Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hingga saat ini, masih ada tenaga kesehatan terutama di Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas) yang mengerjakan tugas di luar kompetensinya. Kementerian Kesehatan RI sebagai pemerintah pusat yang membidangi urusan kesehatan mengeluarkan kebijakan mengenai kredensial tenaga kesehatan di puskesmas sebagai suatu sistem penjaminan mutu dengan memperbarui kemampuan para tenaga kesehatan agar tetap professional, perencanaan tindak lanjut pada puskesmas dan Dinas kesehatan kab/kota, dan menempatkan tenaga kesehatan sesuai bidang kompetensinya. Karena pelaksanaannya baru berjalan di tahun 2022, penelitian ini dilakukan untuk memberikan masukan atas percepatan dan peningkatan kualitas program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI. Penelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berasal dari data primer berupa wawancara pada tim kerja pelaksana kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI sebanyak 7 orang, serta data sekunder berupa telaah dokumen dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program kredensial tenaga kesehatan di puskesmas dalam ruang lingkup Kementerian Kesehatan RI yang dijalankan oleh Tim Kerja sudah baik karena hampir seluruh komponen input, proses, dan output sesuai dengan standar internal Kementerian Kesehatan RI dan standar kredensial melalui acuan Petunjuk Teknis Kredensial Tenaga Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan dan monitoring evaluasi sudah sesuai dengan perencanaan, namun belum berjalan secara optimal dikarenakan data yang belum dianalisis, tidak memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Dinas kesehatan kab/kota, serta kesamaan antara uji petik dan pendampingan. Saran yang dapat diberikan yaitu sosialisasi dan advokasi lebih rutin, tindak lanjut anggaran kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, sistem penyimpanan online untuk hasil kredensial, pendataan secara berkala, monitoring sampai ke tahap pelaksanaan tindak lanjut, memanfaatkan hasil analisis data untuk RTL dan mapping, memperbarui petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas, dan tindak lanjut hasil rekomendasi.

---

Until now, there are still health workers, especially at Community Health Centers (puskesmas), who perform tasks outside of their competence. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia as the central government in charge of health affairs issued a policy regarding the credentialing of health workers in health centers as a quality assurance system by updating the ability of health workers to remain professional, follow-up planning at health centers and District/City Health Offices, and placing health workers according to their fields of competence. Because the implementation has only been running since 2022, this study was conducted to provide input on accelerating and improving the quality of the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Indonesian Ministry of Health. This research uses a descriptive study design using a qualitative approach. The data source of this study comes from primary data in the form of interviews with the work team implementing the credentials of health workers at health centers within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia as many as 7 people, as well as secondary data in the form of document review and observation. The results showed that the health worker credentialing program at puskesmas within the scope of the Ministry of Health of the Republic of Indonesia carried out by the Work Team was good because almost all input, process, and output components were in accordance with the Ministry of Health's internal standards and credentialing standards through the reference to the Technical Guidelines for Credentialing Health Workers at Community Health Centers. Implementation and evaluation monitoring are in accordance with planning, but have not run optimally due to data that has not been analyzed, monitoring until the implementation of follow-up by the District Health Office has not been done, and the similarity between uji petik and pendampingan.. Suggestions that can be given are more routine socialization and advocacy, follow-up on the budget for credentialing health workers at puskesmas, an online storage system for credentialing results, regular data collection, monitoring up to the follow-up implementation stage, utilizing the results of data analysis for RTL and mapping, updating the technical guidelines, and follow-up on the results of recommendations."

"Paradigma baru manajemen pendidikan tinggi menekankan otonomi institusi berdasar akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Stikes A. Yani sebagai penyelenggara pendidikan tinggi di bidang kesehatan harus mempunyai kornitmen tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu melalui pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan, untuk menjamin agar mutu pendidikan dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Sistem informasi yang ada saat ini belum mampu menyediakan infonnasi yang akurat dan tepat waktu mengenai hasil penyeienggaraan pendidikan dalam rangka menjamin mutu pendidikan. Untuk itu perlu dikembangkan model sistem informasi pendukung upaya penjaminan mutu pendidikan sebagai produk infonnasi yang relevan untuk penilaian penyelenggaraan pendidikan secara akurat dan tepat waktu di Sekolah Tinggi llmu Kesehatan Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Pengembangan sistem informasi dilakukan dengan mengkaji sistem yang ada, mengidentifikasi perrnasalahan sistem infonnasi serta mengkaji kebutuhan infonnasi dalam rangka manajemen pemecahan masalah. Hasil kajian dijadikan dasar dalam perancangan system baru, dan dilakukan uji coba. Hasil pengembangan system informasi yang dihasilkannya prototipe system informasi pendukung upaya penjaminan mutu pendidikan yang dapat mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Sehingga dihasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu serta dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah dalam pengelolaan manajemen pendidikan di Stikes A Yani Cimahi. Keunggulan prototipe yang dihasilkan adalah kemampuan menghasilkan informasi yang dibutuhkan, penggunaan basis data dalam pengelolaan data dan infonnasi dan kemudahan dalam pengelolaan dan penyajian data. Informasi yang dihasilkan berupa rekapitulasi kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dan laporan hasil penjaminan mutu pendidikan yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana motu penyelenggaraan pendidikan yang telah dilaksanakan. Disarankan agar protolipe dapat diterapkan maka diperlukan beberapa tahapan yaitu uji coba dengan menggunakan data hasil penyelengaraan pendidikan. sosialisasi dan pelatihan. monitoring dan evaluasi seeara terus menerus agar segern diadakan penyempumaan bila terdapat kekurangan pada sistem. Perlu penyempumaan dengan menambahkan indikator yang lebih lengkap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan.

---

Managements new paradigm higher education emphasize based institution autonomy akuntabilitas. evaluation, accreditation and intent to upgrade education. Stikes A. Yani as promoter of higher education at health area shall have commitment tailing to even out quality education through guarantee system perfonning education quality to secure that education quality can be kept and improved.

Current aught infonnation system can't yet provide accurate information and on time about education management result in order to secure education quality. For it to need developed by supporting infonnation system model quality guarantee effort education as product of relevant information for education management estimation in accurate figure and on time at General Hygiene College Ahmad Yani Cimahi.

Information system development is done with mengkaji aught system, identify about problem infonnation system and mengkaji is information the need in order to trouble-shooting management. Study result made by basic in design of new system, and done by test-driving. Informations system developmental result? college and guarantee result reporting applicable education quality to know how education management quality already been perfonned.

Suggested tbat prototype can be applied therefore needful many steps which is test drivlngs training, monitoring and evaluation continually that shortly been arranged completion if available lack on system. Need completion by adds more complete indicator corresponds to Education National Default in quality guarantee activity education. "

"Sistem Pendidikan Nasional mempunyai peran penting dan strategis dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) adalah satu lembaga pendidikan kedinasan maupun lembaga pendidikan akademik dibawah Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai perguruan tinggi kedinasan Kepolisian Republik Indonesia yang bertujuan mengembangkan ilmu kepolisian di Indonesia, maka peran dan jati diri STIK sebagai Lembaga Pendidikan Kedinasan dan Lembaga Pendidikan Akademik adalah hal yang sangat penting. Perlu dilakukan usaha-usaha maksimal yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar (akademik) sehingga dapat meluluskan Perwira Polisi yang berkualitas dan dapat memenuhi kebutuhan keamanan bagi masyarakat, bangsa dan negara. Namun demikian implementasi SPMI belum dilaksanakan dengan optimal di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian. Terdapat beberapa kendala terkait sumber daya, kebijakan, dan anggaran yang menghambat implementasi SPMI. Selain itu, STIK selama ini belum menerapkan analisis penjaminan mutu modern dalam pengukuran kinerja terkait penerapan strategi yang telah berjalan, hanya menggunakan analisis serapan atas anggaran. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah membuat standar operasi kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menggunakan Konsep manajemen Pendidikan tinggi modern Balance Scorecard (BSC) di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Serta melakukan analisis penerapan SPMI dengan menggunakan pendekatan BSC. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi observasi dan wawancara di lingkungan civitas STIK. Tahapan analisis yang dilakukan meliputi pembobotan kinerja untuk menilai besaran angka/indeks,yang terdiri dari; Indeks Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Nilai Sasaran Strategis (NSS), Nilai Kinerja Perspektif (NKP), Nilai Kinerja Unit (NKU).

---

The National Education System has an important and strategic role in advancing science and technology and educating the people of the nation and state. SPMI (Internal Quality Assurance System) is one of the efforts to realize quality education. The College of Police Science (STIK) is an official educational institution as well as an academic educational institution under the Republic of Indonesia Police. As an official university for the Republic of Indonesia Police, which aims to develop police science in Indonesia, the role and identity of STIK as service education institutions and academic education institutions are very important. It is necessary to make maximum efforts to improve the quality of the teaching and learning process (academic) so that they can graduate qualified police officers and be able to meet the security needs of society, the nation, and the state. However, the implementation of SPMI has not been carried out optimally in the College of Police Science. There are several obstacles related to resources, policies, and budgets that hinder the implementation of SPMI. In addition, STIK has not yet implemented modern quality assurance analysis in measuring performance related to the implementation of an ongoing strategy, only using budget absorption analysis. Therefore, the purpose of this study is to establish a standard operating policy for the Internal Quality Assurance System (SPMI) using the Management Concept of Modern Higher Education Balance Scorecard (BSC) in the College of Police Science (STIK). as well as analyzing the implementation of SPMI using the BSC approach. The research approach used is a qualitative descriptive approach using observation and interview study methods within the STIK community. The stages of analysis carried out include performance weighting to assess the amount of the number or index, which consists of the Key Performance Indicator Achievement Index (IKU), the Strategic Target Value (NSS), the Perspective Performance Score (NKP), and the Unit Performance Score (NKU)"

"Program Prioritas Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK. Ditemukan bahwa untuk kegiatan di luar Puskesmas masih dibutuhkan tenaga untuk melakukan kunjungan rumah sehingga banyak ODGJ yang belum memiliki kepatuhan dalam mengkonsumsi obat secara rutin. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada layanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, berdasarkan enam elemen dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan co-production. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori yang dipakai yakni Elemen co-production oleh Lucie, Josh& David dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan co-production oleh Bovaird& Loeffler. Hasil dari penelitian ini yakni : 1) adanya keterlibatan masyarakat melalui kader namun belum dioptimalkan; 2) kurang seimbangnya jumlah SDM yang terbatas, dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan Jatinegara; 3) sosialisasi dan pendataan masih perlu ditingkatkan

---

The Republic of Indonesia's Ministry of Health's Priority Program in the Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) in accordance with Minister of Health Regulation No. 39 of 2016 concerning Guidelines for Implementing PIS-PK. They also still have no access to local health facilities because there is no effective referral system for mental health cases in the community. This phenomenon raises questions about how the implementation of the Healthy Indonesia Program with the Family Approach to mental health services in the Jatinegara District Health Center, based on six elements and factors that influence the implementation of co-production. The method used in this research is post-positivist, collecting data by conducting in-depth interviews and documents as secondary data, and conducting qualitative analysis. The analysis was carried out with reference to the theory used namely the Co-production Element by Lucie, Josh & David and the Factors influencing the implementation of co-production by Bovaird & Loeffler. The results of this study are: 1) there is community involvement through cadres but has not been optimized; 2) unbalanced limited number of human resources, with the total population and area of ​​the district of Jatinegara; 3) socialization and data collection still needs to be improved."

"SP3 yang berjalan selama ini belum menghasilkan data/informasi program kesehatan yang lengkap, cepat dan keakurasiannya masih diragukan, oleh karenanya pemanfaatan hasil luaran SP3 oleh pengelola program di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten belum optimal.SP3 bukan merupakan satu-satunya pelaporan yang harus dibuat oleh Puskesmas, tetapi masih terdapat laporan lain dari para pengelola program Dinas Kesehatan. Hal ini disamping menjadi beban bagi Puskesmas, juga menyebabkan pelaporan tidak lengkap, tidak tepat waktu dan adanya duplikasi data antra pengelola program dengan data pada pengelola SP3. Hal lain yaitu tidak berjalannya mekanisme umpan balik dari tingkat Dinas Kesehatan kepada Puskesmas.Sejalan dengan era desentralisasi, maka Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengembangan Sistem Kesehatan di tingkat Kabupaten maupun dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatannya. Kebijakan organisasi dan komitmen yang tinggi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang beserta jajarannya, serta dukungan sumber daya yang memadai dalam pengembangan Sistem Informasi Kesehatan di wilayahnya. Sistem Informasi Program Kesehatan (SIPK) berbasis data Puskesmas merupakan pengembangan dari SP3, yang diharapkan menghasilkan data/informasi mengenai program kesehatan di Puskesmas sehingga dapat mendukung pelaksanaan manajemen program kesehatan di tingkat Dinas Kesehatan Kabupaten, baik perencanaan, monitoring dan evaluasi program.Pengembangan SIPK berbasis data Puskesmas ini, dimulai dengan menetapkan informasi, indikator dan data yang dibutuhkan, mendesain sistem pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, mendesain format input dan output laporan, serta perancangan program aplikasinya. Kebijaksanaan satu pintu keluar-masuk data pada Sub Bagian Perencanaan, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan data program kesehatan, serta pelaksanaan mekanisme umpan balik akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan sistem ini dalam menghasilkan data/informasi program kesehatan yang berkualitas.

---

The existing Public Health Center Recording and Reporting System has not yet sufficient and satisfy our need to gather a complete health program data and information, in fact the speed and accuracy is still questionable. Therefore the output utilization by the Program Manager in the Health Office Tangerang District is far from optimum.

The major problem of Public Health Center Recording and Reporting System is on its data collection, in which it is not the only report should prepared by the Public Health Center, but there are many other reports required by the Program Manager in the Health Department as well. It is more often becoming an additional workload to them and resulting incomplete reports made and not submitted on time. It is also containing data duplications between the report received by the Program Manager in the Health Department with another one delivered to the Recording and Reporting System Manager. Another problem is the inaccuracy information will affect the feedback mechanism from Chief Executive of Health District Office to the Public Health Center. Along with decentralization era, the Health District Office has an authority to develop the health system in the level of district and to develop the health information system as necessary. Policy and strong commitments of the organization supported by adequate human resources to maintain the development of health information system in the District.

The Health Program Information System is an outcome of Public Health Center Recording and Reporting System development. The expectation is to produce data and information concerning health program in the Public Health Center, and to have the ability to support managing the health program management in the Health Office Tangerang District. The development of Health Program System Information begins with verifying the information, data and indicator required, designing the collection system, processing and data presentation, designing the output and input format of reports, and application program design.

The one gate policy of data in the Planning Section which has task and function in handling health program data, and maintaining a feedback mechanism which will optimizing the system achievement to produce high quality health program data and information."

"Vaksinasi Covid-19 di daerah menimbulkan suatu tantangan dan hambatan tersendiri bagi tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan menghadapi tantangan dan hambatan seperti penolakan dari masyarakat, kabar bohong, dan kurangnya dukungan lintas sektoral. Latar tempat riset ini adalah Puskesmas Sukajadi, sebuah Puskesmas pedesaan yang berada di daerah Tapal Kuda Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode etnografi. Peneliti melakukan kegiatan observasi dan wawancara dari Februari 2020 hingga Februari 2021. Peneliti mengerangkai tulisan ini dengan menggunakan konsep resiliensi gelombang ketiga yang melihat individu sebagai bagian dari kelompok dan jejaring kebudayaan. Hasil penelitian ini menunjukkan tenaga kesehatan mengalami kewalahan dan moral distress dalam proses vaksinasi Covid-19. Tenaga kesehatan melakukan beberapa cara untuk menghadapi situasi sulit tersebut dengan menghiraukan emosi negative yang mereka rasakan, koping religius, berkumpul bersama orang yang mereka sayangi seperti suami dan anak, serta menjalankan hobi.

---

Covid-19 vaccination in the regions poses a challenge and obstacle fro health workers. Health works face chellenges and obstacles such as rejection from the sommunity, fake news, and a lack of cross-sectoral support. The setting for this research is the Sukajadi Public Health Center, a rural health center located in the Tapal Kuda area of East Java. This research was conducted usiang ethnographic methods. Researchers carried out observations and interviews from February 2020 to February 2021. Researchers framed this paper by using concept of third wave resiliense, which sees individuals as part of cultural groups and networks. The result of this study indicate that health workers were overwhelmed and morally distressed in the Covid-19 vaccination process. Health works tahe several ways to deal with this difficult situation by being indifferent, coping religiously, hanging out with people they case about such as husbands, and children, and doing hobbies."

"Tesis ini membahas pengembangan Sistem Informasi Online Kebutuhan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit di Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. Tujuan pengembangan yaitu membangun prototipe panel informasi Kebutuhan Tenaga Kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) Online untuk mendukung kebijakan pemenuhan tenaga kesehatan. Metode pengembangan sistem informasi menggunakan pendekatan System Development Life Cycle (SDLC) berbasis prototipe. Pengembangan sistem informasi dilaksanakan dalam waktu singkat dengan melibatkan pengguna sehingga sesuai dengan kebutuhan pengguna. Input sistem informasi ini yaitu basis data SIRS Online yang selanjutnya dihitung menggunakan standar minimal kebutuhan tenaga kesehatan berdasarkan jenis dan klasifikasi rumah sakit untuk menghasilkan informasi. Penyajian informasi per wilayah yaitu grafik kekurangan, rekapitulasi kekurangan per kelas RS, grafik kondisi pemenuhan, detail kondisi pemenuhan per RS, tabel kekurangan dan kelebihan tenaga kesehatan rumah sakit, serta rekomendasi provinsi prioritas pemenuhan tenaga kesehatan berdasarkan besaran masalah di setiap wilayah. Perangkat lunak prototipe ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, basis data MySql dan penyajian informasi HTML, Javascript, Bootstrap, dan Highchart. Sistem informasi ini dapat diakses secara online menggunakan komputer maupun smart phone sehingga informasi dapat di download untuk kepentingan analisis tahap berikutnya.

---

This thesis discusses the development of Online Information Systems for Hospital Health Human Resources Needs in the Directorate General of Health Services, Ministry of Health of the Republic of Indonesia. The purpose of development is to build a dashboard prototype of Health Human Resources Needs integrated with Sistem Informasi Rumah Sakit(SIRS) Online or Hospital Information Online System support policy making of hospital health human resources fulfillment. Information system development method using Prototype-based System Development Life Cycle (SDLC) approach. The development of information systems is implemented in a short time by involving the user so that according to user's needs. This information system input is SIRS Online database which is then calculated using minimum standard of health worker needs based on type and classification of hospital to produce information. Information presented by region, there are graphics information of needs by region, recapitulations of needs by hospital class, graphs of fulfillment condition, details fulfillment condition by hospital, tables of needs and excess of hospital health human resources, and recommendation of priority province for health personnel fulfillment based on problem scale in each region. This prototype software uses PHP programming language, MySql database and presentation of HTML information, Javascript, Bootstrap, and Highchart. This information system can be accessed online using computer or smart phone so that information can be downloaded for the interest of the next level analysis."

"Penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) merupakan penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang ditandai dengan batuk kering, sesak nafas, demam, dan Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). Penyakit COVID-19 disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2 di saluran pernafasan manusia. Menurut Satuan Tugas COVID-19, kasus terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia sampai tanggal 28 Juli 2021 sebanyak 3.287.727 pasien dengan penambahan kasus 47.791 pasien baru per hari. Salah satu langkah memperlambat penyebaran tersebut adalah dengan meningkatkan laju deteksi keberadaan virus SARS-CoV-2 berbasis pendeteksian asam nukleat virus SARS-CoV-2. Satuan tugas COVID-19 Indonesia telah merilis daftar kit komersial yang diizinkan beredar untuk deteksi materi genetik virus SARS-CoV-2 salah satunya adalah kit Seasun U-TOPTM COVID-19 pabrikan dari Seasun Biomaterials. Korea Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui baku mutu kit Seasun dalam mendeteksi virus SARS-CoV-2 di Indonesia. Pengujian baku mutu kit Seasun dilakukan dengan membandingkan nilai Cycle threshold (Ct) kit Seasun terhadap kit golden standard US CDC serta uji diagnosis kit Seasun menggunakan 20 sampel pasien positif COVID-19 dan 10 sampel pasien negatif COVID-19 berdasarkan protokol Pemantapan Mutu Eksternal (PME) Laboratorium COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil analisis nilai Ct menunjukkan bahwa nilai Ct gen HRP dan gen N dari kit Seasun tidak berbeda signifikan dengan gen N1, gen N2, dan gen HRP dari golden standard US CDC berdasarkan uji ANOVA satu arah (p > 0,05; CI = 95%). Uji diagnosis menunjukkan kit Seasun terdapat hasil negatif palsu pada sampel N00212. Kit Seasun memiliki tingkat sensitivitas analitik sebesar 95% dan spesifisitas analitik sebesar 100%. Kit Seasun memiliki nilai baku mutu berada pada rentang nilai yang disetujui dan direkomendasikan oleh WHO serta dapat digunakan untuk kit deteksi SARS-CoV-2 di Indonesia

---

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) is an acute respiratory infectious disease characterized by dry cough, shortness of breath, fever, and Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS). COVID-19 is caused by infection with the SARS-CoV-2 in the human respiratory tract. There were 3.287.727 confirmed cases of COVID-19 in Indonesia on July 28, 2021, with 47.791 new cases per day. The steps to slow the spread is to increase the detection rate of SARS-CoV-2 based on detection of the nucleic acid of the SARS-CoV-2. The Indonesian COVID-19 task force (Satgas COVID-19) has released a list of commercial kits allowed to detect genetic material for the SARS-CoV-2, one of them is the Seasun U-TOPTM COVID-19 kit. This study aims to determine the quality standard of the Seasun kit in detecting SARS-CoV-2 in Indonesia. The Seasun kit quality standard test was carried out by comparing the Cycle threshold (Ct) value of Seasun kit against the United States CDC golden standard kit and the Seasun kit diagnostic test using 20 samples of positive and 10 samples of negative COVID-19 patients based on the External Quality Assurance COVID-19 Laboratory protocol of the Ministry of Health of Republic of Indonesia. The results showed that the Ct values ​​of the HRP gene and the N gene from the Seasun kit were not significantly different from the N1 gene, N2 gene, and the HRP gene from the CDC golden standard based on ANOVA one-way (p > 0,05; CI = 95%). The diagnostic test showed that the Seasun kit had false-negative results in sample N00212 so that the Seasun kit had analytical sensitivity of 95% and analytical specificity of 100%. Seasun kit ​​approved and recommended by WHO to become a SARS-CoV-2 detection kit in Indonesia."

"Akreditasi institusi merupakan amanah dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 31. Institusi penyelenggara pelatihan yang belum terakreditasi tetapi menyelenggarakan pelatihan kesehatan lebih banyak jumlahnya bila dibandingkan dengan institusi pelatihan yang sudah terakreditasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan akreditasi institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan dalam upaya penjaminan mutu institusi pelatihan tahun 2020. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif (mixed method). Sampel kuantitatif adalah institusi penyelenggara pelatihan kesehatan yang belum terakreditasi sebanyak 62 institusi. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang dibuat menggunakan google form. Hasil menunjukkan bahwa institusi yang siap untuk diakreditasi sebanyak 34 institusi (54,8%). Unsur input yang berpengaruh terhadap kesiapan akreditasi institusi yaitu variabel SOP dan kebijakan. Pada unsur proses yang berpengaruh adalah variabel perencanaan serta pengorganisasian. Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa pengorganisasian berhubungan signifikan terhadap kesiapan institusi untuk diakreditasi setelah dikontrol oleh variabel anggaran, SOP dan kebijakan, fasilitas dan peralatan serta perencanaan. Dari hasil analisis kualitatif faktor pendorong institusi untuk diakreditasi diantaranya adalah legalitas sebagai penyelenggara pelatihan, peningkatan mutu, persaingan antar provider. Faktor penghambat akreditasi adalah masalah kekurangan SDM, anggaran dan tidak adanya dukungan pimpinan

---

Institutional accreditation is a mandate of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2014 concerning Health Workers Article 31. Institutions that provide training that have not been accredited but that provide health training are more numerous than those that have been accredited. This study aims to analyze the readiness of the accreditation of training institutions in the health sector in an effort to guarantee the quality of training institutions in 2020 by using quantitative and qualitative research methods (mixed method). The quantitative sample is 62 institutions that have not been accredited health training providers. Data collection using a questionnaire created using google form. There are 34 institutions that are ready to be accredited (54.8%). From the input elements that affect the readiness of institutional accreditation, namely the SOP and policy variables. In the process element that influences the planning and organizing variables. The results of further analysis show that organizing has a significant relationship with the readiness of an institution to be accredited after being controlled by budget variables, SOP and policies, facilities and equipment and planning. From the qualitative analysis, the driving factors for an institution to be accredited include legality as a training provider, quality improvement, and competition among providers. The inhibiting factors for accreditation are the problem of lack of human resources, budget and lack of leadership support."

"Transformasi sistem kesehatan Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan cara memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas obat-obatan, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, memperkuat koordinasi antara pelayanan kesehatan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait pelayanan kesehatan. Pilar penting dalam transformasi sistem kesehatan Indonesia adalah transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDM Kesehatan), yang bertujuan untuk menyediakan jumlah dan distribusi SDM kesehatan yang merata di seluruh Indonesia.Untuk memastikan mutu pelatihan kesehatan dan mutu SDM kesehatan, institusi penyelenggara harus terakreditasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019. Akreditasi institusi saat ini masih dilakukan secara manual, termasuk pengusulan, penilaian, dan penilaian ulang dengan pengiriman dokumen melalui email. Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu dilakukan transformasi digital dalam sistem informasi akreditasi institusi pelatihan. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah rancangan sistem informasi akreditasi institusi pelatihan bidang kesehatan.Metode pengembangan menggunakan System Development Life Cyle (SDLC) dengan model prototipe sampai pada tahapan uji coba sistem. Desain sistem dilakukan dengan pembuatan diagram konteks, ERD, TRD, Data Dictionary, Flow Chart dan DFD, dan kemudian dilanjutkan pembuatan user interface.

---

by improving infrastructure, improving the quality of medicines, increasing the competence of health workers, strengthening coordination between health services, and involving community participation in decision-making related to health services. An important pillar in the transformation of the Indonesian health system is the transformation of Health Human Resources (HR Health), which aims to provide an even distribution of health human resources throughout Indonesia. To ensure the quality of health training and the quality of health human resources, implementing institutions must be accredited according to regulations. Government Number 67 of 2019. Institutional accreditation is currently still carried out manually, including proposals, assessments, and reassessments by sending documents via email. To increase its effectiveness, it is necessary to carry out digital transformation in the training institution accreditation information system. The purpose of this study was to create a design information system for training institution accreditation in the health sector. The development method used the System Development Life Cycle (SDLC) with a prototype model up to the system trial stage. System design is carried out by making context diagrams, ERD, TRD, Data Dictionary, Flow Chart and DFD, and then continuing with the creation of the user interface."