Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai peran partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran yang  terdiri dari dua faktor utama yakni faktor manusia dan faktor non manusia serta upaya penanggulangan bencana kebakaran yang diimplementasikan oleh masyarakat melalui peningkatan kesadaran masyarakat dengan pemberian sosialisasi terkait resiko kebakaran dan potensi di masyarakat yang dapat dioptimalkan untuk melakukan penanggulangan bencana kebakaran serta peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan simulasi mitigasi bencana. Dalam upaya penanggulangan bencana kebakaran, masyarakat juga secara partisipatif membuat konsep permukiman ideal yang layak dan aman dari bencana kebakaran yang sesuai dengan kearifan lokal di masyarakat. Peran partisipasi masyarakat memperlihatkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat semakin rendah resiko terjadinya bencana kebakaran.

---

The task of this final project is to discuss the role of community participation in fire disaster management which consists of two main factors, namely human and non-human factors and fire disaster management efforts implemented by the community through increasing public awareness by providing socialization regarding fire risk and potential in the community can be optimized for fire disaster management and community capacity building through disaster mitigation simulation training.  In the effort of fire disaster management, the community is also participatory make the concept of an ideal settlement feasible and safe from the appropriate fire disaster with local wisdom in the community. The role of community participation shows that the higher the level of community participation, the lower the risk of disasters Fire."

"Psikolog sosial dan pakar kepribadian telah membahas bahwa pemahaman kita terhadap perilaku prososial, terutama setelah bencana alam, akan diperkuat dengan memeriksa tingkat empathy dan agreeableness orang. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan literatur sebelumnya tentang empathy dan agreeableness pada perilaku prososial. Sampel dari 327 anggota komunitas menyelesaikan survei online yang mengukur empati, keramahan, dan perilaku membantu bencana alam. Hasil menunjukkan bahwa bantuan bencana alam didorong oleh tingkat empathy dan agreeableness yang tinggi. Diskusi dilakukan pada implikasi dari hasil ini dan pemanfaatannya. Makalah ini menggunakan istilah “bantuan bencana alam” dan “perilaku prososial” secara bergantian. Psikolog sosial dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk memahami lebih lanjut mengapa manusia melakukan perilaku prososial dengan memahami berbagai faktor seperti empathy dan agreeableness.

---

Social psychologists and personality experts have discussed that, our comprehension towards prosocial behaviour, especially after natural disasters, will be strengthened by examining people’s degree of empathy and agreeableness. The present study intents on developing previous literatures regarding empathy and agreeableness on prosocial behaviour. A sample of 327 community members completed an online survey measuring empathy, agreeableness, and natural disaster helping behaviour. Results demonstrated that natural disaster helping is driven by high levels of empathy and agreeableness. Discussions were made on the implications of these results and their utilizations. This paper uses “natural disaster helping” and “prosocial behaviour interchangeably”. The results of this study could be used by social psychologists to understand further why humans carry out prosocial behaviours by understanding different factors such as empathy and agreeableness."

"Penelitian ini membahas tentang asesmen kapasitas penanggulangan bencana partisipatif di Kabupaten Flores Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan instrumen kaji Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). Instrumen ini mengukur kapasitas penanggulangan bencana yang secara kolaboratif dimiliki oleh pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Flores Timur termasuk pemerintah, lembaga non pemerintah dan masyarakat. Karena sifatnya yang partisipatif maka penilaian tersebut dikonsultasikan bersama dan ditetapkan bersama oleh para pemangku kepentingan kebencanaan di Flores Timur. Hasil analisa memperlihatkan bahwa terdapat beberapa indikator esensi ketangguhan bencana yang masih perlu ditingkatkan kapasitasnya. Instrumen LGSAT yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan konteks dan pemahaman di masyarakat.

---

The research is focused on disaster management participatory capacity assessment in East Flores District, using the Local Government Self Assessment Tool (LGSAT). This tool was used to assess the capacity on disaster management which collaboratively done by various stakeholders in East Flores. Since this was a participatory process, the assessment result was jointly discussed and agreed by all the stakeholders.

The result showed that some indicators from 10 Resiliency Essentials still need to be improved. It is suggested that the LGSAT instrument used in this assessment need to be adjusted with local context and understanding of the community."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan yang dituangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana pada penanganan bencana erupsi gunung Sinabung di Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara. Banyaknya terjadi bencana dan khususnya jumlah gunung api aktif di Indonesia yang mencapai 122 gunung aktif, harus di sikapi dengan pembuatan kebijakan.Penelitian ini menggunakan model analisis implementasi George Edward III, yang terdiri dari faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan penanggulangan bencana yakni Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 yang di tuangkan dalam Sistem Penanggulangan Bencana harus dilakukan di semua daerah. Sistem penanggulangan bencana ini terdiri dari enam aspek, yaitu (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan/penganggaran, (5) aspek pengembangan kapasitas dan (6) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sistem penanggulangan bencana yang akan dianalisis adalah (1) aspek legislasi, (2) aspek kelembagaan, (3) aspek perencanaan, (4) aspek pendanaan (5) aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data primernya menggunakan wawancara.Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan penanggulangan bencana melalui sistem penanggulangan bencana daerah masih buruk, aspek legislasi, aspek kelembagaan, aspek perencanaan, aspek pendanaan, dan aspek penyelenggaraan penanggulangan bencana belum bisa dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor disposisi pemerintah menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi faktor-faktor lainnya.

---

This thesis discusses the implementation of the policies outlined in the Disaster Management System in the handling of the eruption of Mount Sinabung in Karo, North Sumatra province. The number of disasters and in particular the number of active volcanoes in Indonesia which reaches 122 active volcanoes, must be take action with policy making.

This study uses implementation analysis model of George Edward III, which consists of factors communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Disaster management policies that Act No. 24 of 2007 which showcased the Disaster Management System should be made in all areas. The disaster management system consists of six aspects, namely (1) the aspect of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) the aspect of funding / budgeting, (5) and capacity development aspects (6) aspects of disaster management , Disaster management system that will be analyzed are: (1) aspects of legislation, (2) institutional aspects, (3) aspects of planning, (4) financing aspect (5) aspects of disaster management. This study used a qualitative approach. The primary data collection techniques using interviews.

Based on the research results, the implementation of disaster management policies through local disaster management system is still bad, legislative aspects, institutional aspects, aspects of planning, financing aspects, and aspects of disaster management cannot be implemented. The results showed that the government dispositions factors become the most dominant factor that affecting other factors."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pascabencana Erupsi Sinabung dan menganalisis implementasinya menggunakan model implementasi Grindle. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari orang-orang yang terkena dampak bencana, pejabat pemerintah pusat dan daerah, para ahli dan pemangku kepentingan lainnya. Data penelitian kemudian diproses berdasarkan prosedur untuk analisis kualitatif.Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Implementasi kebijakan pasca bencana mengalami keterlambatan disebabkan erupsi yang masih terus terjadi, relokasi  serta pendanaan dan mekanismenya. Problem implementasi tersebut disebabkan  content kebijakan yang belum jelas dan terinci mengenai dimulainya proses pemulihan dan juga isi kebijakan mengenai kebijakan relokasi. Pendekatan implementasi kebijakan pemulihan harus dilihat bukan sebagai peristiwa administratif regular saja, namun melalui pendekatan yang tidak biasa atau perlu pendekatan politis agar ada pengecualian isi kebijakan dari beberapa regulasi yang sudah ada.Analisis menggunakan konsep Grindle, factor yang paling banyak pengaruhnya dari aspek content of policy adalah variabel interest affected, kepentingan  yang berbeda dalam relokasi antara pihak korban bencana, pemerintah dan masyarakat.. Letak pengambilan keputusan mengenai birokrasi kewenangan pemerintah pusat dan daerah serta variabel resource commited berupa kecukupan dana dan mekanismenya yang tidak dapat dipenuhi pemerintah daerah  dan pusat.Dalam model Grindle butir yang berkaitan dengan kualitas isi (content) kebijakan belum terakomodasi. Selain itu Model Grindle menganalisis hanya untuk satu siklus program yang direncanakan (cycling arrangement),belum mengakomodir siklus program yang berulang. Sedangkan dari aspek context of policy adalah institution and regime characteristic mempengaruhi implementasi karena terjadi dualism dalam penanganan berkaitan dengan birokrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

---

The aims of this study is to identify the variables that influence the implementation of the Sinabung Eruption post-disaster policy and analyze its implementation using the Grindle model. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster victims, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data was collected through in-depth interviews with key sources from disaster-affected individuals, national and local government officials, experts and other stakeholders. Research data is then analyzed on the basis of qualitative research procedures.

The results of this study are that post-disaster policy implementation has been delayed due to ongoing eruptions, relocation and funding and mechanisms. The implementation problem is due to unclear and detailed policy content regarding the start of the recovery process and also the policy content regarding the relocation policy.

The approach to implementing a recovery policy must be seen not as a regular administrative event, but through an unusual approach or a political approach so that there are exceptions to the content of policies from several existing regulations. The analysis uses the concept of Grindle, the factor which has the most influence from the aspect of content of policy is the variable affected interest, the different interests in relocation between the disaster victims, the government and the community. Adequacy of funds and mechanisms that cannot be met by the regional and central government.

In the Grindle model the items relating to the quality of the content have not been accommodated. In addition, the Grindle Model analyzes only for one planned program cycle (cycling arrangement). Not to accommodate the repetitive program cycle. While from the context of policy aspect, institution and regime characteristics influence implementation because there is a dualism in handling related to bureaucracy between the central government and regional governments."

"ABSTRAK Penelitian ini mencoba untuk mengetahui dan mengukur tingkat pengetahuan dasar arsiparis mengenai prosedur manajemen bencana arsip di Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui empat kategori penelitian yaitu kebijakan, khasanah arsip vital, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana. Penelitian ini juga mencoba mengaitkan antara tingkat pengetahuan dengan peran dan pengalaman arsiparis mengenai manajemen bencana. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik skala Likert. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dasar manajemen bencana yang dimiliki setiap arsiparis memiliki rata-rata sebesar 3, 0 di setiap kategori penilaian. Namun, kendala yang terjadi adalah rata-rata pengetahuan arsiparis terampil lebih tinggi daripada arsiparis ahli di beberapa kategori penilaian. Hubungan antara tingkat pengetahuan dan peran serta pengalaman arsiparis menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan muncul karena adanya peran dan pengalaman.

---

ABSTRACT This research attemps to know and measure archivists basic knowledge level concerning archives disaster management procedures conducted in National Agency of Disaster Management by four assessment including policy, vital records collection, human resources, and structure & infrastructures. This research attemps to link between knowledge level of archivists role and experience about disaster management. This research is a quantitative descriptive research using Likert scale technique. Questioner and document study are used for obtaining data. This research shows disaster management as a basic knowledge of every archivist. Every assessment has mean 3, 0 in every categories. Mean of skilled archivist is higher than profesional archivist in some categories. Relation between knowledge level and experience of archivists shows that basic knowledge can appear because their role and experience."

"Negara Indonesia merupakan negara yang berpotensi mengalami berbagai jenis bencana, kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penanggulangan bencana secara nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dalam penanggulangan bencana pada daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah. Hal ini yang mendorong dilakukannya penelitian ini yang bertujuan untuk melihat gambaran bagaimana tata kelola koordinasi yang dilakukan oleh BNPB dengan BPBD Kabupaten Pandeglang Banten pada saat melakukan penanggulangan bencana gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Pandeglang Banten dengan merujuk teori model Multi Level Governance yang memiliki dimensi diantaranya Koordinasi dan Otoritas, Partisipasi Pihak Lain, Pembuatan Keputusan Bersama sebagai Sebuah Pengetahuan, Penyediaan Kapasitas SDM, Melindungi Manfaat Tambahan Bulkeley & Betsill (2018). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan Teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola koordinasi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang telah berjalan dengan baik. Berdasarkan analisis data yang diperoleh bahwa tata kelola koordinasi telah dilakukan secara berstruktur dan sesuai dengan peraturan terkait penanggulangan bencana yang telah ditetapkan, walaupun terdapat hambatan dalam pelaksanaannya, namun BNPB dan BPBD Kabupaten Pandeglang mendapatkan keputusan bersama sebagai solusi dalam meminimalisir hambatan tersebut.

---

Indonesia is a country that has the potential to experience various types of disasters, disaster management activities in Indonesia are carried out by the National Disaster Management Agency (BNPB) as a Non-Ministerial Government Agency in charge of disaster management nationally which is domiciled under and directly responsible to the President. The Regional Disaster Management Agency (BPBD) is a Regional Apparatus Organization (OPD) that has the task of disaster management in the region which is under and responsible to the Regional Government. This is what encourages this research which aims to see an overview of how the coordination governance carried out by BNPB with BPBD Pandeglang Banten Regency during earthquake disaster management that occurred in Pandeglang Banten Regency by referring to the Multi Level Governance model theory which has dimensions including Coordination and Authority, Other Party Participation, Joint Decision Making as Knowledge, Provision of Human Resources Capacity, Protecting Additional Benefits Bulkeley & Betsill (2018). Approachment method which had been used for this research is post-positivist by collecting the qualitative data techniques by doing in-depth interview, observation, and literature review. The results showed that the governance of disaster management coordination carried out by BNPB and BPBD Pandeglang Regency has been running well. Based on the data analysis obtained, the coordination governance has been carried out in a structured manner and in accordance with the regulations related to disaster management that have been established, although there are obstacles in its implementation, but BNPB and BPBD Pandeglang Regency get a joint decision as a solution in minimizing these obstacles."