Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan emisi gas rumah kaca menimbulkan berbagai eksternalitas negatif seperti pencemaran udara, masalah kesehatan, bencana alam dan lain sebagainya. Indonesia berupaya menekan emisi dengan percepatan program motor listrik karena sektor transportasi yang menyumbang emisi terbesar kedua melalui insentif fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah merumuskan kebijakan insentif fiskal untuk produksi motor listrik dan menganalisis kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif eksternalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal untuk produksi motor listrik yaitu implementasi rencana pemerintah terkait target penurunan emisi, upaya dalam meningkatkan peluang usaha dan pengembangan industri motor listrik di Indonesia, dan upaya mendorong masyarakat beralih ke motor listrik. Ditinjau dari perspektif eksternalitas, kebijakan pemberian insentif fiskal untuk mendorong motor listrik menjadi cara pemerintah mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan motor konvensional karena motor listrik itu sendiri tidak menghasilkan emisi. Namun, eksternalitas negatif timbul dari emisi yang bersumber dari pembangkit listrik batu bara, limbah baterai yang berpotensi mencemari lingkungan, dan peningkatan kemacetan. Sementara dari sisi eksternalitas positif, adanya manfaat eksternal (benefit eksternal) dalam kebijakan ini yang menghemat konsumsi bahan bakar sehingga menghemat biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, meningkatkan kepedulian atas isu pemanasan global dan pencemaran lingkungan.

---

The Increase in greenhouse gas emissions occur has resulted in various negative externalities such as air pollution, health problems, natural disasters and so on. Indonesia is trying to reduce emissions by accelerating the electric motorcycle program because the transportation sector contributes the second largest emission through fiscal incentives. This study aims to analyze the government's considerations in formulating fiscal incentive policies for the production of electric motorcycle and to analyze these policies from an externality perspective. This study used a qualitative approach with data collection methods through literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the government's considerations are issuing fiscal incentive policies for the production of electric motorcycle, namely the implementation of government plans related to emission reduction targets, efforts to increase business opportunities and the development of the electric motorcycle industry in Indonesia, and efforts to encourage people to switch to electric motorcycle. From an externality perspective, the policy of providing fiscal incentives to encourage electric motors is a way for the government to overcome the negative externalities caused by conventional motors because electric motorcycles themselves do not produce emissions. However, negative externalities arise from coal-fired power plant emissions, battery waste which has the potential to pollute the environment, and increased congestion. Meanwhile, in terms of positive externalities, there are external benefits in this policy which save fuel consumption thereby saving costs incurred by the government and society. In addition, increasing awareness of the issue of global warming and environmental pollution."

"Upaya mengatasi permasalahan timbulan sampah di Indonesia diejwantahkan dengan pengimplementasian konsep ekonomi sirkular pada industri daur ulang plastik. Namun, terdapat beberapa kendala yang menghambat pertumbuhan industri sehingga membutuhkan dukungan dari pemerintah melalui pemberian insentif fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pemberian insentif fiskal, tantangan dalam merumuskan kebijakan insentif pajak atas konsumsi, dan optimalisasi pemanfaatan kebijakan insentif fiskal oleh pelaku industri daur ulang plastik. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, serta teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa urgensi diperlukannya dukungan tambahan dari pemerintah melalui pemberian insentif kepada industri daur ulang plastik adalah keterbatasan bahan baku dan kurang memadainya teknologi daur ulang plastik di Indonesia yang menyebabkan pelaku usaha banyak melakukan impor plastik untuk memenuhi kebutuhan industri, sementara masih banyak sampah plastik berjenis multilayer yang belum terkelola dan langsung berakhir di TPA. Adapun tantangan yang dihadapi dalam merumuskan kebijakan insentif adalah bahwa perlu dipertimbangkan pula kesesuaian usulan insentif dengan ketentuan regulasi yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa saat ini sudah terdapat insentif fiskal yang dapat meringankan biaya untuk investasi mesin daur ulang, namun pelaksanaannya belum optimal karena belum banyak pelaku usaha yang mengetahui keberadaan insentif fiskal tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mengoptimalisasi pemanfaatan insentif fiskal oleh pelaku industri daur ulang plastik, pemerintah untuk melakukan koordinasi antar pihak pemangku kebijakan mulai dari proses perumusan, pengimplementasian, hingga pengevaluasian kebijakan sehingga kebijakan insentif fiskal yang diberlakukan dapat terlaksana sesuai tujuan, serta memperluas jangkauan sosialisasi terkait pemanfaatan insentif fiskal untuk investasi mesin dengan bekerja sama dengan pihak lain yang terlibat di lapangan.

---

The efforts to overcome plastic waste problem in Indonesia are manifested by implementing the circular economy concept in the plastic recycling industry. However, there are several obstacles that hinder the industrial growth, and it requires support from the government through the implementation of fiscal incentives. This study aims to analyze the urgency of providing fiscal incentives, challenges in formulating consumption tax incentive, and effort in optimalizing the utilization of fiscal incentive by the plastic recycling industry players. The approach used in this study is qualitative with descriptive research type. The techniques used for data collection is literature studies and field studies. The study shows that the urgency of providing incentive for the plastic recycling industry are due to the limited raw materials and inadequate plastic recycling technology in Indonesia which causes businesses to import plastic to meet industrial needs, while there is still a lot of multilayer plastic waste that has not been managed and directly ends up in landfill. The challenges in formulating tax incentive is that it is necessary to consider the suitability of the proposed incentives with the applicable regulatory provisions in Indonesia. Based on the analysis, it can be conclude that the government is already providing fiscal incentives that can reduce costs for investment in recycling machines, but the implementation is not optimal because not many businesses are aware of these fiscal incentives. To optimize the utilization of fiscal incentives by plastic recycling industry players, the government should do a coordination between policy makers in the process of formulating, implementing, and evaluating policies, so that the fiscal incentive policies can be implemented as intended, and expand the reach of socialization related to the utilization of fiscal incentives for machinery investment by working with other parties involved."

"ABSTRACTPenelitian ini mengangkat tema kebijakan insentif pajak pada sisi penawaran untuk kendaraan listrik berdasarkan tingginya insiden konsumsi bahan bakar kendaraan dan perubahan iklim serta polusi akibat gas emisi gas buang kendaraan sehingga perlu menerapkan penggunaan kendaraan listrik. Masalah utama adalah bahwa masih belum ada kebijakan insentif pajak khusus untuk pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia sehingga peneliti menganalisis kebijakan industri dan insentif pajak di Cina, Norwegia dan Thailand serta Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang memperoleh data melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan negara Tiongkok dari pemerintah pusat yang juga didukung oleh pemerintah daerah dengan pemberian insentif, kota percontohan dan anggaran penelitian. Norwegia mengeluarkan kebijakan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi kendaraan dan insentif pajak dan non-pajak diberikan untuk mengurangi harga dan biaya operasi kendaraan listrik. Thailand mengeluarkan kebijakan untuk investasi dalam produksi kendaraan listrik dalam bentuk pembebasan pajak, pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan tarif cukai. Negara Indonesia hanya memiliki Rencana Umum Energi Nasional yang merupakan salah satu isinya dalam diversifikasi energi kendaraan dengan penggunaan kendaraan listrik dan target pada tahun 2025, sementara insentif pajak yang ada adalah pembebasan pajak dan pembebasan bea masuk atas barang modal dan pengurangan BBNKB di Kota Bandung. Belum ada ketentuan insentif pajak oleh pemerintah pusat untuk sisi permintaan dan tampaknya ada insentif dalam bentuk transfer sumber daya ekonomi, kehilangan pendapatan negara dan dampak lainnya. Karena itu Indonesia perlu merencanakan industri kendaraan lintas sektor dan pemerintah, selain memberikan insentif untuk sisi permintaan dan memperhatikan proyeksi dampak yang akan muncul.

---

ABSTRACTThis study raises the theme of tax incentive policies on the supply side for electric vehicles based on the high incidence of vehicle fuel consumption and climate change as well as pollution due to gas emissions of vehicle exhaust gas so it is necessary to apply the use of electric vehicles. The main problem is that there is still no specific tax incentive policy for the development of the electric vehicle industry in Indonesia so researchers analyzed industry policies and tax incentives in China, Norway and Thailand as well as Indonesia. This study uses a qualitative approach with a descriptive type that obtains data through literature studies and interviews. The results of this study are Chinese state policies from the central government which are also supported by local governments by providing incentives, pilot cities and research budgets. Norway issued an electric vehicle policy to reduce vehicle emissions and provided tax and non-tax incentives to reduce the price and operating costs of electric vehicles. Thailand issued a policy for investment in the production of electric vehicles in the form of tax exemptions, exemption from import duties on capital goods and reduction of excise tariffs. The State of Indonesia only has a National Energy General Plan which is one of its contents in the diversification of vehicle energy with the use of electric vehicles and targets by 2025, while the existing tax incentives are tax exemptions and exemption from import duties on capital goods and BBNKB reduction in the city of Bandung. There is no provision of tax incentives by the central government for the demand side and there seems to be incentives in the form of transfer of economic resources, loss of state revenues and other impacts. Therefore Indonesia needs to plan the cross-sector and government vehicle industry, in addition to providing incentives for the demand side and paying attention to the projected impacts that will emerge."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

---

This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure."

"Melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019, pemerintah Indonesia menjalankan komitmennya untuk pemulihan eksternalitas lingkungan yang berkelanjutan dengan program industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Sayangnya, terkait pemberian insentif sebagaimana yang sesuai dengan peraturan turunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023, pemerintah menunjukkan belum juga ada perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri maupun perusahaan operator layanan transportasi umum yang mengikuti program tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik dalam meraih ekosistem transportasi berkelanjutan di DKI Jakarta. Penggunaan konsep ekosistem transportasi berkelanjutan menjadi indikator pendukung penelitian, sebagaimana salah satu tujuan pemerintah adalah untuk membangun industri transportasi hijau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan pemberian kebijakan insentif fiskal terhadap Bus Listrik belum mencapai tingkat efektivitas yang optimal berdasarkan kategori-kategori pendukung efektivitas kebijakan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor utama berupa sejumlah perusahaan produsen Bus Listrik dalam negeri masih memiliki kesulitan terkait kriteria nilai TKDN yang harus dipenuhi. Masih terdapat banyak pertimbangan seperti biaya yang cukup besar dan keuntungan yang tidak sebanding memberikan keraguan yang besar bagi perusahaan. Kebijakan yang diberikan pemerintah belum sepenuhnya mendukung industri Bus Listrik dalam negeri secara holistik, serta dalam mewujudkan pengurangan emisi nasional melalui industri transportasi hijau. Pemberian insentif fiskal terhadap Bus Listrik juga belum mampu sepenuhnya mengarahkan pada mewujudkan ekosistem transportasi berkelanjutan. Oleh karena itu, pemerintah juga diharapkan dapat membuat program besar dalam mendorong pengadaan hingga penggunaan transportasi umum sebagai salah satu bentuk perwujudan ekosistem transportasi berkelanjutan.

---

Through Presidential Regulation Number 55 of 2019, the Indonesian government carries out its commitment to sustainable recovery of environmental externalities with a battery-based electric motor vehicle industry program. Unfortunately, regarding the provision of incentives in accordance with the derivative regulations of the Minister of Finance Regulation Number 38 of 2023, the government shows that there are still no domestic electric bus producing companies or public transportation service operator companies that have participated in the program. This research aims to analyze the effectiveness of fiscal incentive policies for Electric Buses in achieving a sustainable transportation ecosystem in DKI Jakarta. The use of the concept of a sustainable transportation ecosystem is a supporting indicator for research, as one of the government's goals is to build a green transportation industry. This research uses a post-positivist research approach with descriptive research type. The data collection techniques in this research are through in-depth interviews and literature studies. The results of this research show that the provision of fiscal incentive policies for Electric Buses has not reached the optimal level of effectiveness based on the categories supporting policy effectiveness. This is caused by the main factor in the form of a number of domestic Electric Bus producing companies still having difficulties regarding the TKDN value criteria that must be met. There are still many considerations such as quite large costs and disproportionate profits that give big doubts to the company. The policies provided by the government do not fully support the domestic Electric Bus industry in a holistic manner, as well as in realizing national emission reductions through the green transportation industry. Providing fiscal incentives for Electric Buses has also not been able to fully lead to creating a sustainable transportation ecosystem. Therefore, it is also hoped that the government can create a large program to encourage the procurement and use of public transportation as a form of realizing a sustainable transportation ecosystem."

"Skripsi ini membahas mengenai latar belakang diberlakukannya kebijakan insentif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta dan meninjau kebijakan ini dari sisi pengendalian eksternalitas negatif. Kebijakan insentif pajak BBNKB atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didasari oleh tingginya polusi udara di Jakarta yang disebabkan kendaraan bermotor konvensional dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif-deskriptif, serta pengambilan datanya menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan, dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Melalui penelitian ini, ditarik kesimpulan bahwa latar belakang kebijakan insentif pajak BBNKB adalah sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan dalam mengatasi permasalahan udara dan menarik minat masyarakat untuk beralih menggunakan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta kebijakan tersebut merupakan suatu kebijakan yang dapat mengendalikan eksternalitas negatif dari polusi udara yang dihasilkan kendaraan bermotor konvensional.

---

The purpose of this research is to discuss the background of transfer of motor vehicle title fee incentive policy implementation on battery-based electric vehicle in Jakarta and to review the policy from the negative externalities point of view. this BBNKB incentive policy for battery electric vehicle is brought upon because of the high pollution in Jakarta caused by conventional motor vehicles, which then encourage people to use battery electric vehicle. this research uses a qualitative-descriptive approach, with data collection methods using library research, interviews and field research, and using a qualitative technique for data analysis. Through this research, it is concluded that the BBNKB tax incentive policy acts as a follow up to the presidential regulation Number 55 year 2019 regarding the acceleration of the battery electric vehicle program for transportation with a purpose to overcome air problems and attracting people’s interest to shift from using conventional vehicles to electric vehicles. Furthermore, this policy is the answer to control negative externalities from air pollution produced by conventional motor vehicles."

"Dalam rangka menciptakan iklim kendaraan ramah lingkungan guna menanggulangi permasalahan polusi udara dan pemanasan global, pemerintah Indonesia mengakselerasikan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Untuk menarik minat masyarakat beralih mengadopsi KBLBB, pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam rangsangan, salah satunya dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di DKI Jakarta, ketentuan terbaru mengenai kebijakan insentif PKB atas KBLBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 di mana dijelaskan besaran tarif PKB atas KBLBB adalah 10% dari dasar pengenaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner kepada 169 responden, serta wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Persepsi positif didukung karena masyarakat DKI Jakarta memiliki sikap (kognitif), sikap (afektif), motif, minat, dan pengharapan yang positif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masyarakat DKI Jakarta masih memiliki sikap (konatif) dan pengalaman yang negatif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Hal ini menandakan sikap pengadopsian KBLBB oleh masyarakat DKI Jakarta masih rendah meskipun telah diberikan insentif, serta pengalaman akan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta masih kurang memadai.

---

environment to address air pollution and global warming issues, the Indonesian government is accelerating the battery electric vehicle (BEV) program. To encourage the public to adopt BEV, the Indonesian government is offering various incentives, one of which is the Motor Vehicle Tax incentive. In DKI Jakarta, the latest regulations regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV are outlined in the Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023, which specifies that the Motor Vehicle Tax rate for BEV is 10% of the Motor Vehicle Tax base. This study aims to analyze the perceptions of DKI Jakarta residents regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV as stated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. The approach used in this research is quantitative, with data collected through a survey in the form of a questionnaire to 169 respondents, along with in-depth interviews and literature studies as complementary data. The results of this study indicate that DKI Jakarta residents have a positive perception of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakata. This positive perception is supported by the fact that DKI Jakarta residents have positive attitudes (cognitive), attitudes (affective), motives, interests, and expectations related to the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. However, DKI Jakarta residents still have negative attitudes (conative) and experiences regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. This indicates that the adoption of BEV by DKI Jakarta residents is still low despite the incentives, and the government's socialization of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta remains inadequate."

"Penelitian ini membahas implikasi kebijakan akuntansi revaluasi aset sebagai dampak insentif pajak tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat naratif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan perusahaan yang melakukan revaluasi karena faktor insentif pajak. Aset yang direvaluasi umumnya berupa tanah dan bangunan. Pengungkapan revaluasi aset berbeda tergantung dari pilihan kebijakan yang diambil yaitu revaluasi pajak, akuntansi, atau akuntansi pajak. Dampak yang ditimbulkan adalah peningkatan ekuitas perusahaan, penurunan leverage, dan munculnya pajak tangguhan.

---

This research examines the implications and impact of assets revaluation policy on tax incentives in 2015. This research is narrative descriptive. The results showed that there are an increase number of companies which choose assets revaluation policy because of the incentives. Revalued asset are generally land and building. Companies that choose revaluation provide accurate information related to the value of fixed assets and investment properties. Disclosure of assets revaluation is different depending on the revaluation type i.e. tax, accounting, or tax and accounting revaluation. The impact are increasing in the company rsquo s equity, reducing leverage, and deferred tax effect. "

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Kebijakan Insentif Fiskal Atas Investasi Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Rangka Pembangunan Palapa Ring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dukungan fiskal non pajak dan menganalisis kebijakan insentif fiskal berupa pajak dalam pembangunan palapa ring dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dukungan fiskal dari pemerintah kepada badan usaha pelaksana pembangunan palapa ring ialah berupa dukungan kelayakan Viability Gap Fund dan jaminan pembayaran ketersediaan layanan Availability Payment. Pemberian insentif fiskal berupa fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan tidak dapat diberikan pada industri telekomunikasi karena sebagaimana diatur dalam PMK 103 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 4 huruf b menyebutkan bahwa insentif pajak hanya dapat diberikan kepada industri pengilangan minyak bumi yang menggunakan skema KPBU.

---

This study discuss the Analysis Of Fiscal Incentive Policy On The Investment Using Public Private Partnership In The Context Of Palapa Ring Development. The purpose of this study was to analyze the form of non tax fiscal support and analyze the fiscal incentives such as tax policy in the development of Palapa Ring with scheme Public Private Partnership. This study uses a qualitative method.

The result of this study indicate that this from of government fiscal support to entities implementing development of Palapa ring is in the form of feasibility support Viability Gap Fund and the payment guarantee service Availability Payment. Fiscal incentive in the form of facility reduction corporate income tax can not be given to the telecommunications industry as stipulated in PMK 103 2016 Article 4 paragraph 4 b states that the text insentif can only be awarded to the tax incentive can only be awarded to the petrolum refining industry using a scheme Public Private Partnership."

"Dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor industri manufaktur terhadap perekonomian terus mengalami penurunan. Pada tahun 2010, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB Indonesia mencapai 29,10%. Namun, pada tahun 2022 kontribusinya terhadap PDB hanya mencapai 19,18%. Sejalan dengan hal tersebut penyerapan tenaga kerja sektor industri manufaktur juga mengalami penurunan. Pada tahun 2010, industri manufaktur mampu menyerap 14,91% dari total tenaga kerja nasional. Sementara pada tahun 2022, industri manufaktur hanya mampu menyerap 13,80% dari total tenaga kerja nasional. Oleh karena itulah, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur agar kontribusinya terhadap perekonomian dan penciptaan lapangan kerja meningkat kembali. Salah satu kebijakan yang dirancang untuk tujuan tersebut adalah kebijakan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada industri manufaktur. Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada industri sasaran yang mencapai TKDN tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pemberian insentif fiskal tersebut terhadap peningkatan TKDN pada industri manufaktur di Indonesia. Dengan menggunakan data Survei Industri Besar – Sedang BPS tahun 2008-2019 dan menerapkan metode Difference in Difference (DID), penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan insentif fiskal yang diterapkan berpengaruh positif terhadap peningkatan TKDN industri manufaktur sebesar 23,5% dalam kurun waktu 2008 hingga 2019.

---

In the last decade, contribution of the manufacturing industry sector to the national economy continually decline. In 2010, contribution of the manufacturing industry sector to Indonesia's GDP reached 29.10%. However, in 2022 its contribution to GDP only reached 19.14%. As a result, employment in the manufacturing industry sector has also continued to decline. In 2010, the manufacturing industry was able to absorb 14.91% of the total national workforce. Meanwhile in 2022, the manufacturing industry only able to absorb 13.80% of the total national workforce. Therefore, the Indonesian government is trying to increase the growth of the manufacturing industry so it will contribute to the economy and job creation increases. One of the policies designed by Indonesia’s government for this purpose is the policy to increase the Domestic Component Level (called: TKDN, Tingkat Komponen Dalam Negeri) in the manufacturing industry. The government provides fiscal incentives to the targeted industries that achieve certain TKDN. This study aims to analyze the impact of the provision of these fiscal incentives on increasing TKDN in the manufacturing industry in Indonesia. By using BPS Large-Medium Industry Survey data for 2008-2019 and applying the Difference in Difference (DID) method, this study shows that the fiscal incentive policy implemented has a positive effect on the increase in the TKDN of the manufacturing industry by 23,5% in the period 2008 to 2019."