Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 160152 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hardy Agusman
Signifikansi Jejaring Transnasional dalam Regionalisme: Studi Kasus Peran Asia Pacific Refugee Rights Network dalam Penanganan Isu Pengungsi di Asia Tenggara = Significance of Transnational Networks in Regionalism: A Case Study of the Role of the Asia Pacific Refugee Rights Network in Addressing Refugee Issues in Southeast Asia
"Dalam menghadapi isu pengungsi, Asia Tenggara tidak memiliki kerangka hukum dalam organisasi kawasan dan persisten dalam menolak norma-norma tentang perlindungan pengungsi. Kondisi ini yang mendorong kemunculan Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) sebagai jejaring transnasional yang dapat berperan dalam politik global mewakili kepentingan pengungsi. Banyak literatur yang menggambarkan signifikansi APRRN sebagai champion organisasi yang menangani pengusi di kawasan Asia Pasifik seperti Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Hal senada tergambar dalam APRRN Annual Report dan Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. Sayangnya, dalam literatur dan dokumen resmi tersebut, capaian APRRN di Asia Tenggara bersifat insidental dan hanya ada pada kategori Partnerships for Supportive Operating Environment. Berbeda dengan capaian APRRN di kawasan lain di Asia Pasifik yang berhasil mendorong solusi jangka panjang bagi perlindungan pengungsi (durable solution). Oleh karena itu, penelitian ini mempertanyakan “Mengapa APRRN-sebagai sebuah jejaring transnasional-tidak berperan signifikan dalam upaya advokasi perlindungan pengungsi di Asia Tenggara?”. Dengan pendekatan kualitatif dan metode analisis process tracing, penelitian ini menemukan bahwa tidak signifikannya peranan APRRN tersebut disebabkan oleh tiga faktor, yaitu: kompleksitas rezim, kelemahan tata kelola internal dan perubahan orientasi strategi. Ketiga faktor tersebut berada pada dimensi yang berbeda namun saling mempengaruhi.
Facing the issue of refugees, Southeast Asia lacks a regional legal framework and persistently rejects norms regarding refugee protection. This condition has led to the emergence of the Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN) as a transnational network that can play a role in global politics, representing refugees voice. Many studies describe the significance of APRRN as a champion organization addressing the refugee issue in the Asia Pacific region, such as Kneebone (2014), Taylor (2016), Nah (2016), Choi (2019; 2022). Similar views are reflected in the APRRN Annual Report and Positive Practice in Refugee Protection in the Asia-Pacific Region. However, unfortunately, in the literature and official documents, APRRN's achievements in Southeast Asia are incidental and only fall under the category of Partnerships for Supportive Operating Environment. This is in contrast to other region’s achievement in the Asia Pacific that have succeeded in promoting long-term solutions for refugee protection (durable solutions). Therefore, this research questions, "Why does APRRN, as a transnational network, not play a significant role in advocating for refugee protection in Southeast Asia?" Using a qualitative approach and process tracing analysis method, this study finds that the insignificance of APRRN's role is due to three factors: regime complexity, internal governance weaknesses, and shifting strategies employed. These three factors exist in different dimensions but interconnected influence each other."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dias Khadijah Kinanthi
1965 International People's Tribunal: Studi tentang Jejaring Advokasi Transnasional dalam Isu HAM tahun 2013-2015 = 1965 International People's Tribunal: A Study on Transnational Advocacy Network on Human Rights Issues in 2013-2015
"Tesis ini menjabarkan mengenai jejaring advokasi transnasional yang membentuk forum masyarakat sipil dan berfokus pada proses pembentukannya, serta strategi-strategi yang dijalankan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Pada saat ini, penyelesaian permasalahan HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh negara, melainkan juga oleh masyarakat sipil yang semakin memiliki ruang untuk berekspansi secara ide dalam era globalisasi. Menurut Keck dan Sikkink dalam konsep Transnational Advocacy Network (TAN), masyarakat sipil suatu negara yang mengalami hambatan dalam saluran aspirasinya dengan pemerintah dapat beraliansi dengan kekuatan dari luar untuk menekan pemerintah negara yang bersangkutan. Hambatan seperti ini terjadi dalam penyelesaian sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia, termasuk peristiwa pembantaian terhadap masyarakat yang diduga terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965. Hambatan yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam kasus ini dikarenakan oleh adanya perbedaan pandangan mengenai mekanisme penyelesaian. Hal ini mendorong Komnas HAM sebagai norm entrepreneur untuk melakukan penyelidikan. Hasil penelitian, bahwa negara bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang terjadi di tahun tersebut menjadi pemahaman bersama dan kesamaan nilai yang melandasi terbentuknya jejaring. Dengan dipromotori oleh para pegiat HAM, akademisi, serta NGO HAM, dibentuklah jejaring masyarakat sipil IPT 1965 yang mengadakan forum masyarakat sipil dengan bentuk pengadilan rakyat yang dihadiri oleh masyarakat dari berbagai negara. Strategi yang dilakukan oleh jejaring ini ditujukan lebih untuk meningkakan kesadaran publik terhadap kasus pelanggaran HAM tahun 1965, ketimbang untuk melakukan lobbying kepada pemerintah. Meskipun telah mengoptimalkan keempat taktik dalam TAN, keberhasilan jejaring ini masih mencapai tahap awal. Hal ini bukan disebabkan oleh kurangnya solidaritas jejaring, melainkan tingginya kompleksitas kasus yang diusung.
This thesis explores the transnational advocacy network, which formed a civil society forum and focuses on the formation process, as well as the strategies undertaken to solve human rights violation cases. Nowadays, the human rights issues can not only be solved by the state government, but also by the civil society, which has more space to expand ideas in this globalization era. According to Keck and Sikkink in the concept of Transnational Advocacy Network (TAN), the civil society in a certain country that has blockage to express their aspirations to the government can ally with external power to give pressure to their government. Such obstacle has been happening in the effort to solve nine identified severe human rights violations happened in Indonesia, including the massacre against people who were allegedly involved in the Communist Party of Indonesia (PKI) in 1965. The obstacle that arose in this case between Indonesian government and civil society was caused by the difference in perspectives to see the right mechanisms to resolve the case. This encouraged the National Human Rights Commission of Indonesia (Komnas HAM) as a norm entrepreneur to conduct investigation. The investigation result that the government is responsible for the crimes against humanity happened in that year has become a shared understanding and value that underlie the formation of network. Civil society network was then formed with the human rights activists, academicians and NGOs as the norm promotors. The network, which is entitled as IPT 1965 created a civil society forum in the form of people’s tribunal that was attended by people from different countries. The strategies undertaken by the network are prior to raise public awareness to this case, rather than to lobby the government. Even though this network has optimalized the typology of tactics in TAN, it has just reached the first level of its threshold point. This is not caused by its loose solidarity, but the high complexity of case this network carries."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tambunan, Samuel Marulam Kristian
Relasi Jejaring Kota Global di Asia Tenggara = Global Cities Network Regional Analysis in Southeast Asia
"Urbanisasi dan percepatan globalisasi ekonomi menghasilkan fenomena pemusatan kapital dan jasa di beberapa kota yang disebut sebagai kota global. Kota-kota ini memegang peranan penting dalam sistem internasional karena membentuk jejaring yang menjadi lokasi kunci pemasaran, produksi, dan komando perusahaan finansial dan jasa global. Penelitian ini berusaha melihat pola relasi jejaring kota global di Asia Tenggara. Analisis jejaring berupa perhitungan konektivitas berdasarkan tiga sektor ekonomi utama digunakan sebagai metode penelitian. Ditemukan hirarki yang memiliki tiga tingkatan berdasarkan jumlah fungsi internasional yang dimiliki kota. Penelitian ini menunjukkan bagaimana jejaring kota global dapat menggambarkan persebaran interaksi perusahaan global, sesuai dengan kritik terhadap neoliberalisme.
Urbanization and economic globalization have accumulated service and capital markets in global cities. These cities play important role in the international system since they became key location for production, market, and command functions of global financial and specialized service industries. This research attempts to see relations formed in global city network in Southeast Asia. Network analysis of connectivity calculation is used to analyse the city networks. Three-degree hierarchical structure was found based on the number of international function each city held. This research demonstrates that global city networks illustrate the distribution of global firms’ interaction,"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
The environments of the poor in southeast Asia, East Asia, and the Pacific
"This book provides examples of possible triple-win solutions for simultaneously reducing poverty, raising the quality of the environment, and adapting to climate change. The book provides empirical evidence and observations from sixteen case studies in Southeast and East Asia, and from the Pacific. It argues that a spatial approach focussing on the environments in which the poor and vulnerable live, would trigger changes for development policies and implementation that better balance environmental and social concerns. In line with the post-2015 Millennium Development Goals (MDG) and Sustainable Development Goals (SDG) agenda, emphasizing integrated development approaches for the slum poor, the upland poor, the dryland poor, the coastal poor, and the flood-affected wetland poor, would also bring the environment and poverty agenda closer."
Singapore: Institute of South East Asia Studies, 2013
e20442298
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Meyfitha Dea Khairunnisa
Peran Greenpeace dalam Advokasi Perdagangan Limbah Plastik di Asia Tenggara = Greenpeace's Role in Plastic Waste Trade Advocacy in Southeast Asia
"Perkembangan informasi dan teknologi yang pesat mendorong fenomena globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya batas-batas negara dalam interaksi global dan menjadikan intensitas hubungan antar aktor meningkat. Munculnya praktik pasar bebas merupakan salah satu dampak globalisasi di mana kegiatan produksi dan konsumsi terjadi untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Salah satu praktik yang dilakukan adalah perdagangan limbah plastik dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang. Namun, perdagangan limbah plastik dinilai merugikan negara-negara berkembang terutama dalam aspek lingkungan. Tiongkok sebagai importir limbah plastik terbesar menghentikan kebijakan impor limbah plastik pada tahun 2017. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara pun terkena dampak kebijakan ini dan menjadi tujuan baru pengiriman limbah plastik. Melihat urgensi limbah plastik di Asia Tenggara, Greenpeace Southeast Asia melakukan advokasi terhadap ASEAN sebagai institusi regional Asia Tenggara untuk mengeluarkan regulasi menghentikan perdagangan limbah plastik. Penelitian ini menganalisis strategi advokasi Greenpeace Southeast Asia dengan menggunakan konsep TAN dan inverse boomerang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana Greenpeace bekerja sama dengan NGO lokal di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina dalam mengadvokasi isu perdagangan limbah di Asia Tenggara.
Rapid development in information and technology have crucial contributions in globalization, which marked by blurred national boundaries in global interactions and increasing intensity of relations between actors. The emerging of free market practices is one of the impacts of globalization in which production and consumption activities occur to seek the maximum profit. One of the occuring practices is plastic waste trade where developed countries trade their waste to developing countries. However, plastic waste trade is considered detrimental to developing countries, particularly in environmental aspect. China, as the biggest plastic waste importer, has stopped its regulation in importing plastic waste since 2017. As the impact, countries in Southeast Asia have become new plastic waste trade destination from the developed countries. As the plastic waste problem in Southeast Asia becomes more urgent, Greenpeace Southeast Asia has been advocating ASEAN to issue regulations to stop plastic waste trade in the region. This article examines Greenpeace Southeast Asia’s advocacy strategies using TAN and inverse boomerang concept. The research method used in this study is qualitative method using primary and secondary data. In this study, we can see how Greenpeace Southeast Asia is cooperating with local NGOs in Indonesia, Malaysia, Thailand, and the Philippines in advocating plastic waste trade issue in Southeast Asia"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alicia Saleh Herdiansyah
Fenomena Pernikahan Transnasional dalam Proses Migrasi di Asia Timur = The Phenomenon of Transnational Marriage in the Proccess of Migration in East Asia
"Pernikahan melibatkan berbagai macam aktor dengan proses pembuatan kebijakan yang kompleks. Anggota keluarga, negara, perantara pernikahan, dan sektor komersial turut terlibat dalam proses pembuatan keputusan tersebut. Hal ini khususnya terjadi dalam pernikahan transnasional di mana negara turut serta memutuskan dan mengendalikan siapa saja yang diizinkan untuk dinikahi, apakah pasangan diizinkan untuk tinggal di masyarakat penerima, dan juga mengenai proses naturalisasi dan asimilasi mereka. Oleh karena itu, pernikahan transnasional menjadi persoalan dalam ilmu Hubungan Internasional terutama karena hal tersebut merefleksikan tren dalam migrasi yang terjadi belakangan ini, yaitu feminisasi migrasi. TKA ini berupaya untuk memetakan literatur- literatur mengenai fenomena pernikahan transnasional, khususnya di kawasan Asia (Asia Timur-Asia Tenggara) dalam kerangka migrasi global. TKA ini mengelompokkan literatur menggunakan metode taksonomi, di mana pada bagian pertama terdiri dari diskursus dan temuan-temuan umum mengenai fenomena ini, yakni: bagaimana posisi pernikahan transnasional di dalam tren feminisasi migrasi, definisi dan batasan dari istilah “pernikahan transnasional”, faktor penyebab meningkatnya pernikahan transnasional di kawasan Asia, dan konsekuensinya terhadap negara pengirim, negara penerima. Bagian selanjutnya dari TKA ini merupakan analisis atas pemetaan literatur tersebut; perdebatan, konsensus, dan kesenjangan literatur pernikahan transnasional dari kajian migrasi, serta bagaimana pendekatan feminisme multikultural dan feminisme global dapat melengkapi kesenjangan tersebut. Terakhir, TKA ini juga berusaha untuk memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan di negara-negara terkait dalam menyusun kebijakan yang paling sesuai dan memberdayakan terkait dengan fenomena pernikahan transnasional.
Marriage involves various kinds of actors with complex policy-making processes. Family members, states, marriage brokers, and the commercial sector are also involved in the decision-making process. This is especially the case in transnational marriages where the state participates in deciding and controlling who is allowed to marry, whether the spouse is allowed to live in the recipient community, and also about their process of naturalization and assimilation. Therefore, transnational marriage is an International Relations issue, especially because it reflects the trends in migration that have occurred recently, namely the feminization of migration. This paper seeks to map out the existing literature on the phenomenon of transnational marriage, especially in the Asian region, particularly in East and Southeast Asia, within the framework of global migration. This paper classifies the literature using taxonomic methods, in which the first part consists of discourses and general findings regarding this phenomenon, namely: the place of transnational marriage in the trend of feminization of migration, definitions and limitations of the term "transnational marriage", the causes of increase of transnational marriages in the East Asia region, and the consequences for sending and receiving countries. The next part of this paper is an analysis of the mapping of the literature; debates, consensus, and gaps in transnational marriage literature from migration studies, and how the approach of multicultural feminism and global feminism can complement these gaps. Finally, this paper also seeks to provide recommendations to policy makers in the relevant countries for developing the most appropriate and empowering policies regardiing to the phenomenon of transnational marriage."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Afif Nur Anshari
Analisis Kebijakan Penanganan Keberadaan Pengungsi Luar Negeri dalam Perspektif Ketahanan Nasional Studi Kasus Wilayah Jabodetabek = Policy Analysis of Managing presence of Foreign Refugee in The Perspective of National Resilience Case Study at Jabodetabek Area
"Penelitian ini menganalisis kebijakan penanganan keberadaan pengungsi luar negeri dari perspektif ketahanan nasional dengan fokus wilayah Jabodetabek. Isu pengungsi menjadi perhatian serius di Indonesia yang meskipun tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, namun tetap menerima pengungsi berdasarkan prinsip non-refoulement. Namun, pengelolaan pengungsi masih menghadapi berbagai tantangan seperti ambiguitas regulasi, ancaman sosial, kesehatan, ekonomi, serta risiko asimilasi budaya yang dapat mempengaruhi ketahanan nasional.Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif eksploratif dengan wawancara sebagai sumber data primer, didukung data sekunder dari laporan pemerintah dan studi pustaka . Kerangka teori yang digunakan meliputi teori kebijakan retrospektif, keamanan, kerja sama internasional, dan ketahanan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki peran penting dalam mengoptimalkan pengelolaan pengungsi. Namun koordinasi antar pemangku kepentingan masih perlu diperbaiki untuk mencapai pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama dalam aspek kemanusiaan dan ketahanan nasional, serta memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengungsi di Indonesia. Optimalisasi kebijakan menjadi krusial untuk mengurangi dampak negatif keberadaan pengungsi terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.
This study analyzes policies for addressing the presence of foreign refugees from the perspective of national resilience, focusing on the Jabodetabek area. The issue of refugees has become a serious concern in Indonesia, which, despite not ratifying the 1951 Refugee Convention and the 1967 Protocol, continues to accept refugees based on the principle of non-refoulement. However, refugee management still faces various challenges, including regulatory ambiguities, social, health, and economic threats, as well as the risks of cultural assimilation, which can affect national resilience. The study employs an exploratory qualitative approach with interviews as the primary data source, supported by secondary data from government reports and literature studies. The theoretical framework used includes retrospective policy theory, security, international cooperation, and national resilience. The findings indicate that the Directorate General of Immigration plays a crucial role in optimizing refugee management. However, coordination among stakeholders still needs improvement to achieve integrated and sustainable management. The study identifies major challenges in the humanitarian and national resilience aspects and provides strategic recommendations to enhance the effectiveness of refugee policies in Indonesia. Optimizing these policies is critical to mitigating the negative impacts of refugee presence on social, economic, and national security stability."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Ramadhanny Evasari
Eksistensi asia-pacific economic cooperation (APEC) dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik = The Existence of Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) in the dynamics of economic regionalism in the Asia Pacific region
"Fenomena regionalisme ekonomi yang berlangsung di kawasan Asia-Pasifik pasca berakhirnya Perang Dingin memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan dengan regionalisme ekonomi yang terjadi di kawasan lainnya. Karakteristik utama dari regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik adalah prinsip open regionalism. Pemahaman lebih lanjut mengenai fenomena regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik dan prinsip open regionalism dapat ditelaah melalui eksistensi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC merupakan pelopor kerangka kerja sama ekonomi regional antarnegara di kawasan Asia-Pasifik yang berfokus pada agenda liberalisasi perekonomian regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk meneliti eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik melalui metode kronologi.
Berdasarkan metode kronologi, penulisan tinjauan literatur ini membagi periodisasi perkembangan kajian literatur tentang APEC ke dalam tiga periode yang berbeda. Tiga periode perkembangan kajian literatur tentang APEC tersebut terbagi menjadi (1) Periode I (Formative Years, 1990-1994), (2) Periode II (Stagnation Years, 1995-2001), dan (3) Periode III (Adjustment Years, 2002-2009). Penulisan tinjauan literatur ini mengidentifikasi bahwa terdapat lima isu dominan yang berkaitan erat dengan eksistensi APEC dalam dinamika regionalisme ekonomi di kawasan Asia-Pasifik, antara lain isu kepemimpinan, isu pembentukan kerja sama, isu pembentukan institusi, isu integrasi regional, dan isu tata kelola regional. Penulisan tinjauan literatur ini juga mengamati bahwa dalam kondisi internasional dan regional Asia-Pasifik yang terkini, APEC mengalami peralihan fokus pada agenda kerja sama ekonomi regionalnya, yang pada awalnya berfokus pada agenda liberalisasi ekonomi regional menjadi agenda integrasi ekonomi regional.
The phenomenon of economic regionalism which occurs in the Asia-Pacific region after the end of the Cold War has unique and distinct characteristics compared to the economic regionalism that happens in other regions. The main characteristic of economic regionalism that takes place in the Asia-Pacific region is the principle of open regionalism. Further comprehension of the phenomenon of economic regionalism in the Asia-Pacific region and also the principle of open regionalism can be examined through the existence of the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC). APEC is the pioneer of the framework of regional intergovernmental economic cooperation in the Asia-Pacific region which focuses on the agenda of regional economic liberalization. This literature review aims to examine the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region by applying the method of chronology.
Based on the application of the method of chronology, this literature review divides the periodization of the evolution of a series of relevant literature about APEC into three different periods. The periodization is divided into (1) Period I (Formative Years, 1990-1994), (2) Period II (Stagnation Years, 1995-2001), and (3) Period III (Adjustment Years, 2002-2009). This literature review identified that there are five dominant issues which are closely related to the existence of APEC in the dynamics of economic regionalism in the Asia-Pacific region, as follows: leadership, cooperation building, institution building, regional integration, and regional governance. This literature review also observed that, in the context of current international and regional circumstances that happens in the Asia-Pacific region, APEC has been experiencing a transition of its focus from the agenda of regional economic liberalization regional economic integration."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Rima Novita Sari
Business-state relations dalam investasi Jepang di Asia Tenggara: studi kasus Indonesia periode 2010-2016 = Business-state relations in Japan's investment in southeast Asia: a case study of Indonesia from 2010 to 2016
"Studi ini menganalisis mengenai investasi Jepang di Asia Tenggara dengan mengambil studi kasus Indonesia periode 2010-2016. Pada periode tersebut, Jepang mengalami persaingan dari negara Cina. Melalui teori triangular diplomacy, studi ini berargumen bahwa terdapat hubungan antara dukungan pemerintah Jepang kepada pebisnis Jepang di Indonesia karena diplomasi ekonomi Jepang mendukung perusahaan untuk melakukan ekspansi bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menggunakan data primer dan wawancara dengan pebisnis Jepang di Indonesia. Hasil analisis ditemukan bahwa Jepang berusaha mempertahankan posisi sebagai investor melalui keterlibatan bisnis. Tiga relasi yang terbentuk adalah Government-Government G-G , Company-Company C-C , dan Government-Company G-C . Berdasarkan hasil analisis tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa peran aktor non-negara khususnya kelompok bisnis dalam upaya diplomasi ekonomi semakin menjadi signifikan sebagai pendukung investasi.
This study analyzes Japan rsquo s investment in Southeast Asia with case study of Indonesia from 2010 to 2016. In the stated period, Japan facing investment competition from China. Through the theory of triangular diplomacy, this study argues a connection between Japan government support to Japanese businesspeople in Indonesia to expand their business. The research method used is qualitative using primary data and interview with Japanese businessman in Indonesia. The results of the analysis found that Japan is trying to maintain its position as an investor through business involvement. The three relationships formed are Government Government G G , Company Company C C , and Government Company G C . Based on the results, this study concludes that the role of non state actors, especially business groups in the effort of economic diplomacy becomes increasingly significant."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018
T51404
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shin-ichi Nakano, editor
The Biodiversity observation network in the Asia-Pacific region: toward further development of monitoring
"The present volume is the first collection of information on biodiversity in the Asia-Pacific and represents a quantum step forward in science that optimizes the synergy between development and biodiversity conservation."
Tokyo: [, Springer], 2012
e20417985
eBooks  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>