Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan layanan publik digital sangat penting. Standar pengalaman pelanggan telah meningkat di sektor swasta, dan masyarakat mengharapkan pemerintah untuk mengikutinya. Pemerintah menghadapi berbagai tantangan ketika mencoba menumbuhkan solusi digital, banyak di antaranya yang terbesar bukan teknologi. Keberhasilan implementasi transformasi digital di pemerintahan bergantung pada pengambilan tindakan tegas atas masalah ini, yang dapat mencakup segala hal mulai dari menghilangkan silo organisasi hingga mengatasi kesenjangan keterampilan digital dan kurangnya pendanaan. Jika tantangan ini dibiarkan tidak teratasi, program pemerintah digital berisiko kehilangan pendanaan berkelanjutan dan, tentu saja, kemampuan organisasi untuk memanfaatkan manfaat yang dijanjikan dari solusi digital. Penelitian ini mengambil studi kasus implementasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat khususnya pada Pusat Data dan Teknologi Informasi. Permasalahan yang menjadi fokus utama penelitian yaitu belum dilakukannya monitoring evaluasi transformasi digital di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Urgensi melakukan evaluasi transformasi digital adalah dari hasil evaluasi yang dihasilkan dapat digali rekomendasi dan dilakukan perbaikan agar pelaksanaan transformasi digital Kementerian PUPR menjadi lebih baik dan meningkat. Penelitian ini menggunakan GovTech Maturity Index sebagai kerangka kerja evaluasi dan metode campuran yaitu pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen dan pendekatan kuantitatif dengan survei menggunakan kuesioner. Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kematangan transformasi digital Pusdatin Kementerian PUPR berdasarkan kerangka kerja GTMI memperoleh nilai 0,87 (nol koma delapan tujuh) berarti sangat tinggi yang dikategorikan masuk ke dalam grup A. Kementerian PUPR telah mendemonstrasikan solusi canggih atau inovatif dan praktik yang baik di area fokus GovTech.

---

The provision of digital public services is very important. Customer experience standards have risen in the private sector, and society expects governments to follow it. Governments face a variety of challenges when trying to grow digital solutions, many of the biggest of which are non-technological. The successful implementation of digital transformation in government depends on taking decisive action on this issue, which can include everything from eliminating organizational silos to addressing digital skills weaknesses and capital shortages. If these challenges are left unaddressed, digital government programs risk losing ongoing funding and, of course, the ability of organizations to take advantage of the benefits that digital solutions offer. This research takes a case study of the implementation of digital transformation in the Ministry of Public Works and Public Housing especially in Data and Information Technology Center. The main problem of this research is that an evaluation of digital transformation has not been carried out at the Ministry of Public Works and Public Housing. The urgency of evaluating digital transformation is based on evaluation result, recommendations can be explored and made improvements so that the implementation of the Ministry of Public Works and Public Housing's digital transformation is better and improved. This study uses the GovTech Maturity Index as an evaluation framework and mixed methods, qualitative approach with interviews, observations, and document studies and quantitative approach with survey using questionnaire. Based on the evaluation result, the maturity level of the digital transformation of the Data and Information Technology Center in Ministry of Public Works and Public Housing based on the GTMI framework is 0.87 (zero point eight seven) which means it is very high which is included in group A. The Ministry of of Public Works and Public Housing has demonstrated advanced or innovative solutions and good practices in focus areas GovTech."

"Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Demi menjalankan proses penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum yang berkualitas, maka Kementerian juga harus memiliki infrastruktur Teknologi Informasi (TI) yang handal. Demi mewujudkan infrastruktur yang handal diperlukan perencanaan arsitektur teknologi informasi agar terwujud keselarasan penerapan TI terhadap strategi bisnis organisasi sebagai acuan dalam pengambilan keputusan TI jangka panjang yang efektif dan efisien.Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan arsitektur TI untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian ini berdasarkan kerangka kerja The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM). Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara ke pihak pengelola TI di Kementerian Pekerjaan Umum serta mengumpulkan data sekunder melalui cetak biru TIK Kementerian Pekerjaan Umum serta kebijakan terkait TIK.Hasil penelitian ini diantaranya: (1) Dari hasil perancangan menggunakan TOGAF ADM diperoleh 22 kandidat aplikasi baru yang diusulkan untuk dikembangkan di Kementerian Pekerjaan Umum.(2) Menghasilkan 10 prinsip arsitektur. (3) Hasil perancangan arsitektur teknologi berupa rancangan private cloud.

---

According to the Regulation of the Minister of Public Works No. 08/PRT/M/2010 on the Organization and Administration of the Ministry of Public Works, the Ministry of Public Works has the task of organizing affairs in the field of public works in the government to assist the President in carrying out the State government. For doing the affairs of the implementation process in the quality of public works, the ministry must also have an infrastructure of Information Technology (IT) are reliable. Reliable infrastructure in order to realize the necessary planning information technology architecture to realize the alignment of the application of IT to the organization's business strategy as a reference for long-term IT decisions are effective and efficient.

This research aims to deliver a design of information and technology architecture for the Ministry of Public Works. This research is based on The Open Group Architecture Framework Architecture Development Method (TOGAF ADM) framework. This research approach to collect primary data by conducting interviews to IT manager in the Ministry of Public Works and collecting secondary data through ICT blueprint Ministry of Public Works and ICT related policies.

Results of this research are: (1) From the results of the design using the TOGAF ADM acquired 22 new applications candidate are proposed to be developed Ministry of Public Works. (2) Generate 10 principles of architecture. (3) The results of technology architecture is private cloud."

"Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR (Itjen PUPR) memiliki program penguatan peran pengawasan berdasarkan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian PUPR 2015-2019. Program ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja Itjen PUPR sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah di Kementerian PUPR. Sejalan dengan itu, Itjen PUPR menetapkan capaian level 3 Internal Audit Capacity Model (IACM), namun hasil penilaian BPKP menunjukkan bahwa Itjen PUPR masih berada di level 2 IACM. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah belum diterapkannya Manajemen Pengetahuan (MP) di Itjen PUPR. Itjen PUPR dapat mencapai level 3 IACM jika telah menerapkan MP. Agar penerapan MP berhasil, maka sebelum diterapkan, Itjen PUPR perlu mengukur tingkat kesiapannya terlebih dahulu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar tingkat kesiapan Itjen PUPR dalam rangka menerapkan MP dan memberikan saran-saran perbaikan terhadap aspek-aspek yang dinilai belum siap menerapkan MP. Kesiapan MP diukur berdasarkan kerangka kerja yang divalidasi oleh Pakar secara kualitatif. Kerangka kerja dibagi atas 2 aspek utama: Individu dan Organisasi, dengan menggunakan faktor-faktor: Kepercayaan, Efikasi Diri, Kerterbukaan pada Perubahan, Resiprokal, Pemahaman atas MP, Regulasi, Budaya, Struktur, Kepemimpinan & Manajemen, Strategi, Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK), dan Lingkungan Fisik. Pengukuran tingkat kesiapan mengacu pada skala Rao. Penelitian ini juga dilakukan secara kuantitatif dengan mengedarkan survei kuesioner skala likert 1-5 kepada 150 pegawai sebagai metode pengambilan sampel. Data yang dikumpulkan dari hasil survei akan diolah dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan nilai Kesiapan MP Itjen PUPR adalah 66.68% yakni berada pada tingkat Reseptif (level 4), yang berarti Itjen PUPR dalam keadaan siap untuk menerapkan Manajemen Pengetahuan, namun dengan catatan perbaikan pada faktor Regulasi dan Struktur.

---

General Inspectorate (GI) of Ministry of Public Works & Housing (PWH) has strengthening program of surveillance role which is based on Beuroucracy Reformation Road Map Ministry of PWH 2015-2019. This program is conduced to improve GI-PWHs performance as government internal control apparatus in Ministry of PHW. Aligned to it, GI-PWH has set third level of Internal Audit Capacity Model (IACM), but BPKPs assessment showed that GI-PWH is still on second level of IACM. One of the reasons of this deviation is unimplemented Knowledge Management (KM). GI-PWH may achieve third level IACM if it has implemented KM. In order to succeed in KM implementation, readiness level of KM must be measured first.

This research aims to know how much KM readiness level of GI-PWH in order to implement it. Knowing the level, this research may be able to give some reccomendations toward GI-PWH related to aspects in KM that may not be ready. KM readiness is assessed based on Theoretical Framework which was validated by experts qualitatively. The framework is divided into 2 main aspects: Individual and Organization. Factors accomodated to conduct the assessment are: Trust, Knowledge Self-Efficacy, Openness for Change, Reciprocicy, Understanding of Definition & Benefit of KM, Regulatin, Culture, Structure, Leadership & Management, Strategy, Information & Communcation Technology (ICT), and Physical Environment. The measurement of readiness level refered to Rao scale.

This research was conducted quantitatively by using 5-scale-likert questionnaire. Respondents were carried out from 150 samples. Data was collected and processed by using descriptive-analysis method. The result showed readiness level to implement KM in GI-PWH is 66.68% at Receptive level. This means GI-PWH is ready to implement KM, but"

"Pemeliharaan dan perawatan bangunan bertujuan untuk menjaga kondisi fungsi, struktur, dan estetika seperti pada kondisi awalnya. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemeliharaan dan perawatan bangunan hijau gedung pemerintahan komponen arsitektur. Gedung Kantor Kementerian PUPR dipilih untuk menjadi studi kasus pada penelitian ini. Kerusakan komponen arsitektur yang rusak pada bangunan sehingga tidak memenuhi standar kinerja pemeliharaan menjadi permasalahan yang diangkat pada penelitian ini. Dampak dari permasalahan ini adalah biaya operasional yang meningkat dan tidak tercapainya empat syarat keandalan bangunan (kenyamanan, keselamatan, kesehatan, dan kemudahan). Penyebab dari masalah tersebut adalah karena sistem pemeliharaan yang tidak efektif. Penelitian ini menggunakan metode survei, tinjauan literatur, dan studi kasus untuk mendapatkan hasil penelitian yang merupakan pembuktian bahwa kinerja pekerjaan pemeliharaan dan perawatan komponen arsitektur bangunan gedung hijau pemerintah dapat meningkat dengan menggunakan pengembangan sistem informasi berbasis Building Information Modelling (BIM).

---

The purpose of Buidling maintenance is to maintain the fuctional, structural, and aesthetics condition as in the initial conditions. This research aims to improve the architectural components of the government green bulding maintenances performance. The PUPR Ministry Office Building was chosen to be the case study in this research. The damaged architectural components in buildings might affect the failure of the component to fulfill the standard required. The impact of this problem is the increased operational costs and not achieving the four conditions of building reliability (comfort, safety, health, and convenience). The cause of the problem is the ineffectiveness of the maintenance system. The survey methods, literature review, and case studies are used in this research to prove the argument that the performance architectural components of the government green bulding maintenance can be improved by using the development of information systems based on Building Information Modelling (BIM)."

"Teknologi informasi (TI) diyakini sebagai pendukung utama dalam perkembangan pasar modal, untuk itu dibutuhkan adanya pengelolaan TI yang baik yang dilandasi dengan adanya tata kelola yang mengacu kepada standard dan best practice IT governance. Penelitian ini mencoba memberikan evaluasi, rekomendasi dan program jangka pendek yang dapat dilakukan untuk meningkatkan tingkat kemapanan tata kelola di PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal ini dilakukan untuk meminimalkan downtime dan meningkatkan layanan kepada pelanggan agar kepuasan dan kepercayaan dari pelanggan terus terjaga sehingga pada akhirnya diharapkan volume perdagangan dapat terus meningkat. Pada penelitian ini evaluasi tingkat kemapanan tata kelola dilakukan berdasarkan framework Cobit 4.1, setelah dilakukan evaluasi akan disusun rekomendasi perbaikannya serta disusun program jangka pendek untuk meningkatkan tingkat kemapanan sesuai harapan PT BEI. Pada penelitian ini juga memanfaatkan metode IT risk management untuk mengetahui tingkat risiko yang dapat ditimbulkan jika rekomendasi perbaikan tidak dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat diketahui jika perusahaan direkomendasikan untuk melakukan perbaikan prosedur dan pengembangan aplikasi untuk meningkatkan awareness dan efektifitas operasional.

---

Information technology (IT) is believed to be a mojor driver for capital market, it is necessary to have good IT management which based on it governance that can comply to IT governance standards and best practice. This research was trying to evaluate, give recommendation and short-term program to improve the maturity level of IT governance in Indonesia Stock Exchange (IDX). The purpose is to minimize downtime and to improve customer satisfaction and maintain their belief and finally the volume of trading will increase. In this research, the evaluation of maturity level is based on framework COBIT 4.1, after the evaluation will be given recommendations for improvement and create short-term program to improve the maturity level as expected by PT IDX. In this research also utilizes IT risk management methods to determine the level of risk that may appear if the recommendations are not implemented. Based on the evaluation results could be known that the company was recommended to improve the procedures and develop application to increase awareness and operational effectiveness."

"Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, kontribusi UKM terhadap PDB menurun. Transformasi digital menjadi solusi yang diusulkan untuk menghadapi tantangan ini. Banyak UKM telah mengadopsi digitalisasi, meskipun menghadapi kendala seperti pemasaran produk, akses permodalan, persediaan bahan baku, dan adopsi teknologi digital. Peluang digitalisasi termasuk peningkatan efisiensi dan akses pasar global melalui internet yang meluas di Indonesia. Rekomendasi strategis meliputi implementasi sistem manajemen produksi terintegrasi, pemindaian dan digitalisasi dokumen, analisis data pelanggan, dan pelatihan keterampilan digital dasar. Studi ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk merancang strategi transformasi digital, dengan fokus utama pada perencanaan proses bisnis internal UKM pakaian jadi. Langkah-langkah strategis diusulkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan adaptabilitas, termasuk penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan karyawan, dan restrukturisasi organisasi. Tujuan jangka pendek (6-12 bulan) dan jangka panjang (5 tahun) telah ditetapkan untuk membantu UKM mencapai kematangan transformasi digital yang lebih tinggi. Dengan fokus pada proses bisnis internal, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa UKM pakaian jadi ke tingkat yang lebih maju dalam era digital.

---

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in the Indonesian economy, making a significant contribution to gross domestic product (GDP) and job creation. However, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the contribution of SMEs to GDP has decreased. Digital transformation is a proposed solution to overcome this challenge. Many SMEs have adopted digitalization, even though they face obstacles such as product marketing, access to capital, raw material supplies, and the application of digital technology. Digitalization opportunities include increasing efficiency and expanding global market access via the internet in Indonesia. Strategy recommendations include implementing an integrated production management system, document scanning and digitization, customer data analysis, and basic digital skills training. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to design a digital transformation strategy, with the main focus on planning the internal business processes of apparel SMEs. Strategic measures are proposed to increase efficiency, productivity, and adaptability, including appropriate use of technology, employee training, and organizational reconstruction. Short-term (6-12 months) and long-term (5 years) goals have been set to help SMEs achieve higher digital transformation maturity. By focusing on internal business processes, these steps are expected to bring SME clothing to a more advanced level in the digital era."

"Keselarasan antara strategi teknologi informasi (TI) dengan strategi bisnis organisasi diperlukan agar keunggulan kinerja suatu organisasi dapat dicapai. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mempunyai fungsi mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan serta perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika. Kebutuhan akan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung proses bisnis organisasi, Kominfo menganggarkan investasi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi (SI/TI) yang cukup besar setiap tahunnya pada matriks rencana strategis Kominfo 2010-2014. Terdapat berbagai sistem dan aplikasi yang mendukung pekerjaan sehari-hari seperti aplikasi e-office, aplikasi lelang dan sistem keuangan di lingkungan Kominfo, beberapa diantaranya berjalan secara ad hoc padahal dibangun dengan fungsi yang sama dan tidak terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah strategi TI yang ada telah selaras dengan strategi organisasi dan seberapa jauh tingkat kemapanannya. Model keselarasan strategic alignment model (SAM) dan model keselarasan Luftman digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Model SAM digunakan untuk melakukan kajian perspektif keselarasan domain strategi bisnis, infrastruktur organisasi, strategi TI dan infrastruktur TI. Model Luftman digunakan untuk mengukur tingkat kematangan keselarasan strategi TI dengan strategi organisasi. Pengambilan data dengan melakukan wawancara dan penyebaran kuisioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kematangan keselarasan rata-rata strategi teknologi informasi dengan organisasi Kementerian Kominfo berada di Level 2."

"Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka melalui open bidding tidak lepas dari berbagai permasalahan karena dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan efisien. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem merit melalui manajemen talenta sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang menerapkan manajemen talenta, salah satu proses pentingnya adalah identifikasi talenta untuk menghasilkan calon suksesor pimpinan tinggi. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi Kementerian PUPR yang akan mengalami kekurangan pegawai untuk posisi pimpinan tinggi di tahun 2020 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi serta masalah-masalah dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR sudah sesuai dengan dimensi analytical skill, learning agility, drive, dan emergent leadership yang dikemukakan oleh Dries dan Pepermans. Proses identifikasi talenta yang dilakukan tidak hanya mampu untuk melihat kecocokan kompetensi dan potensi pegawai pada suatu posisi tertentu, namun mampu untuk melihat kecocokannya dengan posisi-posisi lain, sehingga dalam jalur karier yang dimiliki oleh pegawai di Kementerian PUPR lebih beragam. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi yaitu regulasi dan penyesuaian jadwal untuk penilaian kompetensi pegawai.

---

Filling out the Senior Executive Service (SES) through open bidding is inseparable from various problems because of its ineffective and inefficient implementation. These problems can be overcome by implementing a merit system through talent management in accordance with Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017. The Ministry for Public Works and Public Housing is one of the ministries that applies the process of identifying talent to get SES successors. This is based on the condition of The Ministry for Public Works and Public Housing that run into shortages of employees for high leadership positions in 2020. This study aims to analyze the implementation of talent identification and problems in the implementation of that at the Ministry for Public Works and Public Housing. This research uses post-positivist approach by using in-depth interviews and document. The results of this study indicate that in identifying talent of SES, it is in accordance with the dimensions of analytical skills, learning agility, drive, and emergent leadership by Dries and Pepermans. The process of identifying talents carried out is not only able to see the suitability of competencies and potential employees in a particular position, but its able to see their compatibility with other positions, so the career paths possessed by employees more diverse. In practice, there are constraints faced by the regulations and schedule adjustments for employee competency assessment."

"ABSTRACTTesis ini membahas penerapan konsep shared learning di Perpustakaan Kementerian PUPR yang dapat dilihat dari desain, layanan, fasilitas, dan kegiatan yang diadakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus menggunakan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Perpustakaan Kementerian PUPR telah berhasil menerapkan pembelajaran bersama. Buat ruangan sesuai dengan kriteria fungsional, mudah disesuaikan, diakses, bervariasi, interaktif, kondusif, kompatibel dengan lingkungan, aman dan terkendali, efisien, menggunakan teknologi informasi, dan memiliki desain yang baik. Layanan dan fasilitas yang dibuat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, yaitu Ada layanan pendidikan, layanan rujukan, loker, wifi, ruang tamu, area kerja komputer, area pengumpulan, area baca, ruang baca anak, ruang diskusi, ruang baca VIP, audio visual ruang, ruang pustakawan, dan dapur. Kegiatan itu diadakan review buku dan pelatihan pustakawan. Persetujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum menjadi yang ketiga.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the application of the concept of shared learning in the Ministry Library PUPR that can be seen from the design, services, facilities, and activities that are held. The research method used is the case study method using qualitative. Data collection techniques used were observation, interviews, and document analysis. The results of research conducted indicate that the LibraryThe PUPR Ministry has successfully implemented joint learning Make a room according to functional criteria, easy adapted, accessed, varied, interactive, conducive, compatible with the environment, safe and controlled, efficient, using information technology, and has a good design. Services and facilities created are tailored to the needs of users, i.e. There are education services, referral services, lockers, wifi, living rooms, computer work areas, collection area, reading area, children's reading room, discussion room, VIP reading room, audio room visuals, librarian room, and pantry. The activity held was book review and librarian training. The Ministry of Public Works and Public Works Library approval became the place third."

"Teknologi Informasi (TI) memiliki peranan penting bagi setiap organisasi baik lembaga pemerintah maupun perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi pada kegiatan bisnisnya, serta merupakan salah satu faktor dalam mencapai tujuan organisasi. Peran TI akan optimal jika pengelolaan TI maksimal. Pengelolaan TI yang maksimal akan terlaksana baik dengan menilai keselarasan antara penerapan TI dengan kebutuhan organisasi sendiri. Semua kegiatan yang dilakukan pasti memiliki risiko, begitu juga dengan pengelolaan TI. Pengelolaan TI yang baik pasti mengidentifikasikan segala bentuk risiko dari penerapan TI dan penanganan dari risiko-risiko yang akan dihadapi. Untuk itu organisasi memerlukan adanya suatu penerapan berupa tata kelola TI (IT Governance).Pengukuran tingkat kematangan proses tata kelola TI ini dilakukan dengan menggunakan COBIT 4.1. Proses TI yang kemudian dipetakan ke penilaian control objectives dan statements COBIT 4.1 Maturity Model. Hasil pengukuran tersebut kemudian dipadukan untuk memperoleh tingkat kematangan proses TI. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh ada 28 proses TI, 173 detailed control objectives, 880 statements yang relevan dengan proses TI pada tahap awal inisialisasi 1(Initial/Ad Hoc) yang terdiri dari 11 proses, proses TI pada tahap mengulang tetapi intuitif 2(Repeatable but Intuitive) terdiri dari 15 proses, dan terakhir proses TI pada tahap dapat ditetapkan 3(Defined Process) yang terdiri atas 2 proses.

---

Information Technology (IT) has an important role in every organization both government and companies that use information technology in their business activities, as well as a factor in achieving organizational goals. The role of IT will be optimal if the IT management is maximum. The maximum IT management carried out well by assessing the alignment between the application of IT and the needs of the organization itself. All activities are performed must have a risk, as well as IT management. Definitely good IT management identifies any risk of IT implementation and management of risks to be faced so that organizations should require the existence of a form of application of IT governance.

Measuring maturity level of IT governance process is performed using COBIT 4.1. IT Process are then mapped to the assessment of control objectives and statements COBIT 4.1 Maturity Model. The measurement results are then combined to obtain the level of maturity of IT processes. From the results obtained by the research conducted there were 28 IT processes, 173 detailed control objectives, 880 statements were relevant to IT processes at an early level 1 Initialization/Ad Hoc which consists of 11 processes, IT processes at the level 2 Repeatable but intuitive consists of 15 processes, and IT processes in the last level 3 Defined Process, which consists of 2 processes."