Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepercayaan publik terhadap privasi dan keamanan data sehubungan dengan pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Indonesia. Implementasi integrasi ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, muncul kekhawatiran di kalangan masyarakat terkait potensi risiko pelanggaran privasi dan kebocoran data pribadi. Untuk melihat tingkat kepercayaan publik tersebut, penelitian ini menggunakan teori utama public trust menurut Grimmelikhuijsen dan Knies. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilakukan secara online melalui platform Google formulir dengan hasil responden sebanyak 130 responden yang merupakan Wajib Pajak di Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas sampel masyarakat Kota Depok memiliki tingkat kepercayaan sedang mengenai pengintegrasian NIK-NPWP. Faktor utama yang mempengaruhi kepercayaan ini dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui pengintegrasian NIK-NPWP ini. Namun masih terdapat tingkat kepercayaan yang rendah di antara responden terkait perlindungan privasi dan keamanan data karena kurangnya informasi transparan mengenai langkah-langkah keamanan yang diambil oleh pemerintah serta pengalaman negatif terkait insiden kebocoran data sebelumnya.

---

This research aims to analyze the level of public trust in privacy and data security in connection with the integration of the Population Identification Number (NIK) and Taxpayer Identification Number (NPWP) in Indonesia. The implementation of this integration is regulated in Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, which aims to increase the efficiency of tax administration and taxpayer compliance. However, concerns have emerged among the public regarding the potential risk of privacy violations and personal data leaks. To see the level of public trust, this research uses the main theory of public trust according to Grimmelikhuijsen and Knies. The research approach used in this research is a quantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depth interviews, literature studies. The survey was conducted online via the Google form platform with the results of 130 respondents who were Taxpayers in Depok. The results of this research show that the majority of the Depok City community sample has a moderate level of confidence regarding the integration of NIK-NPWP. The main factor influencing this trust is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the integration of NIK-NPWP. However, there is still a low level of trust among respondents regarding privacy protection and data security due to the lack of transparent information regarding security measures taken by the government as well as negative experiences related to previous data leak incidents."

"Dalam upaya menghindari sanksi berupa denda yang diterbitkan oleh DJP atas Wajib Pajak yang dianggap belum melaporkan SPT bagi Wajib Pajak yang tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif dalam sementara waktu, dapat diajukan permohonan penetapan status sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dari kebijakan NPWP Non Efektif di Indonesia beserta dengan kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini telah berjalan dengan baik, namun perlu meningkatkan dimensi sumber daya manusia dan sarana prasarana serta dimensi struktur birokrasi khusunya komitmen terhadap SOP. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas dari sumber daya manusia DJP serta sanksi internal untuk meningkatkan kepatuhan implementor terhadap SOP.

---

An effort to avoid penalties in the form of fines issued by DGT for taxpayers who are deemed not to have reported Tax Receipt for taxpayers who no longer fulfill subjective and objective requirements temporarily, taxpayers are enable to propose the status of Non-Effective Taxpayers. This study aims to analyze the implementation of the Non-Effective Tax Identification Number policy in Indonesia along with the obstacles faced in its implementation. This research method is qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews. The results of this study indicate that this policy has been going well, but it is necessary to improve the dimensions of human resources and infrastructure and the dimensions of the bureaucratic structure, especially commitment to the SOP. It is necessary to increase the quantity and quality of DGT human resources and also enforce internal sanctions to improve implementers' compliance to the SOP."

"Dalam rangka menyempurnakan implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi pada 1 Januari 2024, maka Otoritas Pajak dapat memperoleh representasi sudut pandang dari masyarakat sebagai sasaran kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan teori persepsi Robbins dan Judge tahun 2017. Selain itu, dalam penelitian ini disajikan rekomendasi upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung penerapan secara efektif kebijakan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, studi kepustakaan. Survei dilaksanakan kepada sejumlah masyarakat DKI Jakarta yang memiliki NIK dan berusia minimal 18 tahun. Lalu, wawancara mendalam dilaksanakan kepada beberapa narasumber kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif mengenai penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Persepsi positif pada sampel masyarakat DKI Jakarta dipengaruhi dengan keyakinan masyarakat atas kemudahan dan kesederhanaan administrasi pajak melalui penerapan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi. Kemudian, untuk mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dirumuskan tiga upaya yang dapat dilakukan oleh Otoritas Pajak dalam mendukung implementasi NIK sebagai NPWP Orang Pribadi meliputi, meningkatkan pemahaman masyarakat atas kebijakan melalui sosialisasi, meningkatkan kualitas data eksternal melalaui konsistensi pencantuman NIK dalam seluruh transaksi keuangan yang berpotensi dikenakan pajak, dan pertimbangan alternatif skema penetapan Wajib Pajak secara otomatis oleh Otoritas Pajak.

---

To improve the implementation of the NIK as the NPWP of an individual on January 1, 2024, the Tax Authority can obtain representation from the public's point of view as a policy target. This study aims to analyze the perceptions of the people of DKI Jakarta regarding the application of NIK as NPWP of Individuals in increasing tax compliance using Robbins and Judge's 2017 perception theory. In addition, this research presents recommendations for efforts that can be made by the Tax Authorities in supporting the effective implementation of NIK as an Individual’s NPWP. The research approach used in this study is aquantitative approach with data collection techniques through surveys, in-depthinterviews, and literature studies. The survey was conducted on several DKI Jakarta residents who have a NIK and are at least 18 years old. Then, in-depthinterviews were conducted with several key informants. The results showed that the DKI Jakarta sample had a positive perception of applying the NIK as an individual's NPWP in increasing tax compliance. The positive perception of the DKI Jakarta sample is influenced by the public's belief in the ease and simplicity of tax administration through the application of a NIK as an individual's NPWP. Then, to support the implementation of the NIK as an individual's NPWP, three efforts are formulated that can be carried out by the Tax Authorities supporting the performance of the NIK as an individual's NPWP, including increasing public understanding of policies through outreach,improving the quality of external data through the consistency of the inclusion of the NIK in all financial transactions that are potentially subject to tax, and consideration of alternative schemes for automatic determination oftaxpayers by the Tax Authorities."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 dan pengaruhnya bagi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penulis membahas efektivitas PP No 46 Tahun 2013 secara deskriptif disertai dengan analisis uji beda dalam mencari pengaruh aturan tersebut terhadap penerimaan dan kepatuhan wajib pajak. Penerapan Peraturan Pemerintah PP No 46 Tahun 2013 secara umum efektif bagi Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Tidak terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji beda penerimaan dan terdapat perbedaan signifikan untuk hasil uji kepatuhan.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 and the effect of State Revenue and Taxpayer Compliance in Tebet Jakarta Tax Office. This research is quantitative descriptive. The author discusses the effectiveness of Regulation of the Government Number 46 of 2013 descriptively with different test analysis for seeking influence on the acceptance of these rules and taxpayer compliance. Implementation of Regulation of the Government Number 46 of 2013 is generally effective for Tebet Jakarta Tax Office. There was no significant difference in the results of different test acceptance and there is a significant difference to the results of the compliance test."

"Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan suatu kebijakan yang melibatkan sinergi antar Instansi Pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia secara kolaboratif. Kebijakan KSWP meningkatkan kapabilitas Direktorat Jenderal Pajak untuk mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak serta membantu dalam pembentukan basis data perpajakan yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan KSWP sebagai upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitaif dengan paradigma post-positivist, dengan mengacu pada model implementasi kebijakan publik Merilee S. Grindle. Data yang dikumpulkan berbentuk data kualitatif, yang ditranskrip dan dianalisis dengan metode successive approximation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan KSWP di lingkungan Pemerintah Kota Bogor dapat digolongkan ke dalam kategori berhasil karena lingkungan implementasi yang mendukung serta kesiapan sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bogor, tetapi dengan catatan rendahnya tingkat pengetahuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor terhadap kebijakan KSWP.

---

Tax Clearance Simplified System (KSWP) is a policy that involves synergy between Government Institution to improve taxpayer compliance in Indonesia collaboratively. This policy enhances the capability of the Directorate General of Taxes to detect taxpayer disobedience and helps in establishing a strong taxation database. This study aims to analyze the implementation of KSWP policies as an effort to increase taxpayer compliance in the City Government of Bogor. This study uses a quantitative approach with the post-positivist paradigm, with reference to the Merilee S. Grindle public policy implementation model. Data collected in the form of qualitative data, which are transcribed and analyzed by successive approximation methods. The results showed that the implementation of the KSWP policy within the City Government of Bogor could be categorized as a success because of the supportive implementation environment and readiness of resources owned by the City Government of Bogor, but with a note of the low level of knowledge of the Bogor City One Stop Service and Integrated Services (DPMPTSP Kota Bogor) towards KSWP policies."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi pemerintah pada kebijakan publik Pengampunan Pajak tahun 2016 dalam menghadapi opini publik. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, empat model dari hubungan masyarakat Grunig serta teori citra dan restorasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian menunjukkan Direktorat P2Humas DPJ dalam melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 yang merupakan kebijakan absorbtif dengan melakukan komunikasi yang menekankan pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi satu arah model Public Information. Dalam model ini penyebaran informasi menjadi tujuan dengan umpan balik rendah. Dalam menghadapi opini publik, Direktorat P2Humas DJP menjalankan strategi Denial merupakan strategi yang paling langsung dalam menjaga citranya.

---

This study analyzed the government 39 s communication on the public policy of Tax Amnesty 2016 in facing public opinion. The theories that were applied are the theory of public relations in the world of government, four models of public relations of Grunig and the theory of image and restoration. This study used qualitative descriptive methodology and used in depth interviews in collecting data.

The result of the research showed that the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes in implementing the policy of Year 2016 Tax Amnesty which was an absorbing policy by communicating with emphasis on internal and external communication. Communication was a one way communication model Public Information. In this model information dissemination became objective with low feedback. In the face of public opinion, the Directorate of P2Humas DJ the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes was running Denial strategy, was the most direct strategy in maintaining its image."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis formulasi kebijakan pajak pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi. Pengecualian pengenaan pajak penghasilan atas dividen luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang terjadi akibat pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengindikasikan terjadinya pergeseran sistem pajak Indonesia yang semula menganut sistem pajak worldwide menjadi sistem pajak semi teritorial. Pengeleminasian pajak penghasilan atas dividen merupakan salah satu kebijakan yang cukup krusial mengingat proporsi penerimaan pajak Indonesia masih mengandalkan dari sektor pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Kebijakan ini belum sepenuhnya melalui tahapan proses formulasi kebijakan akibat tidak ditemukannya alternatif kebijakan masalah. Kebijakan pengecualian dividen dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak pribadi dilatarbelakangi oleh kondisi laju pertumbuhan perekonomian Indonesia bergerak lamban yang disebabkan oleh daya saing Indonesia yang dinilai rendah, terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global, kurang meratanya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Indonesia, kurang optimalnya kapasitas produksi nasional yang disebabkan oleh kurang berkembangnya industri manufaktur, permasalahan efektifitas reformasi birokrasi serta tata kelola data yang dinilai masih kurang baik, sehingga menghambat kemudahan dalam berusaha (ease of doing business).

---

This study discusses to analyze the formulation tax policy of exemption from the imposition of income tax on foreign dividends received by individual taxpayers. The exemption of income tax on foreign dividends for individual taxpayers that occurred as a result of the ratification of Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 indicates a shift in the Indonesian tax system which originally adhered to the worldwide tax system to a semi-territorial tax system. Elimination of income tax on dividends is one of the most crucial policies considering the proportion of Indonesia's tax revenue still relies on the income tax sector. This research is a descriptive qualitative research. This policy has not yet fully gone through the stages of the policy formulation process due to the absence of alternative policy problems. The policy of exemption from foreign dividends received by private taxpayers is motivated by the condition of Indonesia’s slow pace of economic growth due to Indonesia’s low competitiveness, global economic slowdown, uneven economic growth among regions in Indonesia, less than optimal capacity. National production caused by the lack of development of the manufacturing industry, problems in the effectiveness of bureaucratic reform and data management which are considered to be still not good, thus hampering the ease of doing business. However, this policy still needs to be reviewed considering the self-assessment system adopted by the Indonesian tax system and improvements in the administration side in terms of supporting regulations regarding investment provisions made outside of financial institutions to avoid tax evasion loopholes and tax disputes."

"Tax Ratio di Indonesia setiap tahunnya mengalami tren menurun. Turunnya tren Tax Ratio mengindikasikan bahwa performa otoritas pajak belum optimal dalam melakuakn pemungutan pajak. Salah satu hal yang menyebabkan Tax Ratio di Indonesia rendah adalah proses administrasi perpajakan yang kompleks. Oleh karena itu perlu adanya pembaharuan sistem administrasi perpajakan di Indonesia menjadi lebih modern supaya mewujudukan sistem administrasi perpajakan yang mudah dan sederhana. Single Identity Number (SIN) dapat menjadi salah satu solusi mewujudkan simplifikasi adminsitrasi perpajakan. Dengan menggunakan teori Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, dan E-Readiness, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan penerapan SIN dan juga kesiapan pemerintah serta pihak terkait dalam menerapkan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data dan teknik analisis data juga secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan studi Pustaka dan juga wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah SIN berpotensi memberikan banyak manfaat dalam bidang pelayanan maupun pengawasan perpajakan dan juga menurunkan cost of taxation. Keselerasan strategis antar pihak terkait sudah mulai berjalan namun masih perlu persiapan yang lebih optimal untuk penerapan SIN. Pihak pemerintah maupun pihak lainnya yang terlibat dalam penerapan SIN sudah siap untuk pengimplementasiannya namun masih harus ditingkatkan supaya penerapan SIN sebagai modernisasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia bisa diterapkan lebih maksimal.

---

Tax Ratio in Indonesia every year has a downward trend. The declining trend of the Tax Ratio indicates that the performance of the tax authorities has not been optimal in collecting taxes. One of the things that causes the Tax Ratio in Indonesia to be low is the complex tax administration process. Therefore, it is necessary to reform the tax administration system in Indonesia to be more modern in order to realize an easy and simple tax administration system. Single Identity Number (SIN) can be a solution to simplify tax administration. By using the theory of Ease of Administration, Innovations in Tax Compliance, Cost of Taxation, and E-Readiness, this research aims to analyze the readiness of the implementation, and also the readiness of the government and related parties in implementing SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia. This research uses a qualitative approach, data collection methods and data analysis techniques are also qualitative. This research was conducted by means of literature studies and also in-depth interviews. The results of this research are that SIN has the potential to provide many benefits in the field of service and tax supervision and also reduce the cost of taxation. Strategic alignment between related parties has started to run but still needs more optimal preparation for the implementation of SIN. The government and other parties involved in the implementation of SIN are ready for its implementation but still need to be improved so that the application of SIN as a modernization of the tax administration system in Indonesia can be implemented more optimally."