Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan industri perfilman dan bioskop di Indonesia terbilang cukup pesat dikarenakan semakin banyaknya penggunaan teknologi digital baik secara langsung maupun sebagai pendukung. Platform aplikasi pembelian tiket bioskop secara digital merupakan salah satu pemanfaatan teknologi yang mendukung dan memudahkan pembelian tiket bioskop kapanpun dan dimanapun. Namun sebagai salah satu instrumen pasar digital, aplikasi pembelian tiket bioskop berpotensi melakukan perjanjian tertutup (tying agreement) yang mengharuskan konsumen membeli produk ikatan selain produk pokoknya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai perjanjian tertutup yang dilakukan pelaku usaha pada aplikasi pembelian tiket bioskop perlu ditinjau berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Mengingat pada kenyataannya, aplikasi TIX ID hingga saat ini hanya menerapkan satu-satunya metode pembayaran yakni melalui aplikasi dompet elektronik (e-market) DANA. Untuk memudahkan penulis dalam penulisan, metode yang digunakan yakni analisis kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis yang menjelaskan potensi atas pelaksanaan kegiatan usaha platform aplikasi pembelian tiket bioskop TIX ID dengan berdasarkan fakta yang ditemukan serta dilandasi melalui analisis perspektif hukum persaingan usaha di Indonesia melalui unsur-unsur Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999. Adapun hasil dari penulisan ini adalah mengenai besar kecilnya telah terjadinya perjanjian tertutup (tying agreement) sebagaimana yang dilarang oleh Pasal 15 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 terhadap aplikasi TIX ID.

---

The development of the film and cinema industry in Indonesia is quite rapid due to the increasing use of digital technology both directly and as a support. The movie ticketing application platform is one of the uses of technology that supports and facilitates the purchase of cinema tickets anytime and anywhere. However, as one of the digital market instruments, the movie ticketing application has the potential to conduct a closed agreement (tying agreement) which requires consumers to buy tied products other than the tying product. Therefore, the discussion of closed agreements made by business actors on movie ticket purchase applications needs to be reviewed based on Law No. 5 of 1999. Given that in reality, the TIX ID application until now has only implemented the only payment method, namely through the DANA e-Wallet application. To facilitate the author in writing, the method used is qualitative analysis with descriptive analytical type of research that explains the potential for the implementation of business activities of the TIX ID movie ticketing application platform based on the facts found and based on an analysis of the perspective of business competition law in Indonesia through the elements of Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 of 1999. The result of this writing is about the size of the tying agreement as prohibited by Article 15 paragraph (2) of Law No. 5 Year 1999 on the TIX ID application."

"ABSTRACTDalam menjalankan kegiatan usahanya, pelaku usaha atau perusahaan menggunakan strategi bisnis. Namun dalam menggunakan strategi bisnisnya, pelaku usaha terkadang kurang memperhatikan dan mempertimbangan prinsip-prinsip persaingan usaha yang benar. Skripsi ini akan membahas salah satu pelaku usaha startup di sektor usaha transportasi berbasis online yaitu Gojek. Gojek sebagai pelaku usaha menyediakan berbagai layanan jasa untuk konsumennya dan memiliki posisi dominan apabila dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya, sehingga Gojek memiliki potensi untuk melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian dan menemukan bahwa adanya praktek tying agreement antara Gojek dan Gopay dalam layanan Gosend same day delivery. Dimana pilihan metode pembayaran untuk layanan Gosend same day delivery hanya dapat menggunakan Gopay. Gopay sendiri merupakan bagian dari anak perusahaan Gojek. Namun, terdapat kesulitan untuk mengetahui pasar produk dari kedua layanan jasa tersebut. Hal ini dikarenakan layanan Gosend same day delivery memiliki dua kemungkinan pasar produk yaitu sebagai sebuah platform atau layanan jasa pengiriman. Apabila melihat layanan Gosend same day delivery sebagai sebuah platform, maka kemungkinan terjadinya pelanggaran cukup besar karena memiliki posisi dominan dan dapat dengan mudah mengatur pasarnya. Sehingga potensi terjadinya tying agreement semakin besar serta melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 cukup besar. Untuk menentukan apakah benar Gojek dan Gopay melakukan tying agreement, perlu memperhatikan terlebih dahulu pasar produk dari kedua layanan jasa tersebut dengan cara memperhatikan kesamaan karakter, spesifik dan harga dari jasa tersebut. Dimana setelah memperhatikan faktorfaktor penentuan tersebut, maka dapat terlihat bahwa pasar produk dari Gosend same day delivery adalah platform dan Gopay merupakan sebuah e-payment.

---

ABSTRACTIn doing their business, undertaking or company use business strategies. However, while using its business strategy, they often pay little attention and consideration to the right principles of antitrust. This thesis will discuss one of the startup company in the onlinebased transportation business sector that is Gojek. Gojek as a company provides various services for consumers and has a dominant position when compared to its competitor, this makes Gojek has the potential to abuse the dominant position. Therefore, the author conducted a research and found that there was a practice of tying agreement between Gojek and Gopay in Gosend same day delivery service. Where the payment method option for the Gosend same day delivery service can only use Gopay. Gopay itself is a part of the Gojek subsidiary. However, there are difficulties in identifying the market for the products of the two services. This is because Gosend same day delivery service has two product market possibilities, that is as a platform or as shipping service. When looking at Gosend same day delivery service as a platform, the possibility of violation is relatively big because it has a dominant position and can easily regulate its market. So that the potential of the occurrence of the tying agreement is bigger and the violation of the provisions of Article 15 Clause (2) of Law Number 5 Year 1999 is relatively big. To determine whether Gojek and Gopay do the tying agreement, it is necessary to pay attention prior to the product market of the two services by observing the similarity in character, specificity, and price of the service. Where after observing these determining factors, it can be seen that the product market from the Gosend same day delivery service is a platform and Gopay is an e-payment."

"Perkembangan teknologi informasi berbasis internet semakin mempermudah aktivitas jual beli, salah satunya dapat kita lihat melalui fenomena pertumbuhan transaksi tiket digital bioskop. Dengan mengadopsi model Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) sebagai kerangka teori, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, dan trust terhadap behavioral intention penggunaan platform e-ticketing bioskop, khususnya pada platform M- Tix/CGV CINEMAS. Penelitian ini dilaksanakan secara kuantitatif. Sebanyak total 243 data berhasil dikumpulkan dari pengguna platform e-ticketing M-Tix/CGV CINEMAS dengan rentang usia 17-35 tahun yang berdomisili di Pulau Jawa. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode Partial Least Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM) melalui software SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa performance expectancy dan social influence berpengaruh positif secara signifikan terhadap behavioral intention. Kemudian, ditemukan bahwa effort expectancy, facilitating conditions, dan trust tidak berpengaruh secara signifikan terhadap behavioral intention.

---

The development of internet-based information technology has made buying and selling activities easier, one of which can be seen through the phenomenon of the growth of digital cinema ticket transactions. By adopting the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model as a theoretical framework, this study aims to determine the effect of performance expectancy, effort expectancy, social influence, facilitating conditions, and trust on behavioral intention, especially M-Tix/CGV CINEMAS platform. This research was conducted quantitatively. A total of 243 data were collected from users of M- Tix/CGV CINEMAS e-ticketing platform with an age range of 17-35 years who live in Java. Then the data was analyzed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method through SmartPLS software. The results of this study indicate that performance expectancy and social influence have a significant positive effect on behavioral intention. Then, it was found that effort expectancy, facilitating conditions, and trust did not significantly influence behavioral intention."

"Persaingan usaha di Indonesia, yang pada pokoknya diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, secara garis besar dibuat untuk memberikan kejelasan hukum dan perlindungan yang sama rata kepada seluruh pelaku usaha dalam menjalankan usaha dengan membatasi terjadinya monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Salah satu bentuk praktik usaha yang dilarang dalam UU tersebut adalah penyalahgunaan posisi dominan dan melakukan perjanjian tertutup, dimana perwujudan dari adanya perjanjian tertutup dapat berupa perjanjian mengikat (Tying Agreement). Dalam skripsi ini, penulis akan membahas mengenai dugaan pelanggaran UU Nomor 5 Tahun 1999 ketentuan pasal 15 ayat 2 mengenai tying agreement yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (Terlapor) terkait dengan pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dan pemasaran pupuk non-subsidi. Dugaan tersebut didasari dengan ditemukannya Perjanjian Jual Beli Pupuk Bersubsidi yang memuat klausul tambahan dimana distributor diharuskan membeli produk lain (pupuk non-subsidi) dari pihak Terlapor. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk membahas apakah perjanjian yang dilakukan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk dapat dikatakan sebagai praktek tying agreement menurut hukum persaingan usaha, dan apa langkah yang kemudian dapat dilakukan oleh pihak Terlapor atas kasus tersebut. Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk terbukti memenuhi unsur pelanggaran tying agreement dan  melanggar UU No. 5 Tahun 1999.

---

Business competition in Indonesia, regulated under Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, was created to give legal clarity and equal protection to all business actors in conducting business by limiting the establishment of monopolies and/or unfair business competition. One condition of an unfair business practice prohibited by the law is the abuse of the dominant position and entering into closed agreements, where the embodiment of closed agreements can be in the form of tying agreements. In this thesis, the author will discuss the alleged violation of Law Number 5 Year 1999 provisions of article 15 paragraph 2 regarding the tying agreement by PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk (Reported Party) related to the distribution of subsidized fertilizers and the marketing of non-subsidized fertilizers. This alleged violation was based on the discovery of the Sale and Purchase Agreement of Subsidized Fertilizer, which contained an additional clause in which the distributor was required to purchase another product (non-subsidized fertilizer) from the Reported Party. The issues addressed in this thesis are whether or not the PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk agreement is classified as a tying agreement according to business competition law and what actions can be taken by the Reported Party according to this case. The results of writing this thesis show that PT Pupuk Kalimantan Timur Tbk has fulfilled all of the tying agreement elements, thus violating Law no. 5 Year 1999."

"Dalam hukum persaingan usaha dikenal dua pendekatan, yaitu per se dan rule of reason. Umumnya, pasal-pasal di UU Monopoli menggunakan salah satu dari pendekatan tersebut, namun ternyata terdapat pasal yang dapat diperiksa dengan keduanya, salah satunya adalah Pasal 15 ayat (2) tentang tying agreement. Kaidah ini dapat ditemukan dalam Peraturan KPPU No 5 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 15, namun belum secara menyeluruh diaplikasikan. Jauh sebelum Indonesia, negara Amerika Serikat sebagai negara pelopor hukum persaingan usaha ternyata telah menerapkan dua pendekatan tersebut pada tying agreement lebih dulu, dan tampaknya lebih konsisten dalam membedakan antar kedua pendekatan tersebut. Tulisan ini menganalisis: (1) pengaturan tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat; dan (2) penerapan pendekatan per se dan rule of reason pada perkara tying agreement di Indonesia dan Amerika Serikat. Untuk menganalisis fenomena tersebut, tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan studi perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tying agreement di kedua negara tersebut dilandasi oleh model pengaturan dan instrumen pengubah yang berbeda, yaitu Indonesia pada UU Monopoli diikuti dengan perkembangan pada Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15, dan Amerika Serikat pada Sherman Act dan Clayton Act diikuti dengan perkembangan melalui presedens. Dalam penerapannya, hakim Amerika Serikat lebih konsisten memisahkan antara kedua pendekatan dibandingkan Majelis Komisi yang tidak secara menyeluruh menerapkan Peraturan KPPU tentang Pedoman Pasal 15. Maka, penting bagi Majelis Komisi untuk menerapkan pedoman tersebut secara menyeluruh, juga bagi KPPU untuk membentuk pedoman baru yang lebih tegas atau setidak-tidaknya mensosialisasikan pedoman yang sudah ada kepada masyarakat.

---

In antitrust law, there are two approaches, namely per se and rule of reason. Generally, articles in the Monopoly Law use one of these approaches, but there are articles that can be examined with both, one of which is Article 15 paragraph (2) on tying agreements. This provision can be found in KPPU Regulation No. 5/2011 on Article 15 Guidelines, but it has not been thoroughly applied. Long before Indonesia, USA as a pioneer of antitrust law has applied the two approaches to tying agreements and has been more consistent in distinguishing between them. This paper analyzes: (1) the regulation of tying agreements in Indonesia and USA; and (2) the application of per se and rule of reason approaches in tying agreement cases in Indonesia and USA. To analyze the phenomenon, this paper uses normative juridical research method with comparative study. The results show that the regulation of tying agreements in both countries is based on different regulatory models and changing instruments, Indonesia in Monopoly Law followed by developments in KPPU Regulation on Article 15 Guidelines, and USA in Sherman Act and Clayton Act followed by developments through precedence. In its application, USA judges are more consistent in separating between the two approaches than the Majelis Komisi which does not thoroughly apply the KPPU Regulation on Article 15 Guidelines. Therefore, it is important for Majelis Komisi to apply the guidelines thoroughly, for KPPU to establish new guidelines that are stricter or at least socialize the existing guidelines to the society."

"ABSTRAK Skripsi ini memberikan analisis terhadap putusan Mahkamah Agung tentang keberatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 1/Pdt.G/KPPU/2014/PN Bdg yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pada tahun 2013 KPPU mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa PT Angkasa Pura II yang turut bekerja sama dengan PT Telkom mewajibkan mitra usahanya di Bandara Soekarno-Hatta untuk menggunakan produk Electronic Point of Sales e-POS yang kemudian terhadap putusan tersebut para Terlapor mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Bandung dan kemudian dilanjutkan dengan pengajuan keberatan oleh KPPU di tingkat Kasasi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, ditemukan bahwa dalam memutus perkara nomor 482.K/Pdt.Sus-KPPU/2015, Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan ketepatan dari pertimbangan Hakim Judex Facti.

---

ABSTRACTThis thesis provides an analysis of the Supreme Court ruling on the Commission for the Supervision of Business Competition objections against the decision of the Bandung District Court Number 1 Pdt.G KPPU 2014 PN Bdg, which essentially states that no violation of Article 15 paragraph 2 of Law No. 5 of 1999. In 2013, the Commission for the Supervision of Business Competition issued a ruling that fundamentally states that PT Angkasa Pura II who works together with PT Telkom obliges its business partners at Soekarno Hatta Airport to use Electronic Point of Sales e POS product which then upon that decision, the reported party filed an objection to the Bandung District Court and then proceed with the filing of objections by the Commission for the Supervision of Business Competition at the level of Cassation. Through the use of normative legal research methods in this thesis, it has been found that in deciding the case Number 482.K Pdt.Sus KPPU 2015, the judges had erred in considering the accuracy of judgment of Judge Judex Facti."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik tying agreement yang terdapat pada perjanjian kredit bank dalam memasarkan syarat keberadaan produk asuransi. Praktik tying agreement pada perjanjian kredit bank dapat dikatakan terjadi jika pihak bank meniadakan asas kebebasan memilih perusahaan asuransi, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam SEOJK No. 32/SEOJK. 05/2016, selain juga diatur pada SEOJK No. 33/SEOJK.03/2016. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa meskipun suatu perjanjian kredit bank mempraktikkan tying agreement dalam memasarkan persyaratan keberadaan produk asuransi, penegak hukum, dalam hal ini KPPU ataupun Pengadilan di tingkat Banding dan Kasasi seyogyianya menerapkan pendekatan rule of reason.

---

This thesis discusses the practice of tying agreement contained in bank credit accord in marketing of the requirement of existence of insurance product. The practice of tying agreement on bank credit accord can be said to occur if the bank negates the principle of choice of insurance company, as further stipulated in SEOJK No. 32 SEOJK. 05 2016, as well set on SEOJK No. 33 SEOJK. 03 2016.

The result of this research reveals although the bank credit accord practicing tying agreement in marketing the requirement of the existence of insurance product, law enforcers, which in this case KPPU or Court at appeal level and Cassation should apply the approach of rule of reason. "

"E-ticketing atau tiket elektronik adalah suatu cara untuk mendokumentasikan aktivitas transaksi pelanggan tanpa harus mengeluarkan dokumen berharga secara fisik atau tiket kertas. M.Tix merupakan sebuah platform resmi dari Cinema XXI yang menyediakan layanan pembelian tiket film di bioskop mereka secara online, baik melalui website maupun aplikasi. Sebagai franchise bioskop terbesar dan terpopuler di Indonesia, Cinema XXI ingin memberikan pelayanan maksimal dengan menyediakan fasilitas untuk memesan tiket secara online. Namun, dari evaluasi singkat yang dilakukan terhadap aplikasi M.Tix, terdapat beberapa kekurangan dari segi usability. Penelitian ini bertujuan untuk memahami permasalahan yang dialami, merancang desain alternatif, dan meningkatkan pengalaman pengguna ketika menggunakan aplikasi M.Tix. Penelitian ini menghasilkan rancangan desain antarmuka alternatif aplikasi M.Tix yang dirancang menggunakan metode user-centered design (UCD). Berdasarkan tahapan pengumpulan data seperti landasan teori, kuesioner, dan wawancara pengguna, dilakukan pengembangan desain antarmuka alternatif terhadap 32 halaman utama aplikasi M.Tix. Selain itu, evaluasi desain antarmuka dan usability juga dilakukan terhadap desain antarmuka as-is dan desain antarmuka alternatif dengan menggunakan usability testing, contextual interview, dan system usability scale (SUS). Penelitian ini menghasilkan rancangan perbaikan desain antarmuka alternatif dalam bentuk clickable prototype dengan success rate 100%, dan rata-rata nilai SUS dengan skor 82,65 yang menunjukkan bahwa desain antarmuka alternatif aplikasi M.Tix memiliki usability yang baik. Penelitian ini ditutup dengan pemberian saran yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian di masa depan.

---

E-ticketing, or electronic tickets, is a method of documenting customer transaction activities without the need for physical valuable documents or paper tickets. M.Tix is an official platform from Cinema XXI that offers online movie ticket purchasing services for their cinemas, accessible through both their website and application. As the largest and most popular cinema franchise in Indonesia, Cinema XXI aims to provide maximum service by offering facilities for online ticket reservations. However, a brief evaluation of the M.Tix application reveals some usability shortcomings. This research aims to understand the issues experienced, design alternative solutions, and enhance the user experience when using the M.Tix application. The study results in the design of an alternative user interface for the M.Tix application, developed using the user-centered design (UCD) method. Based on data collection stages such as theoretical foundations, questionnaires, and user interviews, alternative interface designs were developed for the 32 main pages of the M.Tix application. Additionally, interface design and usability evaluations were conducted on the as-is interface design and the alternative interface design using usability testing, contextual interviews, and the System Usability Scale (SUS). The research produces a design improvement for the alternative interface in the form of a clickable prototype with a 100% success rate and an average SUS score of 82.65, indicating good usability for the alternative M.Tix application interface. The study concludes with recommendations that can be used as references for future research."

"Domain adalah sebuah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP dari sebuah server komputer. Fungsi dari nama domain itu sendiri adalah untuk mempermudah pengunjung dalam mengakses dan mengingat alamat website. Domain kategori Top Level Domain (TLD) dibagi menjadi dua jenis, yaitu global Top Level Domain (gTLD) dan country code Top Level Domain (ccTLD). gTLD yaitu .com, .net, .gov, .biz, sedangkan ccTLD .id, .uk, .sg. Pada bulan Juni 2019 pengguna domain .id berjumlah 318.090. Dalam mendukung pendaftaran domain, PANDI bekerja sama dengan para registrar. Registrar merupakan perusahaan atau organisasi yang menerima pendaftaran suatu nama domain, registrar juga memiliki reseller dalam mendukung pendaftaran domain. Terdapat 20 registrar terakreditasi oleh PANDI yang melakukan penjualan domain .id melalui kanal website, namun data yang diperoleh pada penjualan .id masih rendah pada masing-masing registrar dan terlihat juga perbedaan yang mencolok. Terdapat registrar yang memiliki penjualan domain .id yang banyak, namun terdapat juga registrar yang memiliki penjualan domain .id yang sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja  yang memengaruhi pengguna dalam membeli sebuah domain .id melalui kanal website dengan menggunakan model penelitian gabungan dari Website Quality, Theory of Planned Behavior, Website Brand Equity dan Social Website Interactivity. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Partial List Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil dari uji hipotesis faktor-faktor yang memengaruhi pembelian domain .id melalui kanal website, menunjukkan bahwa trust, brand experience dan brand choice memengaruhi niat pembelian domain .id sedangkan attitude dan emotional value tidak memengaruhi niat pembelian domain .id melalui kanal website

---

Domain is a unique name used to identify the IP address of a computer server. The function of the domain name itself is to ease visitors in accessing and memorizing website addresses. TOP Level Domain (TLD) category is divided into two types, namely Global Top Level Domain (gTLD) and Country Code Top Level Domain (ccTLD). Global Top Level Domain are .com, .net, .gov, .biz, while country code Top Level Domain are .id, .uk, .sg. At Juni 2019, there are 318.090 domain .id users. In supporting the domain registration, PANDI collaborates with the registrar. Registrar is a company or organization that receives the registration of a domain name, registrar also has reseller to support domain registration. There are twenty registrars accredited by PANDI who sell domain .id through website channels, but the data obtained on sales of .id at each registrar shows still low and a noticeably difference where there are registrars who have large amount of domain .id sales, but there are also registrars who only have small amount of domain sales. This research aims to determine what factors affect users in purchasing a domain .id through website channels using a combined research model of Website Quality, Theory of Planned Behaviour, Website Brand Equity and Social Website Interactivity. Data collection is conducted by questionnaires online. Data processing is performed using Partial List Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM). The results of the hypothesis testing on factors that affect the purchase of domain .id through website channels shows that trust, brand experience and brand choice affects the intention to purchase domain .id on registrar and reseller websites, while attitude and emotional value didn't affects intention to purchase the domain .id."

"Domain adalah sebuah nama unik yang digunakan untuk mengidentifikasi alamat IP dari sebuah server komputer. Fungsi dari nama domain itu sendiri adalah untuk mempermudah pengunjung dalam mengakses dan mengingat alamat website. Domain kategori Top Level Domain (TLD) dibagi menjadi dua jenis, yaitu global Top Level Domain (gTLD) dan country code Top Level Domain (ccTLD). gTLD yaitu .com, .net, .gov, .biz, sedangkan ccTLD .id, .uk, .sg. Pada bulan Juni 2019 pengguna domain .id berjumlah 318.090. Dalam mendukung pendaftaran domain, PANDI bekerja sama dengan para registrar. Registrar merupakan perusahaan atau organisasi yang menerima pendaftaran suatu nama domain, registrar juga memiliki reseller dalam mendukung pendaftaran domain. Terdapat 20 registrar terakreditasi oleh PANDI yang melakukan penjualan domain .id melalui kanal website, namun data yang diperoleh pada penjualan .id masih rendah pada masing-masing registrar dan terlihat juga perbedaan yang mencolok. Ada registrar yang memiliki penjualan domain .id yang banyak, namun terdapat juga registrar yang memiliki penjualan domain .id yang sedikit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pengguna dalam membeli sebuah domain .id melalui kanal website dengan menggunakan model penelitian gabungan dari Website Quality, Theory of Planned Behavior, Website Brand Equity dan Social Website Interactivity. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Partial List Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Hasil dari uji hipotesis faktor-faktor yang memengaruhi pembelian domain .id melalui kanal website, menunjukkan bahwa trust, brand experience dan brand choice memengaruhi niat pembelian domain .id sedangkan attitude dan emotional value tidak memengaruhi niat pembelian domain .id melalui kanal website.

---

Domain is a unique name used to identify the IP address of a computer server. The function of the domain name itself is to ease visitors in accessing and memorizing website addresses. TOP Level Domain (TLD) category is divided into two types, namely Global Top Level Domain (gTLD) and Country Code Top Level Domain (ccTLD). Global Top Level Domain are .com, .net, .gov, .biz, while country code Top Level Domain are .id, .uk, .sg. At Juni 2019, there are 318.090 domain .id users. In supporting the domain registration, PANDI collaborates with the registrar.

Registrar is a company or organization that receives the registration of a domain name, registrar also has reseller to support domain registration. There are twenty registrars accredited by PANDI who sell domain .id through website channels, but the data obtained on sales of .id at each registrar shows still low and a noticeably difference where there are registrars who have large amount of domain .id sales, but there are also registrars who only have small amount of domain sales.

This research aims to determine what factors affect users in purchasing a domain .id through website channels using a combined research model of Website Quality, Theory of Planned Behaviour, Website Brand Equity and Social Website Interactivity. Data collection is conducted by questionnaires online. Data processing is performed using Partial List Square- Structural Equation Modeling (PLS-SEM).

The results of the hypothesis testing on factors that affect the purchase of domain .id through website channels shows that trust, brand experience and brand choice affects the intention to purchase domain .id on registrar and reseller websites, while attitude and emotional value didn’t affects intention to purchase the domain .id."