Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis ekonomi Asia 1997 merupakan momentum penting dalam sejarah pembangunan ekonomi Korea Selatan. Tidak hanya membawa kemunduran bagi perekonomian nasional, fenomena tersebut juga diikuti dengan perubahan orientasi kebijakan ekonomi dari bisnis besar atau chaebol menuju Foreign Direct Investment (FDI). Sebelum krisis, FDI merupakan hal yang dikontrol ketat oleh pemerintah. Perekonomian Korea Selatan sebelum krisis identik dengan nasionalisme ekonomi. Perubahan ini juga dianggap signfikan karena menjadi perwujudan proses liberalisasi ekonomi Korea Selatan. Oleh karena itu, kehadiran FDI dalam skema ekonomi Korea Selatan menghadirkan dinamika yang sama sekali baru. Masuknya FDI menjadi penanda bagi dimulainya dinamika baru dalam hubungan negara dan bisnis serta liberalisasi ekonomi Korea Selatan. Hal tersebut menunjukkan signifikansi topik ini dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Untuk itu, penulis melakukan tinjauan kepustakaan terhadap FDI Korea Selatan pasca krisis ekonomi Asia 1997. Penulis memetakan literatur dengan terlebih dahulu membagi waktu setelah krisis dalam dua periode. Periode pertama merujuk pada masa-masa awal krisis dimana FDI digunakan sebagai instrumen penanggulangan krisis. Periode kedua merujuk pada masa setelah tercapainya stabilisasi ekonomi ketika FDI menjadi bagian dari kebijakan ekonomi Korea Selatan. Pada masing-masing periode, penulis membahas aspek kebijakan, implementasi kebijakan, dan dampak yang ditimbulkan. Melalui tinjauan kepustakaan ini, penulis menemukan bahwa (1) pemberlakukan reformasi kebijakan FDI menghasilkan pergeseran power dari chaebol kepada pemerintah; (2) penguatan FDI sebagai komponen kebijakan ekonomi Korea Selatan menandai liberalisasi ekonomi Korea Selatan; (3) terjadi perubahan signifikansi FDI seiring dengan berakhirnya krisis. Kesenjangan literatur yang penulis temukan berkaitan dengan peran IMF dalam penyebaran liberalisasi ekonomi Korea Selatan, interaksi antar aktor, dan peran FDI dalam keterhubungan ekonomi antar negara. 

---

The 1997 Asian economic crisis holds a significance in South Korea’s economic development history. Not only did it bring a setback to the economy, but the crisis also brought upon a change in South Korea’s economic policy orientation from the business conglomerates or chaebols to Foreign Direct Investment (FDI). Prior to the crisis, FDI had been put under the strict control of the government. South Korea’s economy has been known for its economic nationalism. Hence, the involvement of FDI in South Korea’s economy brought upon new dynamics. It portrayed the start of new dynamics in the state-business relations and embodies the liberalization process of South Korea’s economy. Overall, the effects created by the reform on FDI related policies shows the significance of this topic in international relations studies. To understand the topic better the author conducted a literature review on South Korea’s FDI post the 1997 Asian economic crisis. First, the author divides the time after the crisis into two periods. The first period refers to the early time of the crisis in which FDI was utilized as a countermeasure to the crisis. The second period refers to the time when economic stabilization post crisis had been achieved, in which FDI became an integral part of South Korea’s economic policy. The author then discusses the policy, the policy implementation, and the impact. Through the process of literature review, the author finds that (1) the implementation of FDI related policy reform has resulted in the shift of power from chaebols to the state; (2) the integration of FDI as a part of South Korea’s economic policy signified the liberalization process of South Korea economy; (3) a change of FDI significance to the economy occurred as the economy stabilized post crisis. The literature gap that the author finds is related to the role of the IMF as an international institution in spreading the ideas of liberal economy to South Korea, the interactions between actors, and the role of FDI in economic linkages between countries. "

"ABSTRAKPenelitian ini berfokus pada dinamika nilai FDI yang masuk ke Korea Selatan pasca liberalisasi investasi tahun 1998, yakni penurunan FDI selama tahun 2000-2003 dan peningkatan drastis pada tahun 2004. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab dinamika FDI ke Korea selama periode tahun 2000-2004 tersebut. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis yang mengacu kerangka konsep determinan internal FDI yang diajukan oleh United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) dan determinan eksternal yang diajukan oleh beberapa peneliti, seperti Charles W.L. Hill, Quan Li, Dimitrios Kyrkilis, dan Pantelis Pantelidis. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa variabel internal dan eksternal yang memengaruhi dinamika nilai FDI ke Korea selama tahun 2000-2004. Dari sisi determinan internal, terdapat beberapa variabel yang berpengaruh, seperti aktivitas promosi FDI, syarat minimum FDI untuk mendapatkan insentif investasi, kebijakan pajak, peraturan masuk (entry rules) FDI, dan akses terhadap pasar domestik, regional, dan global Korea. Dari sisi determinan eksternal, terdapat dua variabel yang berpengaruh, yakni relasi ekonomi-politik Korea dengan negara sumber FDI utama serta tren FDI dan kondisi makroekonomi negara sumber FDI selama tahun 2000-2004.

---

ABSTRACTThis study focuses on the dynamics of the inward FDI to South Korea after investment liberalization in 1998, primarily on the decline of inward FDI to Korea during 2000-2003 dan a dramatic increase happened in 2004. This study is aimed to analyze factors which influence the fluctuation of inward FDI to Korea during 2000-2004. This study uses qualitative descriptive approach, which refers to the conceptual framework of internal determinant of FDI written by United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) and external determinant of FDI written by some scholars, such as Charles W.L. Hill, Quan Li, Dimitrios Kyrkilis, and Pantelis Pantelidis. The findings show that there are several internal and external variables which influence the fluctuation of inward FDI to Korea during 2000-2004. In terms of internal determinants, there are several variables that matter, such as FDI promotional activities, minimum provision of FDI in order to get FDI incentives, tax policy, entry rules of FDI, and access to domestic, regional, and global market. In terms of external determinants, there are two variables, namely political-economic relations of Korea with FDI home countries and trends of FDI and macroeconomic condition of FDI home countries."

"Dalam jangka waktu yang terhitung cepat, Korea Selatan mampu membangkitkan kembali perekonomiannya pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997, termasuk dalam sektor perdagangan. Korea Selatan melakukan perubahan dari kebijakan developmentalist yang telah diterapkannya sejak 1960-an menjadi kebijakan neoliberalisme dalam perdagangan. Hal tersebut dilaksanakan melalui implementasi kebijakan perdagangan bebas, secara khusus, proliferasi FTA secara bilateral maupun regional. Penulisan tinjauan literatur ini bertujuan untuk memahami faktor mana yang menonjol dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Berdasarkan metode taksonomi, penulisan tinjauan literatur ini terbagi dalam empat tema besar, yakni kepemimpinan politik sebagai aktor signifikan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, ide dalam penyusunan kebijakan perdagangan, faktor ekonomi internasional dalam penyusunan kebijakan perdagangan, dan faktor keamanan dan strategis dalam penyusunan kebijakan perdagangan perdagangan Korea Selatan pasca Krisis Finansial Asia tahun 1997. Dari keempat tema tersebut, muncul dua belas isu dominan, yakni signifikansi aktor eksekutif, signifikansi National Assembly, perdebatan antara ide developmentalism dan neoliberal, ide konfusianisme, ide proteksionisme, faktor sistemik, perspektif Korea Selatan terhadap mega-FTA, keuntungan ekonomi KORUS FTA, dinamika politik regional, trade-security nexus dengan AS, dan strategi hedging Korea Selatan. Dari keseluruhan tinjauan literatur ini, penulis menemukan beberapa kesenjangan literatur yang dapat digunakan untuk riset selanjutnya, diantaranya adalah pembahasan kepemimpinan politik yang sangat menonjol, basis kekuatan aktor eksekutif dalam proses penyusunan kebijakan perdagangan, minimnya pembahasan mengenai chaebol sebagai salah satu aktor yang berperan dalam penyusunan kebijakan perdagangan, respons kelompok veto terhadap kebijakan perdagangan pemerintah Korea Selatan, dasar ide neoliberalisme dalam kebijakan perdagangan, dan pembahasan rekan FTA Korea Selatan yang kurang beragam dan hanya terpusat pada FTA Korea-Chili dan KORUS FTA.

---

In short time, South Korea was able to revive its economy after the Asian Financial Crisis of 1997, including its trade sector. South Korea made a change from developmentalist policies which implemented since 1960s into neoliberalism. It is shown by the implementation of free trade policies, bilateral and regional FTAs in particular. This literature review aims to understand which factors stand out in the process of formulating South Korea`s trade policy after Asian Financial Crisis of 1997. Based on taxonomy method of literature review, this writing is divided into four major themes, namely political leadership as a main actor in the making of trade policy, ideas in the making of the trade policy, international economy factor in the making of trade policy, and strategic and security factors in the making of trade policy. From those four themes, there are twelve dominant issues, namely significance of executive actors, significance of the National Assembly, issue of democracy, debate between developmentalism and neoliberal ideas, the idea of confucianism, the idea of protectionism, systemic factors, South Korean perspective on mega-FTA, economic benefits of KORUS FTA, regional political dynamics, trade-security nexus with US, and South Korea`s hedging strategy. The writer has identify few literature gaps as the main findings of the literature and could be use for the next research: dominance of executive actors in trade policy decision-making process, basis of executive actor`s power in the trade policy, lack of discussion about chaebol as the main actor in the making of trade policy, veto players response to South Korea`s trade policy, basis of neoliberalism ideas in the trade policy, and lack of discussion about South Korea`s FTA partners other than Korea-Chile FTA and KORUS FTA."

"Pemerintah Republik Indonesia menerapkan kebijakan-kebijakan untuk menarik lebih banyak Foreign Direct Investment karena persentase arus masuk FDI terhadap gross domestic product (GDP) relatif rendah dan distribusi arus masuk FDI antar koridor ekonomi tidak merata. Disamping kontribusi langsung dari FDI melalui pembentukan modal, paket FDI dan teknologi dan aset tidak berwujudnya telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui spillover effects. Studi ini menguji pengaruh FDI terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pembentukan modal dan spillover effects atas kehadiran FDI dengan menggunakan regresi fixed effect model dari data panel yang terdiri atas 33 provinsi di Indonesia dari tahun 2005 sampai dengan 2012. Hasil dari studi menunjukan bahwa arus masuk FDI ke Indonesia menghasilkan pembentukan modal dan spillover effects positif terhadap perusahaan perusahaan domestik. Hasil lebih lanjut menunjukan bahwa spillover effects meningkatkan produktivitas domestik dan menggeser production frontier ke tingkat yang lebih tinggi, yang berpengaruh pada peningkatan GDP per provinsi dan nasional. Pengaruh positif FDI terhadap pertumbuhan GDP dalam studi ini berimplikasi pada perlunya usaha lebih dari pemerintah Indonesia untuk menarik lebih banyak arus masuk FDI.

---

The Government of Indonesia implemented policies to attract more foreign direct investment (FDI) since the percentage of FDI inflows over gross domestic product (GDP) was relatively low and the distribution among corridor in Indonesia was not prevalent. Besides its direct contribution through capital formation, FDI and its package of technologies and intangible assets has contributed to growth through spillover effects. This study examined the impact of FDI on Indonesia economic growth through capital formation and spillover effects of the presence of FDI using a fixed effect model regression of a panel dataset of 33 provinces in Indonesia from 2005 until 2012.

The results indicate that FDI inflows to Indonesia generate capital augmentation and positive spillover effects to domestic companies. The results further show that the spillover effects increase domestic productivity and shift the production frontier to a higher level, which results in an increase in provincial and national GDP. This finding implies that Indonesia needs extra effort to attract more FDI inflows. "

"ABSTRAKTren terbaru menunjukkan negara telah menetapkan banyak cara untuk mengundang investor asing, salah satunya adalah melalui pelonggaran kebijakan investasi. Keterbukaan peraturan seperti itu menyebabkan posisi yang tidak seimbang antara negara tuan rumah dan investor asing, serta meningkatnya pelanggaran tenaga kerja, sebagaimana dibuktikan oleh banyak kasus investor yang melarikan diri ketika melakukan investasi. Ini menunjukkan betapa pentingnyaketentuan perlindungan tenaga kerja yang terdapat dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Investasi dan peraturan pelaksanaan tenaga kerja. Skripsi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum Investasi memastikan perlindungan tenaga kerja dan pendekatan pengaturan untuk mencegah pelanggaran tenaga kerja. Suatu analisis akan memproyeksikan apakah pendekatan pengaturan tersebut akan menjadi solusi yang efisien terhadap masalah pelanggaran perburuhan. Situasi serupa dari para investor yang melarikan diri terjadi di Republik Korea, Prancis, dan Australia. Namun, dampak negatifnya terhadap tenaga kerjajauh lebih kecil daripada Indonesia. Oleh karena itu, skripsi ini lebih lanjut membahas bagaimana kontrol pengaturan FDI di Korea, Prancis dan Australia mengurangi pelanggaran perburuhan. Persamaan dan perbedaan akan ditemukan dalam hal prosedur hukum terkait pemberhentian kewajiban pekerja dan investor.Skripsi ini menyimpulkan bahwa verifikasi mengintegrasikan BKPM pada kegiatan investasi tidak cukup untuk mencegah pelanggaran tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja Indonesia jauh lebih lemah daripada negara lain dengan tidak adanya pemberitahuan terlebih dahulu dan persyaratan pelaporan.

---

ABSTRACTThe recent trend shows countries have established many ways to invite foreign investors, one of which is through easing investment policies. Such regulatory openness has led to imbalanced position between the host country and foreign investor, and increased labor violation, as evidenced by numerous cases of fleeing investor when disinvesting. This shows how significant the labor protectionprovisions in investment law and implementing regulations on labor. In light of Law No. 25 Year 2007 concerning Investment as implementing law containing labor protection in Indonesia, this research aims to identify how the Investment law ensures labor protection and regulatory approaches to prevent labor violation. An analysis would project whether such regulatory approach will be the efficient solution towards the issue of labor violation. Similar situations of fleeing investors occur in Republic of Korea, France, and Australia, however, the negative impact on labor is much lessen than Indonesia. Hence, this research further discusses how regulatory control of FDI in Korea, France and Australia reduces the labor violation. Similarities and differences will be found in terms of the legal procedure in dismissing workers and investors obligations. The research concludes that the BKPMs integrate verification on investment activities is not enough to prevent labor violation and Indonesia labor protection is much weaker than other countries with the absence of advance notification and reporting requirements"

"Indonesia membutuhkan dana untuk melakukan pembangunan nasional dan salah satu dana yang didapat berasal dari penanaman modal asing. Saiah satu negara yang aktif menanamkan modalnya di Indonesia adalah Korea Selatan. Dalam penelitian ini yang ingin dilihat adalah bagaimana dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia pada periode 1997-2006. Beberapa tahun terakhir investasi dari Korea Selatan sempat mengalami penurunan, walaupun pada tahun 2006 invetasi Korea Selatan ke Indonesia meningkat kembali.Metode dari penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana menggambarkan secara spesifik, setting sosial, dan hubungan yang terdapat dalam dinamika PMA Korea Selatan di Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhi masuknya modal asing dari Korea Selatan tersebut. Dalam menjelaskan dinamika PMA Korea Selatan ke Indonesia, penulis menggunakan konsep saling ketergantungan (interdedenpensi) oleh Rosecrane dimana menunjukkan bahwa interdependensi dapat diukur dari volume investasi yang masuk, volume perdagangan antar negara.Kesimpulan bahwa ciri khas PMA Korea Selatan adalah bersifat padat karya dan ada kesinambungan pola investasi dari sebelumnya. Bidang investasi yang diminati masih disektor industri manufaktur, tetapi pola ini mulai berubah ke bidang pertambangan, konstruksi, serta sektor kehutanan. Penurunan investasi Korea Selatandi Indonesia sempat terjadi karena munculnya China dan Vietnam sebagai tempat investasi yang menarik bagi Korea Selatan.

---

To improve national development, Indonesian government needs financial support. Foreign direct investment (FDI) is one of its sources. Nowadays, FDI still manages as the most strategic move to boost up the nations economic performance. South Korea's FDI in Indonesia seems to be the most active and flourishing. This research will be focused on the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, from 1997 to 2006. In the last few years, South Korean investments in Indonesia were slightly declining, though to some extent, they were re-escalating in 2006.Descriptive research method is used to construct this thesis comprehensively. This paper will portray and examine the exceptional characteristics and the dynamics of South Korea's investment in Indonesia, in addition to analyze the key factors that caused the vibrant condition. In order to explain the dynamics of South Korea's FDI in Indonesia, Roscrane's basic concept of interdependency will he used in this thesis. The theory is used to demonstrate that interdependency can be measured from FDI inflow and trade activities between the two.It can be concluded from this research that the main characteristics of South Korea 's FDI in Indonesia are into labor intensive and indicated sustainabilities from the preceding investment schemes. Manufacturing industry is still become the main target of South Korea's FDI, however there's a growing trend of FDLs in Indonesian mining industry, construction industry, and forestry. The declining FDI inflow from South Korea formerly happened as the emergence of China and Vietnam as potential investment targets for South Korea's."

"ABSTRAK: Asia Tenggara merupakan regional beranggotakan negara-negara yang memiliki yang pencapaian ekonomi yang berbeda-beda. Singapura merupakan negara yang merasakan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi namun di sisi lain, negara seperti Kamboja dan Myanmar masih harus berjuang untuk meningkatkan kemakmuran mereka. Di sisi lain, Singapura juga merasakan aliran investasi asing yang tinggi dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Fenomena ini mengungkapkan bahwa suatu negara tidak harus memiliki sumber daya alam dan manusia yang melimpah untuk meningkatkan performa ekonomi. Dalam hal ini, faktor yang selama ini diyakini sebagai pertumbuhan ekonomi seperti inovasi, pendidikan, akumulasi kapital bukanlah sumber pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan itu sendiri. Penjelasan fundamental untuk performa ekonomi yang berbeda-beda adalah faktor institusi yang merupakan aturan main dalam masyarakat atau secara lebih formal merupakan batasan yang dibuat oleh manusia yang membentuk interaksi antar manusia itu sendiri baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh institusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi asing langsung. Dalam penelitian ini, faktor institusi didefinisikan dalam dua variabel, yaitu hak politik dan tingkat penegakan hukum. Ukuran tingkat penegakan hukum berasal dari indikator yang dipublikasikan secara rutin oleh Bank Dunia sedangkan hak politik berasal dari indeks Gastil. Data yang digunakan adalah sembilan negara Asia Tenggara kecuali Myanmar karena ketidaktersediaan data. Hasil pengolahan menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara hak politik tertutup terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat penegakan hukum terhadap tingkat investasi asing langsung.

---

ABSTRACT: South East Asian is a region where countries with various level of economic achievement. While Singapore experience high level of national income per capita, other countries, such as Cambodia and Myanmar still find out the way to enhance their prosperity. Besides, Singapore also appears as the highest capital inflow among countries in South East Asia. This phenomenon reveals the fact that the country does not need to have abundant natural and human resources to excel economic performance. In this case, factors that have been acknowledged as economic growth, such as innovation, education, economies of scale, capital accumulation, and others, are not sources of economic growth, but the growth itself.

Fundamental explanation for differences in economic performances is differences in institutional factor. Institution is defined as rule of games in a society or, more formally, are the humanly devised constraint that shape human interaction. It implies to structure incentives in human exchange, whether political, social, or economic.

This research aims to prove whether institutional factors affect national income per capita and investment level. In this research, institutional factors are defined as two variables which are political rights and rule of law. It employs governance indicator published by World Bank for rule of law variables and Gastil indices for political rights. The data used are South East Asia countries within 2002 to 2011 excluding Myanmar for its unavailability.

The result shows that political rights closed is positively statistically significant in influencing economic growth while foreign direct investment is only influenced by rule of law. The limitation of this paper is time coverage while its only encompass 10 years observation."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas intervensi pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi krisis finansial yang melanda pada tahun 1997. Pemerintah Korea Selatan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Korea Selatan dapat dengan cepat terlepas dari krisis. Oleh sebab itu, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah dalam menangani krisis finansial di Korea Selatan. Isu ini menarik untuk diteliti karena pada saat itu, Korea Selatan menerapkan sistem ekonomi market oriented, dengan adanya intervensi dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor kompleks pada isu tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan teori developmental state dan konsep intervention policy. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian dapat memberikan dampak positif bagi Korea Selatan. Karena pada pemerintahan sebelumnya, adanya intervensi tersebutlah yang menimbulkan krisis finansial.

---

ABSTRAKThis study discusses the South Korean government 39 s intervention in overcoming the financial crisis that struck in 1997. The South Korean government has its own way of solving the problem so that South Korea can quickly escape the crisis. Therefore, the main question of this study is how the government handles the financial crisis in South Korea. This issue is interesting to examine because at that time, South Korea implemented a market oriented market economy, with the intervention of the government. This study uses qualitative methods to explore the complex factors on the issue. This research use developmental state theory and concept of intervention policy. The purpose of this study is to prove that government intervention in the economy can have a positive impact on the country. Because in the previous era, the existence of government intervention is the cause of the financial crisis."

"Peran demokrasi menjadi semakin penting dalam memastikan manfaat investasi langsung asing untuk mendorong pembangunan. Makalah ini mengkaji hubungan antara demokrasi dan FDI, serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis menggunakan regresi model data panel dengan menggunakan data dari lima negara ASEAN (ASEAN-5) dan tiga negara Asia Timur selama periode 1997-2019. Hasil empiris penelitian ini menemukan bahwa penanaman modal asing secara statistik mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, kebebasan ekonomi di negara tuan rumah tidak berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi karena hasilnya menunjukkan korelasi yang signifikan dan negatif antara demokrasi dan pertumbuhan. Studi ini juga menemukan bahwa dampak FDI terhadap pertumbuhan bergantung pada tingkat demokrasi di negara tuan rumah. Koefisien positif hasil istilah interaksi antara demokrasi dan FDI menunjukkan bahwa FDI berkorelasi positif dengan pertumbuhan di negara demokrasi yang lebih kuat.

---

The role of democracy has become increasingly important in ensuring the benefits of foreign direct investment to promote development. This paper investigates the relationship between democracy and FDI, as well as their influence towards economic growth. The author uses panel data model regression using data from five ASEAN countries (ASEAN-5) and three East Asian countries over the period of 1997-2019. The empirical results of this research found that foreign direct investment has statistically positive and significant correlation on economic growth. However, the economic freedom in the host country is not correlated with economic growth as the results show a significant and negative correlation between democracy and growth. This study also found that the impact of FDI on growth is dependent on the democracy level in host country. The positive coefficient in the interaction term results between democracy and FDI indicates that FDI is positively more correlated with growth in stronger democratic countries."