Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini menggunakan metode Fuzzy Regression Discontinuity Design (FRDD) untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam mengurangi pernikahan dini di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan usia minimal pernikahan dari 16 menjadi 19 tahun dapat mengurangi probabilitas pernikahan dini sebesar 15% hingga 28%. Namun, hasil tersebut hanya berlaku untuk populasi yang diteliti dan tidak dapat diterapkan secara universal. Izin khusus untuk pernikahan dan faktor budaya masih mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Kendala implementasi kebijakan dan kompleksitas masalah juga menjadi hambatan dalam mengatasi pernikahan dini secara efektif. Diperlukan penelitian jangka panjang dan pemantauan untuk memahami secara menyeluruh dampak perubahan kebijakan dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam masyarakat.

---

This study utilizes the Fuzzy Regression Discontinuity Design (FRDD) method to evaluate the effectiveness of Law Number 16 of 2019 in reducing child marriages in Indonesia. The research demonstrates that increasing the minimum marriage age from 16 to 19 years can reduce the probability of child marriages by 15% to 28%. However, these findings are specific to the studied population and cannot be universally applied. Special marriage permissions and cultural factors still influence high rates of child marriages. Challenges in policy implementation and the complexity of the issue also hinder effective efforts to address child marriages. Long-term research and monitoring are necessary to comprehensively understand the impact of policy changes and promote sustainable behavioral changes within society."

"Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatur Usia minimal menikah, menimbulkan berbagai masalah terkait dengan pernikahan di bawah umur. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permintaan Pemohon untuk menambah ketentuan batas usia pernikahan bagi wanita, menarik perhatian penulis untuk penelitian Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan masalah disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 / PUU-XV / 2017. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah ini, penulis menggunakan formulir penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menganalisis data yang diperoleh dari studi pustaka dan hasil wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa batasan usia minimal 16 tahun pernikahan bagi wanita tidak lagi sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan ketentuan ini, oleh Oleh karena itu, legislator harus melakukan kajian langsung kepada masyarakat dengan melibatkan pendampingan dari organisasi dan lembaga masyarakat yang bersangkutan untuk mendapatkan batasan usia minimal untuk menikahpantas dan pantas, terutama bagi perempuan untuk diatur dalam UU Perkawinan dan memecahkan masalah pernikahan di bawah umur di Indonesia.

---

The provisions of Article 7 paragraph (1) of the Marriage Law, which regulates the minimum age for marriage, raises various problems related to underage marriage. The Constitutional Court's Decision granted the Petitioner's request to increase the provisions for the age limit of marriage for women, attracting the attention of the author for research on how judges' legal considerations in solving problems are mentioned in the Constitutional Court decision Number 22 / PUU-XV / 2017. Therefore, to overcome this problem, the author uses a normative juridical research form that is descriptive analytical, and is supported by secondary data. In addition, this study uses a qualitative approach to analyze data obtained from literature studies and interviews. Based on the results of the research, it can be concluded that the minimum age limit of 16 years of marriage for women is no longer in accordance with the conditions of society so it is necessary to change this provision, therefore, legislators must conduct a direct study to the community by involving assistance from the relevant community organizations and institutions for get the minimum age for marriage appropriate and appropriate, especially for women to be regulated in the Marriage Law and solve the problem of underage marriage in Indonesia."

"Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai ketentuan perkawinan secara khusus yang diwujudkan lewat Undang-Undang Perkawinan yang telah disahkan pada tahun 1974. Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai batas usia minimal perkawinan untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 (sembilan belas) tahun. Perkawinan bukan merupakan bagian dari hukum perikatan, melainkan bagian dari hukum keluarga. Setiap orang yang akan menikah tetapi berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, harus membuat permohonan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan. Malaysia merupakan salah satu negara yang juga mempunyai pengaturan mengenai perkawinan secara umum, yang dituangkan dalam Akta Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 1984 (Akta 303). Akta 303 memberikan batasan usia perkawinan untuk laki-laki apabila telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, dan untuk perempuan apabila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Malaysia juga mengenal tentang dispensasi perkawinan yang dikenal dengan sebutan discretion of judge (kewenangan hakim). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Artikel ini akan menganalisis hukum perkawinan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan perbandingan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

---

Indonesia is one of the countries that has specific marriage provisions which are realized through the Marriage Law which was passed in 1974. The Marriage Law defines marriage as a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy family, both physically and mentally based on God Almighty. The Marriage Law regulates the minimum age of marriage for men and women is 19 (nineteen) years. Marriage is not part of the law of engagement, but part of family law. Any person who wishes to marry but is less than 19 (nineteen) years of age, must make an application to the Court for dispensation of marriage. Malaysia is one of the countries that also has a general regulation on marriage, which is outlined in the Islamic Family Law Act 1984 (Act 303). Act 303 limits the age of marriage for men to 18 (eighteen) years of age, and for women to 16 (sixteen) years of age. Malaysia also recognizes marriage dispensation which is known as the discretion of judge. This research uses the normative juridical method, which is collected through a literature study. This article will analyze marriage law based on the applicable legislation and make a comparison of two countries, namely Indonesia and Malaysia."

"Pemerintah Indonesia setiap tahunnya meningkatkan upah minimum pekerja. Akan tetapi, pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya diimplementasikan di sektor formal sedangkan pasar tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh sektor informal. Menurut teori Welch, kenaikan upah minimum akan menyebabkan penurunan upah pekerja informal. Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah upah minimum menekan upah pekerja informal. Melalui rangkaian analisis deskriptif dan regresi fixed-effect yang dibandingkan dengan estimasi regresi lainnya bersama beberapa variabel kontrol, ditemukan bahwa kenaikan upah minimum tidak menekan upah pekerja informal di Indonesia secara keseluruhan dan signifikan bagi pekerja perempuan.

---

However, in reality these policies are implemented only in the formal sector, while the labor market in Indonesia is still dominated by the informal sector. According to Welch's theory, the increase in minimum wage will cause a decrease in wages of informal workers. This study wants to prove empirically whether minimum wages depress wages of informal workers. Through a series of descriptive analysis and fixed- effects regression compared to other regression estimation along with several control variables, found that minimum wage increases do not depress the wages of informal workers in Indonesia as a whole and significant for women workers."

"Penelitian ini membahas advokasi perlindungan hak-hak anak sebagai respon legalisasi perkawinan bagi anak perempuan dalam UU No. 1 Tahun 1974. UU tersebut mengatur batas usia perkawinan perempuan pada usia 16 tahun, yang masih dikategorikan sebagai usia anak. Angka perkawinan anak yang tinggi di Indonesia dan ketiadaan respon pemerintah merevisi kebijakan telah menggerakan masyarakat sipil mengupayakan advokasi. Kelompok masyarakat sipil yang dimaksud adalah Koalisi 18+. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran Koalisi 18+ mengadvokasi kenaikan batas umur pernikahan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam kurun waktu 2014-2019. Pertanyaan penelitian akan dijawab menggunakan teori Aktivisme Politik oleh Pippa Norris. Menggunakan pendekatan kualitiatif dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur, ditemukan bahwa proses advokasi kebijakan dilakukan melalui tiga jalur yaitu, Uji Materi, pengajuan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu), dan pengajuan Revisi Undang-Undang dengan menargetkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU Perkawinan. Dengan ini, Koalisi 18+ dapat dikategorikan sebagai agensi, tepatnya agensi modern. Adapun strategi yang dilakukan merupakan mixed action strategies, sementara target advokasi Koalisi 18+ dikategorikan sebagai state-oriented, karena pergerakannya ditujukan kepada tiga lembaga negara sekaligus (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Keberhasilan Koalisi 18+ ditandai dengan dikabulkannya permohonan uji materi 2017-2018 dan disahkannya UU No. 16 Tahun 2019. Beberapa faktor yang signifikan pada keberhasilan ini yaitu, peluang politik, aliansi dengan aktor di dalam pemerintahan yang pro-perubahan, dan framing isu. Meskipun begitu, keberadaan Eva Kusuma Sundari sebagai gatekeeper perubahan UU dalam pemerintahan, menjadi faktor keberhasilan utama.

---

This study discusses the protection of children's rights as a response to the legalization of girls marriage in Law No. 1 of 1974. The law regulates age limit for women at 16 years, which still categorized as child age. The high rate of child marriage in Indonesia and the lack of government's response to policy revisions have moved civil society to seek advocacy. The civil society group in question is Koalisi 18+. This study addresses the question of Koalisi 18+ role in advocating increase of women's legal age for marriage in Law No. 1 of 1974 on Marriage throughout 2014-2019. Research questions will be answered with the theory of Political Activism by Pippa Norris. Using a qualitative approach with in-depth data collection methods and literature studies, it was found that the policy advocacy process was carried out through three channels, Judicial Review, submission of Regulations in Lieu of Law (Perppu), and submission of Law Revisions targeted Article 7 paragraph (1) and paragraph (2) of the Marriage Law. With this, Koalisi 18+ can be categorized as an activism agency, a modern agency. The strategy adopted is a mixed action strategy, while the Koalisi 18+ targeted three state institutions at once (executive, legislative, and judicial), proofing it as state-oriented activism. The success of the 18+ Coalition marked by the granting of the 2017-2018 judicial review and the establishment of Law no. 16 of 2019. Some of the significant factors for this success are political opportunities, alliances with prochange actor in government, and issues framing. Even so, the existence of Eva Kusuma Sundari as a gatekeeper for changes to laws in the government, became the main success factor."

"Studi ini berusaha untuk mencari tahu bagaimana kebijakan pembangunan fasilitas pendidikan terbesar di Indonesia, kebijakan SD INPRES program, yang diikuti oleh generasi pertama dapat memberikan manfaat kepada anaknya atau generasi keduanya dalam bentuk usia menikah pertama sebagai proksi dari manfaat non-tunai dari pengembalian pendidikan. Dengan menggunakan IFLS 4 dan 5 dan juga data dari Duflo, studi ini mengaplikasikan different in different model untuk menganalisis manfaat orang tua dari SD INPRES program dapat mempengaruhi preferensi anaknya dalam bentuk tambahan rata-rata usia menikah. Interaksi antara kelompok grup berdasarkan tahun lahir dan jumlah sekolah yang dibangun berdasarkan lokasi lahir orang tua digunakan untuk menentukan apakah masing-masing orang tua menerima manfaat dari adanya program. Hasil estimasi menemukan bahwa tidak ada cukup bukti bahwa orang tua yang mendapat manfaat dari SD INPRES program mempunyai dampak kepada anaknya dalam bentuk tambahan usia menikah. Lebih lanjut lagi, lokasi spesifik dari pelaksanaan program dapat mempengaruhi hasil tingkat signifikansi dari model regresi.

---

This study aims to examine how the largest Indonesian schools construction program in 1974, the SD INPRES program, experienced by first generation can give benefits to their children or their second generation in forms of age of first marriage as a proxy of non-cash benefit of return of education. Using IFLS 4 and 5 data and Duflo’s data, this study applies the different in different model to analyze if first generation benefited from the SD INPRES program can affect their children preference with an increasing average age of first marriage. Interaction of young cohort based on parent year of birth and number of schools constructed based on parent location of birth are used to decide if each of the parents can benefited from the program or not. The main finding suggests that there is no significance evidence that parent benefits from the SD INPRES program has an effect to a higher preference on children age of marriage. Furthermore, any specific location can leads to a significance findings in the regression model."

"Masalah pernikahan dini saat ini masih ditemukan di beberapa wilayah Jawa Barat baik daerah pedesaan maupun perkotaan. Tulisan ini menekankan bahwa adanya ketidaksetaraan gender dalam memandang praktik pernikahan dini dan mempengaruhi kehidupan dan kesempatan hak perempuan di masyarakat. Penelitian berdasarkan data kepustakaan dengan menggunakan konsep antropologi yang relevan. Dilema situasi yang berkaitan dengan maraknya pernikahan dini di Jawa Barat karena melanggengkan budaya dan sisi lain secara normatif bertentangan dengan undang-undang perlindungan anak. Tulisan ini menyebutkan aspek yang mempengaruhi praktik pernikahan usia dini di Jawa Barat adalah (1) agama, (2) ekonomi, (3) tradisi setempat, (4) pola asuh orang tua, (5) pergaulan remaja, (6) kebijakan pemerintah & media massa. Berdasarkan hasil penelusuran dampak pernikahan dini sangatlah beragam namun lebih dominan efek negatif daripada positifnya. Pemerintah melakukan sosialisasi dan menerapkan bimbingan pranikah, kolaborasi antara seluruh instansi pemerintah dengan pihak yang menangani peristiwa pernikahan dini untuk menegakkan peraturan perundang-undangan adalah bentuk strategi untuk meminimalisir pernikahan dini di Jawa Bara

---

The problem of early marriage is still found in several areas of West Java, both in rural and urban areas. This paper emphasizes that there is gender inequality in viewing the practice of early marriage and affecting the lives and opportunities for women's rights in society. The research is based on literature data using relevant anthropological concepts. The dilemma of the situation is related to the rise of early marriage in West Java because it perpetuates the culture and on the other hand it is normatively contrary to child protection laws. This paper mentions the aspects that influence the practice of early marriage in West Java are (1) religion, (2) the economy, (3) local traditions, (4) parenting style, (5) youth association, (6) government policy & mass media. Based on the results of tracing the impact of early marriage is very diverse, but the negative effects are more dominant than positive. The government conducts socialization and implements premarital guidance, collaboration between all government agencies and those who handle early marriage events to enforce laws and regulations is a form of strategy to minimize early marriage in West Java."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif perempuan. Penelitian ini menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus perhatian utama. Kajian ini di1akukan di salah satu Kabupaten di daerah Bogor Barat, yaitu Kabupaten Leuwliliang, dengan melibatkan 10 perempuan sebagai informan utama. Penelitian ini mengkaji dampak pernikahan di usia dini yang mengakibatkan hilangnya otonomi perempuan, dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimanakah dampak pernikahan di usia dlni pada otonomi perempuan dan apa implikasinya lebih lanjut, khususnya terhadap kehidupan perempuan dan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian ini ada tiga hal, pertama, bahwa mitos julukan "perawan tun" telah membuat praktek pernlkahan ini terus berlangsung di pedesaan Leuwiliang Bogor Barat sampai saat ini. Mitos tersebut telah meminggirkan kepentingan perempuan untuk memperoleh kehidupan pernikahan yang bahagia. Kedua adanya sistim pary'eur dan denda telah menjadikan perempuan sebagai obyek atau barang yang dapat dijadikan alat tukar transaksi. Perempuan dibeli dan kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Kepentingan perempuan dalam memperoleh haknya serta menjalankan kehidupan sesuai kehendaknya, khususnya dalam memperoleh wawasan dan informasi seluas­ luasnya untuk berkembang, juga hilang. Negosiasi yang tidak dilakukan oleh perempuan sebagai calon pengantin menyebabkan perempuan kehilangan otonomi atas tubuhnya sendiri. Perempuan disubordinasi dan dijadikan "yang lain" dalam perkawinannya :sendiri Ketiga, perempuan menolak terjadinya pemikahan di usia dini, di samping tokoh agama, pejabat desa dan tokoh masyarakat lain yang juga menyadari. "

"Indonesia, meskipun memiliki angkatan kerja yang relatif besar, masih dinilai kurang produktif jika dibandingkan dengan negara-negara tetangganya. Adapun setiap tahunnya, serikat buruh selalu menuntut pemerintah untuk menaikkan upah minimum sebagai syarat agar para pekerja berkehendak meningkatkan produktivitas mereka. Penelitian ini ingin membuktikan secara empiris apakah upah minimum mampu memberikan pengaruh positif pada produktivitas tenaga kerja di Indonesia. Melalui rangkaian analisis deskriptif dan regresi fixed-effect yang dibandingkan dengan estimasi OLS bersama beberapa variabel kontrol, ditemukan bahwa dari tahun 2009-2014, kenaikan upah minimum tidak mampu mendorong produktivitas tenaga kerja pada 33 provinsi di Indonesia

---

Indonesia, despite having a relatively large labor force, is still perceived as a less-productive country if compared with its neighbour countries. However, the labor unions often insist the government to rise the minimum wage as a prerequisite to increase their productivity. This study empirically examines the impact of rising minimum wage to Indonesia?s labor productivity. By constructing a series of descriptive analysis as well as comparing OLS and fixed-effect regression using several control variables, this study found that the rise in minimum wage was not be able to boost the labor productivity in 33 provinces of Indonesia from 2009-2014."