Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur audit substantif yang dilaksanakan KAP PLEDIS atas akun utang pajak PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat (2), dan PPN pada PT SVT. Pembahasan mencakup evaluasi kesesuaian implementasi prosedur substantif pengujian rinci akun utang pajak tersebut dengan teori, peraturan perpajakan, dan standar audit. Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur substantif pengujian rinci atas akun utang pajak PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2), dan PPN yang dijalani KAP PLEDIS terhadap PT SVT sudah sesuai dengan teori, standar audit, serta peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the substantive audit procedures carried out by KAP PLEDIS on the taxes payable accounts of Income Tax article 23, Income Tax article 4 paragraph (2), and VAT at PT SVT. The analysis includes evaluating the implementation of substantive procedure test of detail for the taxes payable account with audit theory, taxation, and audit standard. From the discussion, it is concluded that the substantive procedure test of detail for taxes payable accounts of Article 23 Income Tax, Article 4 Income Tax paragraph (2), and VAT PT SVT are in accordance with theory, audit standards, and applicable tax regulations."

"Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses rekapitulasi PPh (Pajak Penghasilan) Pasal 23 yang harus disetorkan oleh PT J selaku pemotong. Hasil rekapitulasi PPh 23 memudahkan PT J dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh 23 dan pelaporan SPT Masa PPh 23. Berdasarkan hasil evaluasi, proses rekapitulasi PPh 23 yang dilakukan oleh PT J telah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report evaluates the recapitulation process of Article 23 Income Tax Payable, which should be settled by PT J as a collector. The result of recapitulation of Article 23 Income Tax Payable assist PT J in calculation and settle Article 23 Income Tax Payable and periodic tax return submission. Based on the result of evaluation, the recapitulation process performed by PT J has complied with the tax regulation."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan sanggahan dan tanggapan SPHP PPh Pasal 23 atas pemeriksaan pajak pada PT A serta melakukan refleksi diri atas pengalaman yang diperoleh selama magang. Pemeriksaan pajak atas PT A dilakukan sebagai tujuan lain dalam tujuan pemeriksaan pajak. PT A tidak menyetujui hasil pemeriksaan dalam SPHP sehingga PT A memberikan sanggahan serta tanggapan yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Hasil dari pemeriksaan pajak menunjukkan terdapat kurang bayar atau SKPKB untuk PPh Pasal 23 yang harus dibayar oleh PT A. SKPKB diberikan karena kegagalan PT A dalam menyajikan bukti pendukung pada transaksi dengan PT M yang seharusnya bukan objek pajak PPh Pasal 23. Selain dari transaksi tersebut, PT A telah melakukan pemotongan PPh atau Witholding Tax sesuai dengan UU KUP. Sehubungan dengan penulisan refleksi diri, pengalaman berharga dan bermanfaat yang diperoleh selama melakukan kegiatan magang adalah mendapat kesempatan terlibat dalam proses penyusunan sanggahan serta tanggapan atas ketidaksetujuan PT A terhadap hasil pemeriksaan yang tertuang dalam SPHP, dan kesempatan terlibat dalam pembahasan akhir dengan pemeriksa pajak di kantor pajak

---

This apprenticeship report aims to evaluate the process of preparing the rebuttal and response of SPHP PPh Article 23 on tax audits at PT A and to reflect on the experiences gained during the internship. The tax audit on PT A is carried out as another purpose for tax audit purposes. PT A did not accept the results of the examination in the SPHP so PT A gave a rebuttal and a response accompanied by supporting evidence. The results of the tax audit indicated that there was an underpayment or tax underpayment assessment lette for PPh Article 23 that had to be paid by PT A. The tax underpayment assessment letter was given due to PT A's failure to present supporting evidence of the transaction with PT M which should not have been the object of Article 23 PPh tax. Apart from the transaction, PT A has deducted Income Tax or Witholding Tax in accordance with the KUP Law. In connection with writing self-reflection, the valuable and useful experience gained during the internship is the opportunity to be involved in the process of preparing the rebuttal and response to PT A's disapproval of the results of the examination contained in the SPHP, and the opportunity to be involved in the final discussion with the tax auditor at the tax office."

"Laporan Magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pelaporan PPh Pasal 15 dan PPh Pasal 23. Proses yang dievaluasi adalah proses pengenalan objek pajak, penghitungan beban pajak, pembuatan Surat Keterangan Pemotongan Pajak, dan Pemantauan Jumlah PPh. Evaluasi dilakukan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mendasarkan kewajiban pelaporan PPh Pasal 15 & PPh Pasal 23 dan Standar Prosedur yang dimiliki oleh perusahaan. Metode penulisan laporan ini adalah membandingkan antara peraturan dan standar prosedur dengan praktek nyata yang dilakukan di tempat magang. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar proses pelaporan sudah sesuai dengan undang-undang dan Standar Prosedur, tetapi salah satu proses tidak sesuai dengan Standar Prosedur karena kurangnya pekerja dan tugas yang berlebihan. Laporan ini juga menjelaskan tentang refleksi diri penulis selama masa magang di PT. XYZ. Pengalaman menjadi landasan bagi proses pengembangan penulis di masa yang akan datang.

---

.This Internship report aims to evaluate the Withholding process of Income Tax Article 15 and Income Tax Article 23. The process that are evaluated is the tax object recognition process, the calculation of tax expense, the making of the Certificate of Withholding Tax, and Income Tax Monitoring Process. The evaluation was carried out by the rules and regulations that based the obligation of both Income Tax Article 15 & Income Tax Article 23 and the Standard of Procedure that are owned by the company. The method of this report is to compare between the regulations and the standard of procedure with the real practice that conducted in the internship. The evaluation result shows that most of the Withholding process is in accordance with the law and the Standard of Procedure, but one of the processes did not complies with the Standard of Procedure due to lack of worker and overwhelming task. This report also explains about the author’s self-reflection during the internship period at PT. XYZ. The experience become the foundation of the author’s development process in the future."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak bendahara pengeluaran atas PPh Pasal 22, 23, 4 2 , dan PPN pada Kementerian Perindustrian. Data yang digunakan berupa kuesioner dengan responden seluruh bendahara pengeluaran satuan kerja Kementerian Perindustrian pada tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015 kemudian dianalisis menggunakan regresi. Variabel dependen adalah kepatuhan pajak sedangkan variabel independennya adalah pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, sanksi pajak, komitmen organisasi, penguasaan teknologi, serta variabel karakteristik dan demografis. Variabel sanksi pajak dan penguasaan teknologi berpengaruh signifikan sedangkan pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kompensasi, dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak bendahara pengeluaran Kementerian Perindustrian.

---

ABSTRACTThe objective of this research is to analyze the factors that affect tax compliance of the government rsquo s treasurer at Ministry of Industry. The data is questionnaire with respondents are all government rsquo s treasurers for the budget period of 2013, 2014, and 2015 then analyzed by regression. Dependent variable is tax compliance while independent variables are knowledge of taxation, service tax, compensation, tax penalty, organizational commitment, technological literacy, characteristic and demografic variables. Tax penalty and technological literacy have significant effect, while knowledge of taxation, tax service, compensation, and organizational commitment has no effect on tax compliance of government rsquo s treasurer at Ministry of Industry."

"Tujuan dari penulisan laporan magang ini adalah untuk menjelaskan bahwa sebagai pemotong PPh Pasal 23 dan 4(2), Chevron Geothermal Salak (CGS) bertanggung untuk menentukan PPh terutang, memotong PPh, menyetor ke Kas Negara (KN), melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, dan menerbitkan bukti potong PPh untuk kepentingan perpajakan vendor. Tim Accounts Payable (AP) dan Pajak bekerjasama membantu CGS memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemotong PPh. Selama periode Maret-April 2014, sebagian besar tagihan yang diterima tim AP merupakan objek pajak PPh Pasal 23 karena berkaitan dengan latar belakang dan skala usaha CGS yang besar serta banyaknya jenis penghasilan yang diatur dalam pasal ini. Hasil analisis menyimpulkan bahwa CGS sudah patuh pada regulasi perpajakan sebagai pemotong PPh. Namun demikian, masih perlu adanya perbaikan dengan ditemukannya beberapa area yang masih terpapar risiko kerugian.

---

The purpose of this internship report is to explain that as an income tax withholder subject to article 23 And 4(2), Chevron Geothermal Salak (CGS) has obligations to determine income tax payable, to withhold, to pay to the State Treasury, to report Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, and to issue a withholding tax slip for business partner's tax consequences. Accounts Payable (AP) and Tax team coordinate their work to help CGS in accomplishing the obligation as an income tax withholder. In March-April 2014, most of the invoices received by AP team are objects to income tax articel 23 due to CGS's background and scale of business, also many kind of income are regulated in this article. The result shows that CGS complies the Indonesia tax regulation as an income tax withholder, although there are some risk-exposed areas which still need improvement."

"Laporan magang ini bertujuan untuk memeriksa apakah prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP KIM terhadap akun Utang Pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, program magang yang dijalankan selama tiga bulan juga memberikan hasil berupa refleksi diri untuk mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi diri. PT LEE Indonesia adalah perusahaan pembiayaan untuk penyewaan kendaraan tertentu dengan merek tertentu. KAP KIM melakukan prosedur audit substantif berupa vouching, tie-up, dan rekonsiliasi dalam mengaudit akun utang pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia. Evaluasi asersi manajemen untuk prosedur-prosedur tersebut adalah keterjadian, akurasi, valuasi & alokasi, klasifikasi, dan kelengkapan. Evaluasi terhadap peraturan perpajakan di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan dan Dirjen Pajak. Hasil evaluasi menunjukkan seluruh prosedur yang dijalankan oleh KAP KIM sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to examine whether the substantive audit procedures carried out by KAP KIM on PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account comply with auditing standards and applicable tax regulations. In addition, the apprenticeship program which is carried out for three months also provides results in the form of self-reflection to evaluate and improve self-competence. PT LEE Indonesia is a finance company for leasing certain vehicles with certain brands. KAP KIM carried out substantive audit procedures in the form of vouching, tie-up, and reconciliation in auditing PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account. Evaluation of management's assertions for these procedures are occurrence, accuracy, valuation & allocation, classification, and completeness. Evaluation of tax regulations in Indonesia includes laws and regulations and the Director General of Taxes. The evaluation results show that all procedures carried out by KAP KIM are in accordance with auditing standards and applicable tax regulations."

"Biaya komisi reasuransi merupakan biaya yang tidak terpisahkan dari bisnis reasuransi dengan komposisi biaya yang cukup besar, termasuk bisnis reasuransi yang dilakukan oleh PT RIU. Melalui mekanisme withholding tax dalam sistem pajak di Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 UU PPh, DJP mengenakan PPh pasal 23 atas komisi reasuransi melalui proses pemeriksaan pajak, sehingga menimbulkan sengketa pajak antara DJP dan PT RIU. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis aspek perpajakan atas biaya komisi reasuransi melalui sengketa pajak yang dihadapi PT RIU, dengan melihat substansi dari biaya komisi reasuransi melalui proses pencatatan dan penerapan perpajakan, kronologis sengketa pajak, manajemen pajak perusahaan dalam menghadapi sengketa, dan analisis pendapat para ahli, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi PT RIU dalam mementukan apakah komisi reasuransi merupakan objek PPh Pasal 23 atau bukan merupakan objek PPh Pasal 23. Penelitian ini juga bertujuan untuk mencari solusi agar sengketa pajak atas biaya komisi reasuransi tidak terjadi secara berulang di masa mendatang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa komisi reasuransi bukan merupakan objek PPh Pasal 23 dengan melihat substansi dari transaksi, serta Putusan hasil sengketa yang dimenangkan oleh PT RIU untuk periode sengketa lima tahun berturut-turut yang memberikan kekuatan hukum tetap atas kasus komisi reasuransi. Hal ini mengindikasikan bahwa DJP harus lebih terbuka dalam memahami model bisnis dan proses bisnis perusahaan, dan petugas lapangan DJP agar lebih cermat dalam menerapkan suatu aturan perpajakan secara tepat.

---

Reinsurance commission fees are costs that are inseparable from the reinsurance business with a fairly large cost composition, including the reinsurance business carried out by PT RIU. Through the withholding tax mechanism in the Indonesian tax system which is regulated in Income Tax Article 23, Directorat General Tax (DGT) Officer imposes Income Tax article 23 on reinsurance commissions through a tax audit process, giving rise to a tax dispute between DGT and PT RIU. This research is a case study with a qualitative method which aims to analyze the tax aspects of reinsurance commission fees through tax disputes faced by PT RIU, by looking at the substance of reinsurance commission fees through the process of recording and implementing taxation, chronology of tax disputes, company tax management in dealing with disputes , and analysis of expert opinions, to solve the problems faced by PT RIU in determining whether the reinsurance commission is an object of Income Tax Article 23 or not an object of Income Tax Article 23. This research also aims to find a solution so that tax disputes over reinsurance commission fees do not occur repeatedly in the future. The results of this research show that the reinsurance commission is not an object of Income Tax Article 23 by looking at the substance of the transaction, as well as the dispute result decision won by PT RIU for a consecutive five year dispute period which gives permanent legal force to the reinsurance commission case. This indicates that DGT must be more open in understanding the company's business model and business processes, and that DGT field officers must be more careful in implementing tax regulations appropriately."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai bagaimana proses bisnis dan perlakuan akuntansi pada perusahaan jasa konstruksi yang diterapkan oleh PT. XYZ DEVELOPMENT saat ini, terutama dalam proses bisnis properti untuk siklus pendapatan, siklus pengeluaran, dan siklus konversi dan juga sistem pelaporan keuangan yang menjadi satu kesatuan dalam sistem informasi akuntansi perusahaan.

---

The focus of this study is about how the business process and the accounting implementation of construction service that applied by PT. XYZ LAND DEVELOPMENT for the time being, especially on the business process for revenue cycle, expenditure cycle, and conversion cycle along with the financial reporting system within accounting information system of the company."

"Skripsi ini bertujuan untuk melihat penerapan Undang-Undang Perpajakan No. 10 tahun 1994 tentang pajak penghasilan dan Undang-undang No. 11 tahun 1994 tentang PPN atas pendapatan komisi, pembayaran komisi dan pendapatan pajak teknik. Penulis mengambil tema tersebut untuk membandingkan aspek perpajakan yang dikenakan terhadap penghasilan jasa, yang diterima dari wajib pajak Indonesia, yangditerima dari wajib pajak Luar Negeri dan penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak Luar Negeri. Dari sini terlihat beberapa perubahan seperti perubahan tarif dan perluasan obyek pajak. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode deduktif dengan menjabarkan mengenai pemotongan PPh pasal 23, pepbebasan PPh pasal 26, serta pemungutan PPN atas penghasilan jasa tersebut. Selain itu juga dijabarkan mengenai pengkreditan PPN untuk memperlihatkan adanya PPN Masukan dan PPN Keluaran dalam PT. INT. Dalam hal pemotongan PPh pasal 26 atas penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri, harus diperhatikan kemungkinan adanya suatu perjanjian perpajakan (tax treaty) antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain yang bertujuan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak contohnya perjanjian perpajakan dengan Pemerintah Jepang. Analisis dilakukan dengan membandingkan penerapan UU Perpajakan tahun 1994 dengan UU Perpajakan sebelumnya, sehingga dapat dilihat perubahan-perubahan yang terjadi. Dari hasil analisis tersebut ternyata PT. INT sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, hanya saja dalam hal pembebasan pemotongan PPh pasal 26, baik PT. INT maupun wajib pajak Luar Negeri yang menerima penghasilan tidak mengikuti prosedur Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh pasal 26 PT. INT sebagai pihak yang wajib memotong pajak penghasilan sebaiknya segera meminta wajib pajak negara lain tersebut untuk segera memohon SKB PPh pasal 26 untuk menghindari terjadinya kesalahan dan masalah dengan pihak fiskus."