Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jual beli Tanah di Indonesia masih sering dilakukan dengan menggunakan Akta Jual Beli yang dibuat di bawah tangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dalam masyarakat mengenai proses peralihan tanah berdasarkan jual beli yang harus menggunakan akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan dari jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan. Selain itu membahas mengenai perlindungan hukum bagi pembeli serta penyelesaiannya untuk melakukan proses balik nama.  Hasil analisis dari penelitian ini, jual beli tanah yang dilakukan di bawah tangan yang tidak dilakukan di hadapan PPAT tetap sah tetapi untuk peralihan hak atas tanahya tidak bisa dilakukan karena untuk peralihan hak atas tanah diperlukan AJB yang dibuat di hadapan PPAT, kemudian tehadap pembeli yang melakukan jual beli tanah di bawah tangan dapat diklasifikasikan sebagai pembeli yang tidak beritikad baik karena tidak sesuai dengan prosedur jual beli tanah di dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila pembeli menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara terbuka, tidak sembunyi-sembunyi dan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap penguasaan tanah tersebut, maka pembeli dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik. Untuk mengurangi kasus-kasus seperti ini, disarankan kepada Kantor Pertanahan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang prosedur peralihan hak atas tanah melalui jual beli yang harus dibuktikan dengan akta jual yang yang dibuat di hadapan PPAT.

---

This thesis examines the process of transfer of name to the sale and purchase of land carried out under the hands that is not in accordance with the Basic Agrarian Law and Government Regulation Number 24 of 1997 in the implementation of buying and selling where the object is land. The problem that will be discussed in this thesis is regarding the legitimacy of buying and selling land that is carried out under the hands. In addition, it discusses legal protection for buyers and the solution for carrying out the transfer of names. The research method that will be used is the normative juridical method using secondary data to analyze the legislation, namely the Civil Code, the Basic Agrarian Law, Government Regulation No. 24/1997, books and articles related to the discussion in this research will also be investigated. The deed of sale and purchase of land made not before the PPAT causes the authenticity requirements of a deed not to be fulfilled so that it does not have strong evidentiary power so that it is difficult to carry out the process of transferring the rights by changing the name, because for the validity of a transfer of land rights, a sale and purchase deed made before the PPAT is required. To reduce cases like this, it is suggested to the Land Office to provide counseling to the public regarding the procedure for transferring land rights through buying and selling which must be proven by a deed of sale made before the PPAT."

"Perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tanpa persetujuan pemilik Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang tidak dapat di lakukan. Peralihan kepemilikan tanah harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik Hak Atas Tanah. Terdapat pengawasan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah yang melakukan pelanggaran dengan diberikan sanksi, peran ini dilakukan pertama kali oleh Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah. Permasalahan dalam analisa tesis ini mengenai akibat hukum serta peran Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah terhadap Akta Jual Beli yang dibuat tanpa persetujuan pemilik hak atas tanah berdasarkan Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2127 K/PDT/2019. Penelitian hukum ini menggunakan bentuk penelitian doktrinal, dengan tipologi bersifat eksplanatoris dan data sekunder yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis ini adalah pembuatan Akta Jual Beli No 48/2011 berdasarkan keterangan palsu dan tandatangan palsu tidak dapat dijadikan alat bukti terjadinya jual beli dan batal demi hukum karena terlanggarnya syarat sah perjanjian mengenai kesepakatan para pihak. Majelis Pembina dan Pengawas PPAT Daerah dapat memanggil PPAT untuk dimintai pertanggungjawaban dengan diberikan rekomendasi sanksi mengenai akta dengan keterangan palsu, tanda tangan palsu, dan kurangnya dokumen buku nikah karena tanah tersebut merupakan harta bersama.

---

A land sale and purchase agreement made before a land deed official without the consent of the owner of land rights is a legal act that cannot be carried out. The transfer of land ownership must be carried out with the approval of the owner of the Land Right. There is supervision of the Land Deed Making Officials who commit violations and are given sanctions, this role is carried out for the first time by the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board. The problem in the analysis of this thesis concerns the legal consequences and the role of the Regional PPAT Advisory and Supervisory Board for the Deed of Sale and Purchase made without the consent of the owner of land rights based on the Study of Supreme Court Decision Number 2127 K/PDT/2019. This legal research uses a form of doctrinal research, with an explanatory typology and the secondary data collected is then analyzed qualitatively. The result of this analysis is that the deed of sale and purchase No. 48/2011 based on false information and fake signatures cannot be used as evidence of the sale and purchase and is null and void by law because the terms of the legal agreement regarding the agreement of the parties are violated. The Regional PPAT Advisory and Supervisory Board can summon the PPAT to be held accountable by giving recommendations for sanctions regarding deed with false statements, fake signatures, and lack of marriage book documents because the land is joint property."

"Tanah yang pada dasarnya merupakan hasil dari warisan menjadi milik bersama dari orang yang memiliki hak menjadi ahli waris. Dalam hal tersebut tanah akan dialihkan melalui jual beli maka semua Ahli Waris wajib mengetahui dan menyetujui jual beli tersebut karena jika salah satu dari Ahli Waris tidak mengetahui dan merasa dirugikan maka jual beli tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan pada penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi pembeli tanah warisan tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, dan bagaimana kewenangan mewarisi dari ahli waris cucu tersebut seperti halnya terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 870/PK/PDT/2019. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa setiap perbuatan hukum, dalam hal ini hibah yang dilakukan oleh pewaris maupun jual beli yang telah dilakukan oleh penerima hibah, dianggap batal demi hukum dan dapat dibatalkan karena jual beli tersebut tidak diketahui oleh ahli waris lainnya dan membawa kerugian pada ahli waris lain.

---

Land which is basically the result of inheritance becomes the common property of people who have the right to become heirs. In this case the land will be transferred through sale and purchase, all heirs must know and agree in terms of the sale and purchase because if one of the heirs does not know and feels disadvantaged, the sale and purchase can be canceled. The problem in this research is how is the legal protection for buyers of inherited land without the approval of other heirs, and how is the authority to inherit from the heirs of these grandchildren as is the case in the Decision of Mahkamah Agung Number 870/PK/PDT/2019. From this study, the results were obtained that any legal actions, in this case grants carried out by the heir or sale and purchase that had been carried out by the recipient of the grant, were considered null and void and could be canceled because the sale and purchase were not known by other heirs and brought losses to other heirs."

"Artikel ini membahas mengenai permasalahan implikasi hukum terhadap perjanjian, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris/PPAT (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Dps. Tahun 2018). Pokok permasalahan tesis ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian, dimana salah satu pihak memberikan cap jempol di surat-surat yang tidak dibacakan dan dijelaskan isinya oleh Notaris dan/atau PPAT, kemudian terbit perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli. Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analitis, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan dan dokumen, teknik analisis datanya secara kualitatif, serta cara pengambilan kesimpulannya dengan silogisme melalui logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa akibat hukum atas perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli yang dibuat oleh Notaris dan/atau PPAT yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Mengenai tanggung jawab Notaris selaku PPAT dalam pembuatan perjanjian jual beli, akta kuasa menjual dan akta jual beli, dari segi hukum perdata, Notaris dan/atau PPAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng, dan dalam kedudukannya sebagai Notaris dan/atau PPAT tersebut dapat dikenakan sanksi administratif.

---

This article discusses the legal implications of the agreement, the power of attorney to sell and the deed of sale made by a Notary / PPAT (Case Study: Decision of the Denpasar District Court Number 57 / Pdt.G / 2018 / PN.Dps. 2018). The main problem of this thesis is the legal consequences and the responsibility of the Notary Public as the PPAT in making the agreement, where one party gives a thumbprint on the letters which are not read and the contents are explained by the Notary and / or PPAT, then a sale and purchase agreement is issued, the power of attorney to sell and deed of sale and purchase. The type of research that the author does is normative juridical, descriptive analytical nature of the research, data collection techniques through literature and document studies, qualitative data analysis techniques, and how to draw conclusions with syllogism through deductive logic. The results showed that the legal consequences of the sale and purchase agreement, the deed of sale authorization and the deed of sale and purchase made by a Notary and / or PPAT who were proven to have committed an illegal act, were declared invalid and null and void by law. Regarding the responsibilities of the Notary Public as a PPAT in making a sale and purchase agreement, the deed of power of attorney to sell and the sale and purchase certificate, in terms of civil law, the Notary and / or PPAT are punished to pay all case costs incurred jointly and in their position as a Notary and / or The PPAT may be subject to administrative sanctions."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana kepastian hukum jual beli atas tanah dengan adanya Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). Tulisan ini menggunakan metode doktrinal, dengan tipologi penelitian preskriptif analisis menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel dan jurnal. Kepastian hukum dalam pembuatan akta jual beli (AJB) atas tanah menjadi landasan utama dalam transaksi properti, dimana terdapat beberapa situasi/kondisi ketika proses transaksi jual beli sudah lunas, pembeli masih belum dibuatkan AJB, sementara pembeli ingin mendaftarkan kepemilikan atas obyek yang dibelinya menggunakan atas nama sendiri, tetapi kesulitan dalam mencari keberadaan pihak penjual, sehingga pembeli menggunakan cara lain untuk memperoleh kepastian hukum melalui gugatan ke pengadilan. Kepastian hukum pembuatan AJB atas tanah yang dibuat karena adanya putusan pengadilan sejatinya tidak memiliki pengaturan hukum baik dalam PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (yang kini telah diperbaharui dengan PP No. 18 Tahun 2021), maupun dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Meski di pasal 37 PP No. 24 tahun 1997 tidak mengakomodasi, Putusan pengadilan dapat dijadikan pondasi dasar dalam melakukan peralihan hak maupun balik nama sertifikat disebabkan putusan memiliki prinsip “Res Judicata Pro Veritate Habetur” yang bermakna bahwa “putusan hakim harus dianggap benar” ketika putusan tersebut ditetapkan, berdasarkan irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Prinsip tersebut memposisikan hakim sebagai bagian fundamental dalam menegakkan keadilan dalam negeri terkait suatu perkara yang hendak diputuskan. Hal tersebut memberi akibat hukum bagi Pembeli untuk memiliki hak memperoleh sertifikat yang sah yang akan diterbitkan oleh pihak Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan atas kepemilikan tanah serta mendapat ganti rugi biaya perkara.

---

This article analyzes the legal certainty of buying and selling land with a court decision (Study of Tangerang District Court Decision Number 822/Pdt.G/2020/PN.TNG). This paper uses a doctrinal method, with a prescriptive analysis research typology using primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of books, articles and journals. Legal certainty in making a sale and purchase deed (AJB) for land is the main basis for property transactions, where there are several situations/conditions when the sale and purchase transaction process has been completed, the buyer has not yet made an AJB. In contrast, the buyer wants to register ownership of the object he purchased using the above name. Still, it is difficult to find the seller's whereabouts, so the buyer uses other methods to obtain legal certainty through a lawsuit in court. The legal certainty of making AJB on land which is made because of a court decision does not have any legal regulation either in PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration (which has now been updated with PP No. 18 of 2021), as well as in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles, although in article 37 of PP No. 24 of 1997 does not accommodate, court decisions can be used as the basic foundation for transferring rights or changing the name of certificates because the decision has the principle of "Res Judicata Pro Veritate Habetur" which means that "the judge's decision must be considered correct" when the decision is determined, based on the principle "For the sake of Justice Based on Belief in One Almighty God.” This principle positions judges as a fundamental part of upholding domestic justice regarding a case to be decided. This has legal consequences for the Buyer to have the right to obtain a valid certificate which will be issued by the South Tangerang City Land Office regarding land ownership and to receive compensation for court costs."

"Tesis ini membahas mengenai Tanggung jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Tanpa Persetujuan Mantan Isteri Penjual dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain eksplanatoris.Hasil dari penelitian ini menyarankan untuk PPAT lebih berhati-hati dalam pembuatan akta jual beli tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan dapat secara tegas menolak apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PPAT tersebut dapat digugat apabila terbukti melanggar secara perdata dan membuat pihak lain mengalami kerugian atas akta jual beli yang dibuat PPAT selain itu juga perlindungan hukum pihak ketiga yang beritikad baik dapat berupa mengajukan gugatan kepada PPAT yang tidak berhati-hati dan menerima ganti kerugian.

---

This thesis is examining about The Responsibility of PPAT When Enacted Sale and Purchase Land and Building Deed Without Approval ex Wife Seller and the Protection of Buyer in Good Faith based on Analysis Case Verdict District Court of Surabaya No 968/Pdt. 6/2012 PN.Sby). This research is normative juridical research with design explanatory.

Result from this research recommends for PPAT more carefully when enacted sale and purchase land building deed without approval ex wife seller and can unequivocally if not in accordance with the applicable regulations and PPAT may be sued if proven violated civil law and make the other party suffers loss on the deed of sale and purchase enacted by PPAT moreover the protection of buyer in good faith can file a lawsuit against PPAT and the buyer in good faith can receive a compensation."

"Tesis ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap penjual atas jual beli tanah yang cacat hukum dan Notaris/PPAT yang telah meninggal dunia (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi nomor 41/Pdt.G/2018/Pn Byw.Permasalahan meliputi keabsahan jual beli yang berdasarkan kuitansi kosong dan tanggung jawab PPAT yang telah meninggal dunia atas akta yang dibuatnya cacat hukum.Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif.Tipe penelitian ini berdasarkan pada tipe deskriptif analitis.Metode data yang digunakan adalah metode kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keabsahan jual beli yang berdasarkan kuitansi kosong yaitu tidak sah karena terdapat unsur itikad tidak baik yang dilakukan oleh pembeli dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya cacat hukum yaitu dalam jabatannya melanggar kode etik jabatan Pejabat Pembuat Akta tanah dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat karena telah melakukan pelanggaran berat dalam jabatannya dan terhadap kerugian pihak lain yang dideritanya akibat kesalahan PPAT tersebut dikenakan sanksi perdata berupa kerugian materiil dan kerugian immaterial yang mana dalam hal ini ditanggung oleh ahli waris dikarenakan PPAT yang bersangkutan telah meninggal dunia.

---

This thesis discusses the legal protection of sellers for the sale and purchase of land that is legally flawed and Notary/PPAT that has passed away (case study of Banyuwangi District Court decision number 41/Pdt.G/2018/PN Byw. Problems include the validity of buying and selling based on receipts blank and the responsibility of PPAT who has passed away on the deed he made is legally flawed. The research method used is normative juridical research. This type of research is based on the analytical descriptive type.The data processing method used is a qualitative method.The results of the study can be concluded that the validity of the deed buying and selling based on fictitious buying and selling using empty receipts, which is invalid because there is an element of bad faith committed by the buyer and the notary`s responsibility for the deed that has been made legally defective in violating the code of ethics disrespectful because he has committed a gross violation in his position and against the loss of another party he suffered due to the error of the PPAT is subject to civil sanctions in the form of material losses and immaterial losses which in this case are borne by the heirs because the PPAT concerned has died."

"Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain yaitu jual beli. Jual beli atas tanah merupakaan proses peralihan hak tanah antara penjual dan pembeli. Masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Namun, dalam jual beli tersebut pada beberapa kasus, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan pihak lain. Hal ini sebagaimana terjadi dalam kasus yang dikaji dalam penelitian ini yaitu penjual yang merupakan ahli waris menghalang- halangi proses balik nama sertipikat tanah penjual kepada pembeli, sehingga permasalahan yang dikaji adalah implikasi hukum balik nama sertipikat tanah hasil jual beli yang prosesnya dihalangi oleh ahli waris berdasarkan Putusan MA No. 565 K/PDT/2020 dan Tanggung Jawab Notaris dan PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Waris Ganda yang ditetapkan Pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal, dengan tipe penelitian eksplanatoris yang menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama,  implikasi hukum proses balik nama adalah Para Tergugat harus menaati putusan MA untuk memenuhi seluruh proses balik nama yang diperlukan agar Penggugat memperoleh haknya secara utuh, mendapatkan hak atas azas publistas, azas ekonomis, dan fungsi umum objek tanah tersebut. Kedua, Notaris seharusnya memberikan penyuluhan hukum bukan justru melakukan perbuatan melawan hukum karena secara sadar Notaris tersebut telah membuat dua surat keterangan waris dengan pihak yang sama dan dengan keperluan yang sama pula. Dalam hal ini notaris bersama dengan para tergugat terbukti telah bersama-sama dengan tergugat merekayasa surat keterangan waris kedua tersebut dan menghilangkan salah satu ahli waris yang mana perbuatan tersebut merupakan kejahatan.

---

The transfer of land rights can be carried out through various means, one of which is by sale and purchase. Sale and purchase of land involve the transfer of land rights between the seller and the buyer, each party having rights and obligations to fulfill. However, in some cases, one party fails to fulfill their obligations, thereby causing harm to the other party. This situation is evident in the case studied here, where the seller, who is an heir, obstructed the process of transferring the land certificate to the buyer. Thus, the legal implications of transferring the land certificate resulting from the sale and purchase process being obstructed by heirs are examined based on Supreme Court Decision No. 565 K/PDT/2020. Additionally, the responsibilities of the Notary and the Land Deed Official (PPAT) in the creation of the Sale and Purchase Deed and the duplicate Inheritance Certificate, as determined by the court, are explored. The research methodology employed is doctrinal research, utilizing an explanatory type with secondary data. The findings indicate that first, the legal implications of the transfer process require the defendants to comply with the Supreme Court decision to complete all necessary procedures for transferring the certificate, ensuring the plaintiff's full rights to the land based on principles of publicity, economic principles, and the land's general function. Second, the Notary should provide legal counseling instead of engaging in unlawful actions, as evidenced by knowingly issuing two inheritance certificates to the same party for the same purpose. In this case, the Notary, along with the defendants, was found to have colluded in engineering the second inheritance certificate and omitting one of the heirs, constituting a criminal act."

"Penelitian ini membahas mengenai pemilik objek yang tidak mengetahui, tidak pernah menghadap PPAT dan tidak pernah menandatangani akta jual beli terkait, tetapi dalam akta, pemilik objek dimaksud namanya dicatut sebagai penjual dan hak atas tanahnya dijadikan objek jual beli. Maka, ada indikasi figur palsu yang seolah-olah merupakan pihak yang berwenang guna memperlancar pembuatan akta jual beli tersebut. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta jual beli yang cacat hukum serta tanggung jawab PPAT terhadap pembuatan akta jual beli yang cacat hukum tersebut. Pembahasan penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 347/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis dengan metode analisis data kualitatif. Hasil analisa menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap akta yang cacat hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif dan objektif perjanjian, serta syarat materiil jual beli adalah akta batal demi hukum dan tidak pernah ada. Kemudian, PPAT dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata, pidana dan administrasi karena perbuatannya. Saran yang dapat diberikan adalah dalam pembuatan akta, PPAT harus lebih berhati-hati, cermat, teliti dan saksama. Selain itu, diperlukan suatu aturan yang jelas untuk menghindari penyalahgunaan identitas dan pemalsuan tanda tangan pada pembuatan akta PPAT.

---

This research discusses about the owner of the object who do not know, never facing the PPAT and never signed a related sale and purchase deed, but in the deed, the owner of the object is named as the seller and the rights over their land as object of sale and purchase. So, there is a fake figure who seems to be the authority to facilitate the making of the sale and purchase deed. The problems raised in this study are about the consequences of the law of the Deed of legal defects by PPAT and the responsibility of PPAT in the making of legal acts that are defective. The discussion of this research was carried out through a literature study and analysis of the Decision of the East Jakarta District Court No. 347/Pdt.G/2017/PN Jkt.Tim. To answer these problems, the method used is normative juridical research method, the research typology used is descriptive analytical research with qualitative data analysis methods. The result of the analysis is that the legal consequences of the deed are legally flawed due to the failure to fulfill the subjective and objective conditions of the agreement, as well as the material terms of the sale and purchase agreement that the deed is null and void and never existed. Then, the PPAT can be held responsible for civil, criminal and administration because of his actions. Advice that can be given is in the making of the deed, the PPAT should be more carefully and thoroughly. In addition, a clear rule is needed to avoid misuse of identity and falsification of signatures on the making of the PPAT deed."

"Salah satu bentuk kepemilikan hak atas tanah adalah hak milik. Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah dalam hukum adat adalah sah bila memenuhi sistem terang dan tunai. Sementara dalam hukum nasional, Pasal 616 KUHPerdata mensyaratkan perlu dibuatnya suatu akta otentik sebagai bukti terjadinya jual beli dan peralihan hak atas tanah. Akta otentik ini berlaku sebagai bukti penyerahan yuridis atas tanah tersebut. Pada penelitian ini, bukti jual beli adalah “Surat Jual Beli Tanah” yang ditandatangani oleh pihak penjual dan pembeli dengan disaksikan oleh Kepala Desa/Camat sebagai PPAT Sementara (PPATS). Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai keabsahan jual beli dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli dilihat dari hukum adat dan hukum nasional dan kekuatan pembuktian dari akta/surat yang dibuat di hadapan PPATS. Kekuatan hukum berupa alat bukti surat ini juga dapat mempengaruhi putusan hakim termasuk kekuatan pembuktian alat bukti surat yang dibuat oleh PPATS. Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah asas-asas hukum dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan membahas mengenai transaksi jual beli tanah dengan alat bukti Surat Perjanjian Jual Beli yang dilakukan di hadapan Camat dalam kedudukannya sebagai PPATS dapat memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta yang dibuat di hadapan PPAT. Hasil penelitian ini adalah bahwa Surat Perjanjian Jual Beli dikategorikan sebagai akta di bawah tangan dan untuk dapat memiliki kekuatan sebagai alat bukti diperlukan bukti tambahan lainnya, seperti keterangan saksi-saksi dan tidak ada penyangkalan terhadap jual beli tersebut.

---

Right of ownership is a type of rights over the land. In principle, buy and sell of land in Adat Law is legitimate if it is met the requirements of terang and tunai. Meanwhile according to the national law, Article 616 Civil Law requires a notarial deed as a proof of legal transaction and transfer of right has been taken. The notarial deed applies as a juridical transfer over the land. In this research, the proof is “Surat Perjanjian Jual Beli” made between the seller and buyer in front of the Head of Subdistrict (Camat) as a PPAT Sementara (PPATS). Research problem of this research will be discussing about the legitimation of its legal transaction and evidentiary power of the deed made before the PPATS as an authentic deed or privately made letter since the nature of its form which only in the form of blanko/letter. This is also may affecting Judge Decision to considerate the evidence of blanko/letter in the court. The research is using juridical-normative methods by examining the legal principles and related law and regulations. This research is discussing about legal transaction of land right with the evidence of Surat Perjanjian Jual Beli made before the Head of Subdistrict (Camat) as PPATS shall also have the same evidentiary power as authentic deed made by PPAT. Result of this research is Surat Perjanjian Jual Beli categorized as privately made letter and to be eligible and have evidentiary power, it needs additional evidence, such as testimony from witnesses, and statement of no denial over the legal transaction."