Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang tentang Desa menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Kelembagaan ekonomi pedesaan hingga saat ini tetap menjadi bagian penting, sekaligus menjadi tantangan dalam upaya mencapai kemandirian ekonomi desa. Adanya kebijakan dana desa menjadi stimulus bagi desa untuk membentuk kelembagaan lokal berbentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat menopang perekonomian masyarakat desa. Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan cerminan dari perekonomian masyarakat desa yang berbasis kebutuhan dan keinginan serta potensi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris peran keberadaan BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa yang dihitung melalui dari nilai Indeks Desa Membangun (IDM). Pengukuran pembangunan desa melalui IDM bersifat multidimensi mencakup dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan. Penelitian menggunakan data level seluruh desa di Indonesia dengan rentang tahun 2018 hingga tahun 2020. Pendekatan analisis ekonometrika yang digunakan adalah regresi data panel dengan fixed effect model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pembangunan desa dimana rata-rata nilai IDM desa-desa yang memiliki BUMDes lebih tinggi dibandingkan desa-desa yang tidak memiliki BUMDes. Keberadaan BUMDes juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap nilai Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Lingkungan. Keberadaan BUMDes yang memiliki bidang usaha ekonomi dan lingkungan berkorelasi positif dan signifikan terhadap nilai IDM. Hasil estimasi setiap pulau menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes memiliki korelasi yang positif terhadap nilai IDM. Meskipun terdapat korelasi yang positif dan signifikan secara statistik, besaran koefisien regresi keberadaan BUMDes masih memiliki keterbatasan dampak secara ekonomi.

---

The Village Law emphasizes the empowerment of the village community to develop the community's independence and well-being. Rural economic institutions are still an essential part of and a challenge to achieving village economic independence. The existence of a village fund policy is a stimulus for villages to form local institutions in the form of village-owned enterprises (BUMDes) that can support the economies of rural communities. Village-owned enterprises (BUMDes) reflect the village community's economy based on the village’s needs, desires, and potential. This study aims to find empirical evidence of the role of BUMDes in village development, calculated through the Village Building Index (IDM) value. The measurement of village development through IDM is multidimensional, including social, economic, and environmental dimensions. The research uses data at the level of all villages in Indonesia from 2018 to 2020. The econometric analysis approach is panel data regression with a fixed effect model. The results showed that the existence of BUMDes has a positive and significant relationship to the level of village development, with the average IDM value of villages with BUMDes being higher than villages without BUMDes. The existence of BUMDes also has a positive and significant relationship with the value of the Social Resilience Index, Economic Resilience Index, and Environmental Resilience Index. The existence of BUMDes, which has an economic business and an environmental sector, contributes more to the increase in IDM value. The estimation results for each island show that the existence of BUMDes has a positive correlation to the IDM value. Although there is a positive and statistically significant correlation, the magnitude of the regression coefficient indicates that the existence of BUMDes still has limited impact economically."

"Dalam mewujudkan pembangunan nasional suatu negara tidak terlepas dari peran perekonomian karena dengan bertumbuhnya perekonomian negara, maka bertumbuh juga tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Seturut dengan visi Pembangunan Nasional 2020-2024 “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong” dimana sifat gotong-royong ini tidak terlepaskan dari cerminan masyarakat desa, atas hal ini dapat dipahami bahwa desa tidak lagi sebagai objek pembangunan melainkan menjadi subjek pembangunan. Desa diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha yang mampu menggerakan perekonomian desa sehingga memberikan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat di desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keberadaan desa, kemampuan desa dalam melaksanakan pemerintahan, dan upaya-upaya dalam menggerakan perekonomian desa. Hasil penelitian menunjukan menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bentuk penyelenggaraan perekonomian desa yang berbasis kelembagaan desa ialah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana dengan pengelolaan yang baik terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat memajukan ekonomi di desa.

---

In realizing the national development of a country, it is inseparable from the role of the economy because when a country's economy grows, so does the level of welfare of its people. The 2020-2024 National Development vision is "Realizing Indonesia That is Sovereign, Self-Reliant, and Characterful Based on Mutual Cooperation." It can be concluded that cooperation is a character of a village community. Therefore, villages are no longer an object of development but are a development subject. Villages are expected to carry on a business that can drive the rural economy to provide equitable prosperity for all the people in the village. This research was conducted using a normative juridical method which analyzed the laws and regulations governing villages, the ability of villages to carry out administration, and efforts to drive the rural economy. The research shows that Law no. 6 of 2014 concerning villages states that village economic administration based on village institutions is Village-Owned Enterprises. The proper management of Village-Owned Enterprises can promote the rural economy. "

"Salah satu potensi dampak positif dari penerapan Dana Desa di Indonesia adalah menciptakan kelembagaan ekonomi lokal yang diharapakan mampu mengembangkan kompetisi antar desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Kompetisi tersebut tercermin dari peningkatan jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap tahunnya sejak menjadi salah satu program prioritas pemerintah dalam pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti secara empiris apakah BUMDes yang disebut sebagai salah satu program penggerak perekonomian desa dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa dengan melihat perbedaan peningkatan perekonomian desa. Penelitian ini menggunakan data BUMDes dan Potensi Desa (Podes) tahun 2014 dan 2018, serta Alokasi Dana Desa sebagai proksi untuk kegiatan ekonomi di tingkat desa dengan menggunakan pendekatan model ekonometrika Propensity Score Matching dan Difference in Difference dengan model fixed effect. Hasilnya menunjukkan bahwa desa yang memiliki BUMDes memiliki dampak lebih besar daripada desa yang tidak memiliki BUMDes dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

---

One of the potential positive impacts of implementing the Village Fund in Indonesia is creating local economic institutions that are expected to be able to develop competition between villages in an effort to improve the welfare of their communities. The competition is reflected in the increasing number of Village-Owned Enterprises (BUMDes) every year since becoming one of the government's priority programs in village development. This study aims to find empirical evidence whether BUMDes, which is referred to as one of the village economic drive programs, can affect the welfare of rural communities by looking at differences in the improvement of the village economy. This study uses BUMDes and Village Potential data (Podes) in 2014 and 2018, and the Village Fund Allocation as a proxy for economic activities at the village level using the econometric model approach of Propensity Score Matching and Difference in Difference with the fixed effect model. The results show that villages that have BUMDes have a greater impact than villages that do not have BUMDes in improving the economy of village communities."

"Melalui berbagai program kebijakan, pemerintah memberikan stimulus agar desa mampu mengelola potensi yang ada, sehingga desa dapat berkembang secara mandiri dalam meningkatkan perekonomiannya. BUMDes merupakan salah satu program yang menjadi andalan pemerintah dalam upaya pembangunan desa, dengan menjalankan perannya sebagai lembaga ekonomi dan lembaga sosial, keberadaan BUMDes diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh bidang usaha dan jumlah usaha yang dikelola oleh BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa di Indonesia. Dengan Menggunakan metode Propensity Score Matching dan regresi linear pada data BUMDes antara tahun 2019 dan 2021. penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa BUMDes yang menjalankan bidang usaha sosial dan komersial memiliki dampak yang lebih signifikan pada tingkat pembangunan desa yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM), dibandingkan dengan BUMDes yang hanya memiliki salah satu bidang usaha. Sementara, semakin banyak jumlah usaha yang dijalankan justru akan menurunkan efektifitas keberadaan Bidang Usaha BUMDes terhadap tingkat pembangunan desa.

---

Through various policy programs, the government provides incentives to empower villages to harness their potential, enabling them to develop independently and enhance their economic growth. BUMDes (Village-Owned Enterprises) is one of the flagship programs of the government in the effort to develop villages, playing roles as economic and social institutions. The existence of BUMDes is expected to improve economic self-reliance and community welfare. This research aims to empirically analyze the influence of the business sector and the number of businesses managed by BUMDes on the level of village development in Indonesia. The study uses Propensity Score Matching and linear regression methods on BUMDes data between 2019 and 2021. The research concludes that BUMDes engaged in social and commercial sectors have a more significant impact on village development, measured through the Village Development Index (Indeks Desa Membangun or IDM), compared to BUMDes with only one sector of business. However, an increase in the number of businesses managed by BUMDes actually decreases the effectiveness of the presence of the Business Sector of BUMDes on village development."

"Tingkat perkembangan desa sehubungan dengan letak desa terhadap pusat fasilitas kota. Suatu pene1itian pada 18 desa di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. (Dibawah bimbingan Dr I Made Sandy sebagai Ketua dan Drs Djoko Harmantyo sebagai Anggota). Pembahasan mengenai perkembangan desa dalam tulisan ini meliputi dua kurun waktu, yaitu tahun 1969 sampai tahun 1979. Materi yang dibahas meliputi : Kependudukan yang terdiri dara jumlah penduduk, mata pencaharian serta tingkat pendidikan, penggunaan tanah dan perekonomian yang terdiri dari out put desa dan income per kapita. Perkembangan yang dimaksud adalah perubahan-perubahan Yang terjadi dalam hal Kependudukan, penggunaan tanah dan perekonomian penduduk tiap-tiap desa yang diteliti. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran nyata tentang pengaruh letak desa terhadap tingkat perkembangan desa, pada ke 13 desa yang diteliti di Kabuaten Bogor, Jawa Barat. Adepun masalah yang dibahas adalah : Bagaimana tingkat perkembangan desa - di Kabupaten Bogor, Jawa Barat selama Pelita I dan Pelita II Eagaimana faktor 1etak desa terhadap pusat fasilitas kota mempengaruhi tingkat perkembangan desa?. pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, pada instansi-instansi pemerintah yang berhubungan dan pengukuran-pengukuran pada peta. lietode yang digunakan ialah metode analisa Geografi yaitu dimulai darl masalah, pengumpulan data, penyaringan data, renggolongan data dan di1anjutkn dengan korelasi antara letak desa dengan tingkat perkembangan desa. Kesimpulan yang didanat yaitu :bahwa letak desa terhadap pusat fasilitas kota berpengaruh terhadap tingkat rerkembangan desa."

"Setiap tahun, Desa mendapatkan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Dana Desa tersebut dapat digunakan untuk pembentukan dan pemupukan modal Badan Usaha Milik Desa BUMDes. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa. Dengan bentuk metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini mencari data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban BUMDes terhadap penggunaan Dana Desa dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan kepada Kepala Desa secara berkala. Setiap Desa dapat membuat aturan tambahan terkait hal tersebut. Terkait penyertaan modal kepada BUMDes menggunaan Dana Desa, Kepala Desa juga memberikan laporan realisasi di setiap semester dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Bupati/Walikota di akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Desa dan diumumkan kepada masyarakat Desa.

---

Every year, a Village get Village Funds transfer from the central government. Village fund can be used to form and capitalized a Village Owned Enterprises BUMDes. This research aims to understand the accountability of BUMDes to the use of Village Fund. Research method used in this study is normative juridical and look for secondary data by library research and interview. The results of this study show that the accountability of BUMDes to the use of Village Fund is by submit a finance report to the village head periodically. Every village can make its own regulation. Regarding the equity capitalization to BUMDes by using Village Fund, the village head also submit a realization report each semester and submit a Village Fund implementation report to the regent mayor each fiscal year end. Then, those report is created in a village regulation and announced to the village community."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai proses kolaborasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang tergabung dalam tim 21 pada perumusan kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bejiharjo. Dalam menjelaskan proses kolaborasi yang terjadi, penelitian kualitatif ini menggunakan teori collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash untuk dapat melihat proses lahirnya BUMDes di Desa Bejiharjo. Penelitian ini juga akan menggunakan kerangka metode analisis kebijakan publik yang dikemukakan oleh William Dunn untuk melihat proses pembentukan suatu kebijakan secara umum. Pembentukan BUMDes ini berangkat pada permasalahan pengelolaan potensi desa yang kurang baik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kolaborasi yang terjadi membentuk adanya interaksi antar aktor yang terlibat. Pada interaksi yang terjadi ini ditemukan juga bahwa pemerintah Desa Bejiharjo merupakan pihak yang memiliki kekuasaan paling besar atau dapat dikatakan berada pada hierarki paling tinggi. Proses kolaborasi ini diawali dengan melakukan pemilahan mengenai hal apa saja yang akan diselesaikan. Proses tersebut kemudian berlanjut dengan melakukan berbagai strategi, seperti negosiasi, mobilisasi, dan kerja sama. Strategi-strategi tersebut pada akhirnya menciptakan adanya pola interaksi yang berbeda-beda antar satu aktor dengan aktor lainnya. Perbedaan pandangan yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang tiap aktor tersebut kemudian dapat dilebur dengan kekuatan pemerintah Desa Bejiharjo sebagai pihak yang sentral sebelum akhirnya kebijakan BUMDes di Desa Bejiharjo resmi ditetapkan. Penetapan Peraturan Desa Bejiharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan BUMDes merupakan tahapan akhir pada rangkaian proses kolaborasi yang dilakukan oleh tim 21. Peraturan tersebut yang kemudian menjadi dasar bagi BUMDes untuk dapat melakukan pengelolaan dan pemerataan terhadap berbagai potensi desa yang ada di Desa Bejiharjo.

---

This thesis explains the collaborative process conducted by actors who are members of team 21 in the formulation of policies for establish village-owned enterprises (BUMDes) in Bejiharjo village. In explaining the collaborative process, this qualitative research applies the collaborative governance theory stated by Ansell and Gash to be able to see the process of the formation of BUMDes in Bejiharjo Village. This research will also use the framework of the public policy analysis method proposed by William Dunn to see the process of forming a policy in general. The establishment of BUMDes based on the problem of managing village potentials that are not good. In this study, it was found that the collaboration created an interaction between the actors involved. In this interaction, it was also found that the village government of Bejiharjo was the group that had the most power or could be said to be in the highest hierarchy. The collaborative process begins with sorting out what will be resolved. The process then continues with various strategies, such as negotiation, mobilization, and cooperation. These strategies create different patterns of interaction between one actor and another. In the end, differences of opinion caused by the diverse backgrounds of each actor can be merged with the power of Bejiharjo Village government as the ruling group before finally the BUMDes policy in Bejiharjo Village is officially established. Determination of Bejiharjo Village Regulation Number 6 of 2016 about the establishment of BUMDes is the final stage in the collaboration process carried out by team 21. The regulation is the basis for BUMDes to be able to manage and distribute the various potential in Bejiharjo Village."