indonesia. The main issues of this thesis are about indication of cartel practice on commodity of corn in Indonesia and how to prevent the potential of indication of cartel on commodity of corn accordant to Law No. 5 of 1999. The research conducted through juridical normative method. The results of research indicate that there is not any indication of infringement of article 11 Law No. 5 of 1999."

"Dalam pemerintahan suatu negara termasuk pada sektor pendidikan pengadaan akan jasa konstruksi dilakukan dengan menggunakan sistem tender Begitu juga dengan Univesitas Indonesia UI yaitu salah satu instansi pendidikan negara yang selalu berusaha mengoptimalisasi pemanfaatan aset aset yang ada guna memberikan nilai tambah yang tinggi bagi kepentingan warga universitas Di mana salah satu caranya adalah dengan meningkatkan fasilitas dan sarana pendukung di lingkungan UI Pada era Gumilar pihak UI bersepakat menunjuk PT Nurtirta Nusa Lestari PT NNL untuk mengembangkan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat dengan pola Bangunan Guna Serah BGS Akan tetapi penunjukkan PT NNL tidaklah melalui proses tender melainkan dengan penunjukan langsung Dari hasil penelitian kasus ini diperoleh hasil bahwa pihak UI telah melanggar Pasal 19 huruf d Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Antimonopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Nomor 5 Tahun 1999 Pelanggaran atas pasal 19 huruf d UU Nomor 5 Tahun 1999 ini disebabkan karena pihak UI telah memberikan perlakuan istimewa kepada PT NNL Di mana proyek pembangunan hotel berbintang empat dan tempat hunian di Jl Pegangsaan Timur Nomor 17 Jakarta Pusat tersebut di dapatkan oleh PT NNL tanpa melalui proses tender Sementara itu dugaan persekongkolan Pasal 22 UU Noor 5 Tahun 1999 tersebut tidaklah tidak terbukti karena penunjukan langsung tidak termaksud dalam ruang lingkup tender Dari uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam Pembangunan Pegangsaan Timur Cikini Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum atau beberapa norma hukum tertulis.

---

On the Government of a country including education sector construction service procurement are being carried out using the bidding system As one of the educational state institutions Universitas Indonesia UI is always put efforts to optimize its existed assets utilization to provide high added value for the benefit of the University citizens One of the means is to improve the facility and the supporting means in UI environment During Gumilar rsquo s era UI is agreed to appoint PT Nurtirta Nusa Lestari PT NNL to develop a four star hotel and residence on Jl Pegagsaan Timur 17 Central Jakarta with Build Operate Transfer BGS BOT pattern However the PT NNL appointment was not through the bidding process but through direct appointment Based on the case research result it is obtained that UI party has violated article 19 letter d Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Antimonopoly Practices and Unfair Business Competition The Law Number 5 of 1999 The violation on article 19 letter d The Law Number 5 of 1999 was caused by UI rsquo s party which has given preferential treatment to the PT NNL Whereas the four star hotel project development and the residence on Jl Pegagsaan Timur 17 Central Jakarta is obtained by the PT NNL wasn rsquo t through the bidding process Meanwhile the conspiracy allegation on article 22 The Law Number 5 of 1999 is not proven due to the direct appointment is not covered within bidding scope Based on the description above this research is aimed to examine the The Law Number 5 of 1999 application in the construction of Pegangsaaan Timur Cikini This research applies normative law research method by examining literature review or secondary data that legal natured and several written norm laws "

"Skripsi ini membahas mengenai pola hubungan kerjasama yang terjalin antara dokter dengan perusahaan farmasi di Indonesia. Dalam kerjasama yang terjalin tersebut, terdapat indikasi adanya persaingan yang tidak sehat. Masalah yang ada dalam perusahaan farmasi semakin parah dengan adanya krisis ekonomi yang membuat perusahaan farmasi menghalalkan segala cara untuk mencapai target penjualan obat. Perusahaan farmasi melakukan promosi tidak hanya melalui iklan, brosur, dan semacamnya, tetapi juga kepada para dokter. Promosi kepada dokter dilakukan dengan membuat perjanjian yang mensyaratkan dokter untuk meresepkan obat produksi dari perusahaan farmasi tertentu dengan imbalan materi dari perusahaan farmasi yang bersangkutan. Biaya promosi tersebut yang menyebabkan harga obat melambung tinggi sehingga merenggut kesejahteraan konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum menuntaskan kasus kerjasama ini karena berbagai alasan. Perilaku kerjasama ini dianalisis dengan metode yuridis-normatif, yakni dengan meninjau melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan mengungkap pola hubungan kerjasama yang tepat antara dokter dengan perusahaan farmasi demi kemajuan pelayanan kesehatan.

---

This thesis discusses about the relationship patterns of cooperation that exists between doctors and pharmaceutical companies in Indonesia. In the cooperation, there is indication of unfair business competition. Problems that exist in pharmaceutical companies is getting worse as the economic crisis makes pharmaceutical companies justify any means to achieve the sales target of the drug. Pharmaceutical companies promote not only through advertising, brochures, et cetera, but also to the doctors. Promotion to the doctors is performed by making such an agreement, which requires doctors to prescribe particular production of pharmaceutical companies with the rewards from the pharmaceutical companies. The promotion costs cause the drug prices soar, snatching the consumer welfare. The Commission For The Supervision of Business Competition has not resolved the case of this cooperation for various reasons. This cooperative will be analyzed with juridical-normative method, namely by reviewing through Law No. 5 Year 1999. This paper will also reveal the proper pattern of the cooperation between doctors and pharmaceutical companies for the advancement of health care."

"Industri perbankan sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Agar pembangunan dalam suatu negara dapat terus berjalan, maka kredit yang difasilitasi oleh bank sebagai salah satu sarana terpenting dalam penyaluran modal bagi usaha negara dan swasta, harus tetap dijaga kestabilannya. Tingkat kestabilan kredit di Indonesia dapat dilihat melalui besaran suku bunga kredit. Selain itu, persaingan antar bank umum juga memiliki pengaruh terhadap kestabilan suku bunga kredit di Indonesia. Kenaikan tingkat suku bunga kredit yang terlalu tinggi dapat menghambat pembangunan negara dan menjadi beban pada roda perekonomian negara maupun masyarakat sebagai pelaku usaha yang melakukan investasi. Keberadaan persaingan dalam industri perbankan di Indonesia pada umumnya akan menciptakan persaingan diantara para pelaku usaha yang akhirnya akan menguntungkan masyarakat melalui persaingan harga. Namun mulai pertengahan tahun 2011 ditemukan indikasi oleh KPPU bahwa terdapat bank umum besar baik negeri maupun swasta melakukan persaingan usaha tidak sehat melalui kartel. Dimana melalui kartel tersebut suku bunga bank menjadi tinggi dan memiliki besaran yang serupa. Besaran bunga bank yang dirasa terlampau tinggi tersebut kemudian dikhawatirkan dapat menghambat iklim investasi, khususnya pada sektor UMKM. Indikasi ini terus berlanjut hingga pertengahan tahun 2013. Melalui penelitian ini dilakukan analisa terhadap indikasi perjanjian kartel tersebut dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Diharapkan melalui penelitian ini pelaku usaha dapat bersaing secara sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "