Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Proliferasi budaya populer telah memicu minat akademik yang signifikan terhadap dampaknya yang beragam terhadap video gim dalam hubungan internasional. Tulisan ini bertujuan untuk secara komprehensif memetakan kondisi penelitian saat ini di bidang video gim dalam studi hubungan internasional menggunakan metode taksonomi yakni pengorganisasian topik ke dalam subset-subset tema yang berisi literatur-literatur serupa.  Tulisan ini menyelidiki masalah seputar representasi dalam video gim, mencakup penggambaran budaya, gender, dan ideologi politik yang beragam, serta mengeksplorasi pengaruh potensial mereka terhadap persepsi internasional dan pemertahankan stereotip. Lebih lanjut, makalah ini mempelajari dinamika rumit manipulasi politik dalam video gim, mengeksplorasi cara struktur naratif dan mekanika permainan dapat dimanfaatkan untuk membentuk opini publik dan memajukan agenda politik tertentu. Dengan memetakan secara holistik kondisi penelitian saat ini di domain-domain yang berbeda, tulisan ini memberikan gambaran komprehensif bagi para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi yang ingin memahami interaksi rumit antara video gim dan hubungan internasional. Tulisan ini mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang ada, menyoroti tren yang muncul, dan menekankan perlunya kolaborasi interdisipliner dan penelitian empiris lebih lanjut.

---

The proliferation of popular culture has triggered significant academic interest in their diverse impact on video games in international relations. This paper aims to comprehensively map the current research landscape in the field of video games within the context of international relations using a taxonomic approach, organizing topics into subsets containing related literature. Specifically, this paper investigates issues concerning representation in video games, encompassing the portrayal of cultural, gender, and political ideological diversity, while exploring their potential influence on international perceptions and the perpetuation of stereotypes. Furthermore, this study examines the intricate dynamics of political manipulation within video games, exploring how narrative structures and gameplay mechanics can be leveraged to shape public opinion and advance specific political agendas. By holistically mapping the current research conditions across these different domains, this paper offers a comprehensive overview for academics, policymakers, and practitioners seeking to understand the complex interplay between video games and international relations. It identifies existing research gaps, highlights emerging trends, and underscores the need for interdisciplinary collaboration and further empirical investigation."

"Contested Space adalah ruang dimana konflik terjadi, dan bagaimana konflik tersebut akan membentuk ruang yang ditempati oleh manusia. Konflik dalam contested space berbicara tentang penguasaan ruang terutama terkait dengan penguasaan teritori dari sebuah area. Penguasaan teritori ini akhirnya akan membentuk batasan dari sebuah ruang, yang akan memisahkan masing-masing teritori tersebut secara spesifik. Salah satu bentuk penguasaan teritori yang akan dilihat di dalam skripsi ini adalah cheating. Fenomena contested space tersebut, terutama pembahasan konflik dan cheating, terlihat juga di dalam video game. Video game, sebagai sebuah ruang virtual, merupakan representasi dari dunia nyata, sehingga hal-hal yang ada di dalam dunia nyata akan terparalelkan di dalam dunia video game, dan hal ini termasuk contested space. Skripsi ini akan melihat bagaimana fenomena contested space yang hadir di dalam dunia video game, bagaimana dia muncul, dan bagaimana hal ini akan mempengaruhi video game, terkait dengan pembahasan konflik dan penguasaan ruang. Skripsi ini juga akan melihat bagaimana tindakan penguasaan ruang, yaitu cheating, dapat mengubah ruang yang ada di dalam video game. Temuan skripsi ini akan melihat hubungan antara tindakan penguasaan ruang dan ruang yang dikuasai di dalam dunia video game, sebagai sebuah paralel dari dunia nyata.

---

Contested space is a place where conflict occurs, and how that conflict can shape the space humans inhabit. Conflict in contested space is about claiming space, and how to claim a territory in an area. Claiming this territory will eventually shape the boundaries of spaces, and divide each territory specifically. One of the forms of claiming spaces is cheating. The phenomenon of contested space, in regards to conflict and cheating, also occurs in video games. Video games, as a virtual space, are a representation of the real world, so everything that happens in the real world is paralleled by the video game world, and that includes contested space.

This paper will look at the phenomenon of contested space that occurs in the video game world, how it appears, and how it will affect the video game world. This paper will also look at how the act of claiming space,particularly cheating, can change the spaces in video games. The findings of this paper will look at the connection between the act of claiming and the spaces that are being claimed in the video game world, as a parallel of the real world. "

"Gim video tidak pernah kehabisan keajaiban berkat para penciptanya. Tidak heran apabila gim video memiliki nilai artistiknya sendiri yang memungkinkannya memiliki individualitas yang tunduk pada hak cipta; oleh karena itu, harus dilindungi untuk menghormati upaya dan kreativitas yang dikeluarkan oleh pengembang untuk gim tersebut. Hak yang dilindungi ini memungkinkan integritas kreatif di antara pencipta industri, menghormati karya masing-masing pencipta dan pengembang untuk tidak hanya merayakan karya mereka tetapi untuk terus berkreasi tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk basis pemain yang mereka perjuangkan. Secara khusus, tesis ini akan menganalisis klaim perusahaan Riot Games terhadap Moonton dan gim mereka "Mobile Legends: Bang Bang" (Mobile Legends) karena melanggar hak cipta gim milik Riot's Games, "League of Legends". Terlepas dari berbagai tuntutan hukum Riot Games terhadap tindakan Moonton, pengadilan telah menolak klaim Riot Games dua kali dengan mengutip doktrin forum non conveniens yang menyatakan bahwa kasus ini akan lebih baik diselesaikan di Republik Rakyat Tiongkok daripada di Amerika Serikat. Tesis ini akan membahas hubungan hukum kekayaan intelektual dan hukum perdata internasional yang dihadapi oleh penerbit video game dalam sengketa kekayaan intelektual, khususnya doktrin forum non conveniens, yang dapat melibatkan konflik antar pengadilan karena perbedaan yurisdiksi yang akan berlaku untuk kasus ini.

---

Video games are never short of beams of wonder thanks to the hand of their creators. No wonder video games have their own artistic value that allows them to have individuality subject to copyright; therefore, they should be protected in order to respect the effort and creativity that were spent on the game by the developers. This protected right allows creative integrity among creators of the industry, respecting each creators’ and developers’ work to not only celebrate their works but also to keep creating both for themselves and the player base that they strive to create for. In particular, this thesis will analyse the claims of Riot Games company against Moonton and their game “Mobile Legends: Bang Bang” (Mobile Legends) for infringing on the copyright of Riot Games’ game, “League of Legends”. Despite Riot Games’ multiple lawsuits towards Moonton’s actions, the court has dismissed Riot Games’ claims both times by citing the doctrine of forum non conveniens, stating that this case would be better settled in the People’s Republic of China rather than the United States. This thesis will discuss the connection of intellectual property law and private international law faced by video game publishers in intellectual property disputes, especially the doctrine of forum non conveniens, which can involve conflicts between courts due to the different jurisdictions that would apply to these cases."

"Media seperti video games memiliki efek positif dan negatif. Jenis game yang tepat dapat membantu penggunanya meningkatkan kemampuan sosial dan memecahkan masalah, akan tetapi video games juga membawa dampak negatif terutama bagi remaja dan anak yang masih rentan. Pergeseran pola hidup anak dan remaja yang tidak lagi bermain bersama peer group diluar rumah dan menjadi ketergantungan terhadap gadget membuat mereka sulit untuk membedakan antara dunia maya dan nyata. Interaktivitas dalam game yang menuntut penggunanya untuk aktif menjalani perannya dapat merubah persepsi remaja yang masih rentan. Adegan kekerasan baik fisik dan verbal juga terdapat di dalam game, bahkan di game yang mendapat rating “E” (everyone) yang seharusnya aman dimainkan oleh segala usia. Lantas apakah sistem rating yang diberikan badan Entertainment Software Rating Board (ESRB) dari Amerika Serikat cocok dengan Indonesia?

---

Media like video games have positive and negative effects. Game that suitable for the users can help them to improve their social and solving problem skills, but some video games especially for adolescence and child that still on developing stage have more negative effects. Changing life style from playing with peer group outdoor to become gadget dependency make them hard to differenciate between real and cyber world. Interactivity on games which lead the user to have a full role to their character makes change their perception of life. Violence scene like physical and verbal violence, even in E-rated (Everyone) games which should be safe for every age. Then, is the rating system which given from Entertainment Software Rating Board (ESRB) from United States suitable for Indonesian?"

"Reskinning gim merupakan fenomena yang sering terjadi saat ini. Penulis meneliti bagaimana doktrin dikotomi ide dan ekspresi diterapkan dalam kasus-kasus semacam ini. Berbeda dengan di Indonesia, doktrin dikotomi ide dan ekspresi telah berkembang pesat di Amerika Serikat. Penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi penelitian hukum berupa penelitian eksplanatoris. Selain peraturan perundang-undangan dan putusan Indonesia, penulis mengolah data-data yang sebagian besar bersumber dari putusan-putusan Amerika Serikat serta pendapat para ahli hukum. Penulis menyimpulkan bahwa pada kasus reskinning gim, doktrin dikotomi ide dan ekspresi diterapkan dengan pertama-tama menetapkan “ide” gim Penggugat dengan metode abstraksi, kemudian mencari segala kemiripan yang ada melalui pembedahan analitis dan keterangan ahli, lalu menetapkan “ekspresi yang dilindungi” dan “ekspresi yang tidak dilindungi” berdasarkan doktrin-doktrin pembatas yakni doktrin scenes-a-faire dan merger, menetapkan standar yang layak (standar substantial similarity atau virtual identity) berdasarkan seberapa jauh suatu elemen dilindungi Hak Cipta berdasarkan seberapa orisinal karya tersebut, dan terakhir menerapkan standar yang layak tersebut pada karya Penggugat dan Tergugat. Penulis memberikan saran: 1. UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebaiknya ditambahkan ketentuan yang memungkinkan penerapan standar virtual identity dalam kasus-kasus pelanggaran HakCipta; dan 2.Hakim sebaiknya memperhatikan juga bentuk-bentuk ekspresi yang tidak dilindungi Hak Cipta berdasarkan prinsip scenes-a-faire dan merger dalam menerapkan doktrin dikotomi ide dan ekspresi dan prinsip “pengambilan yang substansial” yang termuat dalam Pasal 41 huruf b dan Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

---

Game reskinning is a phenomenon that often occurs nowadays. The author examines how the doctrine of the idea and expression dichotomy is applied in such cases. Unlike in Indonesia, the idea and expression dichotomy doctrine has developed rapidly in the United States. The author uses a juridical-normative legal research method with a typology of legal research in the form of explanatory research. In addition to the laws and regulations and court decisions in Indonesia, the author processes data which is mostly sourced from the court decisions in the United States and the opinions of legal experts. The author concludes that in game reskinning cases, the doctrine of idea and expression dichotomy is applied by firstly determining the Plaintiff’s game “idea” by the abstraction method, then looking for any similarities though analytical dissection and expert testimony, then identifying “protected expressions” and “unprotected expressions” based on limitting doctrines, then setting the appropriate standards (substantial similarity or virtual identity) based on how far an element is protected, and finally applying the appropriate standards on the work of the Plaintiff and Defendant. The author gives suggestions: 1. Law Number 28 of 2014 concerning Copyright should be added to provisions that allow the application of virtual identity standards in cases of copyright infringement; and 2. Judges should also pay attention to forms of expression that are not protected by copyright when applying the doctrine of idea and expression dichotomy and the principle of "substantial taking" as contained in Article 41b and Article 44(1)."

"Sejak publikasi buku International Relations on Film karya Robert W. Gregg pada tahun 1998, muncul sebuah tren analisis film dalam HI. Oleh karena itu, pola analisis film dalam HI perlu ditinjau lebih lanjut dalam sebuah tinjauan pustaka. Tulisan ini bertujuan untuk memetakan dan melacak pola analisis film dalam Ilmu Hubungan Internasional. Tinjauan literatur ini merujuk ke 68 bahan bacaan utama, yang terdiri dari 8 buku dan 60 artikel jurnal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode literature meta-analysis dimana penulis mengumpulkan detail-detail dari berbagai macam literatur dengan topik film dalam HI dan kemudian menyatukan hasilnya. Lewat metode tersebut, penulismengelompokkan literatur-literatur tersebut ke dalam lima kategori utama, yaitu: 1) Film sebagai Alat Pedagogi HI, 2) Film sebagai Objek Analisis HI, 3) Genre Film dalam Analisis HI, 4) Analisis Kawasan Industri Film Global, dan 5) Bahasan Minor dalam Analisis Film HI. Tulisan ini berusaha melihat perdebatan, konsensus, dan celahpenelitian dalam literatur film HI. Penulis menarik kesimpulan bahwa film memiliki relevansi yang semakin berkembang dalam ilmu dan praktik HI. Terlepas dari relevansi yang makin berkembang tersebut, penulis menilai bahwa film masih memiliki perjalanan yang panjang untuk menjadi tradisi analisis yang kuat.

---

Since the publication of Robert W. Gregg`s International Relations on Film book in 1998, there has been a trend of film analysis in IR. Therefore, the pattern of film analysis in IR needs to be further reviewed in a literature review. This paper aims to map and track the patterns of film analysis in International Relations. This literature review refers to 68 main reading materials, consisting of 8 books and 60 journal articles. The research method used is the literature meta-analysis method in which the reseracher collects details from various

kinds of literature then unifies the results. Through this method, the literatures mentioned are grouped into five main categories, namely: 1) Film as an IR Pedagogy Tool, 2) Film as an Object of IR Analysis, 3) Film Genres in IR Analysis, 4) Analysis of the Global Film Industries, and 5) Minor Discussions in IR Film Analysis. This paper attempts to see the debate, consensus, and research gaps in IR film literatures. The author draws the conclusion that film has a growing relevance in IR. Despite the growing relevance, film still has a long way to go to become a strong analysis tradition."

"Globalisasi telah mendorong persebaran isu-isu transnasional sekaligus peran aktor nonnegara dalam hubungan internasional, termasuk selebritas. Selebritas adalah pribadi publik terkenal dalam industri hiburan yang dengan ketenarannya berdampak terhadap kesadaran masyarakat luas. Bersamaan dengan media massa dan konektivitas teknologi informasi, kemampuan selebritas tidak hanya dapat menarik perhatian terhadap isu global tertentu, tetapi juga membentuk norma dan diskursus, hingga memengaruhi kebijakan internasional. Dengan merek dan visibilitasnya, selebritas memiliki pengaruh terhadap proses dan praktik hubungan internasional dalam bentuk apa pun. Sementara aktor nonnegara lain sudah banyak dikaji dalam Ilmu Hubungan Internasional (HI), selebritas yang memiliki sumber daya memengaruhi proses politik internasional masih membutuhkan pemahaman konseptual yang lebih komprehensif—berangkat dari “diplomasi selebritas.” Untuk mengisi ceruk tersebut, penulis melakukan tinjauan pustaka sistematis untuk mensintesiskan berbagai literatur terdahulu yang membahas peran dan keterlibatan selebritas dalam tata kelola global. Dengan memetakan serta menganalisis 29 dokumen melalui metode taksonomi, paparan ini mengidentifikasi empat tema utama, yaitu: 1) konseptualisasi selebritas dalam hubungan internasional; 2) hubungan selebritas dengan aktor internasional lain; 3) jenis isu global yang diwakili selebritas; serta 4) pandangan kritis terhadap peran selebritas dalam hubungan internasional. Analisis tersebut dilanjutkan dengan identifikasi konsensus-perdebatan, tren bahasan, serta kesenjangan penelitian yang ada. Studi ini menunjukkan bahwa selebritas secara umum dikaji dalam konteks diplomasi, termasuk soft power, dan bagian dari jejaring transnasional. Jangkauan global, latar belakang tidak profesional dalam HI, unsur tontotan, dedikasinya terhadap isu, serta hubungannya dengan aktor internasional lain menjadi kriteria-kriteria utama dari selebritas yang dikaji dalam Ilmu HI. Sayangnya, masih terdapat dominasi Barat dalam diskusi akademis serta objek penelitian literaturliteratur tersebut. Studi ini menemukan adanya hubungan erat antara selebritas dengan hubungan power Utara-Selatan. Meskipun temuan tersebut menunjukkan bahwa selebritas layak dikaji sebagai sebagai aktor internasional yang semakin relevan dalam HI kontemporer, masih terdapat ruang untuk pengembangan lebih lanjut mengenai diskursus peran selebritas demi memiliki dasar analisis yang kokoh dan inklusif...... Globalization has catapulted the spread of transnational issues as well as the role of nonstate actors, including celebrities, in international relations. Celebrities are wellknown public figures who, with their fame, have an impact in public awareness. Along with mass media and information technology, celebrities can draw attention to certain global issues, shape norms and discourses, and even influence international policy. With their brand and visibility beyond national borders, these global celebrities arguably have an influence on international relations processes and practices of all kinds. While other nonstate actors have been widely studied in International Relations (IR), celebrities with the resources to influence the international elites and citizens alike still require a more comprehensive conceptual understanding—stemming from “celebrity diplomacy.” To address this gap, this paper conveyed a systematic literature review to synthesize the state of previous literature discussing the role and involvement celebrities have in global governance. By mapping and analyzing 29 documents using taxonomy, this paper identifies four main themes, namely: 1) the conceptualization of celebrity in international relations; 2) celebrity’s involvement with other international actors; 3) various types of global issues the celebrity represents; and 4) critical views of celebrities’ role in international relations. The analysis is continued by identifying consensus-debates, discussion trends, and research gaps. This study shows that celebrities are generally studied in the context of diplomacy, including soft power, and as part of larger transnational networks. Global reach, relatively unprofessional background in international issues or IR, element of spectacle, dedication to the cause, and relationships with other international actors constitute the main criteria for celebrities studied in IR. Unfortunately, there is Western dominance in academic discussions as well as research objects in those literature. This study also finds a correlation between celebrities and North-South relations. Although these findings indicate that celebrities are indeed worthy of study as international actors who are increasingly relevant in contemporary IR, there is still room for further development of the discourse regarding the role of celebrities to have an even more solid and inclusive analytical basis."

"Ras merupakan aspek identitas yang tidak dapat dilepaskan dalam pembentukan kepentingan maupun kebijakan berbagai aktor secara lintas batas. Dalam perkembangannya, ras muncul sebagai aspek yang integral dalam dinamika sistem internasional. Meskipun demikian, studi Hubungan Internasional arus utama cenderung mengesampingkan pembahasan mengenai ras. Melalui hal tersebut, tinjauan literatur ini berusaha untuk memetakan konseptualisasi dan implementasi aspek identitas rasial dalam kerangka studi dan praktik Hubungan Internasional. Pemetaan ini dilakukan dengan meninjau kehadiran ras dalam kerangka internasional secara lintas periode dan lintas dimensi atau ruang Hubungan Internasional. Peninjauan dilakukan terhadap 42 literatur dengan metode taksonomi. Dua tema utama teridentifikasi, yaitu: perkembangan konseptualisasi ras dan operasionalisasi ras dalam kerangka relasi dimensional aktor. Penulis menemukan bahwa ras merupakan aspek fundamental dalam konseptualisasi teori Hubungan Internasional dan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kepentingan serta kebijakan aktor-aktor Internasional dalam relasi keamanan, politik, ekonomi, dan transnasionalisme. Selain itu, marjinalisasi pembahasan mengenai ras masih merupakan fitur dominan dalam perkembangan studi Hubungan internasional kontemporer. Hal ini pada akhirnya berkontribusi pada langgengnya struktur global yang menguntungkan kelompok kulit putih dalam semua lini dimensi dan ruang Hubungan Internasional.

---

Race is an aspect of identity that cannot be separated from the formation of interests and policies by various actors across borders. In its development, race appears as an integral aspect of the dynamics of the international system. Nonetheless, mainstream International Relations studies tend to sideline discussions of race. Therefore, this literature review seeks to map the conceptualization and implementation of aspects of racial identity within the framework of the study and practice of International Relations. This mapping is carried out by reviewing the presence of race aspect in the international framework across different periods and dimensions or spaces of International Relations. The review involved 42 literature pieces using taxonomic method. Two main themes emerged: the development of the conceptualization of race and the operationalization of race within the framework of actor dimensional relations. The author finds that race is a fundamental aspect in the conceptualization of International Relations theory and plays a significant role in influencing the interests and policies of international actors in security, political, economic, and transnationalism relations. Additionally, the marginalization of discussions regarding race remains a dominant feature in the development of contemporary international relations studies. This ultimately contributes to the perpetuation of a global structure that benefits white groups in all dimensions and spaces of International Relations."

"Kepemimpinan dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional kerap dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan, bahkan tidak jarang hal tersebut dianalogikan sebagai hegemoni. Minimnya pendefinisian yang secara eksplisit menjelaskan karakteristik kepemimpinan mulai meleburkan konseptualisasi tersebut. Melalui peninjauan kembali konseptualisasi dan karakteristik kepemimpinan, literatur ini menawarkan pembahasan mengenai bagaimana perkembangan kajian kepemimpinan dipahami dan dimaknai dalam bidang studi Ilmu Hubungan Internasional. Tinjauan literatur ini memetakan dan menggambarkan beragam pandangan serta pemikiran mengenai kepemimpinan pada 75 literatur yang berbeda. Tinjauan literatur ini dibuat dengan menggunakan metode taksonomi dengan mengidentifikasi tiga kategori bahasan utama yang ada, diantaranya 1) konseptualisasi kepemimpinan, 2) analisis kepemimpinan dalam sistem internasional, dan 3) pengimplementasiannya dalam politik global. Penulis mendapati bahwa kajian kepemimpinan dalam ilmu hubungan internasional tidak secara eksklusif membahas terkait kepemimpinan politik dalam panggung global saja, malah hanya menghadirkan asumsi dasar perdebatan makna konseptualisasi yang tumpang tindih antara satu terminologi dengan lainnya. Oleh karena itu, diperlukannya pengembangan lebih lanjut batas-batas konseptualisasi yang mampu mengidentifikasi dan memberikan karakteristik ‘kepemimpinan’ pada panggung global.

---

Leadership in International Relations generally interpreted as the use of power, it is also regularly viewed as hegemony. The lack of definition that explains the characteristics of leadership begins to merge this conceptualization. This paper reviews the characteristics and to some extent how the conceptualizations are being interpreted and developed from time to time in International Relations. This paper reviews through different lenses and articles, using 75 different literature and taxonomic methods, it identifies three main discussion categories, which is 1) the conceptualization of leadership, 2) the analysis of leadership in the international system, and 3) how it is implemented in global politics. This paper finds that the study of leadership in International Relations does not exclusively discuss political leadership on the global stage, instead it only presents the basic assumptions of the debate over the meaning of conceptualization which often overlaps between one and another. Therefore, further research needs to develop the conceptualization boundaries which are able to identify and characterize 'leadership' on the global stage."

"Terlepas dari kenyataan bahwa seksualitas adalah identitas yang melekat pada manusia, terdapat banyak kasus dimana negara dan masyarakat secara keseluruhan mendiskriminasi seseorang karena identitas seksualnya, terutama ketika identitas ini berada di luar spektrum biner yang dianggap normal oleh komunitas terkait. Sebagai bidang studi yang turut mengkaji hubungan antara negara dan masyarakatnya, ilmu hubungan internasional, dalam tataran teoritisnya, juga cenderung terlambat dalam memasukan diskusi seksualitas, meskipun kondisinya juga telah berubah secara progresif. Oleh karena itu, tulisan ini senantiasa meninjau bagaimana seksualitas sebagai salah satu bentuk identitas bergerak dalam ruang studi hubungan internasional, baik secara teoritik maupun empirik, dan bagaimana korelasi antara keduanya mampu memaksimalkan studi hubungan internasional sebagai sebuah cabang ilmu dan membantu meminimalisir praktik penindasan terhadap kelompok seksualitas minoritas, yaitu kelompok LGBTQ, secara riil. Tulisan ini akan berupa tinjauan literatur yang disusun menggunakan metode kritis dengan total 28 literatur akademik terakreditasi serta 7 laporan riset dan dikategorisasikan ke dalam tiga tema besar, yaitu: (1) kontestasi teoritis terkait seksualitas dalam studi hubungan internasional; (2) ragam isu seksualitas di ruang transnasional; (3) respon aktor terhadap isu seksualitas di ruang transnasional. Penulis kemudian memetakan konsensus dan perdebatan yang ada terkait narasi seksualitas dalam hubungan internasional ke tiga perspektif studi yang dominan, yaitu dari teori queer HI, feminisme HI, dan studi LGBT. Penulis menemukan bahwa perihal seksualitas dalam ilmu hubungan internasional masih berkutat pada perdebatan abstrak, seperti permasalahan figurasi inti teori, sedangkan realitasnya; seksualitas sudah menjadi problematika yang jauh lebih luas. Maka dari itu, penulis merekomendasikan adanya revitalisasi perdebatan terkait seksualitas dalam hubungan internasional dengan menghadirkan penelitian-penelitian baru yang menyelaraskan antara kondisi empirik dan kerangka teoritik seksualitas dalam hubungan internasional.

---

Despite the fact that sexuality is an inherent human identity, there are many cases where the state and society as a whole discriminate against someone because of their sexual identity, particularly when this identity falls outside the binary spectrum that the community in question considers normal. As a field of study that also examines the relationship between the state and its people, the science of international relations, in its theoretical level, also tends to be late in including discussions of sexuality, although the conditions have also changed progressively. Therefore, this paper will review how sexuality as a form of identity moves in the study of international relations, both theoretically and empirically, and how the correlation between the two can maximize the study of international relations as a branch of science while also helping to minimize the practice of oppression of sexuality groups. This paper will be in the form of a literature review compiled using the critical method with a total of 28 accredited academic literature and 7 research reports and categorized into three major themes, namely: (1) theoretical contestation related to sexuality in the study of international relations; (2) various issues of sexuality in the transnational space; (3) the actor's response to the issue of sexuality in the transnational space. The author then organizes the existing consensus and debate on sexuality narratives in international relations into three dominant study perspectives: queer IR theory, IR feminism, and LGBT studies. The author discovers that the issue of sexuality in international relations is still centered on abstract debates, such as the problem of the theory's core figuration, despite the fact that sexuality has become a much broader issue. Therefore, the author recommends revitalizing the debate related to sexuality in international relations by presenting new studies that align the empirical conditions and the theoretical framework of sexuality in international relations."