Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan sampah saat ini masih menjadi isu yang harus diselesaikan, terutama pada sampah plastik. Tahun 2019, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya meminimalisir penggunaan plastik dengan memberlakukan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di untuk pengelola pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat. Sebagai bentuk kepastian untuk memberikan insentif fiskal daerah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 dilakukan perluasan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi insentif pajak reklame untuk pelaku usaha yang menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian post positivisme dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dengan jenis penilitan deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian fasilitas insentif pajak reklame ini terlihat masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari belum adanya permohonan insentif pajak reklame yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Minimnya permohonan insentif dapat dikarenakan administrasi dalam pengajuan yang memerlukan alur birokrasi yang cukup rumit sehingga tidak mencerminkan asas ease of administration dalam pemungutan pajak. Selain itu, sosialisasi terkait dengan adanya insentif pajak reklame untuk pelaku usaha pengguna kantong belanja ramah lingkungan pun masih dirasa sangat kurang. Strategi yang perlu dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah perlunya koordinasi lebih antar pihak pelaksana kebijakan dan menghindari terjadinya tax potential loss.

---

The waste problem is still an issue that must be resolved, especially plastic waste. In 2019, the DKI Jakarta Government has made efforts to minimize the use of plastic by imposing an obligation to use environmentally friendly shopping bags for managers of shopping centers, supermarkets and people's markets. As a form of certainty to provide regional fiscal incentives listed in Pergub 142 of 2019, an expansion is made by issuing Governor Regulation Number 111 of 2021. The purpose of this research is to analyze the implementation of advertising tax incentives for business actors who use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta. This research is a post-positivism research using the implementation theory put forward by Grindle with descriptive research types and data collection techniques, library research and in-depth interviews. The results of the research show that the implementation of advertising tax incentive facilities is still not optimal in its implementation. This can be seen from the absence of applications for advertising tax incentives that have been submitted to the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency. The minimum number of requests for incentives is due to the administration in filings that require a bureaucratic flow which is quite complicated so that it does not reflect the principle of ease of administration in tax collection. In addition, socialization related to the existence of advertising tax incentives for business actors using environmentally friendly shopping bags is felt to be lacking. The strategy that will be carried out in overcoming this is the need for more coordination between policy implementing parties and avoiding potential tax losses."

"mendorong pemerintah untuk memberikan insentif pajak melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sebagai upaya untuk mendorong daya beli masyarakat, mendukung usaha, dan melakukan pemulihan kondisi ekonomi, pemerintah menerbitkan kebijakan insentif PPnBM Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi industri otomotif di Indonesia yang tercantum dalam PMK No. 20/PMK.010/2021 sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan PMK No. 31/PMK.010/2021 sebagaimana telah diubah dalam PMK No. 120/PMK.010/2021 sebagai peraturan terbaru pada tahun 2021. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan insentif PPnBM DTP bagi sektor industri otomotif di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan menganalisis pertimbangan pemerintah dalam melakukan perpanjangan kebijakan insentif PPnBM DTP. Metode yang peneliti terapkan adalah post-positivist. Temuan penelitian ini menunjukan bahwa implementasi kebijakan ini menghasilkan beberapa manfaat. Namun, implementasi kebijakan juga terjadi anomali, yakni di satu sisi masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah menghadapi kondisi yang sulit, tetapi di sisi lain masyarakat kelas menengah dipacu agar mereka mengeluarkan uangnya. Selain itu, implementasi kebijakan ini juga tidak mengalami kendala yang berarti, sebab terdapat juga sumber daya yang memadai dan komunikasi terjalin dengan lancar. Implementasi kebijakan ini berhasil menjaga antusiasme dan mempertahankan daya beli masyarakat, serta mendapatkan respon positif dari berbagai pihak, terutama masyarakat. Selain itu, terdapat perpanjangan kebijakan insentif PPnBM DTP ini, terutama atas insentif PPnBM DTP sebesar 100%. Perpanjangan insentif tersebut telah dipertimbangkan baik dari segi sosial maupun ekonomi.

---

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on the economic sector and the business sector in Indonesia. This prompted the government to provide tax incentives through the National Economic Recovery (PEN) program. In an effort to encourage people's purchasing power, support businesses, and restore economic conditions, the government issued a Sales Tax on Luxury Goods borne by the government (PPnBM DTP incentive policy for the automotive industry in Indonesia as stated in PMK No. 20/PMK.010/21 as has been revoked and replaced with Minister of Finance Regulation (PMK) No. 31/PMK.010/2021 as amended in PMK No. 120/PMK.010/2021 as the latest regulation in 2021. The purpose of this study is to analyze the PPnBM DTP incentive policy for the automotive industry sector in Indonesia during the Covid-19 pandemic and analyze the government's considerations in extending the PPnBM DTP incentive policy. The method that the researcher applies is post-positivist. The findings of this study indicate that the implementation of this policy produces several benefits. However, the implementation of the policy also has an anomaly, namely on the one hand the society, especially the lower middle class, faces difficult conditions, but on the other hand, the middle class is encouraged to spend their money. In addition, the implementation of this policy also did not have significant obstacles, because there were also adequate resources and communication was established smoothly. The implementation of this policy has succeeded in maintaining enthusiasm and maintaining people's purchasing power, and has received positive responses from various parties, especially the society. In addition, there is an extension of the PPnBM DTP incentive policy, especially for the PPnBM DTP incentive of 100%. The extension of these incentives has been considered from both a social and economic perspective."

"Skripsi ini membahas mengenai efektivitas pemberian insentif fiskal PKB yang berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi administratif dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta. Pemberian insentif ini dilakukan untuk mengukur efektivitas kebijakan insentif fiskal PKB di DKI Jakarta dari perspektif wajib pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan insentif fiskal atas Pajak Kendaraan Bermotor dalam perspektif wajib pajak di Provinsi DKI Jakarta dan menganalisis faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian insentif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, dan studi literatur. Jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 133 responden, yang seluruhnya merupakan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor DKI Jakarta yang memanfaatkan insentif fiskal PKB pada tahun 2020-2022. Hasil penelitian pertama menyimpulkan bahwa pemberian insentif fiskal PKB dalam perspektif wajib pajak di DKI Jakarta dinilai sudah tepat dan efektif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini terlihat dari sebagian wajib pajak sangat setuju dan mendukung kebijakan ini karena dinilai dapat meringakan beban ekonomi wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kemudian, hasil penelitian kedua menyimpulkan bahwa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian kebijakan ini antara lain yaitu faktor komunikasi dan sumberdaya, serta faktor disposisi (sikap) dan struktur birokrasi.

---

This study discusses the effectiveness of the provision of PKB fiscal incentives in the form of tax principal relief and the elimination of administrative sanctions from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta. This incentive is given to measure the effectiveness of the PKB fiscal incentive policy in DKI Jakarta from the perspective of the taxpayer. The purpose of this research is to analyze the effectiveness of the fiscal incentive policy on Motor Vehicle Tax from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta Province and to analyze the factors that need to be considered in granting these incentives. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through survey, interview and literature studies. The number of respondents used in this study amounted to 133 respondents, all of whom are DKI Jakarta Motor Vehicle Taxpayers who take advantage of PKB fiscal incentives in 2020-2022. The results of the first study concluded that the provision of PKB fiscal incentives from the perspective of taxpayers in DKI Jakarta is considered appropriate and effective in increasing the DKI Jakarta Provincial Original Revenue. This can be seen from the fact that some taxpayers strongly agree and support this policy because it is considered to be able to ease the economic burden on taxpayers and can increase regional revenues. Then, the results of the second study concluded that the factors that need to be considered in granting this policy include communication and resource factors, as well as disposition factors (attitudes) and bureaucratic structure."

"Peningkatan emisi gas rumah kaca menimbulkan berbagai eksternalitas negatif seperti pencemaran udara, masalah kesehatan, bencana alam dan lain sebagainya. Indonesia berupaya menekan emisi dengan percepatan program motor listrik karena sektor transportasi yang menyumbang emisi terbesar kedua melalui insentif fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah merumuskan kebijakan insentif fiskal untuk produksi motor listrik dan menganalisis kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif eksternalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal untuk produksi motor listrik yaitu implementasi rencana pemerintah terkait target penurunan emisi, upaya dalam meningkatkan peluang usaha dan pengembangan industri motor listrik di Indonesia, dan upaya mendorong masyarakat beralih ke motor listrik. Ditinjau dari perspektif eksternalitas, kebijakan pemberian insentif fiskal untuk mendorong motor listrik menjadi cara pemerintah mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan motor konvensional karena motor listrik itu sendiri tidak menghasilkan emisi. Namun, eksternalitas negatif timbul dari emisi yang bersumber dari pembangkit listrik batu bara, limbah baterai yang berpotensi mencemari lingkungan, dan peningkatan kemacetan. Sementara dari sisi eksternalitas positif, adanya manfaat eksternal (benefit eksternal) dalam kebijakan ini yang menghemat konsumsi bahan bakar sehingga menghemat biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, meningkatkan kepedulian atas isu pemanasan global dan pencemaran lingkungan.

---

The Increase in greenhouse gas emissions occur has resulted in various negative externalities such as air pollution, health problems, natural disasters and so on. Indonesia is trying to reduce emissions by accelerating the electric motorcycle program because the transportation sector contributes the second largest emission through fiscal incentives. This study aims to analyze the government's considerations in formulating fiscal incentive policies for the production of electric motorcycle and to analyze these policies from an externality perspective. This study used a qualitative approach with data collection methods through literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the government's considerations are issuing fiscal incentive policies for the production of electric motorcycle, namely the implementation of government plans related to emission reduction targets, efforts to increase business opportunities and the development of the electric motorcycle industry in Indonesia, and efforts to encourage people to switch to electric motorcycle. From an externality perspective, the policy of providing fiscal incentives to encourage electric motors is a way for the government to overcome the negative externalities caused by conventional motors because electric motorcycles themselves do not produce emissions. However, negative externalities arise from coal-fired power plant emissions, battery waste which has the potential to pollute the environment, and increased congestion. Meanwhile, in terms of positive externalities, there are external benefits in this policy which save fuel consumption thereby saving costs incurred by the government and society. In addition, increasing awareness of the issue of global warming and environmental pollution."

"ABSTRAKDengan menggunakan data dari dua puluh dua negara partner selama periode tahun 1999 sampai 2018, penelitian ini menunjukkan pengaruh insentif pajak terhadap Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia. Analisis fixed-effect dan least square dummy variable digunakan untuk menentukan arah dan signifikansi dari insentif pajak dan korelasinya dengan FDI bersama-sama dengan determinan FDI yang lain. Penelitian ini menemukan bahwa ketika insentif pajak naik, aliran FDI turun signifikan. Akan tetapi, turunnya tarif PPh Badan yang juga merupakan ukuran dari biaya investasi akan meningkatkan aliran FDI.

---

ABSTRACTUsing the data from twenty-two partner countries in 1999 to 2018, this paper presents the impact of tax incentives on foreign direct investment (FDI) in Indonesia. A fixed-effect and least square dummy variable analysis are used to determine the direction and significance of tax incentives in its correlation with FDI together with other FDI determinant. The main finding shows that as tax incentives increase, the FDI flow decrease significantly. However, corporate income tax (CIT) rate which also used as investment cost proxy shows that as it decreases the FDI flow will increase."

"Tax amnesty adalah kebijakan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dengan tujuan meningkatkan pendapatan daerah khususnya dari sektor PKB dan membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) lebih sustainable. Tetapi, amnesti yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk insentif fiskal di tiap tahun dikhawatirkan malah akan membuat efek negatif dalam jangka panjang yaitu menurunnya kepatuhan Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebijakan amnesti pajak dalam hal pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor di tingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan teori evaluasi Dunn (2003) dengan 6 (enam) kriteria yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan Program. Penelitian menggunakan triangulasi melalui analisis dokumen Bapenda di tahun 2017-2021 dan akan divalidasi dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian terkait evaluasi pemberian insentif PKB dengan menggunakan kriteria efektivitas menunjukkan bahwa pemberian insentif cukup efektif. Hasil evaluasi dengan menggunakan kriteria efisiensi menunjukkan bahwa pemberian insentif sangat efisien. Evaluasi menggunakan kriteria kecukupan terhadap kebutuhan menunjukkan bahwa pemberian insentif sudah cukup dalam memenuhi kebutuhan. Evaluasi menggunakan kriteria perataan menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif sudah rata diberikan kepada Wajib Pajak. Evaluasi menggunakan kriteria responsivitas menunjukkan hasil bahwa respons Wajib Pajak sudah cukup baik dalam mendukung kebijakan. Evaluasi menggunakan kriteria ketepatan program menunjukkan hasil bahwa pemberian insentif yang diberikan oleh Bapenda di tiap tahun tidak tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemberian insentif PKB di tiap tahun 2017-2021 oleh Pemerintah DKI Jakarta secara rata-rata sudah cukup baik karena pada akhirnya dapat mendukung tercapainya penerimaan PKB dari yang sudah ditargetkan di awal periode. Namun memang masih terdapat kendala yang perlu diperbaiki khusunya dalam hal pemungutan PKB, penerapan konsep earmarking yang belum di sosialisasikan, tidak adanya dasar aturan, pola insentif yang sama dan tidak adanya satuan kerja yang terpisah. Untuk dapat memperbaiki program insentif PKB, Bapenda dapat melakukan beberapa upaya seperti melakukan optimalisasi konsep earmarking, memberikan kepastian aturan, merubah pola insentif, membuat fungsi satuan kerja untuk pemantauan yang lebih dapat dipercaya dan juga membuat sistem database yang riil dan akurat.

---

Tax amnesty is a policy provided by the government to encourage Taxpayer compliance in making tax obligations with the aim of increasing regional income, particularly from the Motor Vehicle Task (PKB) sector and creating the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) more sustainable. However, the amnesty provided by the Regional Government in the form of fiscal incentives every year would have a negative effect in the long run, such as decreasing taxpayer compliance. The purpose of this research is to evaluate the tax amnesty policy in terms of the exemption of Motor Vehicle Tax at the level of DKI Jakarta Provincial Government based on Dunn's (2003) evaluation theory with 6 (six) criteria namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness, and Program Accuracy. The research used a triangulation method, that is a Bapenda document analysis for relevant documents period of 2017-2021, and interview. The results of research related to the evaluation of PKB incentives provision by using the effectiveness criteria showed that the provision of incentives is quite effective. The results of the evaluation by using the efficiency criteria showed that the provision of incentives is very efficient. Evaluation using the adequacy criteria for the needs showed that the provision of incentives is sufficient in fulfilling the needs. Evaluation using the alignment criteria showed that the provision of incentives has been evenly distributed to Taxpayers. Evaluation using the responsiveness criteria showed the result that the Taxpayer's response is satisfactory in supporting the policy. Evaluation using the program accuracy criteria showed that the provision of incentives by Bapenda is not appropriate in every year. Therefore, it can be concluded that the provision of PKB incentives in every year of 2017-2021 by the DKI Jakarta Government on average is quite good because, in the end, it can support the achievement of PKB revenue from what has been targeted at the beginning of the period. However, there are still obstacles that need to be improved, particularly in terms of the PKB collection, the application of the earmarking concept that has not been socialized, the absence of basic rules, the same pattern of incentives, and the absence of separative work units. To be able to improve the PKB incentives program, Bapenda can make several efforts such as optimizing the earmarking concept, providing regulatory certainty, changing incentive patterns, making work unit function for more reliable monitoring, and also creating a real and accurate database system."

"Dengan perkembangan dan potensi usaha sosial, pemerintah Indonesia belum menggunakan kebijakan insentif pajak sebagai upaya mendukung usaha sosial. Penelitian ini menganalisis kebijakan insentif pajak yang ada bagi usaha sosial di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode gabungan (mixed method), dimana data kuantitatif dikumpulkan dari kuesioner serta data kualitatif didapatkan dari wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dari data kualitatif yang dikumpulkan, ditemukan bahwa Inggris dan Malaysia mengarahkan kebijakan insentif pajak untuk memperkuat aspek pendanaan bagi usaha sosial. Penerapan insentif pajak di kedua negara tersebut, melalui berbagai proses pengembangan dari sisi ekosistem usaha sosial dan juga ekosistem pendanaan sosial. Jika melihat konteks Indonesia, insentif pajak yang ada masih mendikotomikan antara nirlaba dan profit, sehingga jika diterapkan untuk usaha sosial yang bersifat campuran, masih memiliki beberapa keterbatasan dan tidak dapat mencakup semua tipe usaha sosial yang ada. Berdasarkan pengukuran data kuantitatif, ditemukan bahwa responden memiliki persepsi positif atas kewajiban perpajakan dan insentif pajak yang ada saat ini. Meskipun begitu, terdapat kesenjangan antara persepsi atas manfaat yang diharapkan dengan manfaat yang nyata diterima usaha sosial saat ini. Dari segi informasi, usaha sosial yang terjaring merasa belum cukup mengetahui dan memahami pilihan insentif yang ada saat ini.

---

With the development and potential of social enterprises, the Indonesian government has not used tax incentive policies as an effort to encourage the development of social enterprises. This study analyzes existing tax incentive policies for social enterprises in Indonesia. The research method used is a mixed method, where quantitative data are collected from questionnaires and qualitative data is obtained from in-depth interviews and literature studies. From qualitative data collected, it was found that the UK and Malaysia direct their tax incentive policies to strengthen aspects of funding for social enterprises. The implementation of tax incentives in both countries, through various development processes from the supply and demand side of the social enterprise ecosystem and also the ecosystem of social funding. At the Indonesian context, the existing tax incentives are still dichotomous between non-profit and profit, so that if applied to a hybrid enterprise like social enterprise, it still has some limitations and cannot cover all types of existing social enterprises.Based on the research that has been done, it was found that respondents has a positive perception of current tax obligations and tax incentives. Even so, there is a gap between the perception of expected benefits and the actual benefits received by social enterprises. In terms of information, social enterprises feel that they do not really know and understand the current incentive choices."

"Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang memiliki keunggulan seni budaya dan ekonomi kreatif di Indonesia. Dalam hal mendukung potensi ekonomi kreatif, termasuk potensi yang ada di Kota Bandung, Pemerintah menyusun kebijakan yang dianggap dapat mendorong produktivitas para pelaku ekonomi kreatif. Kebijakan tersebut diejawantahkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain kebijakan pemberian insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif di Kota Bandung beserta tantangan dalam merumuskan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah perlu mendesain kebijakan insentif pajak pengurangan beban Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan insentif pajak pengurangan beban Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Kesenian dan Hiburan di Kota Bandung. Tantangan yang dihadapi jika Pemerintah Daerah hendak merumuskan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif adalah kurangnya penggunaan prinsip evidence-based policy dalam pembuatan kebijakan, kurangnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku ekonomi kreatif, sosialisasi kebijakan yang kurang gencar dilakukan, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitas dan kuantitas di Pemerintah Daerah. Selain itu, Penelitian ini menemukan, di dalam perumusan kebijakan insentif pajak bagi pelaku ekonomi kreatif, perlu diperhatikan beberapa hal seperti pembentukan kebijakan pendukung insentif pajak di luar kewajiban perpajakn pelaku ekonomi kreatif dan penetapan syarat-syarat administratif sebelum dapat memanfaatkan insentif pajak.

---

Bandung is one of the regions that has a superiority in arts, culture, and creative economy in Indonesia. In terms of supporting the potentials of the creative economy, including the potential that exists in Bandung, the government formulates policies that are considered to be able to encourage the productivity of creative economy actors. This policy is embodied in Government Regulation Number 24 of 2024 on Implementation of Law Number 24 of 2019 on Creative Economy. This research aims to analyze the design of policies providing tax incentives for creative economy actors in Bandung along with the challenges in formulating these policies. This research uses a qualitative approach and uses data collection techniques in the form of field studies and literature studies. The research results show that the government needs to design a tax incentive policy to reduce the tax burden of Land and Building Tax and tax incentives to reduce the tax burden of Entertainment Tax in Bandung. The challenges faced if the Regional Government of Bandung wants to formulate tax incentive policies for creative economy actors are lack of use of evidence-based policy principles in policy making, lack of coordination between the government and creative economy actors, less intensive policy dissemination, and limited Human Resources in terms both of quality and quantity of Regional Government. Apart from that, this research founds that in formulating tax incentive policies for creative economy actors, it is necessary to pay attention to several things such as the formation of policies that support tax incentive besides the tax obligations of creative economy actors and the determination of administrative requirements before they use tax incentives. "

"Tax Holiday merupakan salah satu bentuk insentif pajak penghasilan yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Indonesia untuk dapat meningkatkan investasi asing di Indonesia. Saat ini kebijkan tax holiday dituangkan dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018, yang mana ketentuan tersebut termasuk ke dalam kebijakan yang tercantum dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Penelitian ini akan membahas mengenai faktor apa saja yang membuat kebijakan tax holiday sebelum diterbitkannya PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tidak optimal, dan juga membahas mengenai implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150/PMK.010/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan juga akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat 3 faktor yang menyebabkan kebijakan tax holiday dalam peraturan sebelumnya tidak berjalan dengan optimal antara lain adalah, faktor ketidakpastian dalam pemberian keputusan tax holiday, faktor birokrasi dan persyaratan yang menyulitkan, serta faktor lain selain pajak, berupa kepastian hukum, stabilitas ekonomi, dan juga ketersediaan infrastruktur. Selain itu, berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle (1980), implementasi kebijakan tax holiday dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah dilakukan dengan cukup baik. Aturan yang tertuang dalam PMK Nomor 150 Tahun 2018 sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yang ditunjukan dengan kebijakan tax holiday yang lebih mengedepankan kepastian, kemudahan, dan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Tetapi tetap saja masih terdapat beberapa kelemahan yang terdapat dalam proses implementasi kebijakan tersebut. 

---

Tax Holiday is one of the income tax incentives policy that being intensified by Indonesian Government to increase foreign direct investment in Indonesia. Tax holiday policy that contained in the MoF Regulation of the Republic Indonesia Number 150/PMK.010/2018 is included in XVI Economic Policy Package. Therefore this research is intended to analyse factors that make former tax holiday policy before Mof 150/PMK.010/2018 is not optimal, and also to analyse the  implementation of tax holiday policy that contained in MoF Regulation Number 150/PMK.010/2018. This research is using qualitative approach with descriptive researh type and qualitative analysis technique.

The result showed that there are three factors that make tax holiday policy before MoF 150/PMK.010/2018 is not optimal which are, uncertainty of the decision making of tax holiday, bureaucracy and difficult requirements factor, and also other non-tax factors such as certainty of law, economic stability, and infrastructure availibility. Furthermore, based on implementation theory stated by Grindle (1980), the implementation of tax holiday policy in Mof Regulation Number 150/PMK.010/2018 is already quite well. The regulation  itself is better than before, indicated by the fact that the new tax holiday policy is uphold certainty, simplicity, and trust to the taxpayer. However there are still some deficiency found in the implementation process of that policy. "

"Masih banyak Wajib Pajak (WP) Hotel di Kota Yogyakarta yang belum menerima insentif pengembalian pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dan implementasi dari kebijakan pengembalian pajak kepada Wajib Pajak hotel di Kota Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan post positivist melalui wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. Latar belakang kebijakan pengembalian pajak dibuat adalah karena pemerintah daerah ingin memberikan insentif kepada WP Hotel yang telah berkontribusi dalam meningkatkan PAD. Dari empat faktor dalam implementasi kebijakan, masih terdapat beberapa kekurangan dalam faktor komunikasi dan sumber-sumber. Kurangnya jumlah staf di pemerintah daerah berimplikasi pada minimnya sosialisasi kepada WP Hotel sehingga para WP kurang paham mengenai insentif pajak ini.

---

There are still many Hotel Taxpayers in Yogyakarta City who haven?t receive tax repayment incentive. This research was aimed to describe background and implementation of tax repayment policy in Yogyakarta City. This descriptive research was conducted by using post-positive approach with in-depth interview as data collection technique. As the result, local government willingness to award tax incentives for the taxpayers who contributed in raising the local revenue. Among four factors in the implementation, there are some lackness in communication and resources factor. Lack of fiscus number was implicated to less socialization to taxpayers so that they have minimum understanding of the incentive policy."