Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BSI merupakan produk merger bank Syariah pertama di Indonesia yang diresmikan pada 2021 lalu. Penggabungan 3 bank Syariah tersebut telah menghasilkan satu bank syariah besar yang digadangkan pemerintah akan mampu mendorong pertumbuhan pangsa pasar bank Syariah di Indonesia, dengan harapan mampu berdaya saing global. Kini, telah dua tahun berlalu pasca lahirnya BSI, perlu kiranya untuk meninjau perkembangan, khususnya dampak pasca kebijakan merger tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, yang bertujuan menganalisis dampak merger pasca diresmikannya BSI, dengan focus pada aspek Pangsa Pasar, Kinerja Bank, Jumlah Nasabah dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merger secara umum telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bank yang ditunjukkan dengan meningkatnya pangsa pasar, kinerja bank, dan jumlah nasabah, tanpa membuat kebijakan PHK bagi SDM mereka. Meskipun begitu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dari keempat aspek yang menunjukkan bahwa BSI saat ini, baik secara internal maupun eksternal masih dalam masa transisi pasca merger menuju kondisi optimal yang diharapkan.

---

BSI is the first Sharia bank merger product in Indonesia which was inaugurated in 2021. The merger of those 3 Islamic banks has resulted in a large Islamic bank which the government predicts will be able to encourage the growth of the market share of Islamic banks in Indonesia, with the hope of being able to compete globally. Now, two years have passed after the birth of BSI, it is necessary to review developments, especially the impact of the post-merger policy. This research is a descriptive qualitative research, which aims to analyze the impact of the merger after the inauguration of BSI, with a focus on aspects of Market Share, Bank Performance, Number of Customers and Human Resources. The results of the study show that mergers in general have had a positive impact on bank growth as indicated by increasing market share, bank performance and number of customers, without making layoff policies for their human resources. Even so, there are several things that need to be considered from the four aspects which indicate that BSI is currently, both internally and externally, still in a post-merger transition period towards the expected optimal conditions"

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah perkembangan masyarakat di suatu negara dan sharia governance berpengaruh positif terhadap pengungkapan ISR pada bank syariah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 34 bank syariah dari negara Indoensia, Malaysia, dan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC) pada tahun 2011 hingga 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil tingkat pengungkapan ISR yang masih rendah. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat dan islamic governance score terbukti berhubungan positif dan signifikan mempengaruhi bank syariah untuk pengungkapan ISR.

---

The objective of this study is to determine whether the human development in a country and sharia governance positively and significantly related to the disclosure of ISR in Islamic banks. The research uses 34 Islamic banks from countries of Indonesia, Malaysia, and the countries of the Gulf Cooperation Council (GCC) in 2011 to 2013. The results of this study show ISR disclosure level is still low. In addition, the results also indicate that the human development and islamic governance scores show to be associated positively and significantly affect Islamic banks to disclosure of ISR."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak merger pada PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank OCBC-NISP Tbk terhadap kinerja keuangan dan kinerja non keuangan mereka untuk periode 2004-2019 dan 2007-2019, menggunakan data sekunder seperti laporan keuangan dan publikasi laporan lainnya. Kinerja keuangan diukur dengan menggunakan analisis rasio keuangan dan analisis nilai pasar. Kinerja non keuangan diukur dengan melihat pertumbuhan dana nasabah, pertumbuhan kantor cabang, dan produktivitas karyawan. Analisis dampak merger dilakukan dengan membandingkan kinerja bank dari sebelum dan sesudah merger, kinerja antara bank merger, dan kinerja antara bank merger dengan bank yang tidak merger. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja bank sesudah merger lebih baik yang terutama terlihat dari rasio CAR, NPL, kapitalisasi pasar, jumlah dana nasabah, dan produktivitas karyawan. Kinerja OCBC-NISP lebih baik dari CIMB Niaga. Kinerja dari bank merger tidak memiliki perbedaan yang signifikan dari bank yang tidak merger kecuali untuk CAR, ROA, LDR, dan produktivitas karyawan.

---

This research aims to analyze the impact of the merger of PT Bank CIMB Niaga Tbk and PT Bank OCBC-NISP Tbk on their financial performance and non-financial performance for the period 2004-2019 and 2007-2019, using secondary data such as financial statements and other published reports. Financial performance is measured using financial ratio analysis and market value analysis. Non-financial performance is measured by using the growth of customer funds, branch office growth, and employee productivity. Analysis the impact of merger is conducted by comparing the performance of banks before and after the merger, the performance between the merged banks, and the performance between the merged banks and non-merged bank. This research shows the bank’s performance after the merger is better which is mainly seen from the ratio of CAR, NPL, Market Capitalization, Total Customer Funds, and Employee Productivity. The performance of OCBC-NISP is better than CIMB Niaga. The performance of the merged bank does not have a significant difference from the non-merged bank except for CAR, ROA, LDR, and Employee Productivity. "

"Dalam Pasal 5 huruf g dan huruf h Qanun no. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah ini menjelaskan tujuan  dibentuknya lembaga keuangan syariah adalah “ untuk  membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan efektifitas masyarakat; serta menbantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat”.  Oleh sebab itu, rumusan masalahnya adalah bagaimana dampak kebijakan merger Bank Syariah Indonesia terhadap kesejahteraan pekerja di provinsi Aceh dan efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh No. 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian an tesis ini dilakukan menggunakan metode normative-empiris dengan mengumpulkan data primer dari Pegawai BSI dan masyarakat Aceh. Kemudian data primer tersebut diolah dan dibandingkan dengan aturan terkait kesejahteraan tenaga kerja agar diperoleh hasil efektivitas tujuan penerapan Qanun Aceh. Disimpulkan ada penurunan kesejahteraan bagi para pekerja terkait  perbedaan sarana dan fasilitas yang diperoleh. Selain itu perusahaan juga belum memenuhi bagian pelatihan kerja dan kewajiban memberikan gaji yang adil pagi pekerja setelah merger. Tingkat efektifitas berdasarkan lima indikator pengukuran efektifitas terdapat empat indikator telah memenuhi kriteria ukuran efektivitas, kecuali sarana dan fasilitas pendukung hukum Qanun tidak memenuhi dua kriteria yaitu mudah dilaksanakan serta ringkas.

---

In article 5 letter g and letter h of Qanun no. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions explains that the purpose of the establishment of Islamic financial institutions is “to help increase economic empowerment and community effectiveness; and help increase incomes and community welfare”. The author wants to analyze how the impact of the merger policy of Bank Syariah Indonesia on the welfare of workers in the province of Aceh and the effectiveness of the objectives of the implementation of Qanun Aceh No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions. The research in writing this thesis was conducted using the juridical-normative method by collecting primary data from BSI employees and the people of Aceh. Then the primary data is processed and compared with regulations related to the welfare of the workforce in order to obtain the results of the effectiveness of the objectives of implementing the Aceh Qanun. Concludes that there is indeed a decrease in welfare for workers related to the differences in facilities and facilities obtained. In addition, the company also has not fulfilled the job training section and the obligation to provide fair wages to workers after the merger. The level of effectiveness based on five indicators of effectiveness measurement, there are four indicators that have met the criteria for measuring effectiveness, except for the facilities and facilities supporting the Qanun law that do not meet two criteria, namely easy to implement and easy."

"Krisis ekonomi menuntut Perbankan untuk tetap dapat bertahan dan berkompetisi. Salah satu alternatif yang banyak dilakukan saat ini adalah upaya penggabungan bank. Hal tersebut didasarkan atas studi literatur dalam Perbankan dan Industri pada umumnya yang menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan Profitabilitas. Proses penggabungan bank akan lebih mudah dilakukan bila bank tersebut berada dalam kepemilikan yang sama seperti rencana penggabungan Bank Take Over (BTO) di mana 100% kepemilikannya adalah milik Pemerintah. Analisis Pre-Merger dilakukan untuk melihat sejak awal permasalahan yang ada dalam Bank Take Over tersebut dengan batasan beberapa variabel keuangan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pangsa Pasar yang diukur dengan : Pangsa Aset, Pangsa Dana, Pangsa Kredit, dan pengaruh Capital Aset Ratio (CAR) serta Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas Bank Take Over Pre-Merger di Indonesia dan untuk mengetahui variabel yang dominan pengaruhnya terhadap Profitabilitas Pre-Merger tersebut.Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian dengan unit analisis Bank Take Over di Indonesia dengan menggunakan pooling data antara tahun 1990 sampai 1998. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode Regresi Berganda, pengujian ekonometrika, dan uji statistik. Pengujian ini dilakukan dengan perangkat lunak SPSS.Hasil penelitian secara umum dinyatakan sebagai berikut : variabel Pangsa Pasar yang diukur dengan Pangsa Aset, Pangsa Dana dan Pangsa Kredit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas secara parsial. Ketiga variabel tersebut tidak dapat dijadikan pertimbangan satu-satunya untuk mengukur Profitabilitas tanpa mempertimbangkan kinerja keuangan yang lain. Tidak berpengaruhnya Pangsa Aset, Pangsa Dana dan Pangsa Kredit terhadap Profitabilitas dapat disebabkan kuantitas aset, dana dan kredit tidak didukung oleh kualitas ketiga variabel tersebut, struktur Perbankan yang terkonsentrasi, dan tidak berjalannya fungsi intermediasi bank. CAR berpengaruh positif terhadap Profitabilitas. Makin menurunnya CAR semakin rendah Profitabilitas yang diperoleh. Hal tersebut disebabkan terkikisnya modal akibat negatif spread dan peningkatan aset yang tidak diikuti dengan peningkatan Kapital menyebabkan rasio kecukupan modal yang rendah. Rendahnya CAR menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat yang pada akhirnya dapat menurunkan Profitabilitas. LDR berpengaruh negatif terhadap Profitabilitas. Makin tingginya LDR yang berarti makin rendahnya likuiditas menyebabkan Profitabilitas yang rendah pula. Hal ini disebabkan terdapatnya Non Performing Loan menyebabkan kredit yang disalurkan tidak memberikan hasil. Tingkat likuiditas yang rendah dapat menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat dan berdampak pada penarikan dana, yang pada akhirnya menurunkan Profitabilitas.Adapun faktor yang dominan mempengaruhi Profitabilitas Bank Take Over Pre-Merger berturut-turut adalah CAR, LDR dan kondisi perekonomian. Berdasarkan hal tersebut aspek permodalan dan tingkat likuiditas seyogyanya mendapat perhatian penting dalam penggabungan Bank Take Over di Indonesia."

"Pada Krisis ekonomi yang dimulai pada tahun 1997 perbankan menduduki posisi kritis yang secara umum disebabkan oleh dua hal yakni pertama, deregulasi bidang perbankan yang terlalu mamberikan kemudahan bagi bank-bank disertai kurangnya pengawasan pemerintah untuk menjalankan deregulasi tersebut dan kedua yaitu timbulnya kredit macet yang besar akibat faktor yang pertama tadi. Untuk mengatasi hal tersebut Bank Indonesia menyarankan agar Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) melakukan tindakan terhadap bank-bank umum peserta rekapitalisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1989 tentang program rekapitalisasi bank Umum, yang bertujuan rnembantu meningkatkan permodalan bank Umum. Dalam rangka pelaksanan program rekapitalisasi bank Umum itu rnaka pemerintah memandang perlu dilakukan rekapitalisasi terhadap Bank Dalam Penyehatan yang berstatus Bank Take Over (BTO) yaitu Bank Dalam Penyehatan yang pengoperasian serta pengendaliannya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada BPPN.Dengan kewenangan yang dimilikinya itu BPPN melakukan merger terhadap Bank-Bank Take Over yang diperkirakan tidak dapat memenuhi rasio kecukupan modal 8 persen pada akhir tahun 2001 dengan bank lain yang rasio kecukupan modalnya lebih baik sehingga dapat diperoleh bank yang lebih solid, tangguh dan sehat, yang kemudian diharapkan dapat mengakhiri krisis perbankan saat ini. Untuk dapat mencapai tujuan diatas maka BPPN mengadakan merger antara Bank Danamon dan Delapan Bank Take Over; Bank Tiara, Bank Duta, Tamara Bank, Bank Jaya, Bank Pos Nusantara, Bank Rama, Bank Nusa Nasional, dan Bank Risyad Salim Internasional."

"Dengan terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, keadaan perekonomian negara kita porak peranda. Kondisi buruk ini juga berdampak pada dunia perbankan kita. Pemerintah terpaksa menutup beberapa bank yang dinilai tidak sehat, sedangkan yang masih bertahan disarankan untuk melakukan penggabungan (merjer), akuisisi, atau meleburkan diri dengan bank-bank lain agar mampu bertahan. Dengan dilakukannya merjer tersebut jelas ada banyak karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis terhadap hukum positif Indonesia yang mengatur tentang perlindungan hukum bagi karyawan bank-bank yang melakukan merjer dan bagaimana penerapannya di lapangan.Metode penelitian yang penulis tempuh adalah dengan kepustakaan dan juga wawancara dengan sejumlah karyawan beberapa bank yang melakukan merjer. Besar harapan penulis, dimasa mendatang pemerintah kita dapat lebih memperhatikan perlindungan hukum bagi para karyawan sebagai pihak yang lemah dalam proses merjer bank-bank umum nasional."

"Restrukturisasi perbankan di Indonesia dalam berbagai bentuknya antara lain merjer dalam konsepsi modern, sebenarnya telah mulai dipraktikkan sekitar tahun 1971. Sementara itu, perbuatan hukum merjer itu sendiri, oleh kalangan perbankan dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, dan sebagai hasilnya diketahui begitu banyak bank khususnya bank swasta nasional yang melakukan merjer.Kecenderungan merjer, konsolidasi, dan akuisisi oleh kalangan perbankan kemudian mulai ditinggalkan setelah Pemerintah memberlakukan kebijakan deregulasi di bidang keuangan dan moneter pada tahun 1988. Kebijakan yang lebih dikenal dengan Pakto88, antara lain mempermudah persyaratan pendirian izin usaha baru di bidang perbankan. Akibatnya, bank-bank baru berdiri dimana-mana dengan berbagai nama dan ragam kepemilikannya. Sampai dengan tahun 1995-an, dilihat dari segi kuantitas, jumlah bank di Indonesia dianggap telah berlebihan atau over banked. Oleh karena itu, Pemerintah kemudian secara perlahan mulai mengerem laju petumbuhan jumlah bank. Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah, antara lain menyetop pemberian izin usaha bank baru, meningkatkan persyaratan permodalan, dan mendorong para pemilik bank untuk melakukan merjer, konsolidasi, dan akuisisi sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing. Timbulnya krisis moneter dan ekonomi yang melanda berbagai negara Asia termasuk Indonesia telah menjadikan lembaga perbankan yang dituduh sebagai salah satu unsur pemicu dari timbulnya krisis tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah kemudian telah menetapkan berbagai langkah kebijakan, antara lain melakukan program restrukturisasi dan reformasi di bidang perbankan.Dari segi yuridis, hukum positif Indonesia yang mengatur tentang lembaga merjer, konsolidasi, dan akuisisi di bidang perbankan diatur dalam Undang-Undang Perbankan (UUP). Berlakunya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) pada tahun 1995. kemudian telah menjadikan pengaturan mengenai merjer, konsolidasi, dan akuisisi dalam perbendaharaan hukum di Indonesia menjadi semakin lengkap namun menjadi beragam. Adanya berbagai keragaman dari peraturan yang ada mengenai merjer, konsolidasi, dan akuisisi ini, setidaknya memerlukan pembahasan dan analisis yang mendalam bagaimana sesungguhnya aspek hukum dan tata cara pelaksanaan merjer, konsolidasi, dan akuisisi bank umum di Indonesia."

"Pemerintah untuk menyehatkan sektor perbankan nasional terutama terhadap bank yang telah ditetapkan dan diserahkan Bank Indonesia kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna dilakukan program penyehatan melalui peningkatan permodalan sektor perbankan sehingga dapat menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Lembaga perbankan memainkan peran strategis dalam perekonomian satu negara, makanya ketika sate negara dilanda !crisis di sektor perbankan, pada umumnya iangkah utama yang dilakukan Pemerintah dan bank sentral adalah melakukan program penyehatan perbankan yang meliputi restrukturisasi perbankan dengan fokus utama rekapitalisasi perbankan.Dengan peningkatan modal itu diharapkan bank menjadi fasilitator dari sistem pembayaran nasional yang efisien, mampu mendukung pertumbuhan sektor rill yang pada gilirannya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. sesungguhnya Iebih banyak berhubungan dengan adanya peraturan yang lengkap, jelas dan dipahami baik oleh aparatur pemerintah serta masyarakat luas. Semua aspek yang muncul dalam program rekapitalisasi bank tergantung kepada bagaimana peraturan-peraturan yang melingkupinya dapat mengantisipasi masalah-masalah yang mungkin timbul serta pemecahan yang praktis dan efisien atas masalah tersebut, khususnya dalam rangka mengantisipasi program rekapitalisasi bank yang mengakibatkan persaingan tidak sempurna.Sebagaimana diketahui bersama, melalui Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (selanjutnya disebut dengan "BLBI"), Pemerintah melalui Bank Indonesia daiam rangka menjaga stabilitas moneter telah memberikan bantuan kepada beberapa bank umum. Namun kenyataannya justru bantuan likuiditas tersebut, digunakan oleh bank umum untuk kepentingan usaha kelompoknya. Didasari dalam rangka upaya pengembalian keuangan negara yang telah tersalur di sejumlah bank umum tersebut, maka Pemerintah melalui BPPN melakukan restrukturisasi hutang.Sesungguhnya dengan menjadi peserta program rekapitalisasi banyak keuntungan yang diperoleh bagi bank umum. Keuntungan terbebas dari persoalan kredit macet yang sudah tentu akan membebani kondisi keuangan serta kegiatan usahanya. Kenyataan ini tentunya, sulit bagi bank umum lain yang bukan peserta program rekapitalisasi bank umum, yang apabila dalam perjalanan usahanya ternyata menghadapi persoalan kredit macet maka sebelum ditetapkan sebagai bank peserta program rekapitalisasi, bank tersebut tentunya harus menambah struktur permodalannya tanpa melalui penyertaan modal Pemerintah."