Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"COVID-19 adalah varian pneumonia baru yang memiliki kemampuan penyebaran yang sangat cepat. Dampak yang dihasilkan akibat penyebaran virus ini dihadapi di seluruh bagian di dunia. Salah satunya adalah perubahan perilaku dimana kegiatan tatap muka diadakan secara daring, yang berimbas pada peningkatan penggunaan internet dan ruang siber yang disertai dengan peningkatan ancaman kejahatan siber. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ancaman kejahatan siber yang terjadi selama masa pandemic COVID-19, serta peran pemerintah dalam mengidentifikasi dan memitigasinya. Data mengenai kejahatan siber dan peristiwa penting yang digunakan merupakan data pada bulan Februari hingga April 2020 dan didapatkan dari berbagai sumber terbuka. Analisa linimasa digunakan terhadap data kejahatan siber dan peristiwa penting sebelum dilakukan analisa terhadap tingkat ancamannya. Kejahatan siber yang terjadi selama masa pandemic dapat dikategorikan ke dalam 4 (empat) agen ancaman yaitu malware, penipuan online, Zoombombing, dan Distributed Denial-of-Service (DDoS). Malware menjadi mayoritas agen ancaman dengan tingkat ancaman ‘kritis’, sementara penipuan online dan DDoS termasuk dalam kategori tingkat ancaman ‘tinggi’ dan zoombombing termasuk dalam kategori tingkat ancaman ‘dapat diabaikan’. Lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan deteksi dan mitigasi ancaman kejahatan siber adalah Badan Siber dan Sandi Negara, Badan Intelijen Negara, serta Kepolisian Repiblik Indonesia.

---

COVID-19, a new variant of pneumonia had the ability to spread rapidly. The resulting impact of the rapid spread of the virus can be seen in all parts of the world. One of them is the change of behavior where face-to-face activities are now held online, which has an impact on the increase of internet usage, also the increase of cybercrime threats. This research aims to determine the level of threat of cybercrime that occurred during the COVID-19 pandemic, as well as the role of the Indonesian government in identifying and mitigating it. Data on cybercrime and key events used is data from February through April of 2020, obtained from various open sources. Timeline analysis is used on cybercrime and key events data to help make identifying cybercrime easier before a threat analysis is performed. Cybercrimes that occur during time of research can be categorized into 4 (four) threat agents; malware, online fraud, Zoombombing, and Distributed Denial-of-Service (DDoS). Malware becomes the majority of threat agent, and after the threat analysis is performed, belongs to ‘critical’ level, while online fraud and DDoS fall into the ‘high’ level and zoombombing falls into ‘negligible’ level. Government agencies responsible for detecting and mitigating cyber crime threats are the National Cyber and Crypto Agency, State Intelligence Agency, and Indonesian National Police."

"Kemajuan teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Penggunaan teknologi dalam persidangan pidana tidak dapat dipungkiri keberadaannya. Kendati demikian, persidangan pidana daring yang dilaksanakan melalui teleconference tidak diatur dalam KUHAP, namun telah diatur pada peraturan perundang-undangan yang menentukan hukum acara pidana di luar KUHAP mengenai pemeriksaan saksi dalam persidangan pidana daring. Meskipun sebelum masa pandemi COVID-19 keabsahannya menjadi suatu perdebatan sengit, tetapi sejak adanya pandemi COVID-19 dikarenakan ruang gerak yang terbatas maka teknologi pun dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam persidangan pidana dan telah dibentuk regulasi pidana daring secara komperhensif. Kendati demikian, fair trial menjadi suatu perdebatan dikarenakan kekhawatiran timbulnya persidangan yang unfair dalam persidangan pidana daring. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data campuran yang diawali dengan analisis data kualitatif kemudian dilakukan uji validitas dengan data kuantitatif. Sehingga dalam penelitian ini digunakan pengumpulan data wawancara terhadap praktisi hukum, studi kepustakaan, serta melakukan survey dengan membagikan kuesioner melalui google form. Bentuk penelitian ini adalah yuridis-normatif dan yuridis-empiris dengan pendekatan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini adalah persidangan pidana daring tetap mengakomodir fair trial dalam pelaksanaannya.

---

Technological advance is something that cannot be avoided. Techonology uses for criminal trial cannot be denied. However, online criminal trial through teleconference in Indonesia is not regulated on Code of Criminal Procedure Indonesia (KUHAP), but it has been regulated on other regulation that determine criminal procedure law for witnesses hearing. Even though before COVID-19 pandemic validity of online criminal trial was an matter of debate, but since COVID-19 pandemic makes people movement stricted, criminal trial use technology as much as possible and regulation of comprehensive online criminal trial has been established. However, fair trial on online criminal trial is a matter of debate even regulation of online criminal trial has been established due unfair trial concerns. This research was conducted with qualitative data analysis method in the beginning then tested the validity with quantitative data analysis so this research used data collection tools through interview with legal practitioner, study literature, and survey by distributing quisionnaires on google form. This research is a juridical-normative and juridical-empirical with comparative study research. The result of this research is that online criminal trial still accomadate fair trial"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis volatility spillover antara Indonesia dengan Jepang, China, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Secara spesifik, penelitian ini ingin membandingkan volatility spillover pada 5 pasang indeks saham negara antara periode non-krisis dengan periode Krisis Keuangan Global 2008 dan Pandemi COVID-19. Maka dari itu, periode penelitian ini mencakup tahun 2003 – 2023 dan dibagi menjadi 5 fase: full period (Januari 2003 – Maret 2023), fase 1 (Pra Krisis Keuangan Global 2008), fase 2 (Krisis Keuangan Global 2008), fase 3 (Pasca Krisis Keuangan Global 2008 dan Pra Pandemi COVID-19), dan fase 4 (Pandemi COVID-19). Digunakan metode GARCH-BEKK untuk mendapatkan hasil volatility spillover. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dan tingkat spillover antara JCI dengan kelima indeks saham lainnya berbeda-beda. Meski begitu, terdapat pola yang sama dimana tingkat volatility spillover (dilihat dari koefisien GARCH-BEKK) mencapai titik tertinggi pada periode krisis (Krisis Keuangan Global 2008 atau Pandemi COVID-19).

---

This study aims to analyze the volatility spillover between Indonesia with Japan, China, Singapore, South Korea, and the United States. Specifically, this study wants to compare the volatility spillover on 5 pairs of national stock indices between the non-crisis period and the 2008 Global Financial Crisis and the COVID-19 Pandemic. Therefore, the period of this study covers 2003 – 2023 and is divided into 5 phases: full period (January 2003 – March 2023), phase 1 (Pre-2008 Global Financial Crisis), phase 2 (2008 Global Financial Crisis), phase 3 (Post 2008 Global Financial Crisis and Pre Pandemic COVID-19), and phase 4 (Pandemic COVID-19). The GARCH-BEKK method is used to obtain volatility spillover results. The results of this study show that the relationship and level of spillover between JCI and the other five stock indices are different. Even so, there is the same pattern where the level of volatility spillover (viewed from the GARCH-BEKK coefficient) reaches its highest point during the crisis period (2008 Global Financial Crisis or the COVID-19 Pandemic)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cash holdings terhadap kinerja perusahaan non-finansial di Indonesia pada masa sebelum dan saat pandemi COVID-19, serta menganalisis pengaruh non-linier cash holdings terhadap kinerja perusahaan non- finansial di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel 635 perusahaan non-finansial yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari tahun 2018 Q1 - 2021 Q3. Metode penelitian dalam studi ini adalah regresi panel model dengan unbalanced panel data dan metode estimasi yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Hasil studi menunjukkan adanya pengaruh positif, namun tidak signifikan pada cash holdings terhadap kinerja perusahaan pada masa sebelum COVID-19. Pengaruh positif ini memungkinkan perusahaan untuk mengefisiensikan pembiayaan eksternal yang tinggi dan memberikan fleksibilitas bagi perusahaan dalam menggunakan cadangan kas untuk melakukan investasi yang lebih menguntungkan. Pada saat pandemi COVID-19 berlangsung, cash holdings memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan non-finansial di Indonesia. Selain itu, studi juga mengungkapkan bahwa cash holdings memiliki pengaruh non-linier negatif namun tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan non-finansial di Indonesia.

---

This study aims to analyze cash holdings on the performance of non-financial companies in Indonesia before and during the COVID-19 pandemic and analyze the effect of non-linear cash holdings on the performance of non-financial companies in Indonesia. The research sample of this study consisted of 635 non-financial companies listed in Indonesia Stock Exchange for the period of 2018 to 2021. The research method in this study is a panel regression model with an unbalanced panel data and the estimation method used is the Fixed Effect Model (FEM). The results of the study show that there is a positive, but insignificant effect of cash holdings on firms’ performance in the pre- COVID-19 period. This positive effect allows companies to avoid high external financing and provide flexibility in using cash reserves to make more profitable investments. During the COVID-19 pandemic, cash holdings have a negative and insignificant impact on the performance of non-financial companies in Indonesia. In addition, the study also shows that cash holdings have a negative non-linear and insignificant effect on the performance of non-financial companies in Indonesia."

"Latar Belakang: Permintaan pasien terhadap penerapan Teledentistry di dunia mengalami peningkatan lima kali pada masa pandemi COVID-19. Pasien di berbagai kelompok umur memiliki kepuasan yang tinggi terhadap Teledentistry.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam menggunakan Teledentistry dan mendapatkan informasi tentang hubungan kepuasan masyarakat dengan usia, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman, komunikasi, kemudahan, kenyamanan, keandalan, dan manfaat Teledentistry bagi pasien.Bahan dan Metode: Penelitian cross-sectional ini dilakukan pada tahun 2022. Penelitian ini menggunakan kuesioner daring mandiri yang disebarkan menggunakan media sosial. Kuesioner terdiri dari faktor sosiodemografi, dan faktor-faktor yang berhubungan dengan kepuasan dalam menggunakan Teledentistry. Uji analisis faktor digunakan untuk menentukan komponen yang berkontribusi sampai pada tingkatan kepuasan.Hasil: Kepuasan masyarakat dalam menggunakan Teledentistry di masa pandemi COVID-19 memiliki tiga kategori tingkatan kepuasan, yaitu tiga responden berjenis kelamin perempuan yang memiliki tingkatan kepuasan moderat (skor 68-88), 137 responden berjenis kelamin laki-laki puas dalam menggunakan Teledentistry (skor 89-109), dan 135 responden berjenis kelamin perempuan sangat puas dalam menggunakan Teledentistry (skor 110-130). Penelitian ini menemukan terdapat 12 kombinasi pemodelan yang dapat berasosiasi secara signifikan dengan kepuasan masyarakat dalam menggunakan Teledentistry selain jenis kelamin dan pendidikan.Kesimpulan : Kepuasan masyarakat dalam menggunakan Teledentistry di Indonesia hampir sama dengan kepuasan pasien di berbagai negara. Rasa puas dalam menggunakan Teledentistry dapat meningkatkan akses ke pelayanan kesehatan gigi dan mulut.

---

Background: Patient demand for the application of Teledentistry in the world has increased five times during the COVID-19 pandemic. Patients in various age groups have high satisfaction with Teledentistry.

Objectives: Determine the level of community satisfaction in using Teledentistry and obtain information about the relationship of community satisfaction with age, gender, education, experience, communication, convenience, comfort, reliability, and benefits of Teledentistry for patients.

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted in 2022. This study used an independent daring questionnaire distributed using social media. The questionnaire consisted of sociodemographic factors, and factors related to satisfaction in using Teledentistry. The factor analysis test is used to determine the components that contribute to the level of satisfaction.

Results: Community satisfaction in using Teledentistry during COVID-19 pandemic has three categories of satisfaction level, namely three female respondents who have a moderate level of satisfaction (score 68-88), 137 male respondents are satisfied in using Teledentistry (score 89-109), and 135 female respondents were very satisfied in using Teledentistry (110-130). This study found that there are 12 combinations of modeling that could be significantly associated with community satisfaction in using Teledentistry other than gender and education.

Conclusions: Community satisfaction in using Teledentistry in Indonesia is almost the same as patient satisfaction in various countries. Satisfaction in using Teledentistry can increase access to dental and oral health services."

"Pelayanan pengaduan pada masa pandemi menjadi sangat penting untuk dilakukan, yang tujuannya adalah membantu menjaga kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19, penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk pelayanan pengaduan, memiliki tantangan tersendiri. Hal ini karena pemberlakuan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19. Salah satu lembaga negara yang memiliki tugas untuk mengawasi pelayanan publik dan menerima laporan masyarakat terkait pelayanan publik adalah Ombudsman RI. Sepanjang tahun 2020, Ombudsman RI hanya mampu menyelesaikan sebanyak 43,04% laporan masyarakat. Untuk menjaga kualitas pelayanan pengaduan Ombudsman RI agar tetap maksimal, dibutuhkan manajemen pengaduan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen pengaduan Ombudsman RI pada masa pandmei COVID-19 ditinjau dari konsep Best Practice Complaint Management yang dikemukakan oleh Johnston dan Mehra (2002). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman RI hanya memenuhi delapan dari dua belas dimensi Best Practice Complaint Management. Sedangkan dua dimensi lainnya belum terpenuhi secara optimal dan dua dimensi lainnya belum terpenuhi.

---

Complaint services during the pandemic are crucial to help maintain the quality of public services received by the community. However, the execution of public services during the COVID-19 pandemic, including complaint services, has its challenges. These are due to the implementation of various policies to cope with the spread of the COVID-19 virus. In this case, Ombudsman RI exists as one of the state institutions in charge of public services supervising and receiving public reports related to public services. However, Ombudsman RI was only able to complete 43.04% of public reports throughout 2020. Therefore, complaint management is required to maintain the quality of the Ombudsman RI complaint service to remain optimal. This study aims to determine the complaint management of Ombudsman RI during the COVID-19 pandemic in terms of the Best Practice Complaint Management concept proposed by Johnston and Mehra (2002). This study uses a post-positivist approach, and data collection is carried out through interviews and literature study. The results showed that the Ombudsman RI only met eight of the twelve dimensions of Best Practice Complaint Management. While two dimensions have not been fulfilled optimally and the other two dimensions have not complied."

"Pada era industri 4.0, Pemerintah mendorong Industri Mikro dan Kecil (IMK) Indonesia untuk onboarding dengan mentransformasikan aktivitas usaha offline ke aktivitas usaha online melalui internet. Internet merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja IMK. Sayangnya, persentase penggunaan internet untuk aktivitas usaha pada Industri Mikro dan Kecil masih rendah. Pandemi Covid-19 tanpa disadari mempercepat proses digitalisasi IMK meskipun penjualan IMK menurun signifikan sebagai dampak dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana peran penggunaan internet untuk aktivitas usaha pada kinerja IMK. Data yang digunakan adalah data cross section Survei IMK Tahunan 2020 dengan. Hipotesis pada penelitian ini adalah peran penggunaan internet untuk aktivitas usaha berhubungan positif dengan kinerja usaha Industri Mikro dan Kecil di masa pandemi Covid-19. Penggunan internet diuraikan sebagai penggunaan internet untuk aktivitas iklan, aktivitas penjualan produk, aktivitas pembelian bahan baku, infomasi pengembangan usaha  dan aktivitas fintech lending. Kinerja IMK  diukur dengan omset IMK pada bulan terakhir produksi di tahun 2020. Metode analisis yang digunakan adalah Propensity Scores Matching (PSM). Metode ini digunakan bertujuan untuk mengurangi selection bias karena variabel treatment bersifat tidak acak.Hasil studi ini menyatakan bahwa penggunaan internet untuk aktivitas iklan, aktivitas penjualan produk, aktivitas pembelian bahan baku, infomasi pengembangan usaha dan aktivitas fintech lending berpengaruh positif dan signifikan terhadap omset usaha IMK di masa Pandemi Covid-19

---

In the industrial era 4.0, the Government encouraged Indonesian Micro and Small Industries (IMK) to onboard by transforming offline business activities to online business activities via the internet. The Internet is one of the factors that affect the performance of IMK. Unfortunately, the percentage of internet use for business activities in Micro and Small Industries is still low. The Covid-19 pandemic has unwittingly accelerated the process of digitizing IMK even though IMK sales have decreased significantly due to the Large-Scale Social Restrictions (PSBB). This study aims to analyze the role of internet use for business activities on IMK performance. The data used is cross-section data for the 2020 Annual IMK Survey. The hypothesis in this study is that the role of internet use for business activities is positively related to the performance of Micro and Small Industry businesses during the Covid-19 pandemic. Internet use is described as Internet use for advertising activities, product sales, raw material purchasing, business development information, and financial lending activities. IMK performance is measured by IMK turnover in the last month of production in 2020. The analytical method used is Propensity Scores Matching (PSM). This method reduces selection bias because the treatment variable is not random. The results of this study state that the use of the internet for advertising activities, product sales activities, raw material purchasing activities, business development information and fintech lending activities has a positive and significant effect on IMK business turnover during the Covid-19 Pandemic."

"Tax Holiday merupakan salah satu fasilitas insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia sekaligus mendorong adanya aliran Foreign Direct Investment ke negara ini. Aturan pelaksana terkait dengan pemberian insentif telah diatur pertama kali pada tahun 2011 melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 yang kemudian beberapa kali diubah terakhir melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.010/2020. Perubahan peraturan yang terkahir kali diubah tentunya disebabkan karena Pemerintah Indonesia menginginkan adanya penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Tax Holiday pada masa pandemi yang diukut dengan realisasi investasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Efisiensi yang dikur dari belanja perpajakan pada masa pandemi untuk jenis insentif ini lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecukupan implementasi insentif ini dilihat dari adanya revisi peraturan yang menedepankan paradigm simplicity and certainty dan trust and verify. Perataan terkait pemberian insentif Tax Holiday dapat dilihat dari adanya skema pengajuan insentif untuk jenis-jenis industri yang diatur dalam regulasi terkait. Responsivitas dalam pemberian insentif Tax Holiday dilihat dari pertimbangan yang dibuat oleh investor dalam menentukan tempat untuk berinvestasi serta koordinasi yang dilakukan antar lembaga. Sedangkan ketepatan pemberian insentif ini masih memliki hambatan dan kendala terutama terkait dengan kepastian hukum.

---

Tax Holiday is one of the corporate income tax reduction incentives provided by the government to attract investors to invest in Indonesia as well as to encourage the flow of Foreign Direct Investment to this country. Implementing rules related to the provision of incentives have been regulated for the first time in 2011 through the issuance of PMK Number 130/PMK.011/2011 which was later amended several times, most recently through the issuance of PMK Number 130/PMK.010/2020. The changes to the regulations that were last amended are of course because the Indonesian government wants an adjustment to the Covid-19 pandemic situation that has been going on since the second quarter of 2020 until now. This research was conducted with a post-positivist approach with a descriptive research type and using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of Tax Holiday during the pandemic as measured by investment realization is much smaller than in the period before the pandemic. The measured efficiency of tax spending during the pandemic for this type of incentive is lower than in previous years. The adequacy of the implementation of this incentive can be seen from the revision of regulations that emphasize simplicity and certainty and trust and verify paradigms. Equalization related to the provision of Tax Holiday incentives can be seen in the existence of a scheme for submitting incentives for types of industries regulated in the relevant regulations. Responsiveness in providing Tax Holiday incentives is seen from the considerations made by investors in determining where to invest and the coordination between institutions. Meanwhile, the accuracy of the provision of these incentives still has obstacles, especially those related to legal certainty."

"Ketidakpercayaan politik adalah suatu hal yang penting guna melihat implementasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang membutuhkan partisipasi dari warga negaranya. Pada masa pandemi Covid-19, kepercayaan terhadap pemerintah dapat meningkatkan ketaatan dan kemauan masyarakat untuk patuh terhadap kebijakan kesehatan pemerintah, menurunkan persepsi risiko terhadap Covid-19, dan mengurangi angka mortalitas. Sebaliknya, ketidakpercayaan politik akan meningkatkan ketidakpatuhan dan menyebabkan instabilitas yang berakibat negatif bagi penanganan pandemi Covid-19. Data menunjukkan adanya tren yang sama dalam ketidakpercayaan politik di Jerman dan Indonesia selama penularan pandemi Covid-19 dari Maret 2020-Juli 2021. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi pustaka, investigasi media daring, dan hasil survei untuk mengkaji dan membandingkan tren ketidakpercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah Jerman pada masa kekanseliran Angela Merkel dan pemerintah Indonesia pada masa kepresidenan Joko Widodo. Dengan menggunakan teori ketidakpercayaan politik Bertsou yang menjelaskan mengenai faktor-faktor kemunculan ketidakpercayaan politik masyarakat terhadap pemerintah, penelitian ini berargumen bahwa tingkat kompetensi, transparansi, dan kepentingan menjadi faktor penting dalam mengkaji ketidakpercayaan politik masyarakat selama masa pandemi. Sebab, tingginya ketidakpercayaan politik berkorelasi terhadap efektivitas kebijakan pandemi.

---

Political distrust is an important factor in policy implementation to handle the Covid-19 pandemic which requires citizen participation. During the Covid-19 pandemic, trust in government can increase public willingness to comply with government health policies, reduce the risk perception for Covid-19, and reduce mortality rates. On the other hand, political distrust will increase disobedience and lead to instability which has a negative impact in any attempts to handle the Covid-19 pandemic. The data shows a same trend in political distrust in Germany and Indonesia during the spread of the Covid-19 pandemic from March 2020-July 2021. This study will use a qualitative approach with data collection methods in the form of literature studies, online media investigations, and survey results to assess and compares the trend of citizen’s political distrust of the German government during the chancellorship of Angela Merkel and the Indonesian government during the presidency of Joko Widodo. By using Bertsou's theory of political distrust which explains the factors in the emergence of political distrust for the government, this study argues that the level of competence, transparency, and interest are important factors in assessing citizens political distrust during the pandemic as high political distrust correlates with the effectiveness of pandemic health policies."