Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengoptimalan SDGs di Provinsi DKI Jakarta didukung oleh pembiayaan dari berbagai sumber, namun SDGs di Jakarta tetap belum dapat berjalan optimal. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data indikator SDGs, serta pengembangan metode penilaian ketercapaian SDGs dirasa sangat perlu untuk dilakukan, hal ini dimaksudkan agar dapat mendukung proses analisis kondisi pencapaian SDGs secara lebih valid. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengembangkan metode yang lebih sesuai untuk digunakan dalam penilaian ketercapaian SDGs di Provinsi DKI Jakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, spasial, serta Actor Network Theory. Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memperoleh metode penilaian ketercapaian SDGs yang lebih baik dari sebelumnya, sehingga hasil penilaian ketercapaian SDGs semakin valid dan terukur. Hal tersebut tentunya dapat diwujudkan melalui tata kelola data SDGs yang lebih baik, aspek spasial yang lebih diperhitungkan, serta pola interaksi pemangku kepentingan yang lebih intens dan efektif.

---

The SDGs in DKI Jakarta Province is being optimized and supported by financing from various sources, but the SDGs in Jakarta are still not running optimally. Increasing the availability and quality of SDGs indicator data, as well as developing a method for assessing the achievement of SDGs is deemed very necessary to do, this is intended to be able to support the process of analyzing the conditions for achieving SDGs in a more valid manner. The purpose of this research is to develop a method that is more suitable for use in assessing the achievement of SDGs in DKI Jakarta Province. The approach used in this study is a quantitative approach, while the analytical method used is descriptive analysis, spatial analysis, and Actor Network Theory. It is hoped that the results of this research can obtain a method for assessing SDGs achievement that is better than before, so that the results of assessing SDGs achievement are more valid and measurable. Of course, this can be realized through better governance of SDGs data, more spatial aspects that are taken into account, and patterns of stakeholder interaction that are more intense and effective."

"Pembangunan merupayakan sebuah upaya kolektif yang dilakukan oleh Negara Bangsa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia-manusia yang menjadi warga negaranya, dengan prinsip keadilan, kesetaraan dan keberlanjutan dalam pengelolaan berbagai modalitas yang ada, khususnya sumber daya alam. Namun demikian, pembangunan yang hanya bertumpu pada paradigma pertumbuhan ekonomi semata pada faktanya tidak sepenuhnya mampu memenuhi tujuan kehidupan yang berkualitas bagi manusia, karena terabaikannya prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan terhadap kelestarian lingkungan hidup dan sumber-sumber daya secara berkelanjutan. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan akhirnya muncul dan menguat sejak penyelenggaraan World Conference in Sustainable Development (Earth Summit) tahun 1992 di Rio de Janeiro. Paradigma yang dikembangkan menjadi sebuah Agenda Pembangunan Global 2030 yang diberi nama Sustainable Development Goals (SDGs), dengan 17 Tujuan Pembangunan, diantaranya adalah SDGs 2 (zero hunger). Penelitian difokuskan untuk mengkritisi tantangan dalam upaya pencapaian target SDGs 2 (zero hunger) sebagai studi kasus, secara spesifik sub-target 2.1 dari lima sub-target utama dan tiga sub-target pendukung yang ada. Sub-target 2.1 bertujuan untuk mengurangi angka kelaparan dengan menjaminkan akses pangan aman, bernutrisi, dan cukup untuk golongan rentan. Target tersebut diukur dua indikator Prevalensi Kurang Pangan (PKP) dan Prevalensi Rawan Pangan (PRP) yang menitikberatkan akses pangan secara ekonomi, sosial budaya, dan fisik sebagai keberhasilannya. Melalui perspektif jender dan pembangunan sebagai kerangka analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan berdasarkan jender dalam akses pangan yang disebabkan oleh subordinasi perempuan karena adanya budaya patriarki. Dari dua aspek subordinasi perempuan yaitu kondisi ekonomi dan status sosial, ditemukan bahwa terdapat sepuluh tantangan perempuan dalam melakukan akses pangan. Tantangan tersebut menekankan signifikansi budaya patriarki yang menyebabkan subordinasi perempuan sebagai tantangan sistemik yang harus diselesaikan. Peneliti merekomendasikan pemberdayaan perempuan dalam bentuk meningkatkan kualitas sumber daya perempuan melalui pelatihan tenaga kerja dan penyerapan unit usaha ramah perempuan sebagai salah satu upaya dalam menyelesaikan tantangan sistemik tersebut dalam pembangunan.

---

Development is a collective effort carried out by the Nation State with the aim of improving the quality of life of the human beings who become its citizens, with the principles of justice, equality and sustainability in the management of various existing modalities, especially natural resources. However, development as a paradigm, only focused on economic growth alone, and it is in fact not fully capable of fulfilling the goal of a quality life for humans, due to the neglect of the principles of justice and protection of the environment and natural resources in a sustainable manner. The Sustainable Development Paradigm has finally emerged and strengthened since the 1992 World Conference on Sustainable Development (Earth Summit) in Rio de Janeiro. The paradigm that was developed became a 2030 Global Development Agenda called the Sustainable Development Goals (SDGs), with 17 Development Goals, including SDGs 2 (zero hunger). The research focused on criticizing the challenges in achieving SDGs 2 (zero hunger) as a case study, specifically in sub-target 2.1, as one of the five main sub-targets and three supporting sub-targets. Sub-target 2.1 aims to reduce hunger by ensuring access to safe, nutritious and sufficient food for vulnerable groups. This target is measured by two indicators of Prevalence of Undernourishment (PoU) and Prevalence of Food Insecurity Experience Scale (PFIES) which emphasizes access to food economically, socially and culturally as well as physically as its success indicators. Through the perspective of gender and development as analytical framework, the results of the study show that there are gaps existing based on gender in access to food caused by the subordination of women due to patriarchal culture. From the two aspects of women's subordination, namely economic conditions and social status, it was found that there were ten challenges for women in accessing food. This challenge emphasizes the significance of patriarchal culture as the cause of women subordination as a systemic challenge that must be resolved. Researchers recommend empowering women in the form of improving the quality of women's resources through workforce training and the absorption of women-friendly business units as one of the efforts to resolve these systemic challenges in development.

"

"Sektor swasta adalah salah satu pihak yang berkontribusi dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menginvestigasi visibilitas organisasi, kepemilikan keluarga, dan kepemilikan asing sebagai determinan pelaporan kontribusi SDGs dan menginvestigasi dampak pelaporan kontribusi SDGs terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini menganalisis 377 laporan keberlanjutan perusahaan selama tahun 2015-2018 pada konteks negara berkembang di ASEAN. Hasilnya ditemukan bahwa persentase kepemilikan saham asing berasosiasi positif dengan pelaporan SDGs. Sebaliknya, tidak ditemukan bukti bahwa visibilitas organisasi dan kepemilikan keluarga berperan dalam pengungkapan SDGs pada laporan keberlanjutan. Pelaporan SDGs berdampak positif terhadap nilai perusahaan

---

The private sector is one of the parties contributing to the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). This study investigates whether organization visibility, family ownership, and foreign ownership become factors in explaining SDGs contribution disclosure, and whether SDGs reporting impacts firm value. This study analyzes 377 sustainability report published by firms during 2015-2018 in the sample of emerging economies in Southeast Asia context. The result found that a higher percentage of foreign investors is associated with a higher number of SDGs contribution reporting. In contrast, there is no evidence that family ownership and organization visibility plays a significant role. SDGs reporting also significantly increase firm value"

"Sebagai salah satu norma global yang diamanatkan untuk terintegrasi di dalam norma lokal, SDGs didorong agar dapat terintegrasi di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setelah berjalan lebih dari 5 tahun, mekanisme pengintegrasian SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah tampak masih menggunakan pola yang serupa dengan MDGs. Sehingga penguatan dimensi lingkungan dalam rencana pembangunan daerah dinilai masih belum menjadi perhatian utama. Penelitian ini dilakukan untuk merumuskan strategi optimal bagi daerah dalam pengintegrasian SDGs dalam rencana pembangunan daerah. Hasil dari penelitian ini imenunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengintegrasikan muatan SDGs di dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, namun perhatian daerah terhadap dimensi lingkungan masih sangat rendah. Muatan visi pembangunan, tujuan hingga anggaran daerah belum menunjukkan bahwa nilai-nilai SDGs tidak menjadikan dimensi lingkungan sebagai perhatian dalam pencapaian kesejahteraan daerah dalam tujuan pembangunan daerah.

---

As one of the global norms that is mandated to be integrated into local norms, SDGs are encouraged to be integrated into regional development planning documents. After running for more than 5 years, the mechanism for integrating SDGs in regional development planning documents still appears to use a pattern similar to the MDGs. So strengthening the environmental dimension in regional development plans is still considered not to be a major concern. This research was conducted to formulate optimal strategies for regions in integrating SDGs in regional development plans. The results of this research show that regional governments have integrated SDGs content in regional development planning documents, but regional attention to the environmental dimension is still very low. The content of the development vision, goals and regional budgets have not shown that the SDGs values do not make the environmental dimension a concern in achieving regional prosperity in regional development goals."

"Kemiskinan dianggap sebagai masalah serius, sebab tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi namun berkaitan dengan masalah lainnya (multidimensi). SDGs hadir untuk mengakomodasi permasalahan pembangunan secara komperhensif dengan menargetkan penyelesaian secara tuntas terhadap tujuan dan sasarannya. Namun, realitanya pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan, dengan mengesampingkan pemerataan hasil pembangunan. Akibatnya, semakin terpuruk kondisi masyarakat dalam jurang kemiskinan hingga semakin terlihat perbedaan antara yang kaya dan miskin, maka dibutuhkan solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait peran Pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan DKI Jakarta dan Implementasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan tujuan sustainable Development Goals (SDGs). Metode pemelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke beberapa narasumber dari OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa), akademisi dan mustahik zakat. Adapun hasil penelitian ini adalah peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengintervensi kemiskianan tidak hanya melalui pengelolaan zakat namun, dilakukan dengan berbagai kebijakan, strategi dan juga program pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang diimplementasikan Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa dalam  mengintervensi kemiskinan melalui berbagai program yang selaras dengan tujuan SDGs. Peran zakat tidak hanya mencapai tujuan SDGs yang pertama (tanpa kemiskinan) melainkan zakat berperan pada ketujuh belas tujuan SDGs. Untuk itu terdapat resiprokal atau hubungan timbal balik antara zakat dan SDGs. Zakat berperan untuk mencapai 17 tujuan dalam SDGs, sedangkan SDGs berperan sebagai panduan OPZ dalam membuat dan mendesain program-program zakat.

---

Poverty is considered a serious problem as it isn't only involved an economic dimension but also multidimensional aspects. The SDGs appeared to accommodate existing development problems comprehensively by targeting the complete achievement of goals and objectives. But in fact, development only focuses on growth and still ignores the distribution of development results. This has resulted in the condition of people in poverty getting worse so that the difference between the rich and the poor is increasingly visible. alternative solutions need to be done to handle it, one of which is through the utilization and optimization of zakat instruments.This study aimed to examine the role of the government in regulating the management of zakat on poverty alleviation in DKI Jakarta and the implementation of zakat management in realizing the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research used an empirical juridical method of conducting interviews with several sources from OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa), academics, and zakat mustahik. The study results that the role of DKI Jakarta provincial government in intervening poverty is not only through zakat management but also various policies, strategies, and poverty alleviation programs. Management of zakat carried out by Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa in poverty intervention through various programs is in line with the goals of SDGs. Zakat plays a role not only in achieving the first SDGs goal (zero poverty) but zakat also plays role in the seventeen main goals of the SDGs. Therefore, there is a reciprocal relationship between zakat and the SDGs. Zakat plays a role in achieving the 17 goals of the SDGs, while the SDGs serve as guidelines for OPZ in creating and designing zakat programs."

"Pada tanggal 25 - 27 September 2015 yang lalu telah dilangsungkan Sustainable Development Summit 2015 di New York Amerika Serikat. Dalam kesempatan ini, pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan menegaskan komitmen dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang merupakanbagian dari agenda pembangunan berkelanjutan baru yang akan diberlakukan dalam 15 tahun ke depan. SDGs terdiri atas 17 tujuan dan 169 target yang saling terkait, terintegrasi, dan tak terpisahkan, serta lebih komprehensif jika dibandingkan dengan Millennium Development Goals (MDGs) yang hanya terdiri atas delapan tujuan dan 18 target. MDGs tidak secara eksplisit memiliki komponen energi di antara delapan tujuannya, namun akses terhadap layanan energi modern dipandang sebagai persyaratan utama dalam mencapai beberapa tujuan yang ada. Adapun tujuan SDGs dalam bidang energi menyatakan tentang jaminan akses energi yang terjangkau, handal, berkelanjutan, dan modern untuk semua, peningkatan proporsi energi terbarukan dalam bauran energi global, memperbaiki efisiensi energi, meningkatkan kerjasama energi internasional, dan mengembangkan infrastruktur serta meningkatkan teknologi energi yang modern dan berkelanjutan. Indonesia akan menghadapi tantangan dalam pencapaian tujuan SDGs terutama terkait dengan beban utang pemerintah, peran energi fosil yang masih besar dalam bauran energi,penggunaan energi yang belum efisien, dan pengembangan potensi energi terbarukan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah perlu memperbarui rencana kebijakan energi nasional menyesuaikan dengan target SDGs, melakukan upaya terobosan dalam upaya pengembangan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, dan meningkatkan kapasitas SDM dan riset bidang energi. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada deskripsi dan analisis kebijakan dalam pengelolaan energi nasional untuk mengimplementasikan target SDGs di Indonesia."

"Memasuki abad ke 21, sampah Plastik Sekali Pakai (PSP) mencul sebagai salah satu permasalahan lingkungan hidup yang mendapatkan perhatian serius masyarakat dunia, seiring dengan hadirnya kesepakatan global tentang Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Permasalahan PSP merupakan bagian penting dari target pencapaian SDGs ke 14 tentang Life Below Water dan 15 tentang Life on Land. Isu ini merupakan kajian menarik untuk dikaji karena bersifat intermestik (menganalisis keterkaitan isu Internasional dengan domestik). Skripsi ini mempresentasikan hasil penelitian kualitatif dan empirik terhadap isu tersebut dengan mengangkat konteks lokal Provinsi Bali sebagai studi kasus. Konsep Kemitraan Multipihak dan Pembangunan Berkelanjutan adalah konsep sentral yang digunakan untuk mengkaji dinamika relasi antara aktor negara dan non negara (NGO dan Sektor Bisnis) dalam mewujudkan Bali yang bebas dari sampah PSP. Temuan dalam penelitian ini adalah (1) kemitraan multipihak dapat menghadirkan solusi dalam penyelesaian timbunan sampah plastik di Pulau Bali, (2) walau terdapat dinamika tarik ulur kepentingan dalam proses perancangan dan implementasi, sektor bisnis dan NGO internasional dan lokal memainkan peran penting dalam membantu pemerintah menciptakan budaya dalam masyarakat untuk mengurangi penggunaan PSP. Dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah, Masyarakat Lokal dan Kelompok Bisnis adalah major groups yang mempunyai peran penting dan strategis untuk mewujudkan pencapaian agenda pembangunan global (SDGs); dan kemitraan multipihak adalah pendekatan yang paling efektif untuk mensinergikan berbagai kekuatan dan keberagaman kepentingan untuk satu tujuan.

---

Entering the 21st century, Disposable Plastic Waste has emerged as one of the environmental problems that has received serious attention from the world community, along with the presence of a global agreement on Sustainable Development Goals (SDGs) 2015-2030. Disposable plastics issues are an important part to solve in achieving the target 14th SDGs about Life Below Water and 15 about Life on Land. This issue is an interesting study to be understood because it is intermestic in nature (analyzing the linkages between international and domestic issues). This thesis presents the results of qualitative and empirical research based on the local context of the Province of Bali as a case study. The concept of Multi-stakeholder Partnership and Sustainable Development are a central concept used to analyze the dynamics of relations between state and non-state actors (NGOs and the Business Sector) in realizing Bali free from disposable plastic waste. The findings in this study are (1) multi-stakeholder partnership presents as a solution in managing the plastic waste on the island of Bali, (2) although there are dynamics of interest in the design and implementation process, the business sector and international and local NGOs play an important role in helping the government creating culture in the community to reduce PSP use. From these findings it can be concluded that the Regional Government, Local Communities and Business Groups are the major groups that have an important and strategic role in realizing the achievement of the global development agenda (SDGs); and multi-stakeholder partnerships are the most effective approaches to synergize various modalities and diversity of interests for a single purpose."

"Riset evaluasi ini bertujuan memberikan kebaruan model metode evaluasi yang komprehensif dan integratif dalam evaluasi program CSR sebagai bagian dari praktik Ekonomi Sirkuler. Metode evaluasi CSR sebagai bagian dari praktik ekonomi sirkuler masih cenderung beragam, terlalu dominan pada dimensi ekonomi, dan belum mengukur keseimbangan siklus nilai sosial, lingkungan dan ekonomi. Dalam studi evaluasi ini, penulis mengkombinasikan metode Main Analytical Categories, SROI untuk monetisasi nilai dampak, dan IRIS+ untuk mengukur kontribusi program kepada SDGs, sebagai tawaran baru metode yang akomodatif bagi program dengan karakteristik seperti ekonomi sirkuler. Penelitian ini memiliki argumentasi bahwa Ekonomi Sirkular sebagai bagian CSV juga memiliki dampak societal sehingga peneliti juga melihat aspek-aspek capacity building yang terjadi kepada penerima manfaat program tersebut. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam Hasil analisis MAC menunjukkan bahwa program sudah relevan tetapi belum optimal dalam aspek dampak dan keberlanjutan. Nilai SROI masih relatif rendah karena stakeholder yang terbatas dan program tidak banyak menghasilkan dampak tangible. Analisis IRIS+ menunjukkan bahwa program telah berkontribusi cukup optimal terhadap SDGs nomor 12. Model evaluasi ini selanjutnya dapat dikembangkan sebagai acuan yang akomodatif untuk mengevaluasi program CSR dengan konsep ekonomi sirkuler yang mengintegrasikan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan serta capaian terhadap SDGS

---

This research evaluation aims to propose a new model of evaluation methods that are comprehensive and integrative in evaluating CSR programs as part of circular economy practices. Methods of evaluating CSR programs with the goal of the circular economy are still dominant in the economic dimension, they do not calculate the balance of the cycle of social, environmental, and economic value. This evaluation uses a combination of methods consisting of Main Analytical Categories, SROI for monetization on impact value, and IRIS+ to calculate the contribution of the CSR program to SDGs, as an offer to methods that accommodative to the CSR program that has characteristics like circular economy. This research also argues circular economy as part of CSR has societal impact that this research aims to see capacity-building aspects on beneficiaries from the CSR program. This study uses a qualitative method with the in-depth interview as data collecting method. The result of MAC analysis shows that the program is relevant, but it is not optimal on impact and sustainability variables. SROI value is still low because of the limitation of stakeholders and not many tangible impacts from the program. IRIS+ analysis shows a result that the CSR program has an optimal contribution to SDGs number 12. This evaluation model for the future research can be developed as a reference that accommodative to evaluate CSR programs with circular economy concepts that integrate social, economic, and environmental impact. Also, this evaluation model can be used as a reference to see the contribution to SDGs achievement."