Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo menanda tangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik. Dikarenakan beberapa peraturan yang dinilai bermasalah, berselang 5 bulan kemudian, Aliansi Musisi dan Pencipta Lagu Indonesia atau AMPLI resmi berdiri dan secara tegas menolak PP No. 56 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam guna meraih data primer, dan mengurasi data sekunder melalui peraturan, situs daring dan media sosial. Penelitian ini mengidentigikasi AMPLI sebagai kelompok kepentingan menggunakan konsep dari Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), pembentukan kelompok politik dengan Disturbance Theory oleh Truman (1951), dan strategi kelompok kepentingan menggunakan konsep lobbying dari Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spanier (1983). Temuan dari penelitian sejauh ini mengidentifikasi bahwa AMPLI sebagai kelompok kepentingan telah melakukan strategi direct & indirect lobbying. Indirect lobbying sendiri terbagi menjadi 4 (empat) kategori: grassroots lobbying, constituent pressures, political campaign, dan citizen participations, di mana AMPLI menjalankan keempat indirect lobbying tersebut sebagai strateginya. Akan tetapi direct lobbying yang dilakukan oleh AMPLI kurang optimal karena tidak memiliki kontak langsung dengan legislator terkait. Kemenkumham beserta DJKI kemudian merevisi dan menerbitkan Permenkumham No. 9 Tahun 2022 sebagai Peraturan Pelaksanaan PP No. 56 Tahun 2022 yang baru dan telah memenuhi tuntutan AMPLI meski secara parsial, karena AMPLI bukan satu-satunya faktor penyebab Permenkumham No. 20 Tahun 2021 direvisi.

---

In 2021, President Joko Widodo signed Government Regulation of the Republic of Indonesia (PP) Number 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties. Due to several regulations that were considered problematic, five months later, the Alliance of Indonesian Musicians and Songwriters or AMPLI was officially established and firmly rejected PP No. 56 of 2021. This research uses a qualitative method with in-depth interview techniques to collect primary data, and curate secondary data through regulations, online sites and social media. This study identifies AMPLI as an interest group using the concept of Janda, Berry, Goldman & Hula (2011), formation of political groups with Disturbance Theory by Truman (1951), and interest group strategy using the concept of lobbying from Keefe, Abraham, Flanigan, Jones, Ogul & Spaniers (1983). The findings from the research so far identify that AMPLI as an interest group has carried out a direct & indirect lobbying strategy. Indirect lobbying itself is divided into 4 (four) categories: grassroots lobbying, constituent pressure, political campaigns, and citizen participation, where AMPLI implements these four indirect lobbies as its strategy. However, direct lobbying by AMPLI was not optimal because AMPLI did not have direct contact with the relevant legislators. Kemenkumham and DJKI then revised and published Permenkumham No. 9 of 2022 as the new Implementing Regulation of PP No. 56 of 2022 and has fulfilled AMPLI's demands even if partially, because AMPLI is not the only factor causing Permenkumham No. 20 of 2021 revised."

"ABSTRAKTulisan ini menjelaskan tentang strategi proses lobi yang dilakukan oleh kelompok NetCoalition sebagai upaya menggagalkan legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA)di Amerika Serikat pada tahun 2011-2012. Melalui studi ini penulis penulis menggunakan teori kelompok kepentingan menurut Janda, Berry dan Goldman untuk menganalisis empat macam strategi lobi yang digunakan NetCoalition yaitu lobi langsung, lobi secara grassroot, membangun koalisi, dan kampanye informasi serta dampak dari keempat strategi lobi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kampanye informasi yang dilaksanakan NetCoalition merupakan strategi lobi yang memiliki dampak paling besar terhadap legislasi Stop Online Piracy Act (SOPA) dan Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA) yang pada akhirnya tidak lolos menjadi undang-undang.

---

ABSTRACT

This study attempts to analyze the lobbying strategy done by NetCoalition in an attempt to stop the legislation Stop Online Piracy Act (SOPA) and Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA) in the US in 2011-2012. Through this study the author uses the theory of interest groups according to Janda, Berry and Goldman. This theory helps to analyze four different lobbying strategies used by NetCoalition namely direct lobbying, grassroots lobbying, coalition building, and information campaigns as well as the impact of all four lobbying strategy.Based on the results of the study, the author concurs that the information campaign conducted by NetCoalition have the greatest impact on the legislation Stop Online Piracy Act (SOPA) and Preventing Online Threats to Economic Creativity and Theft of Intellectual Property Act (PIPA), which ultimately did not pass into law."

"Tesis ini tentang protes politik kolektif (PPK) dengan rumusan: gerakan dari sekumpulan indiyidu yang mempunyai tujuan dan identitas koleklif sarna untuk mengajukan suatu tuntutan terhadap sebuah kelompok tertentu. Penelitian dilakukan karena mahasiswa di Indonesia sering menggunakan PPK untuk merespon kebijakan yang tidak memuaskan rejim yang berkuasa. Variabel independen dalam tesis ini adalah deprivasi relatif, mobilisasi, collective efficacy, identitas sosial serta collective interest, karena dari pendalarnan literatur, variabel-vanabel tersebut dapat menjelaskan mengapa seseorang berpartisipasi dalam PPK. Data diperoleh dari 10 fakultas di Universitas Indonesia, dengan 387 mahasiswa, gambaran 48.1% perempuan, 51.9% laki-laki, serta 54.3% aktif di organisasi kemahasiswaan. Hasil menunjukkan seluruh independen variabel secara langsung menjelaskan mengapa mahasiswa berpartisipasi dalam PPK. Urutan berdasarkan variabel yang paling menjelaskan adalah identitas sosial, collective eficacy, colleclive interest mobilisasi, dan terakhir deprivasi relatif. Sedangkan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen adalah positif. Saran bagi penelitian selanjutnya adalah, perlu dilakukan penelitian yang bersifat kualitatif agar data kuantitatif yang ada dapat diperjelas lebih mendalam. Selain itu gabungan beberapa bidang ilmu, akan melengkapi hasil penelitian tentang partisipasi mahasiswa Indonesia dalam PPK, karena PPK selalu dilakukan dalam konteks sosial dan politik tertentu."

"Penulisan tesis ini ditujukan untuk mendapatkan jawaban tentang peran dan pengaruh Lobi Bisnis terhadap Lembaga Legislatif Amerika Serikat ( Kongres ) pada masa Ronald Reagan menjadi kepala negara ( 1981-1988 ). Dasar pemikiran yang mendorong penelitian ini adalah adanya keinginan dari penulis untuk membuktikan bahwa budaya kebebasan, kesetaraan dan individualisme yang dianut oleh bangsa Amerika telah menyebabkan kelompok-kelompok masyarakat yang menonjol didalam sektor pembangunan ekonomi nasional, menjadi memiliki pengaruh yang amat kuat terhadap proses politik negara ini. Khususnya dalam proses pembuatan keputusan atau perumusan suatu kebijaksanaan yang berlangsung didalam Kongres.Untuk tujuan ini, maka untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, penulisan tesis ini diarahkan pada pembahasan terhadap salah satu kelompok Lobi Bisnis yang ada di Amerika, yaitu Lobi kelompok industri Tekstil dan Pakaian jadi.Tesis ini akan terdiri dari. 4 bab pembahasan dan 1 bab kesimpulan. Bagian pertama ( BAB I ) membahas tentang hakekat Lobi, nilai-nilai budaya yang mendasari adanya Lobi dalam politik Amerika, kemudian tentang pentingnya kehadiran Lobi bagi kelompok-kelompok kepentingan yang berada didalam masyarakat Amerika, serta juga tentang bagaimana unsur Lobi menjadi penting didalam setiap proses perumusan kebijaksanaan Amerika Serikat. Pada bagian ini, juga akan dijelaskan secara teoritik tentang bagaimana budaya demokrasi Amerika, memherikan kesempatan kepada individu atau swasta untuk dapat menjadi pelaku-pelaku utama didalam sistem dan pembangunan ekonomi mereka. Selanjutnya bagian ini juga memuat tentang teori-teori yang akan dipakai untuk menganalisis permasalahan. Untuk mendapatkan hasil analisa yang sesuai dengan apa yang diharapkan, maka teori-teori yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah ; teori kebudayaan, teori kelompok, politik ekonomi, teori organisasi dan teori kebijakan publik.Pada bagian kedua ( BAB II ), akan dibahas secara khusus tentang Lobi. Secara keseluruhan mulai dari masa awal pertumbuhan kegiatan Lobi didalam proses politik di Amerika Serikat, kemudian tentang peraturan yang mengatur kegiatan melobi ( lobbying ) serta kategorikategori yang dapat dipakai untuk menentukan seseorang adalah pelobi, dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang pelobi profesional. Bagian ini secara lebih terperinci akan menjelaskan tentang pentingnya keberadaan Lobi bagi seluruh individu dan lembaga yang berkepentingan dengan suatu kebijaksanaan yang akan ditetapkan oleh Kongres. Selanjutnya sebagai kaitan yang amat penting dengan peran Lobi dalam Kongres, maka pada bab II ini akan terjadi dalam pola hubungan kekuasaan antara Kongres dan Presiden, serta perubahan-perubahan struktural yang berlangsung didalam Kongres sendiri. Hal ini perlu dibahas, oleh karena perubahan-perubahan ini tentunya juga berpengaruh besar terhadap peran dan akses pengaruh Lobi terhadap Kongres.Pada bagian ketiga ( BAB III ), akan dibahas secara lebih spesifik tentang permasalahan yang dihadapi oleh kalangan industri tekstil dan pakaian jadi Amerika Serikat, pada era kepresidenan Ronald Reagan. Didalam bab ini, akan diperlihatkan angka-angka kerugian yang dialami oleh kalangan industri domestik tekstil Amerika ini, akibat derasnya arus produk-produk impor sejenis, yang kemudian menguasai pasar domestik Amerika Serikat.Selanjutnya pada bagian keempat ( BAB IV ), akan dibahas mengenai upaya-upaya lobbying yang dilakukan oleh pelobi kalangan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap Kongres. Pembahasan masalah ini akan difokuskan pada upaya lobi tekstil yang dimulai dari tahun 1984 sampai dengan tahun 1988. Kemudian akan dilihat sikap dan tanggapan dari Kongres terhadap upaya lobbying yang dilakukan oleh Lobi tekstil dan pakaian jadi ini. Pada bagian akhir dari bab ini, akan dibahas tentang bentuk-bentuk kebijaksanaan perdagangan yang dikeluarkan oleh Kongres pada masa itu, sehingga dapat diperoleh kejelasan tentang berhasil atau tidaknya upaya Lobi mereka ( Tekstil dan Pakaian jadi ) untuk mempengaruhi Kongres.Bagian kelima ( BAB V ) atau bagian terakhir dari tulisan ini, akan memuat tentang analisa dan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari seluruh pembahasan. Sehingga, berdasarkan seluruh hasil pembahasan tesis ini, maka akan dapat dilihat tentang terbukti atau tidaknya hipotesis yang diajukan."

"Skripsi ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mendalam mengenai peran KontraS sebagai CSO yang melakukan advokasi terhadap kasus konflik antara masyarakat lokal Sangihe dengan perusahaan PT Tambang Mas Sangihe, serta mengidentifikasi proses perjalanan advokasi yang sudah dan akan dilakukan KontraS terhadap kasus konflik tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, data utama penelitian ini diperoleh melalui wawancara mendalam dengan wakil koordinator dan badan pekerja KontraS, serta masyarakat lokal Sangihe untuk triangulasi data. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Treadmill of Production Theory dan menggunakan perspektif Green Criminology, Green-Cultural Criminology, dan Southern Green Criminology. KontraS sebagai CSO sekaligus NGO turut berkontribusi dalam gerakan sosial, resistensi dan memperjuangkan hak masyarakat lokal Sangihe dalam konflik lingkungan melalui bantuan advokasi. Sebagaimana tugasnya mengedukasi dan mengadvokasi, KontraS menjalankan peran advokasinya melalui dua strategi, yaitu secara non-litigasi berupa berkoalisi, membentuk laporan, diskusi, kampanye, aksi langsung dan pendampingan. Kemudian, secara litigasi, yaitu berupa pendampingan dengan masyarakat lokal yang melakukan gugatan perdata kepada perusahaan dan membuat laporan kepada lembaga pemerintah terkait. Peran advokasi yang dijalankan KontraS sesuai dengan cara advokasi dalam teori ToP, yaitu mengganggu (disruptions), memantau (monitoring), dan mempermalukan (shaming) perusahaan dan negara.

---

This thesis aims to provide an in-depth explanation of the role of KontraS as a Civil Society Organization (CSO) who advocates conflict case between Sangihe local community and PT Tambang Mas Sangihe, and discovering the process of advocacy that has been and will be carried out by KontraS in these conflict case. With using a qualitative research approach and case-study method, the main data of this study were obtained through  in-depth interviews with the Deputy of Coordinator and worker body of KontraS, as well as the local community of Sangihe Island for data triangulation. The theory used in this study is the Treadmill of Production Theory and uses the perspectives of Green Criminology, Green-Cultural Criminology, and Southern Green Criminology. KontraS as a CSO as well as an NGO contributes to social movements, resistance, and fights for the rights of the Sangihe local community in environmental conflict through advocacy assistance. As with its task of educating and advocating, KontraS carries out its advocacy role through two strategies, that is non-litigation strategy which form of coalitions, forming reports, discussions, campaigns, demonstration, and (victim) assistance. Then, by litigation strategies which is to asssiatance with local community who file civil lawsuits against the company and make a report to the relevant government agency. The advocacy role that KontraS carries out is in accordance with the ToP theory, including disrupting, monitoring, and shaming companies and the state."

"Nikel merupakan salah satu sumber daya mineral yang melimpah serta menjadi komoditas ekspor unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, sayangnya kebanyakan nikel yang diekspor ini masih berupa barang mentah atau lebih dikenal sebagai bijih nikel. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan kebijakan untuk melarang ekspor bijih nikel. Kebijakan larangan ekspor yang mulai diberlakukan sejak awal tahun 2020, telah menimbulkan gelombang pro dan kontra dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang kontra akan kebijakan ini adalah Uni Eropa. Uni Eropa menyebut bahwa kebijakan ini telah melanggar prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko Widodo tetap tegas dengan kebijakan ini serta tidak gentar menghadapi penolakan oleh Uni Eropa. Ketegasan Pemerintah Indonesia ini kemudian didukung oleh kelompok pengusaha nikel di dalam negeri, yang bergabung dalam APNI. Namun pada awalnya, kelompok pengusaha nikel di dalam negeri ini menolak kebijakan ini di tahun 2019, hingga pada akhirnya mendukung di tahun 2021. Penelitian ini kemudian akan menjelaskan tindakan yang dilakukan APNI saat memprotes kebijakan ini hingga proses politik yang terjadi hingga pada APNI mendukung kebijakan larangan ekspor. Dalam melakukan penelitian, peneliti akan menggunakan metodologi penelitian secara kualitatif, dengan menggunakan data primer maupun sekunder.

---

Nickel is one of the abundant mineral resources and is Indonesia's leading export commodity. However, unfortunately most of the nickel exported is still in the form of raw materials or better known as nickel ore. Therefore, the Indonesian government then established a policy to prohibit the export of nickel ore. The export ban policy, which came into effect at the beginning of 2020, has given rise to waves of pros and cons from various parties. One of the parties opposing this policy is the European Union. The European Union said that this policy violated the principles of the World Trade Organization. However, the Indonesian government, through President Joko Widodo, remains firm with this policy and is not afraid to face rejection by the European Union. The Indonesian Government's assertiveness was then supported by a group of domestic nickel entrepreneurs, who joined APNI. However, initially, this group of domestic nickel entrepreneurs rejected this policy in 2019, until finally supporting it in 2021. This research will then explain the actions taken by APNI when protesting this policy and the political process that occurred until APNI supported the prohibition policy. export. In conducting research, researchers will use qualitative research methodology, using primary and secondary data."

"Tulisan ini berupaya mengkaji strategi lobi yang dilakukan oleh kelompok kepentingan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam konteks permasalahan Model pesantren dan dana abadi pada perumusan Undang-Undang No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan Pendidikan Keagamaan (UU Pesantren). Nahdlatul Ulama dalam hal ini menjadi organisasi yang mengawali inisiasi dan mendukung sepenuhnya perancangan UU Pesantren, sementara Muhammadiyah menjadi organisasi yang mempermasalahkan pasal model pesantren dan dana abadi pada RUU Pesantren yang tidak menguntungkan basis pesantrennya. Penelitian yang bersifat kualitatif ini menggunakan Konsep kelompok Kepentingan dari Janda, Berry, Goldman (2011) dalam melakukan analisa. Wawancara mendalam akan dilakukan untuk menemukan data demi validnya penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan strategi lobi yang dilakukan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengimplikasikan dampak yang berbeda pada perumusan UU Pesantren.

---

This paper seeks to examine the lobbying strategies carried out by Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama interest groups in the context of the pesantren model and endowment fund issues in the formulation of Law No. 18/2019 on Pesantren and Religious Education (Pesantren Law). In this case, Nahdlatul Ulama is an organization that initiated and fully supported the drafting of the Pesantren Law, while Muhammadiyah is an organization that disputes the articles on the pesantren model and endowment funds in the Pesantren Bill which do not benefit its pesantren base. This qualitative research uses the Interest group concept from Janda, Berry, Goldman (2011) in conducting the analysis. In-depth interviews will be conducted to find data for the validity of the research. This study found that the different lobbying strategies carried out by Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama implied different impacts on the formulation of the Pesantren Law."