Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penentuan objek PPN atas Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia dan juga implikasi PPN atas transaksi dengan menggunakan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dalam bentuk wawancara mendalam dan studi pustaka berupa buku, jurnal, skripsi, serta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini adalah penyerahan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan pada kartu kredit kepada nasabah bukan merupakan penyerahan yang dikenakan PPN karena karakteristiknya dipersamakan seperti uang yang merupakan alat tukar dan alat pembayaran yang sah yang berlaku di Indonesia. PPN dikenakan atas barang dan/atau jasa yang diserahkan atas pemanfaatan Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan serta kedudukannya sebagai alat tukar dan alat pembayaran yang sah di Indonesia sehingga dasar pengenaan PPN atas penyerahan tersebut adalah nilai yang seharusnya dibayar atau ditagih serta Program Loyalitas dan Penghargaan Pelanggan tidak bisa dianggap sebagai diskon atau rabat atas suatu penyerahan yang menjadi pengurang dasar pengenaan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan pertambahan nilai yang berlaku.

---

This study aims to analyze the determination of the object of VAT on the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia and the implications of VAT on transactions using the Customer Loyalty and Rewards Program on credit cards in Indonesia. This study used a qualitative research method with data collection techniques in the form of field studies in the form of in-depth interviews and literature study in the form of books, journals, theses, and related laws and regulations. The result of this research is that the Customer Loyalty and Rewards Programs on a credit card are not considered as VAT Taxable Goods because its characteristics are resembled as a money which is a valid exchange devices and payment methods in Indonesia. VAT is imposed on goods and/or services supplied for redeeming the Customer Loyalty and Rewards Program and its position as a valid exchange devices and payment methods in Indonesia so that the basis for imposing VAT on said supply is the value that should be paid or billed to the customer and the Customer Loyalty and Rewards Program can’t be considered as a discount or rebate on a delivery which is a deduction from the basis for imposing VAT in accordance with the provisions of the applicable value added tax regulations."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembiayaan murabahah pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap untuk melihat pengaruh penghapusan PPN pada periode sebelum dan setelah penghapusan PPN tersebut. Bank yang menjadi objek pengamatan adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin dan Bank BNI Syariah selama periode Januari 2006 - Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah unbalanced panel regression untuk periode sebelum penghapusan PPN dan regresi balanced panel regression untuk periode setelah penghapusan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan PPN dan pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) signifikan mempengaruhi pembiayaan murabahah pada keempat Bank Umum Syariah di Indonesia dengan arah yang positif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the Value Added Tax (VAT) removal policy on murabahah financing transaction of Four Indonesian Islamic Bank. The research was conducted in two phases to see the effect of the elimination of VAT in the period before and after the removal. The banks which become the object observation were Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah Bukopin and Bank BNI Syariah during the period January 2006 - December 2011. The methods used in this study is unbalanced panel regression for the period prior to the removal of VAT and balanced panel regression for the period after the removal of VAT. The results showed that the removal of VAT and delivery of government-borne value added tax (VAT DTP) significantly affect the financing murabahah of four sharia banks in Indonesia with a positive direction."

"Transaksi e-commerce yang telah meluas ke perdagangan internasional, menyebabkan beragamnya jenis transaksi yang ada. Pemerintah melihat adanya potensi penerimaan pajak, terutama Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap variasi transaksi penjualan e-commerce model Online Marketplace dikenakan PPN yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pemetaan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace serta kendala dan upaya dalam pengenaannya.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengenaan PPN atas transaksi e-commerce model Online Marketplace dilakukan berdasarkan penyerahan barang yang dilakukan oleh Online Marketplace Merchant kepada pembeli. Kendala dan upaya yang terjadi dalam pengenaan PPN pun beragam, merujuk kembali pada jenis transaksi yang terjadi.

---

E-commerce transaction has been extended to international trade, causing various types of transactions. The Government captures the potential of tax revenues, particularly the Value Added Tax (VAT). Each variations of sales transaction on e-commerce Online Marketplace model imposed VAT differently. The purpose of this study is to analyze the mapping of the imposition of VAT on e-commerce transaction Online Marketplace model, as well as the constraints and efforts in the imposition.This study use a qualitative approach with descriptive research with the literature study and interview. Research finding shows the mapping of the imposition of VAT on e-commerce Online Marketplace model imposed by delivery of the goods from Online Marketplace Merchant to the buyer. Constraints and efforts that occur in the imposition of VAT are vary, referring to the types of transactions that occur."

"Kebutuhan serta potensi biodiesel sebagai subtitusi solar menjadi penting untuk diperhitungkan dalam target bauran energi di Indonesia. Realitanya, masih terdapat berbagai isu yang menghambat perkembangan industri biodiesel, khususnya biodiesel non-kelapa sawit. Pada tahun 2009, pemerintah memberikan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) atas penyerahan biodiesel di dalam negeri, namun kebijakan tidak dilanjutkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis latar belakang insentif PPN DTP atas penyerahan biodiesel pada tahun 2009 tidak dilanjutkan, faktor yang mendorong diperlukannya kembali insentif, dan alternatif insentif dengan tinjauan kebijakan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian pertama, faktor yang melatarbelakangi PPN DTP atas penyerahan biodiesel di dalam negeri pada tahun 2009 tidak dilanjutkan adalah minimnya pemanfaatan, kebijakan salah sasaran, dan lemahnya dasar hukum. Kedua, biodiesel non-kelapa sawit memiliki berbagai faktor yang mendorong dibutuhkannya kembali insentif PPN dan alternatif insentif PPN yang dapat diberikan adalah PPN tidak dipungut. Ketiga, kebijakan insentif PPN atas penyerahan biodiesel telah diberlakukan di Malaysia, Kolumbia, dan Jerman sebagai dorongan dari pemerintah untuk industri biodiesel. 

---

The need and potential of biodiesel as a substitute for diesel become essential to be considered in Indonesia's energy mix targets. In reality, there are still various issues hindering the development of the biodiesel industry, especially non-palm oil biodiesel. In 2009, the government provided an incentive of Value-Added Tax Borne by Government on the domestic delivery of biodiesel, but the policy was not continued. The purpose of this research is to analyze the background of the discontinuation of the incentive on biodiesel delivery in 2009, the factors driving the need for its reinstatement, and alternative incentives by reviewing policies in Malaysia, Colombia, and Germany. The research employs a qualitative approach with literature and field studies. The first result of the research shows that the factors underlying the discontinuation of the VAT BPG on domestic biodiesel delivery in 2009 are the limited utilization, misdirected policies, and weak legal basis. Secondly, non-palm oil biodiesel has various factors driving the need for the reinstatement of VAT BPG incentive, and the alternative incentive that can be given is exempting VAT. Thirdly, VAT incentive policies on biodiesel delivery have been implemented in Malaysia, Colombia, and Germany as government encouragement for the biodiesel industry."

"Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya uji materi PP No. 31 Tahun 2007 yang diajukan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) tahun 2014 kepada Mahkamah Agung (MA) atas barang hasil pertanian karena bertentangan dengan UU PPN Pasal 4A, dimana pada UU PPN barang hasil pertanian tidak termasuk barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN (terutang PPN). Pada akhirnya uji materil ini dikabulkan oleh MA melalui putusan MA nomor 70p/hum/2014 mengenai pajak pertambahan nilai atas barang hasil pertanian yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pengenaan PPN tersebut pada kapasitas lahan perkebunan kopi Indonesia, nilai ekspor biji kopi dan kopi olahan (hilirisasi) serta dampak hilirisasi kopi terhadap perekonomian Indonesia dilihat dari penciptaan output, tenaga kerja dan pendapatan. Dengan menggunakan metode Ordinary Least Square dan Analisis Input Output, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengenaan PPN berdampak negatif pada luasan lahan perkebunan kopi Indonesia. Pada saat terjadi pengenaan PPN, lahan perkebunan kopi Indonesia berkurang, dan semakin bertambah ketika terjadi pembebasan PPN. Sedangkan dampak pengenaan PPN terhadap nilai ekspor biji kopi adalah negatif namun tidak signifikan, tetapi berdampak negatif dan signifikan terhadap kegiatan hilirisasi yang dilihat dari pengurangan nilai ekspor kopi olahan. Adapun penurunan nilai ekspor biji olahan tersebut akan berpotensi mengurangi output perekonomian dalam negeri, mengurangi tingkat pendapatan rumah tangga dan penyerapan lapangan kerja di sektor yang terkait dengan industri hulu dan hilir tanaman kopi.

---

This research bases on the matter PP no. 31 in 2007 submitted by Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) 2014 to the Supreme Court (MA) of the agricultural products as opposed to the (VAT) Law, Article 4a, where law VAT of the agricultural products, not including goods, that is excluded from the imposition of the owed VAT. In the end the materil granted by Supreme Court through the award of Supreme Court Number 70p/hum/2014 on taxes increase in value over the agricultural products which resulting from agriculture, plantation, and forestry. The purpose of this research is to find the impact of the imposition of VAT the land on the capacity of coffee plantations, export of coffee and the export of coffee processed (downstream process) and the impacts of downstream process of coffee on the economy Indonesia seen from the creation of output, labor and income.

By Using Ordinary Least Square and Input Output methods, the result of this research concluded the VAT has a negative impact on the capacity of coffee land in Indonesia. In the event of the imposition of VAT, Indonesian coffee are reduced, and has been increased when the VAT exemption. While the impact the imposition of VAT on the export value of coffee beans is negative but insignificant, but have a negative impact and significant of the downstream process viewed from reduction value the export of coffee processed. As for reduction in the value of export of processed is to be potential to decrease output domestic economy, reduce the household income and absorption of employment opportunities in sectors related with the the upstream and downstream industries coffee plant."

"Ekonomi digital semakin mendominasi sistem ekonomi di era ini, perdagangan aset kripto timbul karena adanya perkembangan teknologi. Dalam transaksi aset kripto, terdapat pihak yang memperdagangkan aset kripto baik dari sisi komersial, tukar menukar, maupun jasa pertambangan. Pengenaan PPN atas perdagangan aset kripto dilihat dari adanya objek PPN aset kripto yang termasuk dalam komoditi. Sedangkan aset kripto dikategorikan sebagai penghasilan karena adanya penambahan kekayaan pada transaksi perdagangannya. Penelitian ini membahas tentang kebijakan PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto yang diatur di dalam PMK No. 68/PMK.03/2022. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perumusan kebijakan dan bagaimana strategi implementasi yang telah disiapkan serta membandingkan bagaimana kebijakan pajak kripto, dengan negara anggota forum G20. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perumusan kebijakan dilatar belakangi oleh upaya pemerintah untuk memungut pajak aset kripto sebagaimana sesuai dengan asas pemungutan pajak yakni equality dan bersifat netral, serta sesuai dengan asas keadilan dan didasari oleh asas revenue productivity. Dalam penetapan kebijakan, pemerintah memilih opsi untuk memberi kepastian bagi Wajib Pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan. Selanjutnya, strategi implementasi yang disiapkan oleh pemerintah ialah dengan melakukan sosialisasi, serta mempersiapkan sistem yang baik untuk implementasinya baik dari segi teknologi maupun ekonomi.

---

Digital economy increasingly dominating the economic system in this era, crypto assets trading arises due to technological developments. In a trade of crypto assets transaction, the crypto is subject to VAT payable because of it’s categorization as Commodities. The other subject is Income Tax because of how crypto assets is additional income to those who owned crypto assets. This research discusses about taxation of Crypto Assets policy in Indonesia, which regulated in PMK No. 68/PMK.03/2022. This study aims to analyze the policy’s formulation and analyzing the strategy of implementation, also to compare the policy and implementation of VAT dan Income Tax, along with countries in the G20 Forum. The method of this research is descriptive method with qualitative approach. The result of this research indicates that the policies is based by the Government’s attempt to collect a Tax on crypto assets trading as accordant with the principle of tax collections which are equality and neutral, and based by the revenue productivity. Government chose the option giving certainty to Taxpayers who engages in taxation obligations. The strategy of implementation which Government prepares is to hold socialization, and to organize a system for the implementation, both from the technology and economy viewpoint."

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Penyerahan koin emas dinar merupakan penyerahan yang terhutang Pajak Pertambahan Nilai. Pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk menganalisa penghitungan PPN terhutang berdasarkan DPP Nilai Lain (Presumptive tax). Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan apakah penyerahan atas komoditas investasi berupa koin emas dinar telah sesuai dengan teori Pajak Pertambahan Nilai khusunya asas netralitas, serta untuk menggambarkan aspek pajak Pertambahan Nilai atas transaksi koin emas dinar di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa perlakuan PPN atas koin emas dinar telah sesuai dengan asas netralitas fiskal. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai di level produksi, distributor memiliki perbedaan. Prinsip ease of administration terlihat dari tingkat distributor yang dapat menggunakan DPP Nilai lain sebagai metode penghitungan Pajaknya. Sedangkan di tingkat produsen, dengan dikeluarkannya PMK 38 tahun 2013 tidak mengubah metode pengkreditan PPN perusahaan. Di level konsumen, isu yang berkembang adalah adanya beban deductable atas gross income yang dapat diakui tiap tahunnya jika konsumen berinvestasi koin emas dinar.

---

The delivery of the gold dinar coin is outstanding delivery of Value Added Tax. A qualitative approach is intended to analyze the calculation of VAT payable by the DPP Other Value (Presumptive tax). This study aimed to describe whether the delivery of the commodity investment in gold dinar coins in accordance with the theory especially VAT neutrality principle, as well as to describe aspects of value added tax on transactions of gold dinar coins in Indonesia. This research is a descriptive study with data collection techniques such as in-depth interviews and literature studies. Results of this study concluded that the treatment of VAT on gold dinar coins in accordance with the principle of fiscal neutrality. Value Added Tax at the production level, the distributor has a difference. Principles of ease of administration that can be seen from the level distributors can use DPP as a method of calculating Value Tax. While at the producer level, with the release of FMD 38 in 2013 did not change the company's method of crediting of VAT. On the consumer level, a growing issue is a deductable expense on gross income to be recognized each year if consumers invest in gold dinar coins."

"Skripsi ini menggambarkan pengenaan PPN atas jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian dari jasa angkutan udara luar negeri dengan sistem transit dan jasa angkutan udara ke beberapa kota dengan gabungan jasa angkutan udara dalam negeri dan luar negeri. Dalam penelitian ini juga dianalisis pengenaan PPN berdasarkan legal character PPN dan prinsip destinasi. Hasil penelitian ini adalah atas jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian dari jasa angkutan udara luar negeri dan atas jasa angkutan udara ke beberapa kota dengan gabungan rute dalam negeri dan luar negeri tidak dikenakan PPN. Perlakuan perpajakan atas jasa tersebut belum sesuai dengan legal character PPN dan prinsip destinasi.

---

This undergraduate thesis aims to describe the imposition of VAT on domestic air transport services that are part of international air transport services with transit systems and multi-city flight with combination of domestic and international air transport services. In this research also analyzed the imposition of VAT based on the legal character of VAT and destination principle. The results of this research are above the domestic air transport services that are part of international air transport services not subject to VAT. Multi-city flight with a combination of domestic and international air transport is also not subject to VAT. Tax treatment for air transport services is not in accordance with the legal character of VAT and destination principle."

"Perkembangan teknologi informasi telah berdampak pada meningkatnya nilai transaksi perdagangan elekronik E-commerce di Indonesia. Transaksi e-commerce memiliki potensi pajak yang besar, walupun transaksi e-commerce tersebut telah dikenakan PPN, namun sistem pengawasan perpajakan oleh DJP belum optimal karena belum adanya regulasi yang khusus mengatur e-commerce serta pengawasannya. Skripsi ini disusun berdasarkan penelitian menggunakan pendektan kualitatif pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui penelitian dokumen, studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Berdasarkan penelitian, sistem pengawasan PPN atas e-commerce di Indonesia masih bersifat manual dan dipersamakan dengan penjualan biasa karena belum adanya regulasi terkait e-commerce, keterbatasan SDM dan teknologi informasi. Dalam rangka mengoptimalkan sistem pengawasan atas e-commerce DJP telah melakukan pemetaan dan beberapa rencana. Oleh karena itu DJP diharapkan dapat segera menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan e-commerce dalam membuat regulasi atas e-commerce berikut sistem pengawasannya.

---

The development of information technology has an impact on the increasing value of electronic commerce transactions E commerce in Indonesia. Data shows that every year e commerce users in Indonesia have increased. E commerce has huge tax potential. Although the e commerce transaction has been subject to VAT, but the regulation and tax control system by the DGT has not been optimal because it is hampered by the utilization of inadequate information technology.

This thesis is based on research using qualitative method approach. Data collection for the purpose of analysis obtained through document research, literature study and interview with related parties.

Based on the research, Indonesia's control system which is still manual because of lack of regulation, limited human resources and information technology, therefore DJP is required to be able to design an effective VAT control system on e commerce."