Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 63357 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rieza Camelia
"Hak atas pangan merupakan hak paling mendasar bagi kelangsungan hidup manusia. Kehadiran Proyek Food Estate di Humbang Hasundutan dianggap telah mengancam pemenuhan hak tersebut bagi masyarakat setempat. Tulisan ini akan menganalisis pelaksanaan Proyek Food Estate Humbang Hasundutan Sumatera Utara menggunakan perspektif keadilan lingkungan green criminology yang menyatakan bahwa hak-hak lingkungan merupakan perpanjangan dari hak asasi dan sosial manusia. Analisis akan dilakukan terhadap data-data sekunder yang didapat dari Laporan Pelaksanaan Proyek Food Estate Sumatera Utara yang dipublikasi oleh FIAN Indonesia bekerja sama dengan beberapa LSM lain, serta data-data yang dihimpun dari situs-situs berita berkaitan dengan pelaksanaan Proyek Food Estate. Hasil analisis menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap hak atas pangan dalam proyek tersebut. Hal ini tidak lepas dari peran negara sebagai duty-bearer pelaksanaan hak asasi manusia. Kegagalan negara dalam mengemban kewajibannya telah menyebabkan terjadinya food crime terhadap petani lokal sebagai produsen pangan dalam Proyek Food Estate Humbang Hasundutan.

The right to food is the most fundamental right for human survival. The presence of the food estate project in Humbang Hasundutan is considered to have threatened the fulfillment of this right for the local community. This paper will analyze the implementation of the Humbang Hasundutan Food Estate Project in North Sumatra using the perspective of environmental justice, green criminology, which states that environmental rights are an extension of human rights and social rights. Analysis will be carried out on secondary data obtained from the Report on the Implementation of the North Sumatra Food Estate Project published by FIAN Indonesia in collaboration with several other NGOs, as well as data collected from news websites related to the implementation of the food estate project. The results of the analysis show that there has been a violation of the right to food in the project. This cannot be separated from the role of the state as the duty-bearer of human rights implementation. The state's failure to carry out its obligations has led to food crime against local farmers as food producers in the Humbang Hasundutan Food Estate Project."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Lumban Toruan, Jhonsar
"Terpilihnya Maddin dan Marganti sebagai bupati dan wakil bupati di Humbang Hasundutan menimbulkan tanda tanya, mengapa Maddin yang bermarga Sihombing dapat memenangkan Pilkada, padahal marga Sihombing bukan marga yang mayoritas di Humbang Hasundutan. Dalam kehidupan orang Batak, marga masih sangat mengikat sistem kekerabatan orang batak sehingga dalam menentukan kepemimpinan pun marga mayoritaslah yang paling berpeluang menjadi pemimpin di Humbang Hasundutan.
Dengan terpilihnya Maddin ini, marga ternyata bukan harga mati sebagai penentu kemenangan, lalu kalau bukan marga yang utama, faktor - faktor apa yang berperan memenangkan Maddin dan Marganti. kemudian dari faktor tersebut, faktor mana yang paling berperan dan mengapa faktor tersebut yang paling berperan, hal inilah yang menjadi pokok permasalahan dalarn penelitian ini.
Untuk menganalisa masalah ini, perlu ada teori sebagai kerangka berpikirnya. Pelaksanaan pilkada diawali dari adanya demokratisasi dalam perpolitikan Indonesia yang berdampak pada perpolitikan lokal, dimana masyarakat dilibatkan secara langsung untuk memilih kepala daerahnya, maka dilaksanakanlah sistem pemilihan kepala daerah secara langsung.
Dalam penelitian ini, penulis memakai beberapa teori, yaitu faktor sosiologis, seperti kelompok sosial, identitas sosial dan lain - lain, kemudian ada juga karena faktor psikologi sosial,faktor ini terkait dengan identitas partai politik pemilih, ada juga teori tentang pilihan rasional yaitu pilihan berdasarkan untung rugi, pilihan rasional ini bisa dilihat dan orientasi isu maupun orientasi kandidat.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bantuan data kuantitalif yakni menggali informasi dari 90 responden dan 25 informan yang diwawancarai secara mendalam.
Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa faktor yang paling berperan memenangkan pasangan Maddin dan Marganti adalah faktor orientasi kandidat(63,4%), kemudian orientasi isu(59,9%), faktor sentimen primordial atau marga(45,6%), dan yang kurang berperan faktor identifikasi partai(34,17%).
Implikasi teori terhadap temuan penelitian ini ternyata sebagian tend perilaku memilih dapat menjelaskan pokok permasalahan, terutama teori tentang pilihan rasional. Dimana masyarakat Humbang Hasundutan sudah mempertimbangkan untung rugi dalam memutuskan pilihan politiknya, mengenai teori perilaku memilih berdasarkan faktor identifikasi partai kurang relevan untuk menjelaskan kasus ini karena perbedaan asumsi terhadap sosialiasi politik, sedangkan teori mengenai faktor kelompok sosial juga bisa membantu memahami perilaku memilih di Humbang Hasundutan ini karena sentimen primordial masih berperan - meskipun bukan faktor dominan - dalam perilaku memilih.

The appointment of Maddin and Marganti as regents and vice regents in Humbang Hasundutan raise question of how can Maddin who has Sihombing kinship win the local election. It is surprising because Sihombing is not a majority kinship in the regency. In the life of Bataknese, kinship still ties the family relationship of Bataknese so that in selected their leader, the majority of certain kinship will have better opportunity to become the leader of Humbang Hasundutan.
As the appointment of Maddin, kinship is not a definite determination of a winning. Because of that, it raises a question of what are the factors that have significant role to win Maddin and Marganti. Then, from those factors, which one is the most significant and why. This is the research question of the research.
To analyze that problem, theoretical framework is needed. The implementation of the election of local leader is initiated by democratization in Indonesian politics which influences local politics. In local context, democratization has endorsed political change to give authority for people to elect their own leader directly.
In this research, some theories are applied, such as sociological factors like social group, social identification, and others. There is also social psychology which relates to identities of political parties who support candidates. There is also theory of rational choice that explains consideration of the voters based on fortunate and loss. This rational choice can be seen from of issue or candidate orientation.
This research applies qualitative research method supported by quantitative data from 90 respondents and 25 informants who are interviewed deeply. The finding of the research is that the main factor of the winning of Maddin and Marganti is candidate orientation (63.4%)_ It is followed by issue orientation (59.9%), primordial sentiment or kinship (45.6%), and party identification (34.17%).
Theoretical implication of the findings is that some of theory of voting behavior can explain the main problem, especially rational choice theory. Humbang Hasundutan society has considered the fortunate and the loss of their choice. Theory of voting behavior explains that the voting is based on party identification is less relevant. Meanwhile, theory of social group can also help to explain voting behavior in the regency because primordial sentiment is still relevant; even it is not a dominant factor.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22117
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Universitas Indonesia, 2010
S34149
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Pasaribu, Decmonth Nuel
"Indonesia mempunyai masalah lingkungan hidup yang besar dalam deforestasi. Setiap tahun tutupan hutan Indonesia berkurang dengan sangat luas, baik yang sengaja maupun tidak direncanakan oleh Pemerintah. Pada pandemi COVID-19, Pemerintah mengeluarkan Program Strategis Nasional yang dapat menciptakan deforestasi dengan nama Food Estate. Food Estate adalah program pertanian pangan skala luas yang dibingkai untuk tujuan ketahanan pangan. Program ini dibentuk sebagai respons peringatan Food and Agriculture Organization (FAO) yang mewaspadai kerentanan pangan dalam situasi pandemi. Permasalahannya, program pertanian pangan skala luas ini dapat dibangun di kawasan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja melandasi program ini dengan mekanisme Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP). Penelitian hukum ini menggunakan metode normatif yang mengkaji Food Estate berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bidang pangan dan kehutanan. Penelitian ini akan berfokus menganalisis Food Estate dengan menitikberatkan pada perlindungan kawasan hutan lindung dan ekosistem gambut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat permasalahan hukum dalam peraturan yang melandasi program Food Estate. Program ini tidak sejalan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Program ini memiliki enam masalah hukum, yakni (1) tidak memiliki urgensi karena hanya membingkai masalah ketahanan pangan dengan sempit, (2) bertentangan dengan asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, (3) tidak terbuka dan partisipatif karena menggunakan KLHS cepat, (4) mengalihfungsikan hutan lindung, (5) kontradiktif terhadap upaya perlindungan dan restorasi gambut dan (6) menyulitkan pertanggungjawaban hukum untuk memulihkan hutan. Penelitian ini menyarankan Pemerintah untuk mengevaluasi peraturan yang melandasi program Food Estate sehingga pertanian pangan tidak dilakukan dengan deforestasi dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup untuk melindungi tutupan dan kualitas fungsi hutan

Indonesia has a major environmental problem with deforestation. Every year Indonesia's forest loss significantly both intentionally and unplanned by the Government. During the COVID-19 pandemic, the Government issued a National Strategic Program that can create deforestation named Food Estate. Food Estate is a large-scale agri-food program framed for food security goals. This program was formed in response to a warning from the Food and Agriculture Organization (FAO) which is aware of food vulnerability in a pandemic situation. The problem is that this large-scale food-agriculture program can be built in forest. Government Regulation Number 23 of 2021 and Minister of Environment and Forestry Regulation Number 7 of 2021 as implementing regulations for the Job Creation Law underlies this program with the Forest Area mechanism for Food Security. This research is legal research using a normative method that examines Food Estate based on food and forestry regulations. This research will focus on analyzing Food Estate with an emphasis on protecting protected forest areas and peat ecosystems. This research concludes that there are legal issues in the regulations that underlie the Food Estate program. This program is not in line with the protection and management of the environment in the forest sector. This program is problematic for six reasons, namely (1) it lacks of urgency because it frames the problem of food security narrowly, (2) it conflicts with the principles of environmental protection and management, (3) it is not transparent and participatory because it uses the “quick appraisal KLHS”, (4) converts protected forests, (5) contradicts efforts to protect and restore peat and (6) makes it difficult for legal accountability to restore forests. This research suggests the Government should evaluate regulations that support the Food Estate program so that food agriculture is not carried out by deforestation and follows the mandate of laws and regulations in the environmental sector to protect forest cover and quality function.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Nainggolan, Hotden N.
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; a) daya saing komoditi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan, b) pengaruh luas lahan, modal usahatani, pupuk dan obat-obatan, tenaga kerja terhadap pendapatan petani dan daya saing komoditi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif analitis, analisis revealid comparative advantage dan analisis jalur (path analisis) dengan bantuan program statistical product and service solution. Hasil penelitian menunjukkan; a) secara simultan pupuk dan obat-obatan (X3), modal usahatani (X2), luas lahan (XI) berpengaruh 94,50% terhadap penggunaan tenaga kerja usahatani kopi (X4) di Kabupaten Humbang Hasundutan, b) secara simultan tenaga keija (X4), pupuk dan obat-obatan (X3) modal usahatani (X2), luas lahan (XI) berpengaruh 94% terhadap pendapatan petani kopi (Yl) di Kabupaten Humbang Hasundutan, c) secara simultan pendapatan petani (Yl), tenaga keija (X4), pupuk dan obat-obatan (X3), modal usahatani (X2) luas lahan (XI) berpengaruh 90,1% terhadap daya saing komoditi kopi (Y2) di Kabupaten Humbang Hasundutan, d) pendapatan petani memberikan kontribusi 10,30 %, tenaga keija memberikan kontribusi 2,40% pupuk dan obat-obatan memberikan kontribusi 1,44 %, terhadap daya saing komoditi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan, e) modal usahatani memberikan kontribusi 2,10%, luas lahan memberikan kontribusi 2,56 %, terhadap daya saing komoditi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar; a) petani di Kabupaten Humbang Hasundutan menggunakan faktor produksi usahatani yang maksimal, b) pemerintah daerah melakukan penyuluhan tentang pemanfaatan faktor produksi usahatani kopi dengan optimal untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani serta meningkatkan daya saing komoditi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan."
Universitas HKBP Nonmensen, 2016
050 VISI 24:3 (2016)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Zeremy Giovanni Lumbantoruan
"Organisasi berbasis primordial dalam sebuah kontestasi politik tingkat lokal merupakan sumber daya yang menguntungkan untuk memobilisasi suara masyarakat. Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan tahun 2015 diikuti oleh masing-masing dua kandidat dari Marga Sihombing dan Marbun yang secara individual berusaha mendapatkan bantuan dari organisasi Marga mereka. Penelitian ini bertujuan untuk membahas bagaimana modal sosial masing-masing kandidat mempengaruhi keputusan organisasi Marga untuk memberikan bantuan kepada mereka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan purposive sampling sebagai teknik penentuan informan yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa modal sosial masing-masing kandidat mempengaruhi keputusan akhir organisasi Marga untuk memberi bantuan kepada mereka. Melalui usaha pembentukan kerjasama tersebut, kepatuhan kandidat terhadap norma menjadi unsur paling penting untuk dasar menjalin hubungan dengan organisasi Marga.

Primordial base organization in local political contestation is profitable resource to mobilise the voice of people. The District Election in Humbang Hasundutan, 2015, participated by two candidates from Marga Sihombing and Marbun, each individual, to gain support from their Marga organization. This research aim to explore how social capital of each candidate affects organization decision to support them. The research is conducted with descriptive and qualitative method with purposive sampling to determine the informant. Result of this research indicates that social capital of each candidate affects the final decision from organization to support them. Through this effort to build cooperation, candidate’s obedience (norms) is the most important element to be base in building relationship with Marga "
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Athaya Fatihah Ragindita
"Seiring dengan terus berkembangnya teknologi telekomunikasi, dapat dilihat bahwa terdapat dampak signifikan dari penggunaan teknologi telekomunikasi di kehidupan masyarakat sehari-hari, dimana salah satu fungsi pentingnya adalah agar masyarakat dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya walaupun dalam keadaan jarak jauh. Sehingga, dibutuhkan infrastruktur telekomunikasi yang memadai, salah satunya adalah Base Transceiver Station (BTS) yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio menuju perangkat telekomunikasi lainnya, seperti contohnya dalam telekomunikasi seluler. Saat ini, Indonesia telah menerapkan teknologi 3G/4G, namun akibat persebaran infrastruktur teknologi telekomunikasi yang tidak merata, maka masih terdapat banyak wilayah blank spot di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, maka salah satu metode yang dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan teknologi telekomunikasi di Indonesia adalah dengan melakukan perencanaan jaringan berdasarkan demand dan infrastruktur pada wilayah tersebut. Penelitian ini melakukan perencanaan jaringan pada Kabupaten Humbang Hasundutan, yang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Utara dan berpotensi untuk dikembangkan kedepannya karena menjadi salah satu wilayah fokusan pemerintah dalam perkembangan food estate di Indonesia dan juga memiliki banyak objek wisata dan tempat bersejarah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah perencanaan kebutuhan BTS dan menara bersama untuk tahun 2024 berturut-turut sebanyak 97 dan 33 menara. Adapun salah satu solusi yang diusulkan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penerapan menara bersama sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi lahan sehingga tidak terdapat wilayah blank spot terkhusus pada Kabupaten Humbang Hasundutan.

Along with the continuous development of telecommunication technology, it can be seen that there is a significant impact of the use of telecommunications technology in people's daily lives, one of its important functions is so that people can communicate with one another even though they are in long distances. Thus, adequate telecommunication infrastructure is needed, one of which is the Base Transceiver Station (BTS) which functions to send and receive radio signals to other telecommunications equipment, such as in cellular telecommunications. Currently, Indonesia has implemented 3G/4G technology, but due to the uneven distribution of telecommunications technology infrastructure, there are still many blank spot areas in Indonesia. To overcome this problem, one of the methods that can be used to determine the need for telecommunications technology in Indonesia is to make a network planning based on demand and infrastructure in that region. This research conducts network planning in Humbang Hasundutan District, which is one of the districts in North Sumatera and has the potential to be developed in the future because it is one of the focus areas in the development of food estate in Indonesia and also has many tourist attractions and historical places. The results of this research indicate that the number of planning needs for BTS and joint towers for 2024 is 97 and 33 towers, respectively. One of the solutions proposed in this study is to implement a joint tower as a step to improve land efficiency so that there are no blank spots specifically in Humbang Hasundutan District."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rani Nur Aini
"ABSTRAK
Pengetahuan lokal mengenai pemanfaatan tumbuhan pangan oleh masyarakat etnis Karo di Desa Semangat Gunung belum sepenuhnya terdokumentasi. Sementara itu, pengaruh budaya lain yang masuk dapat mengancam keberadaan pengetahuan lokal masyarakat. Pendekatan etnobotani dilakukan untuk mendokumentasikan pengetahuan lokal masyarakat mengenai pemanfaatan tumbuhan pangan. Data diperoleh melalui wawancara semistruktural dan terbuka, observasi partisipasi, dan skoring kepada masyarakat lokal. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yaitu mengelompokkan tumbuhan pangan berdasarkan kategori guna dan pendekatan kuantitatif, yaitu analisis LUVI, ICS, dan FL. Hasil penelitian diperoleh 109 spesies tumbuhan pangan dimanfaatkan oleh masyarakat, yang dikelompokkan menjadi pangan utama, pengganti pangan utama, sayuran, buah-buahan, bumbu, pangan adat, kudapan, minuman, dan pembungkus makanan. Nilai LUVI tertinggi berupa pangan utama, nilai ICS tertinggi berupa tualah (Cocos nucifera), dan nilai FL tertinggi diperoleh 92 spesies.

ABSTRACT
Utilization of food plants by the society of Karo ethnic in Semangat Gunung village have not documented yet. The influence of other ethnic cultures that infiltrate to Semangat Gunung village can threaten the local knowledge of its society. Ethnobotanical approach is used to document the local knowledge of the society about food plants utilization. The data were obtained by open-ended and semistructural interview, participant observation, and scoring. The data analysis were carried out by categorizing food plant species based on their use and quantitatively by measuring LUVI, ICS, and FL. The food plant species that used by the society is 109 species. It categorized into 9 subcategory, they are the staple food, alternative staple foods, vegetables, fruits, spices, indigenous foods, snacks, drinks, and food warps. The highest LUVI is staple food subcategory, the highest ICS is tualah (Cocos nucifera), and the highest FL amounts to 92 species.
"
Universitas Indonesia, 2015
S62376
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>