Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengungkap ko-produksi penghapusan femisida diIndonesia. Agen pendorong dalam melakukan ko-produksi adalah KomnasPerempuan, sebab itu dalam studi ini Komnas Perempuan disebut sebagai koproduksionis.Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Prancis, India, danNicaragua sudah melakukan perlawanan terhadap femisida karena dianggapsebagai kekerasan terhadap perempuan yang paling ekstrem. Sementara itu, diIndonesia, femisida masih dianggap sebagai hal baru, termasuk masih terbatas studitentang hal tersebut. Penelitian ini berangkat dari argumen Komnas Perempuansebagai ko-produksionis menghadapi berbagai tantangan secara kultural danstruktural dalam menghapus permasalahan femisida di Indonesia. Penelitian inidikaji secara sosiologis menggunakan teori feminist movement yang menekankanpada strategi ko-produksi dengan melihat Komnas Perempuan sebagai agen (koproduksionis).Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karenamenempatkan Komnas Perempuan sebagai studi kasus. Berdasarkan temuan studimelalui wawancara mendalam kepada informan dari Komnas Perempuan danlembaga mitra, dapat disimpulkan bahwa femisida merupakan bentuk kekerasanterhadap perempuan yang berlapis atau merupakan puncak dari bentuk kekerasanlainnya. Komnas Perempuan melakukan sejumlah strategi yang dimulai darisosialisasi isu femisida hingga membentuk kerjasama dengan lembaga-lembagamitra. Dalam melakukan upaya penghapusan femisida di Indonesia, KomnasPerempuan mendapatkan peluang dan tantangan tersendiri. Adanya kerjasamamembuat Komnas Perempuan dapat menyebarluaskan pemahaman mengenaifemisida lebih luas. Namun, adanya peluang tidak menjamin Komnas Perempuanterhindar dari tantangan.

---

This study aims to reveal the co-production of femicide elimination in Indonesia.

The agent for doing the co-production is Komnas Perempuan, therefore in this

study, Komnas Perempuan is referred to as a co-productionist. Previous studies

have shown that France, India, and Nicaragua have fought against femicide because

it is considered the most extreme form of violence against women. Meanwhile, in

Indonesia, femicide is still considered as a new thing, and there are still limited

studies on it. This research departs from Komnas Perempuan's argument as a coproductionist

facing various challenges culturally and structurally in eliminating the

problem of femicide in Indonesia. This research is studied sociologically using the

theory of the feminist movement which emphasizes co-production strategies by

viewing Komnas Perempuan as an agent (co-productionist). A qualitative approach

is used in this study because it places Komnas Perempuan as a case study. Based

on the study findings through in-depth interviews with Komnas Perempuan and

their institutions partner, it can be concluded that femicide is a layered form of

violence or the culmination of other forms of violence against women. Komnas

Perempuan carried out a number of strategies starting from socializing the issue

until forming partnerships with other institutions. In carrying out efforts to

eliminate femicide in Indonesia, Komnas Perempuan has its own opportunities and

challenges. The collaboration with other institutions allows Komnas Perempuan to

disseminate understanding about femicide more. However, the opportunities that

they had does not guarantee that Komnas Perempuan will not get the challenges."

"Penelitian ini berisi tentang perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19 dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan angka kasus kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT pada masa pandemi Covid-19. Keterbatasan ruang gerak serta menurunnya perekonomian menimbulkan frustasi bagi sebagian besar masyarakat yang dapat meningkatkan agresivitas. Perempuan sebagai kelompok rentan, memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi korban kekerasan. Sehingga, urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk melihat upaya perlindungan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan pada Mei 2022 hingga Oktober 2022 melalui studi literatur dan wawancara semi terstuktur pada lima informan dari Komnas Perempuan, LBH Apik Jakarta dan Yayasan Pulih. Kelima informan tersebut dipilih menggunakan teknik purposive sampling sesuai dengan kriteria informan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan upaya perlindungan perempuan korban KDRT pada masa pandemi Covid-19, Komnas Perempuan memberikan rekomendasi kebijakan ke berbagai lembaga pemerintah, melakukan layanan pengaduan dan rujukan serta melakukan Kampanye 16 HAKTP setiap tahunnya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih bagi program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial khususnya dalam mata kuliah Perundang-undangan Sosial terkait dengan perlindungan sosial dan mata kuliah Kebijakan dan Perencanaan Sosial terkait dengan kebijakan sosial.

---

This research is about protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic from the Social Welfare Science discipline. This research is motivated by an increase in the number of cases of violence against women, especially domestic violence during the Covid-19 pandemic. Space limitations as well as economic decline cause frustration for the majority of society which can increase aggressiveness. Women as a vulnerable group, have a high potential to become victims of violence. Therefore, the urgency of doing this research is to see the social advocacy efforts made by the National Commission on Violence Against Women as a National Human Rights Institution in order to prevent and cope with violence against women as well as increasing the protection of women in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research design. Data collection was carried out from May 2022 to October 2022 through literature studies and semi-structured interviews with five informants from the National Commission on Violence Against Women, LBH Apik Jakarta and Yayasan Pulih. The five informants were selected using a purposive sampling technique according to the informant critetia needed in this research. This research showed that in doing protection of women victims of domestic violence during the Covid-19 pandemic, the National Commission on Violence Against Women provide policy recommendations to various government institutions, carry out complaint and referral services as well as doing 16 HAKTP Campaign every year. The results of this research are expected to be able to contribute in Social Welfare Science study program especially in social law course related to social protection and social policy and planning courses related to social policies."

"Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah berkembang pesatnya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Lembaga-lembaga tersebut dibentuk dengan dasar hukum yang berbeda-beda, baik dengan konstitusi, undangundang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja. Lembagalembaga ini seringkali disebut dengan Lembaga Non Struktural. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan Lembaga Non Struktral di Indonesia pasca era reformasi yang lebih spesifik menganalisa tentang kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Lembaga Non Struktural.Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Lembaga Non Struktural di Indonesia berkembang sangat pesat setelah adanya perubahan UUD 1945 pada tahun 2002 lalu. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pembahasan mendalam mengenai Lembaga Non Struktural yang ada di Indonesia agar lembaga lembaga baru yang bersifat independen ini tidak semakin menjamur, salah satunya dengan dibuat peraturan yang jelas menerangkan bagaimana ciri, syarat, dan urgensi untuk membentuk Lembaga Non Struktural. Dalam menganalisa, Komnas Perempuan dapat dikatakan sebagai LNS yang memiliki fungsi sebagai National Human Right Institution yang berfungsi mengawasi pelaksanaan dari hak-hak perempuan agar tidak terjadi pengabaian, pelanggaran HAM warga negara, serta melakukan upaya-upaya perlindungan dan pemajuan HAM.

---

A phenomenon that is very important after the amendment of the Constitution of 1945 is the rapid growth of independent state institutions (state auxiliary agencies) in the state system of Indonesia. These institutions formed by different legal basis, it can be formed with the constitutional mandate, acts, and some have formed by presidential decree only. These institutions are often called as non-structural institutions. This thesis will discuss about the development of Non Structural Agencies after reformation in Indonesia, specifically analyzing in the position of National Commission Anti Violence Against Women as an Non Structural Agencies.This research is using normative juridical method, with qualitative data analysis. Non Structural institutions in Indonesia is rapidly growing after the amandement of 1945 constitution in 2002. Therefore, further research about Non Structural Agencies in Indonesia is necessary to be done. In order to reduce excessive independent agencies, which have been established earlier, we need to make an explicit regulation that explains characteristic features, and also the requisite urgencies in creating a new Non-Structural Agencies. In analyzing, Komnas Perempuan can be regarded as LNS that has a function as a National Human Rights Institution that watch the implementation of women's rights in order to avoid negligence, violation of human rights of citizens, and the efforts to protect and promote of human rights as well."

"[Peningkatan jumlah kasus Dowry dan Dowry Death di India yang semakin lama semakin bertambah membuat isu ini menjadi signifikan untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan teori kekerasan budaya dan teori pengaruh lingkungan tetangga dan kesulitan ekonomi terhadap kekerasan domestik sebagai pisau analisis. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Praktik Dowry dan Dowry Death merupakan bentuk dari sistem patriarki yang ada dalam masyarakat India. Fokus dari penelitian ini adalah melihat peranan pemerintah India dan aktor non pemerintah yaitu media dan LSM dalam menyelesaikan permasalahan Dowry dan Dowry Death. Meskipun dalam data belum terlihat penurunan jumlah kasus yang signifikan, setidaknya telah ada usaha penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan aktor non pemerintah dalam menghadapi permasalahan Dowry dan Dowry Death.;Rising number of Dowry and Dowry Death cases has made a significant situation to do a reseach about it. This research use the Cultural-Violence theory and Neighborhood Disadvantage and Personal Economic Distress Effect on Domestic Violence theory for the analysis. This research is a descriptive and use qualitative methods. Dowry and Dowry Death is a real form of patriarchy value in Indian society. This research focused on the role of the state and the non state actors like media and civil society in order to solve Dowry and Dowry Death problem. Although the data not yet indicate the descent of the case number, at least the state and non state actors have made some efforts to overcome Dowry and Dowry Death., Rising number of Dowry and Dowry Death cases has made a significant situation to do a reseach about it. This research use the Cultural-Violence theory and Neighborhood Disadvantage and Personal Economic Distress Effect on Domestic Violence theory for the analysis. This research is a descriptive and use qualitative methods. Dowry and Dowry Death is a real form of patriarchy value in Indian society. This research focused on the role of the state and the non state actors like media and civil society in order to solve Dowry and Dowry Death problem. Although the data not yet indicate the descent of the case number, at least the state and non state actors have made some efforts to overcome Dowry and Dowry Death.]"

"Terdapat mutualisme (hubungan saling menguntungkan) antara penggemar dan industri budaya populer. Adanya perspektif negatif terkait penggemar yang menyatakannya sebagai sesuatu yang pasif dan tidak terberdayakan perlu diubah. Berangkat dari hal tersebut, penulis melakukan studi terhadap penggemar NCT (NCTzen) melalui karya penggemar Alternate Universe (AU) dan novel Butterflies yang dibuat oleh Alesa Cakes. Tulisan ini bertujuan untuk melihat mutualisme antara Alesa Cakes sebagai penggemar NCT dan industri budaya populer. Penulis melakukan analisis deskriptif dengan memerhatikan beberapa aspek, yaitu (1) penggemar sebagai textual poacher, (2) penggemar sebagai pemasaran industri budaya populer (fan-labour), (3) fantrepreneurship dan karya penggemar, dan (4) produsage pada karya penggemar. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa Alesa Cakes berhasil memberdayakan dirinya melalui komersialisasi karya penggemar Alternate Universe (AU) Butterflies menjadi sebuah novel dengan judul serupa. Penciptaan karya penggemar tersebut turut menguntungkan industri budaya populer karena membantu memasarkan produk media, yaitu Haechan (NCT) pada khalayak umum.

---

There is mutualism between fans and the popular culture industry. There is a negative perspective regarding fans who declare it as something passive and helpless that needs to be changed. Based on this, the author studied NCT fans (NCTzen) through Alternate Universe (AU) fan art and the Butterflies novel by Alesa Cakes. This paper aims to see the mutualism between Alesa Cakes as a fan of NCT and the popular culture industry. The author conducts a descriptive analysis by paying attention to several aspects, namely (1) fans as textual poachers, (2) fans as the marketing for the popular culture industry (fan-labour), (3) fantrepreneurship and fanworks, (4)Production of fanworks. From the analysis conducted, it was found that Alesa Cakes succeeded in empowering herself through the commercialization of the fan work Alternate Universe (AU) Butterflies into a novel with a similar title. The creation of fan art also benefits the popular culture industry because it helps market the media product, namely Haechan (NCT), to the general public."

"tulisan ini membahas tentang upacara Nengget?gambaran kehidupan perempuan-perempuan di Tanah Karo, tanah yang saat ini dikenal karena sedang dilanda oleh bencana alam erupsi Gunung Sinabung. Konstruksi patriarki dalam istiadat dan budaya Tanah Karo berkontribusi dalam melegalkan opresi terhadap hak-hak asasi perempuan. Tulisan ini akan membahas bagaimana dominasi patriarkal dalam adat istiadat perkawinan yang dibangun melalui model relasi tradisional yang melegitimasi konsep kepemilikan seutuhnya oleh laki-laki terhadap properti, status, peranan dan tubuh perempuan. Pada akhir tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaruh dari model relasi tersebut terhadap kekerasan rumah tangga yang dialami oleh perempuan-perempuan di Tanah Karo."

"Penelitian ini berfokus pada pengalaman stigmatisasi yang diterima oleh perempuan bercerai di Desa Pengadangan. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan tipe penelitian studi kasus untuk menjelaskan pengalaman stigmatisasi bagi lima informan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa semua informan dalam penelitian ini menerima stigma dari masyarakat. Perempuan bercerai dituduh sebagai perempuan perebut suami orang, difitnah telah menggoda semua laki-laki, dijadikan sebagai bahan candaan, serta menerima kekerasan secara fisik. Adapun stigma yang diterima oleh perempuan bercerai disebabkan oleh adanya sistem patriarki yang mengakar, adanya gender roles, konstruksi sosial terkait dengan perkawinan ideal, serta label negatif yang melekat pada kata janda itu sendiri. Stigma yang diterima oleh perempuan bercerai berdampak negatif terhadap kehidupan mereka. Perempuan bercerai mengalami trauma, menutup diri, membatasi semua pergerakan, memutus interaksi dengan masyarakat, takut untuk mengungkapkan status mereka, serta mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan.

---

This research focuses on the experience of stigmatization received by divorced women in Pengadangan Village. By using qualitative research methods and type of case study research to explain the experience of stigmatization for the five informants in this study. The results of this study found that all informants received stigma from society. Widowed women accused of usurping another woman's husband, slandered for seducing all men, used as a joke, and become victims of violence. The stigma received by divorced women is caused by the existence of an entrenched patriarchal system, the existence of gender roles, social construction related to ideal marriage, and the negative label attached to the word widow. The stigma received by divorced women has a negative impact on their lives. Divorced women are traumatized, close themselves, limit all movements, cut off interactions with society, afraid to reveal their status, and difficulty in getting a job."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai pembentukan Forum Pengada Layanan FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam perpolitikan Indonesia. FPL adalah jaringan organisasi nasional yang memayungi 115 NGO yang bergerak dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kondisi kekerasan terhadap perempuan di Indonesia kondisinya sudah semakin mengkhawatirkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis yang mencoba untuk menjawab pertanyaan penelitian Mengapa FPL sebagai perwujudan politik tubuh dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dapat terbentuk? Penelitian ini menggunakan Konsep Politik Tubuh, Konsep Jaringan Feminis, dan Konsep Peran NGO. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa FPL dapat terbentuk dikarenakan tiga faktor, yakni pertama karena adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan; kedua, adanya peningkatan kebutuhan Komnas Perempuan akan lembaga operasional yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis; ketiga, adanya kesediaan NGO menjadi anggota FPL. Dapat disimpulkan bahwa FPL dapat terbentuk karena adanya ketiga faktor tersebut. FPL merupakan jaringan yang dapat berperan sebagai mitra, pengada layanan, dan katalis. Karakteristik FPL juga merupakan jaringan feminis yang menjadikan FPL sebagai satu-satunya jaringan nasional terbesar dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hadirnya FPL dilihat sebagai perwujudan politik tubuh karena menyuarakan kekerasan terhadap perempuan sebagai permasalahan politik di ranah publik yang dahulu dianggap sebagai permasalahan personal. FPL dibentuk sebagai gerakan bersama yang berupaya mencari solusi kolektif akan permasalahan bersama ini.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the establishment of Service Provider Forum FPL as the embodiment of political body in Indonesian politics. FPL is a network of national organizations that oversees 115 NGOs engaged in the elimination of violence against women. The condition of violence against women in Indonesia has become worrisome. This research is a qualitative research with feminist approach which try to answer the research question Why FPL as the embodiment of body politics in the effort of eliminating violence against women can be formed This study uses the Concept of Political Body, NGO Role Concept, and Feminist Network Concept. The results of this study prove that FPL can be formed due to three factors, namely first because of an increase in cases of violence against women secondly, there is an increasing need for Komnas Perempuan for operational institutions that can serve as partners, service providers and catalysts third, the willingness of NGOs to become FPL members. It can be concluded that FPL can be formed due to the existence of all three factors. FPL is a network that can act as partners, service providers, and catalysts. FPL Characteristics is also a feminist network that makes FPL the single largest national network in eliminating violence against women in Indonesia. The presence of FPL is seen as a manifestation of the body politics because it voiced violence against women as a political problem in the public sphere that was once regarded as a personal matter. The FPL was formed as a joint movement that seeks to find a collective solution to this common problem. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas representasi kekerasan negara di dalam sebuah film.Peneliti menggunakan teori Estetika Kejahatan Michelle Brown dengan perspektif kriminologi kultural, dipadukan dengan teori kejahatan dan kekerasannegara.Metodologi penelitian ini adalah analisis isi film yang didukung dengan data tanggapan 100 orang responden, yang kemudian digunakan dalam analisa wacana secara kontekstual. Penelitian ini menemukan sembilan adegan yang memiliki unsur representasi kekerasan negara di dalam The Act of Killing, serta mengajukan argumentasi bahwa produksi makna yang terjadi pada proses interaksi film dengan penontonnya menghasilkan pergeseran konsepsi mengenai kekerasan negara. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat sublimasi pada film terkait wacana kekuasaan dan kekerasan yang merasuk dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia.

---

ABSTRACTIt discusses the representation of state violence in a film. I used the Aesthetics of Crime theory of Michelle Brown through the cultural criminology perspective,combined with the theory of state crimes and violences. I used the content analysis methodology toward the film which were supported by data from the responses of 100 respondents, which was then used in contextual discourse analysis. This study found nine scenes that had elements of representation of state violence in The Act of Killing, and argued that the production of meaning that occurs in the interaction between film and audiences produced a shift in the conception of state violence. This study concluded that there was a sublimation in the film related to the discourse of the power and violence that emerge and govern the contemporary social life."

"“Standar ganda seksual” merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan adanya penilaian negatif oleh masyarakat patriarki kepada perempuan yang tidak tunduk dengan ekspektasi peran gender. Bentuk penerimaan diri para perempuan pendukung gerakan body positivity dilihat secara seksual dan dinilai negatif, khususnya di media sosial TikTok. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan fenomena serangan “standar ganda seksual” terhadap perempuan content creator yang mendukung gerakan body positivity pada media sosial TikTok sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di ruang siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa serangan “standar ganda seksual” hadir dan melanggengkan sistem patriarki yang memaksa perempuan untuk bungkam dan patuh dengan standar yang tidak realistis yang dikonstruksikan oleh ekspektasi masyarakat patriarki. Teori feminis radikal juga menjelaskan bagaimana serangan balik kepada perempuan pendukung gerakan body positivity dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan yang menimbulkan beberapa dampak dan juga berusaha untuk membungkam para perempuan yang melakukan perlawanan atas tuntutan sistem patriarki.

---

“Sexual double standards” is a concept that explain the negative assessment by patriarchal society of women who do not obey the expectations of the gender roles. Messages voiced by women through the content of the body positivity movement are viewed sexually and viewed negatively, especially on TikTok. This qualitative research will use case study method to explain the phenomenon of "sexual double standards" as a backlash against female content creators who promote the body positivity movement on TikTok as a form of sexual violence against women in cyberspace. The results of this study show that the "sexual double standards" attack exists and perpetuates a patriarchal system that forces women to remain silent and comply with unrealistic standards constructed by the expectations of a patriarchal society. Radical feminist theory also explains how the backlash against women who support the body positivity movement to be a form of sexual violence against women which has several impacts and also tries to silence women who fight against the demands of the patriarchal system."