Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu dampak pembatasan sosial akibat pandemi COVID-19 adalah peningkatan angka kemiskinan. Strategi pembatasan sosial diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) dengan KSBB Pangan sebagai prioritas utama dan paling banyak melibatkan sektor privat sebagai donatur. KSBB Pangan menjadi wujud governansi kolaboratif. Penelitian ini mengaitkan governansi kolaboratif menggunakan perspektif tiga lipatan sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk membahas governansi kolaboratif pada KSBB Pangan dari variabel nilai publik, situasi yang membutuhkan kebijakan, serta gaya kebijakan dan kultur administratif. Dari aspek nilai publik, dialog yang terjadi tidak membutuhkan waktu yang alama dengan stakeholder fokus pada peran masing-masing. Pada aspek situasi yang membutuhkan kebijakan terdapat kesepakatan pada fakta yakni kondisi dampak COVID-19. Kolaborasi menjadi nilai yang dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Gaya kebijakan pada KSBB Pangan adalah antisipasi dengan kultur administratif gotong royong. Governansi kolaboratif pada KSBB Pangan mengalami kendala pada keberlanjutan.

---

One of the impacts of social restrictions due to the COVID-19 pandemic is an increase in poverty rates. The social restriction strategy through Large-Scale Social Restriction (PSBB) is anticipated by the DKI Jakarta Provincial Government with the Large-Scale Social Collaboration (KSBB) program, with Food KSBB as the top priority and most involving the private sector as donors. Food KSBB is seen as a form of collaborative governance. This research links the collaborative governance that it uses a threefold perspective as the main theory. This study uses a qualitative approach to discuss collaborative governance in the Food KSBB from the perspective of public value variables, situations that require policies, as well as policy styles and administrative culture. From the perspective of public values, the dialogue does not require time with stakeholders focusing on their roles. In the aspect of the situation that requires policy, there is agreement on the fact of the impact of COVID-19. Collaboration becomes a value that is understood by all parties involved. The policy style in KSBB Food is anticipation with the administrative culture of mutual cooperation. The collaborative governance at Food KSBB experienced constraints on sustainability."

"Coronavirus Disease (Covid-19) telah membawa dampak tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga pada sektor ekonomi. Telah banyak masyarakat khususnya di perkotaan yang kehilangan pekerjaan diakibatkan adanya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) Pangan merupakan program pencarian dana bantuan sosial di Provinsi DKI Jakarta yang dikeluarkan untuk membantu masyarakat terdampak dalam memenuhi kebutuhan dasar akan pangan. Pogram ini mengindikasikan adanya penerapan collaborative governance antara aktor pemerintah dan non-pemerintah yaitu lembaga kemanusiaan. Adanya ketidakseimbangan sumber daya secara tidak langsung dapat memengaruhi proses tata kelola kolaboratif yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, peneliti membahas faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor dalam program KSBB pangan di DKI Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan faktor yang memengaruhi proses tata kelola kolaboratif dan proses tata kelola kolaboratif antar aktor pada program KSBB pangan dalam perspektif collaborative governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor kepemimpinan fasilitatif, desain institusional, lingkungan dan etika memengaruhi secara langsung proses tata kelola kolaboratif dalam program KSBB pangan. Adapun proses tata kelola yang terjalin dalam program KSBB pangan juga telah memenuhi seluruh dimensi yang ada pada variabel collaborative process oleh Ansell & Gash (2008), yaitu dialog tatap muka, membangun kepercayaan, pemahaman bersama dan hasil antara.

---

Coronavirus Disease (Covid-19) has had an impact not only on the health sector but also on the economic sector. Many people, especially in urban areas, have lost their jobs as a result of the Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policy. The Food Large-Scale Social Collaboration Program (KSBB) is a program to seek social assistance funds in DKI Jakarta Province which is issued to assist affected communities in meeting their basic needs for food. This program indicates the implementation of collaborative governance between government and non-government actors, namely humanitarian agencies. The existence of an imbalance of resources can indirectly affect the collaborative governance process carried out by stakeholders. Therefore, the researcher discusses the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the food KSBB program in DKI Jakarta. The purpose of this study was to describe the factors that influence the collaborative governance process and the collaborative governance process between actors in the KSBB for food program from a collaborative governance perspective. The approach that was used in this research is post-positivist with descriptive intention through deep interview and literature studies as a data collection technique. The result showed that the factors of facilitative leadership, institutional design, environment and ethics directly influence the collaborative governance process in the KSBB for food program. The management process that is involved in the KSBB for food program has also fulfilled all the dimensions in the collaborative process variable by Ansell & Gash (2008), namely face-to-face dialogue, trust building, mutual understanding and intermediate outcomes."

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Mass Rapid Transit MRT di Provinsi DKI Jakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Teori yang digunakan untuk collaborative governance yang terjadi dalam proses pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta adalah teori governance, teori kolaborasi, dan teori collaborative governance. Penelitian dilakukan dengan pendekatan post positivist untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi collaborative governance dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Data yang diperoleh berupa data primer dari hasil wawancara mendalam dan data sekunder dari media dan dokumen lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance yang dilakukan dalam pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi 4 dimensi berdasarkan Teori Model Collaborative Governance sebagaimana diungkapkan oleh Ansell dan Gash, yaitu adanya kemacetan dan ketimpangan sumber daya serta kemampuan sebagai kondisi awal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance, desain institusional seperti tertuang dalam Kepgub Nomor 1655 tahun 2014 yang memberikan legitimasi untuk hubungan collaborative governance; 3 Gaya kepemimpinan dari pemimpin formal maupun informal yang mempengaruhi hubungan collaborative governance; serta 4 Proses kolaboratif yang terjadi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PT. MRT Jakarta, dan pemerintah Jepang melalui JICA sebagai bentuk hubungan collaborative governance.

---

ABSTRACTThis study aims to analyse collaborative governance in developing MRT in DKI Jakarta. The theories that are used in this study include governance, collaboration, and collaborative governance theories. This study uses post positivist approach to identify and assess which causes the application of collaborative governance in this MRT development in DKI Jakarta. Documented data were collected through in depth interviews and paperworks. The result of this study shows that collaborative governance in the development of MRT in DKI Jakarta has complied the all four dimentions based on Collaborative Governance Model theory as stated by Ansell and Gash, which are 1 there is congestion and inequality of resources and capabilities as the initial conditions that affect the relationship of collaborative governance, 2 institutional design as set Governor Decree No. 1655 of 2014 which provides legitimacy for collaborative governance relations, 3 leadership style that affects collaborative governance relations, and 4 collaborative process that occur between the central government, local government, PT. MRT Jakarta, and the Japanese government through JICA as a form of collaborative governance relations. "

"Tesis ini membahas mengenai Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba memiliki empat (4) sasaran lingkungan yaitu Lingkungan Pemerintah, Pendidikan, Swasta dan Masyarakat. Stakeholder yang melakukan kolaborasi dalam Pencegahan Narkoba antara lain Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) DKI Jakarta, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Dinas Pendidikan DKI Jakarta, LSM dan sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kecenderungan konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua (2) teori Collaborative Governance yakni Emerson dan Nabatchi (2015) dan Ansel dan Gash (2011). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa Konstruksi Collaborative Governance dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta lebih cenderung kepada teori Emerson dan Nabacthi (2015). Adanya driver dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini adalah BNNP DKI Jakarta. Sistem konteks juga ada dalam proses kolaborasi ini sehingga dapat mendukung kolaborasi antara para stakeholder dalam Pencegahan Narkoba di Provinsi DKI Jakarta. Terakhir, penulis memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in Jakarta Province. This collaboration have four sectors, they are governance, education, private and society. This research aims to analyze trends in Collaborative Governance Construction about Narcotics Prevention in Jakarta Province. This research uses two theory Collaborative Governance. They are Collaborative Governance Regimes (CGR) from Emerson and Nabatchi (2015) and Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). Researchers uses postpositivism approach with kualitatif methode and collecting data uses interviewing and study literature. The results show that The Collaborative Governance Construction about Narcotic Prevention in The Jakarta Province more inclined to theory Collaborative Governance from Ansell and Gash (2011). In this collaboration has driver namely National Narcotics Board Jakarta Province. Collaboration Narcotics Prevention in Jakarta Province also have context system that support this collaboration running well. Finally, the authors provide recommendations that are relevant to the results of this thesis."

"Kehadiran pandemi Covid-19 secara tidak langsung telah membawa dampak bagi sektor UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terkecuali di Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian Indonesia, dimana dengan adanya kebijakan pembatasan ruang gerak masyarakat mendorong perubahan pada pola perilaku masyarakat dalam melakukan aktivitas sosial-ekonomi. Akibat dari hal tersebut banyak sektor UMKM yang mengalami penutupan usaha karena tidak mampu mentransformasikan usaha mereka ke dalam ekosistem digital. Kolaborasi lintas sektor menjadi salah satu upaya dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program JakPreneur dalam menangani urgensi untuk mendigitalisasikan UMKM. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kolaboratif dan faktor-faktor yang memengaruhi collaborative governance itu sendiri dengan menggunakan konsep collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam sebagai sumber data primer dan studi kepustakaan sebagai sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang terjalin pada program JakPreneur untuk mendigitalisasikan UMKM telah memenuhi semua dimensi dari teori yang dikemukakan oleh Ansell & Gash (2008). Dalam hal ini, program JakPreneur tidak hanya memfasilitasi proses digitalisasi UMKM, melainkan turut membina pelaku UMKM untuk meningkatkan nilai tambah dari usaha mereka. Namun demikian, terdapat temuan peneliti yang menjadi hambatan, seperti adanya potensi miskomunikasi, sosialisasi program belum optimal, hingga tingkat penyerapan informasi dari pelaku UMKM yang tergolong rendah.

---

The presence of the Covid-19 pandemic has indirectly had an impact on the MSME sector throughout Indonesia. The DKI Jakarta Province is no exception, as the center of the Indonesian economy, where the policy of restricting people's movement space encourages changes in people's behavior patterns in carrying out socio-economic activities. As a result of this, many MSME sectors experienced business closures because they were unable to transform their businesses into a digital ecosystem. Cross-sector collaboration is one of the efforts of the DKI Jakarta Provincial Government through the JakPreneur program in dealing with the urgency to digitize MSMEs. This study aims to analyze the collaborative process and the factors that influence collaborative governance itself by using the concept collaborative governance proposed by Ansell & Gash (2008). This study used post-positivist approach with in-depth interviews as the primary data source and literature study as a secondary data source. The results showed that the collaboration that exists in the JakPreneur program to digitize MSMEs has fulfilled all the dimensions of the theory proposed by Ansell & Gash (2008). In this case, the JakPreneur program not only facilitates the process of digitizing MSMEs, but also helps develop MSME actors to increase the added value of their businesses. However, there are research findings that become obstacles, such as the potential for miscommunication, program socialization is not optimal, also the level of absorption of information from MSME actors is relatively low."

"Collaborative Implementation Program (CIP) merupakan salah satu program kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berlangsung pada tahun 2018-2022 yang berfokus pada peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman di daerah DKI Jakarta. Salah satu metode pekerjaan yang digunakan pada program CIP yaitu, swakelola tipe IV, dimana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) akan berkolaborasi dengan Kelompok Masyarakat (PokMas) di kelurahan tertarget untuk melaksanakan program kerja /proyek pemerintah. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus untuk membuat POB yang sesuai standar Administrasi Pemerintahan (AP) dan menerapkannya kepada PokMas agar alur dan koordinasi pekerjaan berjalan dengan baik dan benar. Maka dari itu, implementasi POB Pada Pelaksanaan Implementation Program (CIP) Dengan metode Swakelola Tipe IV Berdasarkan Usulan Kelompok Masyarakat harus disosialisasikan dengan baik dan seksama.

---

The Collaborative Implementation Program (CIP) is one of the work programs of the DKI Jakarta Provincial Government which will take place in 2018-2022 which focuses on improving the quality of housing and residential areas in the DKI Jakarta area. One of the work methods used in the CIP program is self-management type IV, where the DKI Jakarta Provincial Government grants a Budget User Authority (KPA) to collaborate with Community Groups (PokMas) in the targeted kelurahan to implement government work programs/projects. This needs special attention to make POB according to Government Administration (AP) standards and apply it to PokMas so that the flow and coordination of work goes well and correctly. Therefore, the implementation of POB in the Implementation of the Implementation Program (CIP) with the Type IV Swakelola method based on the proposal of community groups must be socialized properly and thoroughly."

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan collaborative governance di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Penelitian ini secara khusus menggambarkan BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta berkerjasama dalam menerapkan SPIP pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan badan pemerintah dan non pemerintah. Teori yang digunakan adalah collaborative governance. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SPIP memenuhi tiga dimensi dari tujuh dimensi collaborative governance, yaitu initiative, formality dan duration.

---

This study aims to describe collaborative governance in the implementation of Government Internal Control System (SPIP). This research specifically describes the Central of Indonesia’s National Government Internal Auditor (BPKP) and BPKP’s representatives of DKI Jakarta Province (Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta) collaboration in implementing Government Internal Control System (SPIP). The theory used in this research is collaborative governance. The post-positivist approach is used in this research, and data collection methods include in-depth interview and document/ literature study. The results show that in the implementation of Government Internal Control System (SPIP) has met three out of the seven dimensions for collaborative governance namely initiative, formality and duration."

"Skripsi ini membahas mengenai perilaku konsumen makanan di Jakarta selama kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diterapkan. Perilaku tersebut nantinya akan dianalisis menggunakan perceptual mapping untuk mengetahui preferensi serta deskripsi perilaku informan dalam satu kelompok konsumen. Berdasarkan perilaku sehari-hari atau gaya hidupnya informan terbagi menjadi kelompok experientalist atau yang menginginkan kepuasan berdasarkan manfaat yang diterima dirinya sendiri melalui pengalaman yang ia rasakan, serta terdapat kelompok altruist yang menginginkan orang lain mendapatkan manfaat luas dari kegiatan yang ia jalankan. Kelompok-kelompok yang terbentuk melalui analisis perceptual mapping pada perilaku berbelanja menghasilkan kelompok considerate dan pada perilaku pemilihan makanan terdapat kelompok foodie yang paling umum dimiliki oleh informan dalam penelitian ini. Kemudian pada segmentasi atau profil konsumen berdasarkan perilaku ketika mengonsumsi makanan terdapat kelompok unaware yang memiliki preferensi dan karakter yang didefinisikan atau asosiakan oleh informan sebagai sesuatu yang cenderung tidak baik atau negatif.

---

This thesis discussed the behavior of food consumers in Jakarta during the implementation of the Large-Scale Social Restriction policy. This behavior was analyzed by using the perceptual mapping to find out preferences and descriptions of the behavior of informants in a consumer group. Based on their daily behavior or lifestyle, the informants are divided into experientialist groups, those who want to be satisfied by the benefits they received through their experienced around this time, and there were also the altruist groups who wanted other people to get huge benefits from their social action. The groups that formed through perceptual mapping analyzed on shopping behavior resulted was ‘the considerate group’ and on food selection behavior was ‘the foodie group’ that was most commonly owned by the informants in this study. Then on segmentation or consumer profiles based on behavior when consuming food was ‘the unaware groups’ who had preferences and characters defined or associated by informants as something that tends to be bad or negative."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative dynamics di Kelurahan Tegal Alur melalui program Kota Tanpa Kumuh KOTAKU . KOTAKU merupakan program yang bertujuan untuk mewujudkan permukiman yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Teori yang digunakan adalah collaborative dynamics yang dikemukakan oleh Emerson, Nabatchi Balogh 2011 . Pendekatan penelitian ini adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun pihak yang berkolaborasi dalam Program KOTAKU adalah masyarakat dan pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 10 sub-dimensi dari 12 sub-dimensi yang terpenuhi yakni 1 penemuan, 2 definisi, 3 pertimbangan, 4 penentuan, 5 kepercayaan, 6 legitimasi, 7 prosedur dan pengaturan kelembagaan, 8 kepemimpinan, 9 pengetahuan, dan 10 sumber daya.Kata Kunci: Collaborative dynamics; collaborative governance; masyarakat; pemerintah; permukiman kumuh.

---

ABSTRACTThis research aims to describe collaborative dynamics in Tegal Alur Urban Village through Kota Tanpa Kumuh KOTAKU program. KOTAKU is a program is that aims to realize settlements that are habitable to reach 0 Ha slum without displacing. This research uses Emerson, Nabatchi, Balogh rsquo s theory 2011 . Research approach is post positivist that utlizes in depth interview and literature study. The people who take side at collaboration KOTAKU rsquo s Program Planning are community and government. The result shows that there are 10 sub dimensions of 12 sub dimensions that are fulfilled which is 1 discovery, 2 definition, 3 deliberation, 4 determination, 5 mutual trust, 6 legitimacy internal, 7 procedural institutuional arrangements, 8 leadership, 9 knowledge, and 10 resource. Keywords Collaborative dynamics collaborative governance community government slum settlement "

"Penelitian ini mengalisis collaborative governance pada integrasi moda transportasi angkot dalam pelaksanaan Program Jak Lingko Di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan smart mobility. Kajian ini menggunakan pendekatan post positivist untuk menganalisa proses collaborative governance yang terjadi pada integrasi moda transportasi dalam sistem BRT Transjakarja sebagai bagian dari pelaksanaan program Jak Lingko. Proses collaborative governance yang terjadi dianalisis dengan lima dimensi model collaborative governnace yang terdiri atas dimensi konteks sistem umum, dimensi pendorong, dimensi dinamika kolaborasi, dimensi aksi kolaboratif dan dimensi dampak kolaborasi. Model Collaborative Governance ini dikembangkan dengan memasukkan parameter smart mobility pada dimensi dampak kolaborasi.

---

This study aim to investigate collaborative governance in the integration of angkot as one of transportation modes within the implementation the Jak Lingko Program in order to realize smart mobility in DKI Jakarta. This study uses a post positivist approach to analyze the collaborative governance process that occurs in the integration of mini bus "angkot" as one of transportation modes into the Transjakarja's BRT system as an integral part of the implementation of the Jak Lingko program. The collaborative governance process that took place was analyzed with five dimensions of the collaborative governance model consisting of the dimension of the general system context, the driving dimension, the dimensions of collaboration dynamics, the dimensions of collaborative action and the dimensions of the impact of collaboration. This Collaborative Governance model was developed by incorporating smart mobility parameters into the dimensions of collaboration impact."