Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"In this brief we will address the measure of managing public procurement taking into consideration cultural,corporate and organizational specificities, with a sustainable development strategy in mind. When such toolsare used in conjunction, the efficiency of production applications is increased. Further research should focuson the investigation of foreign markets for industrial and state businesses’ public procurement, includingprivate law state-owned companies, as well as on developing a mechanism to evaluate public procurement thattakes economic, social, and environmental factors into account. Finally, we need to be aware that integratingcultural factors when dealing with public procurement is fundamental when it comes to leadership issues.Underpinning leadership is an ability to comprehend people, their values, and characteristics, and how thesefactors may correct and adapt public procurement methodology."

"Pengadaan barang dan jasa sering kali berurusan dengan anggaran yang besar sehingga membuatnya rentan terhadap korupsi. Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kasus korupsi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebesar 21 persen dari total kasus yang ditangani KPK. Sebagai upaya untuk mengurangi angka korupsi, Pemerintah Indonesia meluncurkan e-Procurement sejak 2008. Penelitian ini menguji dampak penerapan e-Procurement dalam mengurangi korupsi pengadaan barang/jasa. Dengan menggunakan pendekatan regresi negative binomial, yang akan menganalisis data kasus korupsi pengadaan inkracht KPK dalam kurun waktu 2015-2022, dan membawa dimensi baru dengan menambahkan unsur kelembagaan dan kaitannya dalam mengurangi korupsi pengadaan. Hasilnya, penerapan e-Procurement secara signifikan berkorelasi dengan penurunan kasus korupsi pengadaan barang jasa. Kemudian, tingkat reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi yang tercermin dari Nilai RB dan Nilai SAKIP juga memiliki hubungan yang signifikan dalam mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah bahwa kombinasi penerapan e-Procurement dan pengelolaan kelembagaan yang baik dapat menjadi faktor yang menentukan untuk mengurangi tingkat korupsi pengadaan barang dan jasa di Indonesia

---

Public procurement often deals with huge budgets, thus making it vulnerable to corruption. According to data from the Corruption Eradication Commission (KPK), public procurement related corruption has proportion up to 21 percent from total corruption cases handled by KPK. To reduce the number of public procurement corruption, Indonesian government launched e-Procurement since 2008. This study examines the impact of e-Procurement implementation to reduce public procurement corruption. By using Negative Binomial Regression approach, this study analyzes data KPK related to public procurement corruption cases inkracht in 2015-2022, and try to bring new dimension by adding institutional aspect and its effect to reduce public procurement corruption. As a result, the implementation of e-Procurement is significantly correlated with a decrease in number of procurement corruption cases. Furthermore, the level of bureaucratic reform and performance accountability of institution as reflected by the RB Score and SAKIP Score also have a significant correlated to reduce the number public procurement corruption in Indonesia. This findings are expected to be an input for the government that the combination of e-Procurement implementation and well managed institution can be a decisive factor to reduce the level of public procurement corruption in Indonesia."

"Badan Layanan Umum (BLU) merupakan unit satuan kerja Pemerintah yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tidak mengutamakan pencarian keuntungan dalam operasinya. Guna menunjang kegiatan operasinya, satuan kerja berbentuk BLU diberikan fleksibilitas oleh Pemerintah, salah satunya adalah kebebasan untuk mengatur sendiri ketentuan terkait pengadaan barang/jasa dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas serta berpedoman pada praktik bisnis yang wajar. Pada praktiknya, sebanyak 65% dari total seluruh satuan kerja BLU di Indonesia belum memiliki peraturan Pemimpin BLU tentang pengadaan barang/jasa di lingkup satuan kerjanya (LKPP,2024). Kondisi ini tercipta sebagai akibat dari kurangnya pemahaman dan atensi dari para Pemimpin BLU terhadap urgensi pengadaan barang/jasa dan bagaimana merancang strategi pemenuhannya. Teori Supply Positioning Model yang dicetuskan oleh Peter Kraljic (1983), dapat membantu para Pemimpin BLU untuk dapat mengkategorikan kebutuhan item barang/jasa organisasi kedalam sebuah matriks yang dinilai berdasarkan dua dimensi yakni resiko suplai dan dampak profit. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana langkah praktis menerapkan teori dimaksud dan apakah teori ini yang jamak dipraktikkan pada sektor privat dapat diadopsi pada organisasi sektor publik dengan mengambil locus penelitian pada BLU LMAN. Hasilnya, terdapat sepuluh kelompok item kebutuhan barang/jasa pada BLU LMAN yang berhasil dikategorikan ke dalam empat kuadran matriks, dan selanjutnya disusun strategi pengadaan sesuai kategori pada kuadran matriks tersebut.

---

The Public Service Agency (BLU) is a government work unit formed to improve public services to the community without prioritizing profit-making in its operations. To support its operational activities, BLU-shaped work units are given flexibility by the Government, one of which is the freedom to regulate their provisions related to the procurement of goods/services while still considering the principles of efficiency and effectiveness and being guided by reasonable business practices. In practice, as many as 65% of the total BLU work units in Indonesia do not yet have BLU regulations regarding procuring goods/services within the scope of their work units (LKPP, 2024). This condition was created due to a lack of understanding and low attention from BLU leaders regarding the urgency of procuring goods/services and how to design a fulfillment strategy. Supply Positioning Model theory which was coined by Peter Kraljic (1983), can help BLU leaders to categorize the need for organizational goods/services items into a matrix that is assessed based on two dimensions of supply risk and profit impact. This research was conducted to examine practical steps to apply the theory in question and whether this theory, which is commonly practiced in the private sector, can be adopted in public sector organizations by taking research place at BLU LMAN. As a result, there were ten groups of items needed for goods/services at BLU LMAN which were successfully categorized into four matrix quadrants, and then procurement strategies were prepared according to the categories in these matrix quadrants."

"Disertasi ini membahas mengenai fungsi sosial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Asas fungsi sosial yang terdapat pada Pasal 6 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA), yakni semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanah tersebut dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi. Tetapi tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum/kepentingan masyarakat. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus saling mengimbangi. Asas fungsi sosial ini tidak akan berubah, akan tetap saja. Namun penafsiran menjadi berubah-ubah tergantung pada kebijaksaan pemerintah. Dalam perlindungan hukumnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara wajib telah ada yaitu dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1961, namun secara sukarela hanya dalam bentuk Peraturan Presiden saja, yaitu terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 20005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Namun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 digunakan hanya sekali saja, sedang selain ini tetap digunakan pengadaan tanah secara sukarela, walaupun pelaksanannya secara wajib, yakni dengan musyawarah semu, dengan cara intimidasi. Dengan teori Utilitarianisme Jeremy Bentham untuk kepastian hukum dengan memandang nilai kemanfaatan serta teori Utilitarianisme Jhering, penulis mencoba mencari jawaban fungsi sosial dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yakni keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat dan kepentingan umum yang diselaraskan dalam fungsi sosial hak atas tanah.

---

The following dissertation is outlining about the social functions in respect to land procurement for public interest purposes. The fundamental of social function in the Article 6 of Law no 5 of 1960 (UUPA), defines that all land rights have its social function, meaning that the rights of any lands which attached to individual shall be used for public interest, and shall not be used for individual interest. Such definition does not mean that the individual interest will be urged by the public interest. Each public and individual interest shall be well-balanced.

Nevertheless, such fundamental will never be changed, and must be fixed no matter what, but the definition can be varied depending on the Government Policy. In legal protection context, the principle of procurement land for public interest purposes has already been formed and governed in the Law No. 20 of 1961, and lastly governed in the Presidential Regulation no.36 of 2005 juncto Presidential Regulation No.65 of 2006, which had no juridiction. However, The law no.20 of 1961 was only implemented once, apart from that, the common procedure of procurement land still accomplished voluntarily by holding apparent conferences and discussions, and by conducting intimidation.

By considering the benefit value and applying Jeremy Bentham Utilitarianism theory to seek legal certainty, as well as applying Jhering Utilitarianism theory, the writer trying to find the answer of social functions in respect to land procurement for public interest purposes, that is to harmonize between individual and public interest in accordance to social functions itself."

"Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan semakin meningkat. Berdasarkan studi literatur, salah satu metode untuk meningkatkan kinerja pengadaan adalah dengan mengukur tingkat kematangan proses pengadaan agar dapat diketahui komponen pengadaan yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan strategi berdasarkan analisis gap terhadap kondisi eksisting kematangan proses pengadaan dengan menggunakan Procurement Maturity Model (Guth, 2010) untuk meningkatkan kinerja pengadaan di Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan survei yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden di Departemen Pengadaan Strategis Bank Indonesia. Selanjutnya dilakukan studi literatur untuk menyusun konsep strategi peningkatan yang akan dibahas secara mendalam melalui focus group discussion untuk menghasilkan strategi peningkatan tingkat kematangan proses pengadaan di Bank Indonesia. Strategi tersebut kemudian divalidasi sehingga dihasilkan rekomendasi strategi peningkatan tingkat kematangan pengadaan. Hasil dari penelitian ini adalah 21 strategi yang disarankan untuk diimplementasikan oleh Bank Indonesia untuk meningkatkan kinerja proses pengadaan barang dan jasa di Bank Indonesia.

---

Bank Indonesia has very important duties to achieve and maintain the stability of the Rupiah value. In carrying out its functions, Bank Indonesia needs to be supported by good institutional management, one of which is in the procurement. Procurement performance improvement needs to be done continuously hence the efficiency and effectiveness of the procurement will increase. Based on literatures, method to improve procurement performance is by measuring the procurement maturity level to identify which procurement components need to be improved. This research aims to produce improvement strategies based on a gap analysis of the existing procurement maturity level using the Procurement Maturity Model (Guth, 2010) to improve procurement performance at Bank Indonesia. This research uses literature studies and surveys by distributing questionnaires to respondents at the Strategic Procurement Department of Bank Indonesia. Subsequently, literature studies were conducted to formulate conceptual improvement strategies that would be discussed in focus group discussions to produce strategies. These strategies are then validated to produce recommendation in the form of strategies to increase the procurement maturity level. The results of this study are 21 strategies that are suggested to be implemented by Bank Indonesia to improve the performance of the procurement process at Bank Indonesia."

"Besarnya belanja pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa, terutama sektor belanja modal menyebabkan pengadaan barang/jasa pemerintah rentan untuk terjadinya korupsi. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia mengadopsi dan menerapkan Electronic Procurement (E-Procurement) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi angka kasus korupsi pengadaan. Pemerintah Indonesia menerapkan E-Procurement sejak 2008, akan tetapi penelitian terkait hal tersebut masih terbatas. Penelitian ini menguji sejauh mana efektivitas pelaksanaan E-Procurement mengurangi jumlah kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dengan menggunakan model regresi negative binomial, penelitian ini menganalisis data panel kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dari tahun 2005 hingga 2018.Hasil penelitian menunjukkan bahwa provinsi-provinsi dengan rasio belanja modal yang tinggi lebih rentan terjadi korupsi pengadaan dan penerapan E-Procurement berdampak dalam mengurangi angka kasus korupsi pengadaan di provinsi-provinsi tersebut. Meskipun penerapan E-Procurement berdampak terhadap penurunan jumlah kasus korupsi, tetapi E-Procurement butuh perbaikan dan peningkatan yang berarti serta perlunya membangun pendekatan kolaboratif dengan pihak-pihak terkait.

---

The huge spending on public procurement, mainly on capital expenditure makes it is vulnerable to corruption. Many governments have adopted Electronic Procurement (EProcurement) to increase transparency, improve accountability, and reduce corruption with variable success. Government of Indonesia adopted E-Procurement in 2008, however limited research exist on the impact of E-Procurement in reducing corruption. This study attempts to assess the extent to which E-Procurement implementation in Indonesia reduced corruption cases in public procurement. By using negative binomial regression model, this research analyzes panel data on procurement corruption cases handled by the Indonesian Corruption Eradication Commission from 2005 to 2018.The findings suggest that provinces with high capital expenditure ratio, are more vulnerable to corruption and implementation of E-Procurement was impactful on reducing the number of procurement corruption cases in such provinces. Although E-Procurement was impactful on diminishing corruption, but it requires a decent revamp and improvement of E-Procurement and also a collaborative approach with the key stakeholders."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi desain pengendalian internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada Kementerian HNY. Evaluasi tersebut dilakukan berdasarkan kerangka pengendalian internal COSO 2013. Penelitian dilatarbelakangi oleh hasil pemeriksaan BPK tahun 2021 yang mengungkapkan permasalahan-permasalahan terkait kelemahan pengendalian internal salah satunya pada kegiatan pengadaan barang/jasa. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis berdasarkan 5 komponen yang dijabarkan ke dalam 17 prinsip pengendalian internal COSO 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan yang teridentifikasi pada seluruh komponen pengendalian internal dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Kementerian HNY. Hal ini membuktikan bahwa komponen pengendalian internal yang saat ini berjalan belum efektif mengatasi permasalahan yang ada.

---

The objective of this study is to evaluate the internal control design in the government procurement of goods/services at the Ministry of HNY. The evaluation is conducted based on the internal control – integrated framework COSO 2013. The research is motivated by the findings of the BPK examination in 2021, which revealed various issues pertaining to weaknesses in internal controls, specifically in the procurement of goods and services. This study adopts a case study design and utilizes a descriptive research method. Data collection is carried out through an extensive literature review, interviews, documentary analysis, and observations. The collected data is subsequently analyzed in accordance with the 17 principles derived from the underlying 5 components of internal controls outlined in the COSO 2013 framework. The research findings indicate the identification of weaknesses across all components of the internal control system in the procurement of goods and services at the Ministry of HNY. This substantiates the contention that the existing internal control components have yet to effectively address the prevailing issues."

"[Dalam pembangunan proyek EPC dimana memiliki tingkat risikonya cukup tinggi tidak terlepas dari keterlambatan waktu dan pembengkakan biaya proyek. Permasalahan yang terjadi pada PT.X dimana waktu proyek terlambat dan terjadi pembengkakan biaya. Oleh karena itu analisa berbasis risiko akan dilakukan pada proses pengadaan jasa, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi pengelolaan risiko yang baik sehingga kinerja waktu dan biaya pada proyek EPC dapat dioptimalkan. Hasil penelitian menunjukkan faktor risiko yang berpengaruh terhadap kinerja waktu dan biaya paket pekerjaan subkontraktor tidak jelas, data spesifikasi & teknikal yang berubah - ubah, kompleksitas pekerjaan pada proyek, waktu proses tender terlalu singkat sehingga penawaran harga bersifat masih kasar, waktu proses tender formulir isian terlalu banyak sehingga memakan waktu, Bentuk kontrak kurang menarik bagi subkontraktor, kesalahan dalam strategi dan perencanaan paket pengadaan yang tidak memperhitungkan analisis pasar, subkontraktor kurang memahami vendor yang harus di tuju untuk pengadaan material, subkontraktor tidak akurat dalam estimasi biaya proyek, tingginya penawaran harga subkontraktor yang jauh di atas OE. Kata Kunci : Pengadaan Jasa, Proyek EPC, Faktor Risiko, Subkontraktor, Kinerja Waktu Dan Biaya;In the EPC project development which has a fairly high degree of risk can not be separated from the delay time and cost overruns of the project.Problems that occur in PT.X which time the project is late and cost overruns occur. Therefore, the analysis will be performed on a risk-based procurement process, this research is expected to generate good risk management strategies so that the performance time and cost of the EPC project can be optimized. The results showed the risk factors that affect the performance of the time and cost subcontractor work packages is not clear, the data specifications and technical change oftenly, the complexity of the work on the project, the tendering process time is too short so the bidding prices are still rough, tender form is too much so it takes a lot of time, contract type less attractive to subcontractors, errors in strategy and planning procurement package that does not account for market analysis, the subcontractor vendors to be less understanding in the heading for the procurement of materials, subcontractors are not accurate in the project cost estimate , the high bid price that is far above subcontractor OE, In the EPC project development which has a fairly high degree of risk can not be separated from the delay time and cost overruns of the project.Problems that occur in PT.X which time the project is late and cost overruns occur. Therefore, the analysis will be performed on a risk-based procurement process, this research is expected to generate good risk management strategies so that the performance time and cost of the EPC project can be optimized. The results showed the risk factors that affect the performance of the time and cost subcontractor work packages is not clear, the data specifications and technical change oftenly, the complexity of the work on the project, the tendering process time is too short so the bidding prices are still rough, tender form is too much so it takes a lot of time, contract type less attractive to subcontractors, errors in strategy and planning procurement package that does not account for market analysis, the subcontractor vendors to be less understanding in the heading for the procurement of materials, subcontractors are not accurate in the project cost estimate , the high bid price that is far above subcontractor OE]"

"Pengadaan berkelanjutan saat ini menjadi salah satu fokus baru dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa/pemerintah di Indonesia sejak disahkannya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Meskipun kebijakan tersebut telah didukung melalui pembentukan tata kelola pengadaan berkelanjutan yang diwujudkan melalui keterlibatan sejumlah aktor pemerintah, tetapi implementasinya masih perlu dievaluasi kembali guna dapat memperkuat kapasitas organisasi. Oleh karenanya, penelitian ini melakukan analisis kapasitas tata kelola terhadap Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai aktor yang memiliki peran sentral dalam implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori kapasitas tata kelola oleh van Popering-Verkerk et al., (2022)sebagai kerangka teori dalam menganalisis kapasitas tata kelola LKPP pada implementasi pengadaan berkelanjutan di Indonesia. Berlandaskan pendekatan post-positivist, verifikasi teori pada penelitian ini dilakukan berdasarkan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 9 informan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian terhadap lima dimensi kapasitas tata kelola menunjukkan bahwa LKPP telah secara menyeluruh memenuhi aspek koordinasi, ketahanan, dan sumber daya. Sedangkan, untuk aspek aksi kolektif dan pembelajaran, LKPP dinilai belum memenuhi indikator ruang untuk bertindak dan pembelajaran sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun LKPP telah memiliki kapasitas tata kelola yang memadai ditunjukkan dengan terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama. terpenuhinya 11 dari 13 indikator kapasitas, tetapi masih terdapat adanya ruang untuk peningkatan kapasitas khususnya dalam memperluas kewenangannya dan memfasilitasi adanya proses pembelajaran bersama.

---

Sustainable procurement has become one of the new focuses in implementing government procurement of goods/services in Indonesia since the enactment of Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018. In this regard, although the policy has been supported by establishing sustainable procurement governance, which is realized through the involvement of several government actors, its implementation could be more optimal. Therefore, this study analyzes the governance capacity of the Government Goods/Services Procurement Policy Institute (LKPP) as an actor having a central role in implementing sustainable procurement in Indonesia. This research uses the theory of governance capacity by van Popering-Verkerk et al. (2022) as a theoretical framework for analyzing LKPP governance capacity in the implementation of sustainable procurement in Indonesia. Based on a post-positivist approach, theory verification in this study was carried out based on qualitative data collection through in-depth interviews with nine informants and literature studies. The study results on the five dimensions of governance capacity show that LKPP has thoroughly met the aspects of coordination, resilience, and resources. Meanwhile, for the aspects of collective action and learning, LKPP is considered to need still to meet the indicators of room for action and social learning. Thus, although LKPP already has adequate governance capacity, as indicated by the fulfillment of 11 of the 13 capacity indicators, there is still room for capacity building, especially in expanding its authority and facilitating a joint learning process. "