Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perancangan aplikasi pencatatan dan pelaporan bidan praktek mandiri ke Puskesmas dalam mendukung sistem informasi Puskesmas di wilayah kerja Puskesmas Cipaku. Perancangan aplikasi ini bertujuan untuk membantu bidan dalam mencatat dan menyimpan data setiap kunjungan pasien ke dalam formulir pencatatan dan memudahkan dalam pelaporan data setiap bulan ke pihak Puskesmas wilayah bidan praktek mandiri itu berdiri. Penelitian ini bersifat kualititatif dengan pendekatan sistem agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak khususnya dalam pencatatan dan pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem dimulai dari tahap perencanaan berdasarkan masalah yang ada, selanjutnya analisis rancangan, pembangunan sistem hingga akhirnya penerapan sistem. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan telaah dokumen laporan dari formulir pencatatan dan pelaporan bidan praktek mandiri. Perancangan aplikasi ini menggunakan visual studio 2017

---

This thesis discusses the application design of recording and reporting of independent practice midwives to Puskesmas in supporting Puskesmas information system in Cipaku Puskesmas working area. The design of this application aims to assist midwives in recording and storing data of each patient visit into the recording form and facilitate in reporting data every month to the Puskesmas midwife area of independent practice is standing. This research is qualitative with system approach in order to help solve problems related to mother and child health service especially in recording and reporting. This research uses system development method starting from planning phase based on existing problem, then design analysis, system development until finally application of system. Data collection is done by interviewing, observing and reviewing report documents from an independent midwife recording and reporting form. The design of this application using visual studio 2017."

"Puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan perorangan yang paripurna, adil, merata, dan berkualitas. Agar Puskesmas berkinerja optimal dan memuaskan masyarakat, diperlukan Manajemen Puskesmas untuk menjaga mutu melalui pengaturan sumber daya secara efektif, efisien, termasuk menjaga kualitas proses pengelolaannya. Belum semua puskesmas di Indonesia menerapkan manajemen puskesmas sesuai ketentuan Permenkes Nomor 44 tahun 2016. Di Kota Depok, baru 1 puskesmas yang memberikan pelayanan bermutu sesuai standar (terakreditasi paripurna) dan masih terdapat 12 Puskesmas dengan tata kelola cukup dan kurang. Tata Kelola puskesmas dan akreditasi sangat terkait dengan penerapan manajemen puskesmas. Disisi lain, cakupan pelatihan Manajemen Puskesmas sudah 100%. Penilaian akreditasi dan PKP di Puskesmas, tidak otomatis merefleksikan output dari puskesmas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen puskesmas pasca pelatihan Manajemen Puskesmas di Puskesmas X dan Y Kota Depok Tahun 2022, ditinjau dari sisi Input, Proses dan Output serta penerapan RTL pasca pelatihan di instansi masing-masing.

Metode kualitatif dengan pendekatan Rapid Assessment Procedure telah digunakan dalam penelitian ini. Peneliti menggunakan wawancara mendalam dan telaah dokumen untuk menjawab empat tujuan penelitian. Wawancara telah dilakukan informan kunci di Puskesmas terakreditasi madya, informan utama dan pendukung. Telaah dokumen dilakukan terhadap data sekunder Puskesmas serta Dinas Kesehatan. Hasil penelitian pada komponen input didapatkan bahwa faktor SDM, sumber pembiayaan, data dan SK tim belum terpenuhi secara optimal pada Puskesmas berkinerja cukup. Pada komponen proses, tahap P1 masih ada yang belum dilaksanakan sesuai pedoman, tahap P2 dilaksanakan belum sesuai agenda dan P3 pengawasan internal belum berjalan optimal serta belum memanfaatkan teknologi serta inovasi. Pada komponen Output, sebagian kecil Dokumen P1 dan P2 belum sesuai pedoman serta Rencana Tindak Lanjut Pelatihan belum seluruhnya diimplementasikan di Puskesmas karena beberapa kendala. Penerapan Manajemen Puskesmas Pasca Pelatihan Manajemen Puskesmas sangat dipengaruhi oleh komponen Input (SDM, sumber pembiayaan, tim efektif) serta Proses (P1, P2, Pengawasan dan Pengendalian). Pada akhirnya penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melaksanakan upaya optimalisasi penerapan manajemen puskesmas di Puskesmas, mendorong terciptanya inovasi puskesmas, serta memformulasi ulang form rencana tindak lanjut pelatihan. 

---

Health centers are required to provide health services for the community and individuals that are complete, fair, equitable, and of high quality. In order for Puskesmas to perform optimally and satisfy the community, Puskesmas Management needed to maintain quality through effective and efficient resource management, including maintaining the quality of the management process. Not all health centers in Indonesia have implemented health center management according to the provisions of Permenkes Nomor 44 of 2016. In Depok City, only 1 health center provides quality services according to standards (fully accredited) and there are still 12 health centers with sufficient and insufficient governance. PHC governance and accreditation are closely related to the implementation of PHC management. On the other hand, the coverage of Puskesmas Management training is 100%. Assessment of accreditation and PKP at Puskesmas, does not automatically reflect the output of the puskesmas. This study aims to determine how the implementation of puskesmas management after Puskesmas Management training at Puskesmas X and Y, Depok City in 2022, in terms of Input, Process and Output as well as the implementation of RTL after training in their respective agencies.

The qualitative method with the Rapid Assessment Procedure approach has been used in this study. Researchers used in-depth interviews and document reviews to answer the four research objectives. Interviews have been conducted with key informants at intermediate accredited health centers, leading and supporting informants. Document review was conducted on secondary data from the Puskesmas and the Health Office. The results of the research on the input component found that the factors of human resources, financial resources, data and team decree have not been fulfilled optimally in moderately performing health centers. In the process component, there are still P1 stages that have not been implemented according to guidelines, P2 stages have not been implemented according to the agenda and P3 internal supervision has not run optimally and has not utilized technology and innovation. In the Output component, a small part of the P1 and P2 documents have not been in accordance with the guidelines and the Training Follow-Up Plan has not been fully implemented at the Puskesmas due to several obstacles. Implementing Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision and Control). Implementing Puskesmas Management after Puskesmas Management Training is strongly influenced by the Input component (HR, financial resources, effective team) and Process (P1, P2, Supervision, and Control).In the end, this study provides recommendations for carrying out efforts to optimize the implementation of puskesmas management at Puskesmas, encourage the creation of puskesmas innovations, and reformulate the training follow-up plan form."

"Askes Sosial dinilai belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu hanya sebesar 5-22% sehingga cost sharing yang harus ditanggung PNS sendiri masih cukup besar. Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program JPK-PNS sejak 22 Juni 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peranan JPK-PNS dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa JPK-PNS berperan dalam memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. JPK-PNS telah digunakan oleh PNS dan berkontribusi besar dalam menanggung biaya kebutuhan pelayanan kesehatan PNS yaitu kurang lebih sebesar 23-81%.

---

Social health insurance (Askes Sosial) is considered not maximally used to fulfilling the needs of health service of Civil Servants (PNS) of Province DKI Jakarta which is only about 5-22% so that the cost sharing that they have to bear is still a large amount. For that matter, the government of DKI Jakarta Province makes a program called Health Safeguard Warranty of Civil Servants (JPK-PNS) in June 11th 2011. The purpose of this research is to show the role of JPK-PNS in order to fulfilling the needs of health service of PNS of Province DKI Jakarta. This research used of qualitative approach with descriptive design. The result of this research shows that JPK-PNS plays a role in providing a certainty of health insurance to Civil Servants of Government DKI Jakarta Province. JPK-PNS has been used by PNS and give big contribution in bearing the cost of health service needs of PNS, in this matter the cost sharing of Askes Sosial which is more or less 23-81%."

"Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu salah satu hal yang dinilai dalam Quality assurance adalah tingkat kepatuhan petugas. Tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA merupakan penilaian terhadap kinerja petugas. Kota Bandar Lampung merupakan salah satu daerah proyek penerapan QA. Dan Laporan Puskesmas uji coba tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan masih rendah yaitu 56,0 %.Tujuan penelitian ini adalah memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan petugas standar pemeriksaan ISPA di Puskesmas Kota Bandar Lampung tahun 2002. Penelitian ini menggunakan disain cross-sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah sampel total populasi sebanyak 102 petugas pemeriksa di Balai Pengobatan. Pengumpulan data untuk memperoleh gambaran faktor yang berhubungan dengan kepatuhan, petugas diminta mengisi kuesioner, sedangkan untuk memperoleh tingkat kepatuhan petugas dengan mengamati petugas selama memeriksa pasien ISPA dengan menggunakan daftar tilik.Hasil penelitian memperlihatkan dari 102 petugas pemeriksa pasien di BP yang diteliti maka hanya 30,4 % petugas yang patuh, pendidikan berlatar belakang medis 28,4 %, yang memiliki beban kerja ringan hanya 19,6 %, kepala Puskesmas yang mempunyai kepemimpinan kondusif hanya 59,8 %, pengetahuan tentang program ISPA 55,9 % pengetahuan baik, 62,7 % petugas mempunyai motivasi baik, 40,2 % pernah mengikuti pelatihan, 40,2 % petugas mengatakan pernah memperoleh pembinaan dan sarana minimal pemeriksaan dipuskesmas yang lengkap 27,5 %. Dari 8 variabel yang diuji stastististik dengan kai kuadrat diperoleh hubungan yang bermakna antara kepatuhan dengan kepemimpinan, pengetahuan petugas, motivasi, pelatihan, pembinaan dan sarana minimal dengan nilai P < 0,05. Sedangkan untuk analisis multivariat dengan regresi logistik ganda hanya tiga variabel yang secara signifikan berhubungan dengan kepatuhan yaitu kepemimpinan, pelatihan dan sarana minimal, dengan nilai P<0,05. Kepemimpinan merupakan variabel yang paling dominan dengan OR 19,8361 kali. Untuk uji interaksi antara ketiga variabel dipemleh hasil yaitu tidak ada hubungan interaksi antara ketiga variabel tersebut.Kesimpulan secara umum kepatuhan petugas terhadap standar pemeriksaan pasien ISPA di Puskesmas Seluruh Kota Bandar Lampung masih rendah, disarankan kepada Depkes untuk menyederhanakan daftar tilik agar dalam penerapan dilapangan lebih operasional. Kepada Dinas Kesehatan hendaknya dalam penempatan kepala puskesmas harus benar-benar kepala puskesmas mempunyai visi untuk kemajuan puskesmas dan dalam melakukan pembinaan kepada puskesmas secara rutin dan terstruktur dan untuk semua petugas harus membudayakan budaya mutu dalam setiap kegiatannya.

---

In order to improve the quality of health service the one that should be examined in quality assurance is the level of the health worker compliance. The level of health worker compliance to the examining standard of ARI patient is assessment to health worker?s performance. Lampung City is one of the rural projects in implementing the QA. Based on the report of Health Center model to the standard of examining is still low, that was 56,0%.

The objective of this study is to obtain the information on the factors that related with the level compliance of the health worker, who giving the examining standard of ARI patient at the Health Center of Bandar Lampung in 2002. This study design used cross-sectional, with qualitative and quantitative approaches. The number of sample and population was 102 examiner workers at the Health Center. The data were collected to obtain the description of factor that related with the compliance, the worker asked to fill-out the questionnaire, while to obtain the level of worker compliance by observation to the worker during the examining of ARI patient, the observation used checklist.

The result of this study shows that out of 102 patients who examining by the workers at the Health Center which studied, it was only 30,4% whose compliance. Their education background in medical was 28.4%. The ones who having light work loading are 19,6%. Head of the Health Center who's having conducive leadership only 59.8%, the knowledge on ARI program was good 55,9%. The workers who having good motivation was 62,7%, 40,2% ever followed the training, 40,2% workers said that they ever obtained the development and minimal utility of full examining at the Health Center was 27,5%.

Four variables, that are education, staffs knowledge, the facility of examining, leadership, work load, supervision, training, and motivation statistically significant associated with compliance, and minimum equipment with p<0,05. While for multivariate analysis by double logistic regression, only three variables that significantly having relationship to compliance, i.e. leadership, training and minimal utility, with p<0,05. The leadership was variable those the most dominant with OR 19,8361 times. For interaction test among the three variables, it obtained the result; i.e. there was not any relation among those three variables.

The conclusion in general, the health worker compliance to the examining standard of ARI patient at the Health Center throughout Bandar Lampung City was still low, It is suggested to the MOH to make simple the examining list in order the implementation at the field more professional. To Local Health Office, when he placed the head of Health Center should be the real of head of Health Center who's having vision to the development of the Health Center and in doing the development to Health Center routinely and structurally. For entire of the health workers should be socialized the quality in each activity."

"Untuk dapat mewujudkan Misi Indonesia Sehat 2010, ditetapkan empat misi pembangunan kesehatan dan salah satu misi tersebut adalah memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau. Pelayanan kesehatan hendaknya dikerjakan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku dan dilakukan secara benar dengan segera. Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan upaya pembangunan kesehatan guna mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan pemerataan dan mutu pelayanan secara terus menerus.Sesuai dengan hal diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji alasan-alasan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan petugas dalam menggunakan standar penatalaksanaan ISPA pada Balita di Puskesmas Dempo Kota Palembang, dimana tingkat kepatuhan petugas terhadap standar penatalaksanaan di Puskesmas tersebut masih rendah.Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan 5 prang informan di Puskesmas Dempo. Sebagai informan adalah petugas kesehatan yang melayani balita penderita ISPA dengan mengadakan observasi dan wawancara mendalam (in-depth interview), sedangkan kepala Puskesmas dilakukan wawancara mendalam. Untuk petugas kesehatan yang dilihat adalah pengetahuan, sikap, motivasi, pengalaman, sarana dan imbalan, untuk kepala Puskesmas yang dilihat adalah pengawasan atau supervisi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan ketidakpatuhan petugas menggunakan daftar tilik ISPA pada balita adalah karena rendahnya pengetahuan petugas terhadap standar pengetahuan yang ada di daftar tilik, terbatasnya waktu yang ada untuk melayani balita ISPA, kurangnya penghargaan pembinaan pada petugas, kurangnya pengawasan dan kepala Puskesmas dan kurangnya j umlah petugas yang diperlukan untuk melayani penderita ISPA.Melihat dari hasil penelitian ini disarankan kepada Dines Kesehatan agar mengadakan pelatihan kembali untuk meningkatkan pengetahuan petugas, menyediakan dana khusus untuk pembinaan, meningkatkan pengawasan, menyediakan dan memperbaiki sarana, dan lebih memperhatikan pelaksanaan program ISPA. Bagi kepala Puskesmas agar meningkatkan pembinaan dan pengawasan, mengadakan diseminasi, memotivasi petugas ISPA dengan memberikan penghargaan, menyediakan ruang periksa khusus, menambah jumlah petugas ISPA, memberikan perhatian yang cukup terhadap program ISPA dan melakukan pengawasan terhadap rekam medik dan sistem pencatatan dan pelaporan ISPA. Bagi petugas kesehatan adalah agar dalam memberikan pelayanan kepada pasien tetap berpedoman pada standar yang telah ditetapkan, apabila menemukan kesulitan atau hambatan melapor ke pimpinan dan agar setiap petugas ISPA terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menangani pasien ISPA dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan. Bagi peneliti lain agar meneliti variabel-variabel lain diluar variabel yang sudah diteliti dan meneliti lebih lanjut mengenai periunya daftar tilik yang ada sekarang untuk diperbaiki.

---

Qualitative Analysis of Personnel Compliance In Using ARI Check List in Infants: Case Study in Dempo Community Health Center, Palembang, South Sumatera Year 2001In order to realize the vision of Healthy Indonesia 2010, four health development missions have been set and one of such mission is to maintain and improve high quality, well-distributed and affordable health service. The health service must be done according to the prevailing health standard and shall be done correctly and immediately. Various efforts have been done in an attempt to improve health developments in order to give health service to the people and improve its distribution and quality continuously.

According to the above matters, this research in intended to study the reasons that affect the level of personnel compliance in using the ARI administration standard in infants in Community Health Center in Dempo, Palembang, where the level of compliance of the personnel towards administration standard in such Community Health Center is still low.

This research is a case study by using qualitative approach. The data is obtained through observation and in-depth interview with 5 informants in Dempo Community Health Center. The informants are health personnel that serve the infants ARI patients by performing observation and in-depth interview, while the Head of Community Health Center perform in-depth interview. The health personnel observed are knowledge, attitude, motivation, experience, facilities and rewards, while for the Head of Community Health Center the characteristics observed are supervision or control.

Results of study shows that the cause of incompliance of personnel in using the ARl Check List in infants is the low level of such personnel knowledge toward the knowledge in such check list, the limitation of the available time to serve the ARI infants, the lack of incentive for guidance in such personnel, the lack of supervision from Head of Community Health Center and the lack of personnel needed to serve the ARI patients.

Having observed this research it is suggested that the Health Office to perform retraining to increase knowledge of such personnel, provide special fund for development, increase supervision, provide and improve facilities, and pay more attention to the ART program implementation. For the Head of Community Health Center, they must improve development and supervision, dissemination, motivating the ARI personnel by giving rewards, provide special check room, increase the number of ARI personnel, provide sufficient attention to ARI program and perform supervision towards medical records and recording and reporting system of ARi. For the health personnel, in providing service to the patients they must stick to the standard that has been set, in case they have difficulties or obstacles they must report supervisor and each ARI personnel must continue to increase their knowledge and skill in handling ARI patients by following training. For other researchers, the variables other than that have been to studied can examined and further research regarding the need to improve the existing checklist."