Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini bertujuan menjelaskan sejarah kebijakan pangan di Indonesia terkait diversitaspangan pokok pada 1945-2021. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dan studi pustakaatas kajian kebijakan pangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terjadi kesinambungan atas diversitas pangan pokok yang merupakan realitas sejarah bangsa padakebijakan pangan di masa Indonesia kontemporer. Pada awalnya, diversitas pangan pokokyang merupakan kearifan lokal masyarakat Nusantara mendapat perhatian yang cukup besardalam idealisme Presiden Sukarno. Akan tetapi, hal ini tidak terpenuhi pada periode selanjutnya, seperti dalam politik beras oleh Presiden Soeharto, gerakan ketahanan pangan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, kebijakan impor pangan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hingga kebijakan lumbung pangan oleh Presiden Joko Widodo. Diversitas pangan pokok dalam kebijakan pemerintah hanya diakomodasi dalam programjangka pendek, berskala kecil/lokal/parsial, serta tidak adaptif terhadap perubahan zaman.Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat masih didominasi olehkebijakan pangan yang tidak inklusif."

"Permintaan akan bahan pangan merupakan komponen utama dan amat berperan dalam struktur kegiatan sektor pertanian. Adanya perubahan-perubahan dalam permintaan bahan pangan, akan menyebabkan perubahan pendapatan produsen. Karakteristik dari komoditi pangan pada umumnya kurang elastis terhadap perubahan pengeluaran total. Kecendrungan adanya saline keterkaitan permintaan komoditi-komoditi pangan menimbulak persoalan-persoalan dalam mengartikannya. Skrpsi ini mencoba untuk menganalisa keadaan/pola konsumsi rumah tangga Indonesia serta karakteristik dari komoditi-komoditi pangan dalam hubungannya dengan perubahan harga sendiri, pengeluaran serta harga komoditi lainnya, yang dicerminkan oleh nilai elastisitasnya, dalam upaya perencanaan strategi dan kebijakan pangan di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Untuk menghindari kompleksitas, pola konsumsi pangan yang dibahas dalam skripsi ini hanya berdasarkan atas pembagian pola konsumsi pangan yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik dan tidak berdasarkan atas pembagian wilayah Jawa, Sumatra, dan sebagainya. Model yang digunakan adalah Model Almost Ideal Demand Systemn (AIDS Model).AIDS Model adalah suatu model permintaan lengkap yang meggunakan perumusan masalah alokasi konsumen den dimulai dengan klas preferensi yang dikenal sebagai Piglog Class. Piglog Class adalah kelas preferensi kusus yang memungkinkan agregasi yang tepat dari konsumen yang diungkapkan melalui fungsi anggaran. Karena adanya saling keterkaitan diantara permintaan komoditas menyebabkan diperlukannya suatu metoda pendugaan berupa metoda sistem. Artinya semua persamaan secara bersama-sama dan akan memberikan hasil pendugaan bagi semua parameter secara simultan. Metoda tersebut dikenal dengan nama Seemingly Unrelated Regression (SUR). Hasil yang diperoleh menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan yang. berarti antara pola-pola konsumsi pangan yang diuji. Penerapan restriksi-restriksi permintaan, secara umum tidak terlalu berpengaruh terhadap arah dan nilai elastisitaSnya. Penambahan variabel demograpi yaitu jumlah anggota rumah keluarga pada umumnya memberikan pengaruh yang positif, kecuali untuk kelompok komoditi daging + telur + susu, sayuran dan buah-buahan. Nilai elastisitas hare.a sendiri untuk semua jenis pola konsumsi mempunyai tanda yang negatif. Hal tersebut sesuai dengan teori ekonomi yang menyatakan bahwa fungsi permintaan mempunyai arah yang negatif. Nilai elastisitas pengeluaran dari semua jenis pola konsumsi mempunyai tanda positif yang berarti konsumsi untuk komoditi pangan tersebut relatif akan meningkat seiring peningkatan. pengeluaran/pendapatan. Dari hal-hal tersebut, tampaknya kebijakan pangan yang berhubungan dengan input maupun output harus lebih diarahkan pada diversifikasi pangan selain beras. Usaha-usaha yang mengarah pada intensifikasi dan ekstensifikasi la.han di Luar Jawa mutlak harus dilakukan dalam upaya menyeimbangkan pertumbuhan konsumsi dan produksi beras dalam jangka waktu menengah. Akhirnya peranan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan produksi komoditi pertanian non beras mutlak diperlukan dalam bidang penelitian dan pengembangan teknologi, penyebaran informasi dan penerapan teknologi Baru, serta pencegahan penyakit. Hal ini cenderung bersifat mendorong dan nondistortif dengan inisentif dalam bentuk subsidi langsung."

"ABSTRAKKemiskinan adalah masalah dunia karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah di seluruh dunia mencoba membuat program bantuan untuk membantu orang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Program Rastra di Indonesia diciptakan untuk membantu mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan beberapa kebutuhan pangan utama, yaitu beras. Pengurangan biaya yang harus dibayar oleh RTS untuk beras dapat membantu mereka mengalihkan uang yang akan mereka gunakan untuk beras, untuk kebutuhan mereka yang lain. Kebijakan bantuan makanan beras ini harus membawa manfaat jangka pendek bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mereka. Pada 2017 pemerintah meluncurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk secara perlahan menggantikan program Rastra. BPNT mengganggu pasar beras karena metodenya sangat berbeda dari Rastra. Penelitian ini ingin melihat apakah Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita sebagai ukuran kekayaan, apakah kedua program memiliki hasil dampak yang berbeda, dan untuk melihat apakah pada tahun terakhir Program Rastra dengan diperkenalkannya BPNT, Program Rastra memiliki dampak yang berbeda pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita penerimanya dibandingkan sebelum BPNT diperkenalkan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM) pada data SUSENAS 2017 dan 2018. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita, bahwa Rastra dan BPNT memiliki dampak yang berbeda, dan Rastra memiliki dampak yang berbeda sebelum dan setelah pengenalan BPNT.

---

ABSTRACT

Poverty is a worldwide problem as people cannot meet their basic needs. Governments around the world try to create relief programs to help people fulfill their daily needs. The Rastra Program in Indonesia was designed to help reduce the burden of expenses incurred by Targeted Households through meeting some of the primary food needs, namely rice. The reduced costs that the Targeted Households have to pay for rice can help them divert the money that they would have used for rice, for their other needs. This rice food aid policy should bring short-term benefits to the poor to meet their basic consumption needs. In 2017 the government launched the Cashless Food Aid (BPNT) program to replace the Rastra program slowly. BPNT disrupts the rice market as its methods significantly differ from that of Rastra. This research wants to examine whether Rastra and BPNT both impact expenditure per capita and food expenditure per capita as a measure of wealth, whether the two programs have different results in impact, and to evaluate whether in its final year with the introduction of BPNT, that the Rastra Program has a different impact on expenditure per capita and food expenditure per capita of its recipients than before BPNT was introduced. The data processing method that is used is Ordinary Least Square (OLS) and Propensity Score Matching (PSM) on SUSENAS 2017 and 2018 data. Results from this study find that Rastra and BPNT do impact expenditure per capita and food expenditure per capita, that Rastra and BPNT do have different impacts, and Rastra does have a different impact before and after the introduction of BPNT."

"Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan ketahanan pangan. Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk menjamin ketersediaan pangan, bahkan mendirikan badan ketahanan pangan mulai dari tingkat nasional hingga tingkat kabupaten. Beberapa kalangan mengkritik kebijakan pangan selama ini bersifat temporer dan justeru melemahkan kedaulatan pangan yang dinilai bersifat strategis. Ketahanan pangan merupakan peluang bagi pihak asing dan kedaulatan pangan merupakan ancaman bagi pihak asing. Kedaulatan pangan merupakan ancaman, karena apabila kemandirian pertanian Indonesia menjadi kuat, pihak asing tidak dapat memasarkan produknya…."