Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas perbankan dan pembuat kebijakan di bidang jasa keuangan, mengeluarkan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum menggantikan PBI 9/16/PBI/2007 Tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum. POJK tersebut diantaranya mengatur ketentuan mengenai Modal Inti Minimum Bank Pembangunan Daerah (BPD) paling sedikit Rp 3.000.000.000.000,00 dan untuk pemenuhan modal inti tersebut paling lambat pada 31 Desember 2024. Kebijakan ini menjadi isu besar bagi bank-bank milik pemerintah daerah di Indonesia. Hingga saat ini masih terdapat 11 (sebelas) Bank Pembangunan Daerah dengan modal inti berada di bawah Rp. 3.000.000.000.000,00 diantaranya adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi. Saat ini modal Inti yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar Rp1.753.964.000.000,00. Modal inti tersebut masih jauh dari ketentuan yang ditetapkan oleh OJK. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah upaya BPD dalam memenuhi ketentuan modal inti minimum dan akibat hukumnya apabila ketentuan tersebut tidak terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu doktrinal dengan tipologi deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini diketahui upaya yang dapat dilakukan manajemen BPD dalam mengupayakan pemenuhan modal inti bank, dengan skema penambahan modal disetor dari pemegang saham existing, melakukan skema merger, konsolidasi, akuisisi dan pembentukan kelompok usaha bank (KUB). Adapun akibat hukum bagi BPD apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut yaitu pemberian surat teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha dan jaringan kantor, perubahan kelas bank menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation dan penilaian kembali pihak utama. Saran yang diberikan kepada BPD yang belum memenuhi ketentuan modal inti agar segera menentukan rencana tindak yang akan dilakukan sesuai dengan kondisi banknya saat ini dan kepada BPD Jambi agar dapat mempertimbangkan skema merger, akuisisi, konsolidasi, dan pembentukan KUB sebagai upaya alternatif yang dapat dipilih mengingat jangka waktu pemenuhan modal inti minimum ini sudah semakin dekat.

---

The Financial Service Authority, that acts as a banking supervisor and policy maker in financial service, issued a PJOK Number 12/POJK.03/2020 concerning the Consolidation of Commercial Banks to replace PBI 9/16/PBI/2007 concerning the Total of Minimum Core Capital of Commercial Banks. POJK includes stipulation about the Minimum Core Capital of Regional Development Banks (BPD) of at least IDR 3,000,000,000,000.00 and to fulfill this core capital no later than December 31, 2024. This policy becomes a big issue for regional banks that are owned by the government. Until today, there are still 11 (eleven) Regional Development Banks (BPD) with the core capital under Rp. 3,000,000,000,000.00, one of which is Jambi Regional Development Bank. As for now, the core capital owned by Jambi Regional Development Bank is Rp1,753,964,000,000.00. The core capital is still far from the provisions stipulated by OJK. There are also issues raised in this study, that is the BPD's efforts in meeting the requirement of minimum core capital and the legal consequences if these stipulations are not met. A normative juridical with a descriptive analysis was implemented as the method of this study. Based on the result of the study, it was found that what the BPD management could do was finding a way to complete the bank's core capital in a form of adding paid- in capital from existing shares, doing merger scheme, consolidation, acquisition, and forming a Bank Business Community (KUB). As for the legal consequences for BPD, if they do not comply with these provisions in a form of written warnings, the they will be getting a restriction of business activities and office networks, a change of bank class to Bank Perkreditan Rakyat (BPR), self-liquidation, and also a reassessment. It is suggested that BPD that has not yet met the requirement of the core capital should immediately determine a plan of an action that can be done in accordance with the current condition of the bank. As for BPD Jambi, it is suggested that the institution should consider merger scheme, acquisition, consolidation, and forming KUB as the alternatives solution to be chosen as the time for completing minimum core capital is getting closer."

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai pengharuh tingkat kompetisi pasar terhadap risiko sistemik pada perusahaan perbankan yang terdaftar di pasar modal di negara Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam pada tahun 2005-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 798 observasi yang melibatkan 57 perusahaan dalam waktu 14 tahun. Pengujian hipotesis guna menentukan pengaruh tingkat kompetisi pasar terhadap risiko sistemik dilakukan dengan menggunakan metode regresi data panel fixed-effect dan random-effect. Hasil penelitian berikut menunjukkan bahwa tingkat kompetisi (Lerner Index, Herfindahl-Hirschman Index, H-Statistic, Boone Indicator, 5-Concentration Ratio, dan Net Interest Margin) yang rendah akan diikuti dengan paparan risiko sistemik (Systemic Risk Index dan Long Run Marginal Expected Shortfall) yang semakin meningkat.

---

ABSTRACT

Bank Competition and Systemic Risk have become long-debated research issues among researchers. Researchers are trying to continue to explicate the impact of bank competition on bank systemic risk. In this paper, we examine the empirical relationship between competition and systemic risk by using the case of Indonesia, Malaysia, Philipine, Singapore, Thailand, and Vietnam regional banking system in 2005-2018. We find that competition proxies tend to escalate the regional-wide banking systemic risk. We demonstrate the hypothesis testing regarding the impact of competition on banking systemic risk by using fixed-effect panel and random-effect panel regression model. "

"Pasar keuangan dunia yang terintegrasi telah mempertegas visi industri perbankan Indonesia yang dituangkan pada Arsitektur Perbankan Indonasia (API). API merupakan visi industri perbankan Indonesia yang dikeluarkan Bank Indonaia (BI) untuk mempersiapkan sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong perlumbuhan ekonomi nasional. Guna menunjang visi API maka ditetapkan beberapa sasaran yang ingin dicapai melalui Pilar API yang diantaranya menciptakan sistem pengawasan bank yang mengacu pada standard internasional dan menciptakan industri perbankan yang kuat serta memiliki ketahanan menghadapi risiko. Mengacu pada visi ini maka Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan Peraturan BI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum yang salah satu pasalnya mewajibkan Bank untuk mengendalikan dan mengelola risiko yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

Pertimbangan utama dalam mengendalikan dan mengelola risiko adalah karena bank merupakan institusi keuangan yang mengelola dana masyarakat sehingga harus dikelola secara prudent. Salah satu indikator dalam menentukan pengelolaan secara prudent adalah penilaian kesehatan melalui Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). Konsep KPMM yang diterapkan di Indonesia pada saat ini adalah konsep Capital Accord 1988 dimana metode perhitungan risiko dalam menghitung KPMM berdasarkan risiko kredit (compliance) sedangkan pendekatan yang dilakukan perbankan internasional adalah Risk Based Approach (pendekatan risiko). Pendekatan risiko pasar sebagai salah satu komponen risiko mulai diimplementasikan oleh perbankan internasional setelah amandemen Capital Accord 1996 yang berisi tentang perhitungan KPMM risiko pasar.

Metode yang digunakan dalam menghitung KPMM risiko pasar adalah melode standar dan direkomendasikan oleh Basic Committee on Banking Supervision (BCBS) dari Bank for Internasional Settlement (BIS). Bl telah mengeluarkan kebijakan kewajiban menghitung KPMM risiko pasar bagi Bank Umum dengan kategori systematic important bank atau bank yang memiliki asset diatas Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah) dan transaksi derivatif suku bunga dalam trading book. Jenis risiko pasar yang akan dihitung dalam KPMM adalah risiko suku bunga, ekuitas, komoditas, nilai tukar dan perubahan harga option yang tercatat pada posisi bank."

"Penelitian ini membandingkan pengaruh indikator kesehatan bank umum terhadap tingkat profitabilitas bank umum sebelum dan setelah diterapkannya aturan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dengan memperhitungkan risiko pasar. Sebagai ukuran profitabilitas digunakan Return on Equity (ROE), sedangkan indikator kesehatan bank diwakili oleh Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), dan Loan to Deposits Ratio (LDR). VariabeI Dummy digunakan untuk membedakan priode waktu sebelum dan setelah penerapan aturan tersebut dan untuk mengelompokkan bank berdasarkan modalnya.Hasil penelitian menunjukkan CAR, NPL, LDR, BOPO, dan modal berpengaruh signifikan terhadap ROE serta terdapat perbedaan antara ROE dan pengaruh CAR terhadap ROE pada periode sebelum dan setelah diterapkannya aturan tersebut.

---

This research compares the effect of soundness indicators on the profitability between the pre- and post periods of the regulation about the minimum capital requirement for commercial banks taking into account market risk ROE is used as a measure of profitability, while Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Loan (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR) and Operational Expenses to Income Expenses Ratio (BOPO) are used as a indicator of soundness. Dummy Variables are used w separate those periods and to grouped banks base on its capital.The result of this research shows that CAR, NFL, LDR, BOPO and capital have significant effect on ROE while ROE and the effect of CAR on ROE are different between those periods."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi-kondisi di Pasar PerbankanIndonesia yang dapat mempengaruhi tingkat suku bunga yang ditawarkan olehkelompok bank badan usaha milik negara (BUMN) dan bank pembangunandaerah (BPD) serta menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan tingkat sukubunga deposito yang ditawarkan perbankan tidak responsif terhadap perubahan BIrate yang selama ini menjadi acuan perbankan dalam menetapkan suku bunga.Kondisi-kondisi yang diidentifikasi sebagai faktor yang mempengaruhi tingkatsuku bunga deposito yang ditawarkan perbankan adalah terkonsentrasinya asetperbankan, keberadaan bank-bank multipasar, tingkat inflasi, kondisi likuiditas dikantor bank serta cadangan likuditas bank. Selain itu, ketergantungan perbankanIndonesia terhadap sumber dana masyarakat menimbulkan suasana persainganyang tinggi dalam upaya meningkatkan dana pihak ketiga. Kondisi tersebutmenyebabkan bank-bank sulit untuk menurunkan suku bunga simpanan terutamasuku bunga deposito. Untuk itu, perbankan agar didorong untuk mencari alternatifsumber-sumber pendanaan lainnya, antara lain melalui pasar modal.

---

ABSTRACTThis research aims to recognize the banking market conditions that affectIndonesian Stated Owned Bank and regional development bank’s which influencedeposit interest rate they offer to the customers. Also, to examine theirresponsiveness of the state-owned and regional development bank’s time depositinterest rate to BI-rate’s changes. Conditions identified that affect the depositinterest rate are high concentration in bank market, existence of multimarketbanks, inflation, bank branches’s liquidity condition and bank’s liquidity reserveposition. Indonesian banking industry has a highly dependent to time deposit astheir main source of fund. This condition has raise a higher competition amongbanks in raising their fund through deposit in which result a reluctancy of interestrate to go down. Indonesian bank industry need to seek another source of fund,such as from capital market."

"ABSTRAKPenelitian ini melakukan pengujian terhadap 86 bank umum konvensional di Indonesia periode 2005-2011 untuk membuktikan pengaruh ekspansi layanan perbankan pada aktivitas non-bunga terhadap interest margin dan loan pricing. Pengolahan data dilakukan menggunakan metode data panel dengan fixed effect model. Peningkatan porsi pendapatan non-bunga pada bank umum konvensional di Indonesia periode 2005-2011 menunjukkan adanya diversifikasi produk bank. Penelitian ini berhasil menemukan bahwa bank yang semakin terdiversifikasi akan memiliki interest margin dan tingkat bunga kredit yang lebih rendah relatif terhadap bank yang kurang terdiversifikasi. Hubungan negatif ini berkaitan dengan strategi cross-selling bank antara aktivitas kredit dengan aktivitas non-tradisional. Pendapatan komisi dan fee serta pendapatan trading memberikan penjelasan lebih jauh tentang efek diversifikasi produk terhadap nilai interest margin dan loan pricing bank.

---

ABSTRACTThis study observed 86 commercial banks in Indonesia over 2005-2011 period to investigate how the expansion of banking services into non-interest activities has effected their interest margins and loan pricing. We use panel data methodology with fixed effect model to estimate econometric models. The increase of banks? non-interest income during 2005-2011 shows there is diversification in their products. This study find that more diversified bank is associated with lower interest margin and lending rate, relative to less diversified bank. This negative relationship come up as a result of cross-selling strategy between credit activity and non-traditional activities. The commission and fee income share and trading income provide further explanation of the effect of product diversification for interest margins and bank loan pricing."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh karakteristik spesifik bank yaitu risiko kredit (NonPerforming Loan-NPL), beban manajemen (Beban Operasional-BOPO), permodalan (Capital Adequacy Ratio-CAR), Ukuran/Size Bank (Total Asset), tingkat profitabilitas (Return on Asets-ROA) dan variabel makroekonomi yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) dan suku bunga Bank Indonesia (BI rate) terhadap fungsi intermediasi perbankan (Loan to Deposit Ratio-LDR) sebagai determinan pertumbuhan ekonomi. Objek penelitian adalah bank umum dengan kategori Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) 4 tahun 2014-2023 yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk. dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah Regresi Data Panel menggunakan Fixed Effect Model. Hasil temuan penelitian bahwa variabel yang secara signifikan mempengaruhi fungsi intermediasi bank KBMI 4 adalah NPL, BOPO, CAR, ROA, PDB dan BI rate. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh signifikan adalah Total Aset. Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020-2021 dijelaskan sebagai dummy variable berpengaruh negatif signifikan sebesar 10,43% sedangkan pada tahun recovery terdapat pengaruh negatif yang signifikan sebesar 10,33% terhadap fungsi intermediasi bank (LDR) dibandingkan masa normal.

---

This study aims to identify the influence of specific bank characteristics, namely credit risk (NonPerforming Loan-NPL), management expenses (Operational Expenses-BOPO), capital (Capital Adequacy Ratio-CAR), Bank Size (Total Assets), level of profitability (Return on Assets-ROA) and macroeconomics variabels such as Gross Domestic Product (GDP) and BI rate on banking intermediation function (Loan to Deposit Ratio-LDR) as determinants of economics growth. The research objects are commercial banks in the Core Capital Bank Group (KBMI) 4 category in the period 2014-2023 are Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Central Asia and Bank Negara Indonesia. The estimation method used in this study is the panel data model using the using the Fixed Effect Model. The research results can be explained that the variables which have significantly influence in intermediation function of KBMI 4 through credit distribution are NPL, BOPO, CAR, ROA, GDP and BI rate. Meanwhile, the variable that have no effects is Assets. During the 2020-2021of Covid-19 pandemic, it was explained that the dummy variable had a significant negative effect of 10,43% on the bank intermediation function (LDR) variable, whereas in the recovery year there was a significant negative effect of 10,33% on the bank intermediation function (LDR) compared to normal period."