Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai kartu identitas aplikasi sudah umum diimplementasikan, terutama pada sektor teknologi finansial (fintech) yang sudah banyak diadopsi masyarakat. Meskipun begitu, modul ekstraksi data dari KTP yang bersifat terbuka (open source) dan siap guna belum tersedia. Penelitian ini memiliki tujuan membuat modul tersebut, untuk penggunaan penelitian dan/atau membantu bisnis startup dengan memberikan opsi gratis perihal ekstrak data KTP pelanggan mereka. Penelitian ini juga dibuat dengan harapan dapat menggunakan penelitian sebelumnya sebagai pembelajaran dan referensi, dan memperbaiki kekurangan penelitian tersebut.Modul ini memiliki bentuk akhir docker image yang dapat digunakan langsung dengan utilisasi docker engine, dengan harapan proses kontainerisasi tersebut dapat mempermudah layanan - layanan yang menggunakan container orchestration seperti kubernetes, yang sangat umum digunakan e-commerce, untuk mengadopsi modul ini. Data dari gambar KTP akan melalui tahap preprocessing, pengenalan karakter, pengelompokan data, dan pembersihan data. Hasil eksperimen menggunakan 30 sampel KTP asli menunjukkan bahwa penggunaan masukan yang sudah ter crop lebih baik karena tingkat keberhasilan otomasi cropping hanya 43,3%. Selain itu, dari hasil bacaan pada sampel 75% berhasil terbaca dan dikelompokkan dengan tepat. Dari data yang sudah berhasil dibaca dan dikelompokan, 17% value dari data mengandung kesalahan. Dari kesalahan yang terjadi, 52.94% kesalahan berhasil dikoreksi oleh algoritma pembersihan data. Secara keseluruhan sistem berhasil membaca dengan tingkat keberhasilan 74,6%

---

The use of Indonesian Citizen’s Identity Cards (KTP) as Identifiers in apps has been commonly implemented in apps, particularly those that work in the financial technology (fintech) sector, something that the masses have adopted to use in recent years. Despite this, an open (open source) and free module for Identity Card data extraction isn’t available for immediate use. This research aims to make such a module, with the intent to help research and/or small businesses and startups by giving them a solution in the form of a free and ready to use identity card data extraction module. This paper also aims to learn from past papers, and hopefully improve upon them on some aspects.

This module will take the form of a docker image that can immediately be used as a standalone container with the use of docker engine. With this containerization approach, we hope that services using container orchestration such as kubernetes, a very commonly used platform used by e-commerces, will have an easier time adopting this module. Data from Identity Cards will go through several stages, including preprocessing, character recognition, data classification, and data cleaning. Experiments using 30 real life Identity Card samples resulted in cropped input being better since cropping automation only resulted in 43,3% success rate. The experiment also found that the reading and categorizing success rate are 75%.Out of all the categorized data, 17% of the values contained inaccuracies, 52.94% of which were successfully corrected by the cleaning algorithm. Overall, the system successfully extracted 74,6% of the data."

"Sejak diluncurkan, e-KTP nasional telah memunculkan kontroversi. Namun,program yang telah dicanangkan secara nasional ini tetap terlaksana. Kajian berikutmemfokuskan penelitiannya pada pelaksanaan Program e-KTP Nasional di PadangSelatan, Sumatera Barat, yang terpilih sebagai satu di antara enam daerah pilot projecte-KTP nasional. Data memperlihatkan, target e-KTP masih jauh dari harapan. Setelahdua tahun dilaksanakan, e-KTP hanya berhasil memproduksi 7.401 kartu, sementaratargetnya mencapai 26.000 kartu. Penyebab kegagalan pencapaian target ini beragam, di antaranya permasalahan komunikasi, kurangnya sumberdaya, struktur birokratis yang rumit dan kaku, serta penentangan dari pihak lain."

"Kualitas pelayanan perekaman e-KTP di Kelurahan Gandul, Kota Depok menghadapi beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelayanan. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan pencatatan e-KTP di Kelurahan Gandul, Kota Depok. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan penelitian deskriptif dan metode pengumpulan data berupa mixed method. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 orang yang diperoleh melalui kuesioner online dan offline. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pencatatan e-KTP di Kelurahan Gandul Kota Depok berada pada kategori baik. Hal ini terlihat dari lima dimensi Service Performance (SERVPERF) yang dikemukakan oleh Cronin & Taylor (1992), yang terdiri dari dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Namun pada masing-masing indikator yang terdapat pada kelima dimensi tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pencatatan e-KTP di Kelurahan Gandul Kota Depok.

---

The quality of e-KTP recording services in Kelurahan Gandul, Kota Depok faces several obstacles that can detain the service process. Based on that, this research aims to describe and analyze the quality of e-KTP recording services in Kelurahan Gandul, Kota Depok. The approach used in this study is a quantitative approach with descriptive research and data collection methods in the form of mixed methods. The number of respondents in this study were 100 people obtained through online and offline questionnaires. The results of this study indicate that the quality of e-KTP recording services in Kelurahan Gandul is in the good quality category. This can be seen from the five dimensions of Service Performance (SERVPERF) proposed by Cronin & Taylor (1992) which consist of the Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy dimensions. However, ini each of the indicators contained in the five dimensions, there are several things that must be improved in order to improve the quality of e-KTP recording services in Kelurahan Gandul, Kota Depok. "

"Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 237.556.363 jiwa pada tahun 2011 membuat Indonesia memerlukan sistem pendataan mutakhir yang untuk meminimalisir masalah yang terkait pendataan penduduk Indonesia. Oleh karena itu, diterapkanlah sistem baru berupa e-KTP yang dimulai sejak tahun 2011. Namun, proses adopsi inovasi e-KTP yang terjadi dalam masyarakat berbeda-beda antara individu satu dengan individu lainnya. Hal ini menyebabkan tingkat adopsi pada masyarakat pun berbeda-beda. Melihat hal tersebut, peneliti ingin mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap tingkat adopsi inovasi e-KTP.Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat adopsi inovasie-KTP pada masyarakat Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode kuantitatif dengan paradigma positivis. Hasil memperlihatkan terdapat adanya faktor-faktor dalam teori difusi inovasi yang mempengaruhi masyarakat untuk membuat e-KTP. Dari empat macam faktor, hanya jenis keputusan inovasi dan saluran komunikasi yang mempengaruhi tingkap adopsi inovasi e-KTP masyarakat di Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

---

The population of Indonesia reached 237,556,363 inhabitants in 2011 made Indonesia require advanced data collection system to minimize problems related to cencus population. Therefore, the government applied new system for ID Card, named e-KTP in 2011. However, the adoption of e-KTP innovation is vary from one individual to another. This caused by the rate of adoption in the community is different. Seeing this, the researchers wanted to find out which factors most influence the rate of adoption of innovation of e-KTP.

This study discusses the factors that influence the rate of adoption of innovations of e-KTP on Community District at Pasar Minggu, South Jakarta..

The method used in this study is quantitative methods with positivist paradigm. The results showed there were any factors in the theory of diffusion of innovations that influence people to make e-KTP. From four kinds of factors, only the type of innovation decision and communication channels that affect adoption innovation of c e-KTP on Community District at Pasar Minggu, South Jakarta."

"Skripsi ini membahas tentang faktor ndash; faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Implementasi kebijakan yang dibahas berdasarkan teori dari Van Metter dan Van Horn. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor ndash; faktor dari teori Van Metter dan Van Horn mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan secara keseluruhan. Namun dimensi sumber ndash; sumber kebijakan khususnya sumberdaya manusia, dan sarana prasarana merupakan dimensi yang paling mempengaruhi implementasi kebijakan pelayanan penerbitan KTP Elektronik di kelurahan kebagusan. Dimensi tersebut sangat berpengaruh karena pada implementasi di lapangan tidak terlaksana dengan baik, yaitu kuantitas sumber daya operator KTP Elektronik di Kelurahan Kebagusan yang kurang jumlahnya, dan prasarana PTSP yang kurang mendukung. Kualitas tingkat pemahaman dan kesadaran penduduk akan pentingnya dokumen kependudukan bagi diri mereka masih kurang walaupun kelurahan kebagusan sering melakukan sosialisasi dan program ndash; program lainnya.

---

This thesis discusses the factors factors that affect the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in kebagusan village. Implementation of policies discussed based on the theory of Van Metter and Van Horn. The results of this study indicate that the factors of Van Metter and Van Horn 39 s theory influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the whole kebagusan village. But the dimensions of human resources, and infrastructure are the dimensions that most influence the implementation of the policy of publishing the Electronic ID card in the Kebagusan Village. The dimension is very influential because the implementation in the field is not well implemented, ie the quantity of resources of the electronic ID card operator in Kebagusan Kelurahan is less in number, and the less supportive of PTSP infrastructure. The quality level of understanding and awareness of the importance of the population documents for themselves is still lacking although the Kebagusan Village often socialize it and other programs."

"Tesis ini membahas kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP dengan studi kasus pada penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur. Penelitian menggunakan metode deskriptif analisis dengan observasi, wawancara mendalam, survey dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program e KTP di Kota Administrasi Jakarta Timur, meliputi: sosialisasi ke masyarakat, memberikan undangan ke masyarakat, perekaman data diri masyarakat, pencetakan dan pendistribusian e KTP. Penduduk Jakarta Timur yang sudah melakukan perekaman e KTP 1.806.998 jiwa atau 85,68%, sedangkan masih terdapat 301.902 jiwa atau 14,32% yang belum melakukan rekam e KTP. Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur patuh dalam mendapatkan e KTP karena harapan akan suatu imbalan yaitu manfaat dari e KTP dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukum yang mungkin dijalankan, meskipun tidak ada sangsi bagi penduduk yang tidak melakukan perekaman e KTP. Pemerintah melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan e KTP di Jakarta Timur melalui: 1)Surat Edaran terkait percepatan perekaman e KTP, 2)E KTP mobile, 3)Pelayanan malam hari pada jam 19.00 s.d. 22.00 WIB. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program E KTP meliputi kendala internal dan eksternal. Keterkaitan kepatuhan masyarakat dalam mendapatkan E- KTP dilihat dari perspektif ketahanan wilayah di Jakarta Timur yaitu apabila seluruh penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur wajib e KTP melakukan perekaman data e KTP maka data e KTP dapat dimanfaatkan oleh Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur didalam meningkatkan keamanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang dapat mendukung ketahanan wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur yang akan mendukung ketahanan nasional.

---

The thesis will discuss the case study regarding the compliance of society in acquiring e-KTP in East Jakarta. The research uses analysis descriptive method through observation, depth interview, survey, and literature study. The result of this research shows that the e-KTP Program in East Jakarta includes: socializing, inviting, data recording, issuing, and distributing e-KTP to the society. There are 1.806.998 people or 85.68% of the population in East Jakarta have already undertaken e-KTP recording. On the other hand, there are 301.902 people or 14.32% of population have not yet done it. The inhabitant recording themselves in hope that there will be a reward for them, such as the benefit of e-KTP and to elude them from the possible penalty, even though there are no legal punishment for it yet. The Government has attempted to increase the society's compliance in issuing their e-KTP through certain effort, such as: 1) form letter regarding the acceleration of e-KTP recording, 2) mobile e-KTP, 3) night services, from 19.00 to 22.00 WIB. However, there are internal and external obstacles within this program. The relationship of the society's compliance in e-KTP in regional resilience perception is when the inhabitant of East Jakarta has issued their e-KTP where the data will be able to be used by Kepolisian Resort Metro Jakarta Timur in increasing the regional resilience. This will indirectly support the national resilience."

"Usia remaja sangat labil dalam proses pencarian identitas diri. Hambatan dalam pencapaian identitas diri dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Tujuan penulisan yaitu menggambarkan hasil pelaksanaan Terapi Kelompok Terapeutik, Latihan Asertif dan Psikoedukasi Keluarga terhadap peningkatan perkembangan remaja. Terapi Kelompok Terapeutik adalah terapi spesialis keperawatan jiwa yang membantu mengembangkan potensi dan meningkatkan kualitas antar anggota kelompok untuk mengatasi masalah kesehatan. Namun dengan karakteristik dan masalah anggota yang berbeda diperlukan terapi tambahan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh remaja. Remaja dengan kesulitan bersikap asertif diberikan tambahan terapi Latihan Asertif serta diberikan Psikoedukasi keluarga pada keluarga remaja. Evaluasi menunjukkan terjadi peningkatan aspek dan tugas perkembangan remaja. Analisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan model Stuart dan King. Rekomendasi laporan ini dapat dijadikan standar terapi spesialis keperawatan jiwa dan disosialisasikan pada tatanan pelayanan kesehatan jiwa komunitas.

---

During adolescent age, the teenagers are struggling for their self identity. The obstacle of teenagers to gain their self identity to some extent can be manifested through their deviant behaviors. The purpose of this scientific paper was to explore the result of Therapeutic Group Therapy, Assertiveness Training, and Family Psycho Education to improve adolescence growth and development. Therapeutic Group Therapy was mental health-psychiatric nursing specialization treatment with the purpose to assist the adolescence to develop their potential capacity and to improve the quality of group members to deal with their health problems. However, the different characteristics and problems of each group member required additional therapy which was appropriate with the problems they were facing. Teenagers with a difficulty of being assertive were given Assertiveness Training and Family Psychoeducation for their family. The results of these interventions showed the improvement particularl on diferrent aspects and developmental task of teenagers. Stuart and King Model were used for writing this scientific paper, and it was recommended that this report would be utilized as a standard of mental health-psychiatric nursing specialized treatment and to be socialized at all community mental health care settings."

"Target percepatan penyelesaian perekaman KTP-el semakin mendesak karena penggunaan KTP-el dalam urusan administrasi publik semakin diperluas. Ketuntasan pencatatan penduduk menjadi semakin penting karena data kependudukan kini digunakan sebagai sumber dalam perencanaan kebijakan yang penting peranannya dalam perencanaan pembangunan, inklusi penyampaian layanan dan pemerintahan, inklusi sosial, dan inklusi keuangan. Meskipun telah menerapkan pelayanan perekaman KTP-el dengan tambahan kegiatan pelayanan dan penggunaan mobil keliling, hingga Desember 2016 di Kota Batu masih ada 9 wajib KTP-el yang belum melakukan perekaman, persentase ini masih lebih tinggi jika dibandingkan di tingkat nasional yang sebesar 4,2 . Berbagai penelitian menyebutkan bahwa ada permasalahan implementasi kebijakan KTP-el dalam aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam teori implementasi kebijakan keempat aspek ini sebenarnya telah dikembangkan dalam model oleh Edward III. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat wajib KTP-el belum melakukan perekaman KTP-el di Kota Batu pada tahun 2016 serta mencoba memberikan rekomendasi dalam implementasi kebijakannya. Metode yang digunakan merupakan perpaduan pendekatan kuantitatif dengan penggunaan kuesioner, pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara mendalam, dan aplikasi konseptual model implementasi kebijakan Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan-alasan yang dikemukakan masyarakat sehingga belum melakukan perekaman KTP-el sebagian besar dikarenakan dan terkait dengan aspek komunikasi, dimana kebijakan dan program KTP-el belum tersampaikan secara jelas dan memadai dari Pemerintah/instansi pelaksana kepada masyarakat. Kendala implementasi kebijakan KTP-el di Kota Batu juga terjadi pada aspek sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Secara garis besar penelitian ini memberikan saran untuk selalu mengutamakan sampainya manfaat KTP-el pada masyarakat dengan terus melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik kepada semua pihak yang terkait dalam penggunaan dan implementasi KTP-el dan memperhatikan efektivitas dan efisiensi program/kegiatan pelayanan KTP-el dalam rangka menjangkau golongan masyarakat yang lebih luas.

---

There is an urgent need to accelerate recording completion of electronic identity card Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP el since KTP el play extensive role in public administration affairs. The completeness of population records is becoming increasingly important as population data is now used as source of policy design which play important roles in development planning, inclusion of governance and service delivery, social and financial inclusion. Although additional service of recording KTP el via the use of mobile service to reach out citizen directly, Batu City only able to reach 9 of KTP el obligant that have not yet done the recording as per December 2016. This figure is still higher than the national level of 4.2 . Various research states that there are implementation problems of KTP el policy in the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the policy implementation theory, these four aspects have actually been developed in the model by Edward III. So this study aims to analyze factors that cause the obligant of KTP el have not done recording KTP el in Batu City in 2016 and attempt to recommend policy implementation. The method used is combination of quantitative approach with the use of questionnaires, qualitative approaches by using in depth interviews, and conceptual application of Edward III policy implementation model. This study reveals that the reasons of not having KTP el recording are related to the communication aspect, such that policies and KTP el programs have not been clearly and adequately conveyed from the government implementing agencies to the community. Implications of the implementation of the KTP el policy in Batu City also occur in the aspects of resources, dispositions, and bureaucratic structures. This study findings suggest to always give priority better coordination and communication to all involved parties in the use and implementation of KTP el to effectiveness and efficiency of programs activities in order to reach broader population groups."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kualitas pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar melalui hasil penelitian mengenai kepuasan masyarakat yang telah melakukan pelayanan tersebut. Pembahasan penelitian ini menggunakan teori kualitas pelayanan oleh A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, dan Leonard L. Berry yang terdiri dari lima dimensi yakni, bukti fisik, kehandalan, ketanggapan, jaminan, serta empati. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dan wawancara mendalam dengan masyarakat yang telah melakukan pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesenjangan antara kualitas pelayanan yang diberikan dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa harapan pengguna akan ke lima dimensi lebih tinggi dibandingkan dengan kenyataan yang diterima di lapangan. Semakin kecil nilai kesenjangannya, maka dapat dikatakan pelayanannya semakin baik. Nilai kesenjangan rata rata terendah berada pada dimensi tangibles (bukti fisik), yaitu sebesar -0.30, maka dimensi tangibles (bukti fisik) ini merupakan dimensi yang paling baik. Sedangkan nilai kesenjangan rata rata tertinggi berada pada dimensi empathy (empati), yaitu sebesar 0.43, maka dimensi empathy (jaminan) dapat dikatakan kurang baik dan perlu diperbaiki. Tingkat kesesuaian dari hasil analisis antara harapan pengguna dengan kenyataan secara keseluruhan sebesar 68.28%. Berdasakan penilaian tersebut, dapat dikatakan kepuasan responden mengenai pelayanan e-KTP di Kelurahan Cisalak Pasar sudah memuaskan. Hasil dari penelitian menyarankan petugas diberikan pelatihan atau training mengenai pelayanan prima. Sehingga masyarakat lebih merasa di priorotaskan dan mendapatkan pelayanan yang baik.

---

ABSTRACT

This research discussed the quality of e-KTP services in Kelurahan Cisalak Pasar through the results of research on the satisfaction of the people who have had these services. The discussion of this research uses the theory of service quality by A. Parasuraman, Valarie A. Zeithaml, and Leonard L. Berry which consists of five dimensions namely, physical evidence, reliability, responsiveness, assurance, and empathy. This research approach uses a quantitative approach with data collection techniques in the form of surveys and in-depth interviews with communities that have provided e-KTP services in Cisalak Pasar Village. The results showed that there was a gap between the quality of services provided and those expected by the community. This gap shows that the users expectations of the five dimensions are higher than the reality received in the field. The smaller the gap value, the better service can be said. The lowest average gap value is in the tangibles (physical proof) dimension, which is -0.30, so this tangibles (physical proof) dimension is the best dimension. While the highest average gap value is in the empathy dimension (empathy), which is equal to 0.43, then the empathy dimension (guarantee) can be said to be unfavorable and needs to be improved. The level of concordance of the results of the analysis between user expectations with overall reality of 68.28%. Based on this assessment, it can be said that respondents satisfaction regarding e-KTP services in Cisalak Pasar Village is satisfactory. The results of the study suggest that officers are given training on excellent service. So that people feel more prioritized and get good service."

"ABSTRAK

Direktorat Jenderal Pajak DJP memiliki tanggung jawab besar untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target Rp 1.355 triliun di tahun 2016 sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dengan cara menunjang kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, DJP melakukan penambahan basis data perpajakan dengan cara mengeluarkan peraturan baru, yaitu PMK Nomor 39/PMK.03/2016. Dua bulan sejak ditetapkannya PMK Nomor 39/PMK.03/2016, pelaksanaan dari pelaporan data transaksi nasabah kartu kredit oleh bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit ditunda sampai program pengampunan pajak berakhir kemudian ditunda kembali pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Analisis kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknis analisis data kualitatif berupa successive aproximation. Alasan dilakukannya penundaan pelaksanaan ini adalah 1 pemberhentiaan sementara pemeriksaan pajak pada program pengampunan pajak, 2 kondisi masyarakat serta bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit, 3 mendukung program nontunai Bank Indonesia, 4 data kartu kredit tidak mencerminkan penghasilan, serta 5 masih minimnya jumlah transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan, manfaat yang diperoleh bagi pemeriksa pajak atas data kartu kredit adalah menjadi data pendukung dan rekonsiliasi pada objek pajak PPh dan PPN atas Wajib Pajak sebagai nasabah kartu kredit perseorangan dan/atau korporasi. Analisis atas evaluasi ini menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan data transaksi nasabah kartu kredit sebagai basis data perpajakan perlu untuk dimodifikasi kemudian dilanjutkan kembali pelaksanaannya. Hal ini mengingat data transaksi nasabah kartu kredit yang dapat dijadikan basis data pengujian kepatuhan pajak di perkembangan aktivitas ekonomi dengan menggunakan nontunai yang sudah berkembang pesat.

---

ABSTRAK

The Directorate of General Taxes DGT have a resposibility to collect revenues with a target of Rp 1,355 trillion in 2016 as planned in the Revised State Revenue and Expenditure Budget by supporting taxpayer compliance. After that, the DGT made a new regulation of adding tax database, namely PMK Number 39 PMK.03 2016. The implementation of reporting data of credit card rsquo s client by bank or institution that arranged in PMK Number 39 PMK.03 2016 has been delayed until tax amnesty program ended. Afterwards, that implementation postponed again up to unspecified time limit. This policy analysis is done by qualitative approach through qualitative data analysis technique in the form of successive aproximation. The reasons for implementation delay is 1 tax audit is stop during tax amnesty program, 2 resistance from society and also bank or institution acquirer credit card, 3 support less cash program from Bank Indonesia, 4 credit card rsquo s data doesn rsquo t reflect people rsquo s income, and 5 inadequate on credit card rsquo s transaction. Meanwhile, the benefits of credit card client rsquo s data is the data can support tax auditors to reconciliation tax object of income tax and value added tax. Evaluation analysis conclude that policy of credit card client rsquo s data as a tax base needs to modify and re implementing. This should be re implementing because credit card client rsquo s data can be a tax base to measure tax payer rsquo s compliance in currently economic activities is much more using less cash rather than cash basis."