Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian kerjasama ekonomi atau Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan suatu perjanjian dagang dimana tidak hanya bertujuan untuk membuka akses pasar perdagangan namun juga mempertimbangkan aspek kerja sama ekonomi dan inisiatif pembangunan antara kedua negara. Perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Jepang menjadi perjanjian dagang bilateral pertama bagi Indonesia yang mencakup perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi, mulai berlaku pada tahun 2008. Perkembangan sektor jasa menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Penelitian mengenai analisis perkembangan sektor jasa menjadi menarik untuk diulas lebih lanjut terutama jika dikaitkan dengan berlakunya perjanjian bilateral antara Indonesia dan Jepang EPA. Penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan metode estimasi yang digunakan adalah model Gravity dengan Difference in Difference (DiD) untuk melihat pengaruh adanya dampak dari perjanjian IJEPA. Hasil penelitian yang menunjukan bahwa variabel interest tidak signifikan terhadap variabel dependen memberikan gambaran bahwa adanya perjanjian IJEPA secara statistik kurang dapat menjelaskan hubungan yang terjadi dengan nilai ekspor maupun nilai impor sektor jasa Indonesia. Adanya implementasi IJEPA di Indonesia masih belum berpengaruh dan belum memperoleh manfaat yang optimal khususnya untuk perdagangan sektor jasa.

---

The Economic Partnership Agreement (EPA) is a trade agreement that aims to open trade market access and considers aspects of economic cooperation and development initiatives between the two countries. The trade agreement between Indonesia and Japan is Indonesia's first bilateral trade agreement covering trade in goods, services, and investment, and entry into force in 2008. The development of the service sector is an important factor in supporting economic growth. Research on the analysis of the development of the service sector is interesting for further review, especially if it is associated with the enactment of the bilateral agreement between Indonesia and Japan EPA.

This study uses panel data regression with the estimation method used by the Gravity model with Difference in Difference (DiD) to see the impact of the IJEPA. The study results show that the interest variable is not significant to the dependent variable illustrating that the existence of the IJEPA agreement is statistically unable to explain the relationship that occurs with the value of exports and imports of the Indonesian service sector. Implementing IJEPA in Indonesia still does not have an impact and has not given benefits, especially for service trade."

"Indonesia dan Jepang sepakat membentuk kerjasama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) pada tanggal 13 Juli 2008 dengan mengikutsertakan sektor otomotif. Hal ini mengundang pertanyaan karena Indonesia tidak memiliki keunggulan komparatif seperti infrastruktur memadai, tenaga kerja terampil, dan teknologi yang dapat bersaing dengan negara lain. Melalui penelaahan terhadap konsep FTA, trickle down, dan spillover effect, didukung wawancara dengan beberapa institusi, ditemukan bahwa Indonesia menginginkan investasi dan penurunan tarif, peningkatan bargaining power, perluasan akses pasar, serta transfer teknologi. Kelima hal tersebut menjadi alasan yang mendasari disepakatinya sektor otomotif dalam kerjasama IJEPA. Sektor otomotif Indoesia juga memiliki nilai strategis dan berpotensi sebagai pasar otomotif terbesar di kawasan Asia Tenggara sehingga Jepang pun berniat menjalin kerjasama otomotif dengan Indonesia.

---

Indonesia and Japan agreed to establish a bilateral cooperation called an Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) on July 13 2008 that include automotive sector. But it had problems, because Indonesia did not have a comparative advantage such as adequate infrastructure, skilled labor, and technology that can compete with other countries. That's why, this research use FTA, trickle down, spillover effect cncept, and backep up interview with several institutions to analyse problem it. There are five reasons of the Government of Indonesia to agree on automotive sector in IJEPA like Indonesia wants investment and tariff reduction, increased bargaining power, expanding market, as well as technology transferr. Indonesia automotive sector also has strategic value and potential as the largest automotive market in Southeast Asia. Because of that, Japan joins in automotive cooperation with Indonesia."

"This thesis is aimed to discuss the arrangement of investment dispute settlement through the investor-state dispute settlement ("ISDS") mechanism in international investment agreements.The agreements are the Bilateral Investment Treaty ("BIT") and the Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement (" IC-CEPA ”) which involves the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia as parties to both agreements. This research is a normative legal research and uses secondary data which are analyzed descriptively by a method of systematic and comparative interpretation. The results of the study revealed that the ISDS mechanism settlement at BIT was not much different when compared to the mechanism settlement at the IC-CEPA even though both of them appointed ICSID and UNCITRAL as international arbitration institutions for ISDS. However, with the enactment of IC-CEPA which replaced BIT, it will guarantee legal certainty for both partiesespecially related to avoiding claims that are filed separately but contain the same substance.

---

Tesis ini akan membahas pengaturan penyelesaian sengketa penanaman modal melalui mekanisme investor-state dispute settlement (“ISDS”) dalam perjanjian investasi internasional, dalam hal ini the Bilateral Investment Treaty (“BIT”) serta Investment Chapter Comprehensive Economic Partnership Agreement(“IC-CEPA”) yang melibatkan Republik Indonesia dan Australia sebagai para pihak dalam kedua perjanjian tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif dengan metode penafsiran sistematis dan komparatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengaturan mekanisme penyelesaian sengketa ISDS pada BIT tidak banyak perbedaan jika dibandingkan dengan pengaturan mekanismenya pada IC-CEPA meskipun keduanya sama-sama menunjuk ICSID dan UNCITRAL sebagai institusi arbitrase internasional bagi ISDS. Namun demikian, dengan diberlakukannya IC-CEPA yang menggantikan BIT, akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi kedua pihak terutama terkait menghindari gugatan yang diajukan secara terpisah namun berisi substansi yang sama."

"ABSTRAKIndonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan perjanjian kerjasama ekonomi bilateral yang pertama untuk Indonesia. IJEPA diharapkan mampu meningkatkan kompetisi industri manufaktur Indonesia karena telah disepakatinya fasilitas khusus untuk peningkatan kapasitas dan daya saing industri manufaktur, yaitu USDFS dan MIDEC. Setelah implementasi IJEPA, Price-cost margins (PCM) Indonesia berfluktuasi setelah IJEPA. Price-cost margins telah digunakan sebagai indikator persaingan, dikarenakan PCM berhubungan dengan keuntungan rata-rata di sebuah industri.. Penelitian ini menganalisis dampak implementasi IJEPA terhadap PCM industri manufaktur Indonesia dengan menggunakan data panel industri besar dan sedang periode 2004 ? 2012. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa IJEPA mampu menurunkan PCM industri manufaktur Indonesia dengan efisiensi faktor input produksi, penurunan biaya bahan baku industri, dan pencapaian skala ekonomi pada industri tertentu.

---

ABSTRACT

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) is the first bilateral economic agreement for Indonesia. IJEPA is expected to increase Indonesia manufacture industry competition because of the establishment of preferential facilities of capacity building and competition for manufacturing industry in Indonesia, they are USDFS and MIDEC. Post implementation of IJEPA, Price-cost margins (PCM) fluctuated. PCM has been generally used as a competition indicator, because PCM related to average profit of an industry. This study analyzes the impact of IJEPA implementation on PCM of manufacture industry in Indonesia using panel data of large and small industry within 2004 ? 2012 periods. The result of this study conclude that IJEPA able to make PCM of manufacture industry fall through efficiency of input factors use, the cost of materials price downfall, and economies of scale in certain industries."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai implementasi special and differentialtreatment di dalam IJEPA sebagai sarana pembangunan dalam bentuk bantuanteknis dan kerjasama dari Jepang kepada Indonesia untuk mencapai tujuannya yaitumembangun melalui perdagangan internasional. Hal tersebut diberikan karena padadasarnya Indonesia mengalami kerugian secara intrinsik akibat liberalisasi IJEPA.Bantuan tersebut berupa pengembangan manufaktur atau yang disebut denganMIDEC. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan kajiannormatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi MIDEC sebagaisebuah bentuk special and differential treatment di dalam IJEPA belumdilaksanakan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan lemahnya landasan hukumdalam segi pengaturan tanggung jawab pelaksana dan pengawasan organisasiMIDEC terhadap kegiatan MIDEC, pengaturan pembiayaan MIDEC, danpenetapan program/roadmap yang kurang terperinci.Disis lain, implementasi MIDEC selama 5 tahun memberikan pengaruhterhadap perdagangan barang di Indonesia, antara lain perbaikan standard kualitasproduk manufaktur (elektronik, besi, otomotif), penurunan harga domestik produkmanufaktur di Indonesia, dan meningkatkan nilai ekspor beberapa barangmanufaktur dalam program MIDEC (seperti otomotif dan elektronik). Penelitian inijuga menyarankan agar Pemerintah Republik Indonesia dapat melakukanrenegosiasi terkait hal tersebut di atas serta memanfaatkan program MIDEC secaramaksimal bagi seluruh stakeholder di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of special and differential treatmentin the IJEPA as a means of development in the form of technical assistance andcooperation from Japan to Indonesia to achieve its goal of building throughinternational trade. It is given because basically Indonesia experienced a loss dueto liberalization IJEPA intrinsically. Assistance in the form of manufacturing ordevelopment called MIDEC. This study is a qualitative study using normativestudy. The results of this study indicate that the implementation MIDEC as a formof special and differential treatment in the IJEPA not yet fully implemented. Thisis due to a weak legal basis in terms of regulation and oversight responsibilities ofimplementing the activities of MIDEC by the MIDEC organization, MIDECfinancing arrangements, and the establishment of a program /roadmap that lackdetail.On other hand, the implementation MIDEC for 5 years to gave effect to tradegoods in Indonesia, among others, improvement of standards of quality ofmanufactured products (electronics, steel, automotive), the decline in domesticprices of manufactured products in Indonesia, and increase the value of exports ofmanufactured goods in the program MIDEC (such as automotive and electronics).This study also suggested that the Government of the Republic of Indonesia torenegotiate related to the above as well as maximally utilize MIDEC program forall stakeholders in Indonesia."

"Penyebab belum selesainya negosiasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) adalah masih adanya poin pembahasan yang belum disepakati kedua belah pihak, salah satunya adalah usulan Uni Eropa untuk menghapus kebijakan bea keluar Indonesia. Studi ini menggunakan unit observasi komoditas ekspor kode harmonized system enam digit dalam rentang waktu 2007-2019 secara bulanan, dan mengaplikasikan metode fixed effect model, simultaneous equation model serta seemingly unrelated regression. Hasil estimasi menunjukkan bahwa bea keluar dan volume ekspor berkorelasi secara simultan. Peningkatan permintaan ekspor dari Uni Eropa secara signifikan meningkatkan tarif bea keluar Indonesia, dan tarif bea keluar Indonesia secara signifikan mengurangi volume ekspor ke Uni Eropa. Artikel ini menemukan bahwa kebijakan bea keluar Indonesia atas ekspor tujuan Uni Eropa dapat meningkatkan suplai di dalam negeri."

"Dalam melakukan suatu usaha harus menerapkan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu tidak melakukan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar dan sebagainya. Tetapi dalam Pasal 50a menyatakan bahwa 'ketentuan dalam undang-undang ini dapat dikecualikan apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Apabila perbuatan dan/atau perjanjian yang dimaksud tersebut merupakan suatu perbuatan untuk melakukan suatu kegiatan usaha dalam hal umum maka ketentuan tersebut tidak menjadi masalah, tetapi apabila perbuatan dan/atau perjanjian tersebut merupakan melakukan suatu kegiatan usaha dalam bidang kemitraan maka hal tersebut akan menyebabkan suatu masalah yaitu terjadinya pertentangan antara Pasal 50a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyatakan bahwa 'Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan'. Sehingga berdasarkan hal tersebut dalam tesis ini akan dibahas mengenai perjanjian kemitraan inti plasma di Indonesia, kesesuaian perjanjian kemitraan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha sehat, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kemitraan sektor perkebunan.

---

In performing an business must apply the principles business competition healthy as regulated in the law number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition that is they did not do monopoly, as having only one buyer, mastery market and so on. But in article 50a stated that 'a provision in a law this could be exempted when deeds and / or agreement was aimed to implement laws and regulations'. When deeds and / or agreement referred to this is a deed to perform a business activities in terms of common so this regulation was not be a problem, but when deeds and / or agreement was done a business activities in the field of partnership so that this will cause a problem that is the difference between article 50a the act of number 5 years 1999 on prohibition of monopoly and unfair business competition with act number 20 years 2008 on micro business, small and medium. On bill number 20 years 2008 stated that 'partnership is cooperation in entanglement business, either directly or indirectly, based on the principle need each other, trust, strengthen, and profitable'. So based on such statement in this will be discussed in the partnership agreements the nucleus plasma in Indonesia, conformity partnership agreements with the principles business competition healthy, and supervision with the implementation of the partnership the agricultural sector."

"Setelah lima tahun perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), pihak Indonesia kemudian berinisiatif untuk mengajukan General Review (GR) di tahun 2013. Pengajuan GR pertama kali dilakukan oleh pihak Indonesia dengan alasan perjanjian IJEPA tidak memberikan hasil yang maksimal dan merugikan bagi Indonesia. Pemerintah Jepang saat itu tidak langsung menyepakati pengajuan tersebut dengan alasan Jepang ingin Indonesia untuk mengganti beberapa peraturan kementerian keuangan yang dianggap tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam perjanjian. Kemudian pertanyaan yang muncul dari masalah ini adalah bagaimana proses GR IJEPA berlangsung hingga Indonesia memutuskan untuk mengubah kesepakatan dan melanjutkan perjanjian. Pertanyaan ini dijawab menggunakan kerangka teori two level game dari Robert D. Putnam dengan tujuan untuk melihat bagaimana proses dari GR IJEPA hingga keputusan melanjutkan perjanjian IJEPA. Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Causal Process Tracing. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pada tingkat domestik, meskipun terdapat perbedaan kepentingan diantara Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Keuangan, semua pihak dapat mencapai kesepakatan untuk menjalankan GR-IJEPA, yaitu dengan mengubah beberapa peraturan perjanjian agar dapat menguntungkan pihak Indonesia. Pada tingkat internasional Indonesia akhirnya tetap melanjutkan perjanjian IJEPA dan melakukan GR-IJEPA dengan beberapa tawaran dari pihak Indonesia yang akhirnya disepakati Jepang dan persetujuan penambahan pos tariff sebagai solusi dari perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang diminta oleh Jepang.

---

After five years of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) implementation, Indonesia took the initiative to propose a General Review (GR) in 2013. The GR proposal was first made by the Indonesian government on the grounds that the IJEPA agreement did not provide maximum results and was detrimental to Indonesia. The Japanese government, at that time, did not immediately agree to the proposal because Japan wanted Indonesia to amend several Ministry of Finance regulations deemed inconsistent with Indonesia's commitments in the agreement. The research question in this thesis is "How was the process of GR IJEPA until Indonesia decided to modify and continue the agreement?" The research question will be answered using a two-level game theory, by Robert D. Putnam, to see the process of GR-IJEPA and the decision of Indonesia to continue the agreement betweent two country. This study used a qualitative method with the Causal Process Tracing approach. This study found at the domestic level the Ministry of Industry, the Ministry of Trade, and the Ministry of Finance agreed to implemented GRIJEPA to change several agreement regulations in order to gain the benefit from the agreement. At the international level, Indonesia finally agreed to continued the agreement and continuing GR-IJEPA with several offers from Indonesia which finally agreed by Japan, and the approval of additional tariff posts as a solution the amendment to the Minister of Finance Regulation (PMK) that requested by Japan."

"AbstractIndonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) is the first bilateral economic agreement for Indonesia. IJEPA is expected to increase Indonesia manufacture industry competition because the establishment of USDFS and MIDEC. Post IJEPA, Price-cost margins (PCM) fluctuated. PCM has been generally used as a competition indicator, because PCM related to average profit of an industry. This study uses panel data of large and small industry within 2004-2012 periods. This study conclude that IJEPA able to make PCM of manufacture industry fall through efficiency of input factors use, the cost of materials price downfall, and economies of scale in certain industries.AbstrakIndonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) merupakan perjanjian kerja sama ekonomi bilateral yang pertama untuk Indonesia. IJEPA diharapkan mampu meningkatkan kompetisi industri manufaktur karena disepakatinya fasilitas khusus untuk peningkatan kapasitas dan daya saing industri manufaktur, yaitu USDFS dan MIDEC. Setelah IJEPA, Price-cost Margins (PCM) Indonesia berfluktuasi. PCM digunakan sebagai indikator persaingan, dikarenakan berhubungan dengan keuntungan rata-rata di sebuah industri. Studi ini menggunakan data panel industri besar dan sedang periode 2004-2012. Dari studi ini disimpulkan bahwa IJEPA mampu menurunkan PCM industri manufaktur Indonesia dengan efisiensi faktor input produksi, penurunan biaya bahan baku industri, dan pencapaian skala ekonomi pada industri tertentu."

"This study investigates the impact of the Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) on Indonesia's agricultural exports to Japan, focusing on how tariff reduction or eliminations under the agreement influence Indonesia’s agricultural exports. Utilizing a gravity model and Difference-in-Difference (DiD) method, the findings reveal that while tariff reductions are crucial for enhancing trade, the anticipated benefits of IJEPA on Indonesia’s overall agricultural exports may not be immediately evident. However, the agreement has shown a positive and significant impact on the export of raw agricultural products, suggesting that Indonesia could benefit from focusing on these goods. This highlights the need for addressing non-tariff measures, improving export infrastructure, and leveraging the comparative advantages offered by IJEPA to boost raw agricultural exports to Japan.

---

Penelitian ini menganalisis dampak Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) terhadap ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang, dengan fokus pada bagaimana penghapusan atau penurunan tarif dalam perjanjian tersebut mempengaruhi ekspor agrikultur Indonesia ke Jepang. Penelitian ini menggunakan model gravity dan metode Difference-in-Difference (DiD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengurangan tarif sangat penting untuk meningkatkan perdagangan, manfaat yang diharapkan dari IJEPA terhadap ekspor agrikultur Indonesia mungkin tidak segera terlihat. Namun, perjanjian tersebut menunjukkan dampak positif dan signifikan terhadap ekspor produk agrikultur mentah, yang mengindikasikan bahwa Indonesia dapat mengambil manfaat dengan fokus pada produk-produk ini. Hal ini menekankan perlunya mempertimbangkan hambatan non-tarif (non-tariff measures), meningkatkan infrastruktur ekspor, dan memanfaatkan keunggulan komparatif yang ditawarkan oleh IJEPA untuk meningkatkan ekspor produk agrikultur mentah ke Jepang."