Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendidikan dwibahasa dalam konteks sekolah negeri Amerika yang berkembang sejak 1968 adalah pengajaran untuk siswa yang tidak berbahasa Inggris oleh seorang guru yang menggunakan bahasa ibu siswa sekurangnya sebahagian waktu belajarnya dalam sehari. Pendidikan dwibahasa dilaksanakan seiring dengan banyaknya imigran masuk ke Amerika, dan ditentukan sebagai pilihan terbaik dalam menjawab masalah pendidikan anak-anak imigran yang tidak berbahasa Inggris tersebut. Pendidikan dwibahasa dalam pelaksanaannya diwarnai pro-kontra pendukung dan penentangnya. Masing-masing kubu mempertahankan pendapat mereka dengan argumentasi masing-masing. Disamping itu, prakarsa-prakarsa yang dibidani oleh pihak penentang ikut meramaikan suasana pendidikan dwibahasa itu.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dalam permasalahan pendidikan dwibahasa di Amerika Serikat, ideologi multikultural berhadapan dengan ideologi monokultural, dan akan ditunjukkan mana yang lebih dominan berdasarkan konteks kepentingan-kepentingan yang dikemukakan kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, dengan mengandalkan sumber primer, yaitu pro-kontra pendidikan dwibahasa yang diperoleh dari data kepustakaan, dan didukung oleh sumber sekunder yang meliputi buku-buku sejarah, artikel internet, jurnal serta CD-ROM.

---

Pro-Contra of Bilingual Education in California after 1980sBilingual education in the context of American public school programs since 1968 refers to instruction of children who do not speak English by a teacher who uses their native language at least part of the day. Bilingual education was established as a result of the influx of immigrants into America, so that it was decided to be the best choice to overcome the problems faced by immigrants' children in education. The implementation of bilingual education has been accompanied by both its proponents and opponents. Each group maintain their views with their own arguments. Besides, some initiaves `created' by the opponents have `fueled' the atmosphere which is against the bilingual education so that the programs of bilingual education do not go smoothly.This thesis is intended to show that the problem of bilingual education in the United States is the reflection of the conflict between multicultural ideology versus monocultural ideology, and which of the two ideologies is more dominant based on the context of interests of the two parties. The methods used in this investagation is library research, with qualitative approach, which relies on the primary sources, they are the pros and the cons of bilingual education collected from library data, and supported by secondary sources including history books, Internet articles, journals, and CD ROMs."

"Skripsi ini berupaya melihat perkembangan kekuatan-kekuatan yang saling bertikai pada saat setelah naskah Persetujuan Linggarjati diparaf pada pertengahan Nopember 1945 sampai ketika naskah tersebut diratifikasi oleh KNIP pada 5 Maret 1947 yang bersidang di Malang. Soekarno dan Hatta yang lebih memilih jalan berunding dalam mencapai kemerdekaan dari pada bertempur berusaha mempengaruhi ialannya perdebatan pro-kontra di sekitar naskah persetujuan tersebut melalui PP No. 6/1946. Akibat perbedaan pendapat tentang naskah lahir dua koalisi yang bertentangan yaitu Sajap Kiri yang mendukung naskah dan Benteng Repoeblik Indonesia yang menentang naskah persetujuan. PP No. 6/1946 yang berisi ketentuan presiden tentang penambahan anggota KNIP (yang akan meratifikasi naskah persetujuan) segera menjadi bahan perdebatan. Mari isi PP No. 6/1946 terlihat jelas bahwa presiden berusaha merubah KNIP yang ketika itu dikuasai oleh penentang naskah persetujuan, koalisi Benteng Repoeblik Indonesia. Ketika BP KNIP kemudian menolak PP No.6/1946, krisis pemerintahan terjadi. Konflik antara BP KNIP dengan Soekarno-Hatta terjadi, karena BP KNIP merupakan miniatur KNIP maka suara KNIP bisa dipastikan akan sama dengan suara BP KNIP. Dalam sidang KNIP di Malang akhir Februari 1947, Hatta akhirnya menawarkan pengunduran diri presiden dan wakil presiden jika PP No. 6/1946 tetap ditolak. Koalisi Benteng Repoeblik yang terdapat dalam KNIP akhirnya menyerah. PP No. 6/1946 diterima dan kemudian segera disusul oleh ratifikasi naskah Persetujuan Linggarjati. Pertikaian antara pihak Benteng Repoeblik dengan pemerintah Sjahrir yang didukung oleh sajap Kiri adalah kelanjutan dari pertikaian yang terjadi sebelumnnya. Sementara PP No. 6/1946 merupakan intervensi presiden dalam pertikaian yang juga menunjukkan konsistensi sikap Soekarno-Hatta yang pro-diplomasi. Kemenangan Soekarno-Hatta atas pihak oposisi telah semakin membuktikan kenya-taannya bahwa Soekarno-Hatta adalah penentu akhir bagi jaiarrnya revolusi Indonesa ketika itu..."

"Skripsi ini membahas tentang reaksi masyarakat Jepang terhadap Perang Rusia-Jepang tahun 1904-1905 yang terpecah menjadi dua, yaitu pihak yang mendukung dan yang menolak perang. Fokus utama pada penelitian ini adalah menjabarkan bagaimana cara masing-masing pihak baik pihak pro maupun kontra menunjukkan pandanganya terhadap perang serta penyebab tingginya opini pro-perang dalam masyarakat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pihak pro maupun kontra membentuk organisasi sebagai wadah dalam pergerakannya dan sikap pemerintah yang tertutup serta membatasi aliran informasi ditambah faktor eksternal sikap Rusia yang provokatif membuat jumlah masyarakat yang pro-perang meningkat.

---

This study discussed about the Japanese rsquo s reaction that divided into two opinion on Russo Japanese War in 1904 1905. On another side, people support the war but on the other hand some people oppose it. The main focus on this study are to explain how the Japanese express their mind about the war and why pro war opinion is so high on the Japanese. This study result reveals that the Japanese expressed their mind about the war through various organizations and movements. Then, the reason behind why pro war opinion got many support are government secrecy policy, strict control to war related information, and Russian provocative action."

"Pro-Kontra RI dalam percaturan politik di Ambon pada era 1946 - 1949 sesungguhnya merupakan puncak dari proses politik yang telah berlangsung sejak 1920-an. Kelompok Pro RI berintikan PIM, sedangkan kelompok kontra RI berintikan GSS dan PTB. Sementara itu terdapat kelompok Federalis yang ingin mempertahankan NIT sebagai negara otonom. Kelompok ini berintikan para intelektual yang tergabung dalam Partai GDMS.Setidaknya ada dua masalah yang melahirkan politik Pro-Kontra RI di Ambon yakni masalah status konstitusional Maluku-Selatan dan masalah lambang-lambang Nasional. Menyangkut masalah pertama ternyata GSS dan PTB menolak Maluku Selatan menjadi bagian dari NIT, sebaliknya PIM yang Pro RI mendukung NIT bentukan Belanda itu. Hasil penelitian membuktikan, bahwa pilihan PIM mendukung eksistensi NIT, karena hanya dengan cara ini PIM dapat memperjuangkan kepentingan RI di Ambon. Sebaliknya GSS dan PTB menolak eksistensi NIT karena takut didominasi oleh daerah-daerah lain. Menyangkut masalah lambang-lambang nasional terbukti kedua kelompok belum mampu memisahkan masalah konstitusi dari lambang-lambang Nasional. Itulah sebabnya ada ancaman dari kelompok kontra RI bila lagu Indonesia Raya dan bendera merah-putih digunakan di Ambon.Secara politis dukungan PIM atas eksistensi NIT tidak berarti PIM mendukung Belanda. Sebab pada kenyataannya PIM hanya menjadikan NIT sebagai alat federal menuju cita-cita unitaris yakni Ambon menjadi bagian dari RI. Sebaliknya Belanda menciptakan NIT sebagai alat pemecah-belah RI. Sementara itu GSS yang pro Belanda maupun GDMS yang federalis harus menerima kekalahan politis atas PIM dalam dua kali pemilu (1946 - 1948) yang diselenggarakan oleh Belanda.Ketika pemerintah NIT tidak mampu mempertahankan prinsip federalisme dan siap bergabung dengan RI, maka tiga hari kemudian tepatnya pada 24 April 1950 kelompok GDMS dan GSS yang kalah dalam pemilu 1948 segera memproklamirkan berdirinya RMS (Republik Maluku Selatan). Dengan proklamasi itu persoalan politik di Ambon berubah konteks dari pro-kontra RI menjadi pergolakan militer antara RMS dengan RIS.

---

Ambon in Revolution Period : Pro and Contra of Republic of Indonesia's Parties in Political Affairs 1946-1949Pro and contra political affairs in Ambon which is last since 1946 to 1949 actually as the climax of political problems since 1920's. Parties involved in this case are PIM (Pro Indonesia) and GSS and PTB (Pro Dutch). While federalist insist to make NIT as an autonomy country. This party called GDMS which consist of intellectual person.There are two problems caused Ambon's pro-contra, are: South Mollucass constitutional status and National symbols affairs. In connected with the first problem, GSS and PTB rejected if South Mollucass be a part of NIT while PIM (Pro RI) supported NIT's idea. Survey result proved that, PIM willing to support NIT Existence in Ambon is because that's PIM's only way to fight for RI's in Ambon. In the country as they feel afraid that another area will dominate NIT itself. All those two parties still can not separate the problems between constitutional status and national symbols. That's the reasons why there are threaten RI?s contra parties if pro RI's party wants to sing national song and raised national flag.Politically, PIM's support for the existence of NIT does not mean they also support the Dutch. They only use MT to make Ambon become a part of Republic of Indonesia. While Dutch create NIT as they political strategy which known as Devide et Impera. GSS (Pro Dutch) and GDMS (Federalist) has to accept that they are loose from PIM in two times campaign (1946 and 1948) which is held by the Dutch.There days after NIT government could not fight for federalism Principe and ready to join with Republic of Indonesia, in April 24, 1950 GDMS and GSS parties whose lost in 1948 campaign declare the established of RMS (Republic of South Mollucass). From that time the political of Indonesia's pro contra become military fight between RMS and RIS."