Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkawinan anak merupakan salah satu pelanggaran hak anak yang dapat berdampak bagi kesehatan reproduksi, risiko mengalami kekerasan dan dampak psikologis, sosial ekonomi serta bagi bayi/anak yang dilahirkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan dan faktor-faktor yang berkontribusi. Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Sampel sebanyak 370 perempuan berusia 20-24 tahun dari 30 desa di 8 kecamatan yang dipilih secara acak dari 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Teknik sampling yang digunakan adalah Probability Proportional to Size (PPS) 3 tahap. Data dikumpulkan dengan cara wawancara. Proporsi perkawinan anak perempuan di Kabupaten pekalongan sebesar 8,6% dan 0,54% di antaranya merupakan perkawinan pertama yang terjadi sebelum usia 15 tahun. Prevalensi perkawinan anak tertinggi ditemukan di Kecamatan Lebakbarang (28,6%), Kandangserang (20,6%) dan Doro (17,5%). Tingkat pendidikan merupakan faktor yang berhubungan dengan perkawinan anak di Kabupaten Pekalongan, sedangkan pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal merupakan faktor konfonding. Perempuan berpendidikan rendah memiliki kemungkinan untuk mengalami perkawinan anak 53 kali dibanding perempuan berpendidikan tinggi setelah dikontrol oleh pengetahuan, pengaruh teman sebaya dan lokasi tempat tinggal (OR= 53,27; 95% CI = 7,03 - 403,81). Diperlukan program pencegahan perkawinan anak dari Pemerintah Kabupatan Pekalongan serta peningkatan akses pendidikan yang merata untuk tingkat SMA/sederajat khususnya di Kecamatan Lebakbarang, Kandangserang dan Doro.

---

Child marriage is a violation of children's rights that has several impacts on reproductive health, the risk of experiencing violence and psychological impact, the babies/children being born, and socio-economic. The aim of the research is to find out the prevalence of child marriage in Pekalongan Regency and the contributing factors. This study used a cross-sectional research design. Sample of 370 women aged 20-24 years from 30 villages in 8 sub-districts were randomly selected from 19 sub-districts in Pekalongan Regency. The sampling technique is 3 stage Probability Proportional to Size (PPS). Data were collected by interview. The proportion of child marriage in Pekalongan Regency was 8.6%, of which 0.54% of them had their first marriages before they were 15 years old. The highest prevalence of child marriage was found in these sub-districts: Lebakbarang (28.6%), Kandangserang (20.6%) and Doro (17.5%). Level of education is a factor related to child marriage in Pekalongan Regency, while knowledge, peer influence and location of residence are confounding. Women with low education are 53 times more likely to experience child marriage than women with higher education after controlling for knowledge, peer influence and location of residence (OR= 53.27; 95% CI = 7.03 - 403.81). The Government of Pekalongan Regency needs to develop a program to prevent child marriage and increase access to high school education level, especially in Lebakbarang, Kandangserang and Doro sub-district."

"Dalam memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, dokter obstetri danginekologi (obgyn) memiliki peran yang dibutuhkan untuk menyediakan layanankesehatan, namun beberapa dokter obgyn laki-laki melakukan kekerasan seksual kepadapasien perempuan. Kekerasan seksual ini melanggar hak perempuan untuk mengakseslayanan kesehatan seksual dan reproduksi secara aman dan nyaman. Penelitian inibertujuan untuk mengungkap pengalaman pasien perempuan yang menjadi korbankekerasan seksual oleh dokter obgyn laki-laki dengan menggunakan teori kriminologifeminis radikal. Melalui pendekatan penelitian kualitatif feminis dengan mewawancaraitiga pasien perempuan korban, penelitian ini memperlihatkan pengalaman korbanmengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter obgyn laki-laki dan dampakyang dirasakan korban. Pengalaman dokter obgyn perempuan dan laki-laki selamamenjalani pendidikan dan profesi obgyn juga dibahas dalam penelitian ini. Hasilpenelitian mengungkapkan bahwa akar penyebab kekerasan seksual oleh obgyn laki-lakiterhadap pasien perempuan berasal dari patriarki, yang diwujudkan melalui dominasi/biasgender laki-laki dalam institusi kedokteran dan objektifikasi tubuh perempuan.Akibatnya, kekerasan seksual oleh dokter obgyn laki-laki terhadap pasien perempuanterjadi melalui kerentanan berlapis yang dibentuk oleh relasi kuasa yang timpang berbasismodel hubungan paternalistik dan berbasis seks/gender. Relasi yang timpang inimembentuk kerentanan berlapis bagi pasien perempuan karena posisi mereka sebagaipasien dan sebagai perempuan. Penelitian ini juga menyoroti dampak fisik, psikologis,dan ekonomi dari kekerasan seksual yang dialami korban.

---

To fulfill women's rights to sexual and reproductive health, obstetricians and

gynecologists (obgyns) play a crucial role in providing healthcare services. However,

some male obgyns perpetrate sexual violence against female patients. This sexual

violence violates women's rights to access sexual and reproductive healthcare in a safe

and comfortable manner. This study aims to reveal the experiences of female patients

who have been victims of sexual violence by male obgyns using radical feminist

criminology theory. Through a qualitative feminist research approach, including

interviews with three female patient victims, this study reveals the experiences of victims

regarding sexual violence perpetrated by male obgyns and the impact felt by the victims.

The experiences of both female and male obgyns during their education and professional

practice are also discussed in this research. The findings of this study reveal that the root

causes of sexual violence by male obgyns against female patients stem from patriarchy,

manifested through male dominance/gender bias within the medical institution and the

objectification of women's bodies. As a result, sexual violence by male obgyns against

female patients occurs through layered vulnerabilities shaped by imbalanced power

relations based on paternalistic model and sex/gender. These imbalanced relations create

layered vulnerabilities for female patients due to their positions as patients and as women.

This research also reveals the physical, psychological, and economic impact of the sexual

violence experienced by the victims."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Indonesia Sehat denganpendekatan keluarga PIS-PK di Kabupaten Bandung tahun 2017. Proses implementasikebijakan dilihat dari unsur proses kebijakan, komunikasi, ketersediaan sumberdayatenaga, biaya, fasilitas yang dibutuhkan, proses disposisi, dan struktur birokrasi ditingkat dinas kesehatan dan di puskesmas. Selain itu peneliti juga menganalisa faktorkondisi sosial, ekonomi dan politik terkait peran dan dukunganstakeholder terhadapimplementasi program keluarga sehat ini. Desain penelitian ini adalah penelitiankualitatif dengan metode deskriptif eksploratif. Penelitian ini dilaksanakan di dinas kesehatan dan 12 puskesmas percontohan di wilayah Kabupaten Bandung. Metode pengambilan data menggunakan metode wawancara mendalam dan focus group discussion FGD kepada beberapa informan yang dipilih purposif sampling, informan dari dinas kesehatan dan puskesmas serta melakukan trianggulasi data dengan telaahdokumen. Hasil penelitian didapatkan bahwa disposisi dan persepsi yang kurang dari pengambil keputusan key decision maker di dinas kesehatan mengakibatkan kurangnya dukungan dan komitmen sehingga memberikan dampak kurangnya komunikasi, tidak berjalannya koordinasi, dan tidak jelasnya struktur birokrasi. Kurangnya komunikasi di dinas kesehatan mempengaruhi proses perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan sampai monitoring evaluasi. Komunikasi yang kurang efektif mempegaruhi keterlibatan lintas sektoral di tingkat Kabupaten Bandung. Implementasi program keluarga sehat di puskesmas tidak berjalan optimal. Hambatan utama implementasi di puskesmas karena keterbatasan tenaga dan anggaran. Meskipun sebagian besar puskesmas percontohan sudah melaksanakan beberapa tahapan pelaksanaan program, dari target pendataan keluarga yang ditetapkan sebesar 30 ditahun 2017, hasil cakupan sementara hanya mampu mencapai kurang dari 5. Disposisi dan komunikasi menjadi faktor yang sangat mempengaruhi implementasi program di tingkat dinas kesehatan. Sedangkan faktor ketenagaan dan pembiayaan merupakan faktor penghambat utama implementasi program ditingkat puskesmas. Persepsi dan sikap dari organisasi profesi PPNI dan IBI dan institusi pendidikan terkait program ini cukup baik dan mendukung. Studi ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan kepada dinas kesehatan untuk meningkatkan manajemen program terutama dalam proses komunikasi, koordinasi, perencanaan dan pembiayaan dan distribusi tenaga kesehatan dalam implementasi program.

---

Aim. This thesis aims to analyze the policy implementation of the Indonesian HealthProgram with Family Approach PIS PK in Bandung Regency in 2017. The process of policy implementation is seen from the elements of policy process, communication, availability of resource,manpower, cost, facilities needed, disposition process and bureaucracy structure at the the Health Center Office and the community health center. This study is also to analyze social, economic, and political factors related to the role and support of stakeholders towards the implementation of the program. Methods. This study was a qualitative research with descriptive design. This research was conducted in the the Health Center Office and twelve community health centers in Bandung Regency area. Data were collected using in depth interview and Focus Group Discussion FGD with informants from those institutions selected using purposive sampling. Data triangulation with document review was performed to ensure the trustworthiness.

Results. The result of the research showed that lack of disposition and perception of key decision makers inthe Health Center Office levelresulted in the lack of support and commitment, which caused of lack of communication, coordination and clarity of bureaucratic structure. The lack of communication at the level of the Health Center Office affected the process of planning, financing, implementation and evaluation as well as influenced cross sectoral engagement at Bandung district level. The implementation of health family program at the community health center was not optimal. The main obstacles to the implementation were limited manpower and budget. Although most community health centers had implemented several stages of program implementation, however, from 30 of the target of the program in 2017, the coverage only reached less than 5.

Conclusion. Disposition and communication were the main factors affecting the implementation of programs at the Health Center Office level. While manpower and financing were the main factors inhibiting the implementation of the program at the community health center level. However, perceptions and attitudes of professional organizations Indonesian National Nurses Association and Indonesian Midwifery Association and the educational institutions related to this program were quite good and supportive.This study recomend to health center office to improving of communication and coordination in Bandung District level and re organizing and distributing of manpower such as nurse, midwifery, public health, sanitarian, and nutritionist to support this program."

"ABSTRAKFokus tesis ini pada kekuasaan terhadap tubuh anak perempuan akibat konstruksi patriarki yang mendominasi kehidupan masyarakat dalam adat dan budaya suku Arfak. Pertanyaan penelitian adalah "bagaimana budaya perjodohan perkawinan anak perempuan di perdesaan dan implikasinya terhadap kesehatan reproduksi perempuan". Pertanyaan turunan adalah 1) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam adat dan budaya suku Arfak di Perdesaan; 2) bagaimana anak perempuan diposisikan dalam prosesi perkawinan di suku Arfak di perdesaan; 3) bagaimana pengalaman anak perempuan korban perjodohan perkawinan anak suku Arfak di wilayah perdesaan menjalankan fungsi reproduksinya; dan 4) bagaimana anak perempuan suku Arfak korban perjodohan perkawinan anak bertahan di dalam perkawinan adat mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Distrik Nenei, Kabupaten Manokwari Selatan. Penelitian ini menggunakan teori feminis radikal oleh Jaggar tentang otoritas tubuh perempuan dan politik sekusal oleh Millet sebagai pisau analisis untuk membedah masalah perkawinan anak karena perjodohan membuat anak perempuan tidak mempunyai otoritas atas tubuhnya. Temuan penelitian ini adalah : 1) anak perempuan yang dikawinkan pada usia anak tidak memiliki kuasa atas tubunya; 2) perjodohan yang terjadi pada masyarakat suku Arfak diakibatkan karena keinginan mendapatkan harta dan status sosial; 3) perempuan korban perkawinan anak tidak memahami kesehatan reproduksi; 4) perempuan Arfak menjalani fungsi reproduksi masih mengikuti tradisi; 5) perkawinan anak menghadirkan ketidakadilan gender bagi perempuan Arfak. Berdasarkan temuan lapangan dapat disimpulkan bahwa konstruksi sosial mayarakat melalui budaya patriaki masih kuat di masyarakat suku Arfak. Anak perempuan suku Arfak tidak berkuasa atas dirinya karena budaya perjodohan. Anak perempuan suku Arfak sebagai objek pada budaya perjodohan dan perjodohan menjadi faktor pendukung banyaknya praktik perkawinan anak di Distrik Nenei.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is on the power over girl's body due to patriarchal construction dominates the life of the community in the customs and culture of the Arfak tribe. The research question is "How the marriage culture of girls in rural areas and their implications on women reproductive health". The questions derived are 1) How girls are positioned in the customs and culture of the Arfak tribe in the rural areas; 2) How girls are positioned in the marriage procession in the Arfak tribe in rural areas; 3) How the experience of the young girl of the Arfak tribe marriage victim in a rural area performs its reproductive function; and 4) How the Arfak girl of child marriage matchmaking victim survives in their customary marriages. This study uses a qualitative approach with case study in Nenei District, South Manokwari District. This research uses radical feminist theory by Jaggar on women's body and political authority as well as Millet as a tool to analyze the child marriage problem due to matchmaking, while matchmaking makes girls have no authority over their bodies. The findings of this study are: 1) girls who are married at underage have no power over their bodies; 2) matchmaking that occurred in the community of Arfak tribe caused by the desire to get property and social status; 3) women victims of child marriage do not understand about reproductive health; 4) Arfak women undergoing reproductive functions still follow the tradition; 5) child marriage presents gender inequality for Arfak women. Based on the findings it can be concluded that social construction through patriarchy culture is still robust in the people of Arfak tribe. The girls of the Arfak tribe do not have power over theirselves because of the matchmaking culture and they serve as objects. Matchmaking itself has contributed to the number of child marriage practices at Nenei District."

"Remaja dan kaum muda di negara berkembang, khususnya di Asia dan Afrika, masih menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi remaja dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi dengan menggunakan scoping review. Pencarian literatur studi dilakukan dengan menggunakan Pubmed, EBSCOhost, Embase dan Scopus dan jumlah studi yang ditemukan sebanyak 22 studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pelayanan kesehatan reproduksi di wilayah Asia dan Afrika masih menunjukkan persentase yang cukup rendah. Berbagai faktor memengaruhi remaja dalam memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi diantaranya faktor demografi dan budaya yang terdiri dari usia, jenis kelamin dan norma gender, status perkawinan, status hidup remaja, dan etnis; faktor sosioekonomi yang meliputi tingkat pendidikan remaja, orang tua dan pasangan serta pendapatan; faktor individu yang terdiri dari pengetahuan, sikap, persepsi, komunikasi dan diskusi dengan orang tua, teman sebaya, pasangan dan petugas kesehatan, partisipasi dalam peer education, riwayat hubungan seksual, riwayat masalah kesehatan reproduksi, faktor sosiokultural dan psikobudaya; dan faktor sistem pelayanan kesehatan yang meliputi sistem kesehatan, jarak terhadap fasilitas kesehatan dan ketersediaan layanan.

---

Adolescents and young people in developing countries, especially in Asia and Africa, still face barriers to accessing sexual and reproductive health services. This study was conducted to identify factors that influence adolescents in the utilization of reproductive health services by using a scoping review. The literature search was performed using Pubmed, EBSCOhost, Embase and Scopus, and the number of studies found was 22 studies. The results showed that the utilization of reproductive health services in the Asian and African regions still showed a relatively low percentage. Various factors influence adolescents in utilizing reproductive health services, including demographic and cultural factors consisting of age, sex and gender norms, marital status, the living status of adolescents, and ethnicity; socioeconomic factors, including the education level of adolescents, parents and partners and income; individual factors consisting of knowledge, attitudes, perceptions, communication and discussion with parents, peers, partners and health workers, participation in peer education, history of sexual intercourse, history of reproductive health problems, socio-cultural and psycho-cultural factors; and health service system factors including health systems, distance to health facilities and service availability."

"Tesis ini membahas tentang hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional di Kota Singkawang Kalimantan Barat Tahun 2013. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pola perkawinan, faktor-faktor yang mendukung dan hak reproduksi perempuan dalam perkawinan transnasional. Metode penelitian ini kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap 6 informan, 6 informan keluarga dan 6 informan kunci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam perkawinan transnasional adalah sosial ekonomi yang rendah; persamaan agama, bahasa dan etnis serta persepsi positif tentang negara Taiwan. Hak reproduksi perempuan dengan status pisah yang tidak terpenuhi yaitu hak untuk membangun dan merencanakan keluarga, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam keluarga dan kesehatan reproduksi, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk dan hak untuk menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Pemerintah daerah Kota Singkawang perlu meningkatkan kerjasama lintas sektoral antara instansi dan lembaga masyarakat, pencatatan yang baik jumlah warga yang menikah dengan Warga Negara Asing dan penyuluhan yang berkaitan dengan perkawinan transnasional dan kesehatan reproduksi dengan menggunakan bahasa setempat.

---

The focus of this study is the reproductive rights of women in transnational marriages in Singkawang West Kalimantan in 2013, aim to determine the patterns of marriage, the factors that support and reproductive rights of women in transnational marriages. This qualitative study using in-depth interviews of 6 informants, 6 family informants and 6 key informants.

The results showed that factors related in transnational marriage are low socioeconomic; similiarities in religion, language and ethnicity; positive perceptions about Taiwan. Unfullfill reproductive rights of divorced women are the right to build and plan a family, the right to be free from all forms of discrimination in the family and reproductive health, the right to be free from torture and ill-treatment and the right to determine the number and spacing of children. Singkawang local governments need to improve cross-sectoral cooperation between institutions and community organizations, having acurate recording of citizens who are married to foreign citizens and having counseling program related to transnational marriage and reproductive health by using the local language."

"Adanya kesenjangan antara perkembangan reproduksi remaja dengan informasi kesehatan reproduksi meningkatkan angka penyakit menular seksual dan kehamilan remaja. Tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kontrasepsi pada remaja seksual aktif di Indonesia tahun 2012.Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional dengan menggunakan data sekunder SDKI-KRR 2012. Analisis univariat digunakan untuk melihat distribusi variabel-variabel penelitian. Analisis bivariat digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variaben dependen. P value<0,05 menunjukkan hubungan bermakna secara statistik. Hasil univariat menunjukkan remaja seksual aktif yang tidak menggunakan kontrasepsi ketika berhubungan seksual ialah 62,1%. Hasil bivariat menunjukkan adanya hubungan dengan penggunaan kontrasepsi, diantaranya jenis kelamin (OR= 0,519) pendidikan (OR= 1,517); pengetahuan (OR= 1,663); tempat tinggal (OR=1,536); keterpaparan informasi (OR=2,317); pengaruh teman sebaya (OR: 1,452). Remaja perlu dibekali informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta pelayanan kontrasepsi khusus bagi remaja seksual aktif. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan informasi mengenai kondisi riil remaja dewasa ini secara terus menerus agar turut dapat berperan dalam pencegahan perilaku berisiko remaja.

---

The gap between the development of the adolescent and reproductive health information will increase rates of sexually transmitted diseases and teenage pregnancy. This study is aimed to determine the factors associated with the use of contraception in sexually active adolescents in Indonesia, 2012.

The study was cross-sectional design and by using secondary data, SDKI-KRR 2012. Univariate analysis is used to see the distribution of the study variables. Bivariate analysis is used to examine the relationship between independent variables and the dependent variable. P values <0.05 indicates a statistically significant relationship.

Univariate results show that sexually active adolescents do not use contraception when sexual intercourse is 62.1%. Bivariate results indicate an association with the use of contraception, including gender (OR = 0.519); education (OR = 1.517); knowledge (OR = 1.663); residence (OR = 1.536); exposure information (OR = 2.317); peer influence (OR: 1.452).

The information and counseling of adolescent reproductive health need to be improved in order to prevent the risks of reproductive health. For sexually active adolescent, they need to get services from provider about the contraception. The society also need to be participated to prevent the adolescent’s risk behavior."

"ABSTRAKSeiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap mahasiswi semakin besar seperti nilai dan kegiatan perkuliahan yang menyita waktu serta tuntutan beradaptasi dengan lingkungan pergaulan menyebabkan mahasiswi rentan mengalami stres, gangguan asupan makanan, ataupun kelelahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga keseimbangan hormon dalam tubuh terganggu yang akibatnya mengganggu kerja tubuh seperti sistem reproduksi. Gangguan pada sistem reproduksi yang sering dirasakan oleh mahasiswi salah satunya siklus menstruasi yang tidak teratur.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan siklus menstruasi pada mahasiswi tiga fakultas terpilih di Universitas Indonesia.Rancangan penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan desain crosssectional. Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2015 di Gedung Rumpun Ilmu Kesehatan Universitas Indonesia, dengan jumlah sampel sebanyak 155 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui pengisian kuesioner dan pengukuran antropometri serta analisisnya menggunakan uji chi-squareuntuk melihat hubungan antar variabel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa 58,7% responden memiliki siklus menstruasi tidak teratur. Uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara persen lemak tubuh danstres dengan siklus menstruasi.Mahasiswi yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur diharapkan dapat segera berkonsultasi ke pelayanan kesehatan agar dapat segera diketahui penyebabnya serta jika ada masalah kesehatan reproduksi dapat segera terdeteksi dan ditanggulangi.

---

ABSTRACTCollege student has greater demands such as scores and activities in campus as well as adapting to the demands of the social environment cause the female college student susceptible to stress, food intake disorders, or fatigue in performing daily activities, so that the balance of hormones in the body which consequently disrupted, so can disrupt the body workingsuch as the reproductive system. Disorders of the reproductive system is often perceived by the female college student with irregular menstrual cycle.This study aims to determine factors related to the menstrual cycle in female college student at three facultiesof Universitas Indonesia. The design used in this study is quantitative research with cross sectional design. The research was conducted in April-May 2015 in Clusterof Health Science Building, Universitas Indonesia, with a total sample of 155 people. Data collected through questionnaires and anthropometric measurements and analysis using the chi-square test to find out the relationship between variables.The results showed that 58.7% of respondents have irregular menstrual cycles. Statistical test showed a significant relationship between percent body fat and stress with the menstrual cycle. Female college student with irregular menstrual cycles are expected to immediately consult with doctors so that can be addressed and if there is a problem of reproductive health can be immediately detected."

"ABSTRAKKesehatan reproduksi adalah bagian dari kebutuhan terhadap kesehatanmerupakan hak setiap individu baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan dilembaga pemasyarakatan mempunyai risiko lebih besar untuk terkena penyakitorgan reproduksi. Penelitian kualitatif deskriptif pada lima partisipan ini bertujuanmemperoleh pengalaman perempuan berkaitan dengan masalah kesehatanreproduksi di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian didapatkan tiga temayaitu 1) masalah kesehatan reproduksi tidak menjadi prioritas; 2) perilaku dalampemenuhan kesehatan reproduksi; 3) pelayanan kesehatan reproduksi di lembagapemasyarakatan. Kebutuhan reproduksi perempuan di lembaga pemasyarakataperlu memperoleh perhatian agar kondisi kesehatan reproduksi perempuanoptimal. Implikasi pada praktik keperawatan studi ini memberi perhatian padaasuhan keperawatan pada perempuan berkebutuhan khusus terkait dengankesehatan reproduksinya.

---

AbstractReproductive health is part of the health needs of the rights of individuals, bothmen and women. Women in prison are at greatest risk for the disease of thereproductive organs. Descriptive qualitative study was aimed at the fiveparticipants gained experience with issues related to women's reproductive healthin prisons. The results obtained are three themes: 1) reproductive health issues arenot a priority; 2) conduct in the fulfillment of reproductive health, 3) reproductivehealth services in correctional institutions. Reproductive needs of women ininstitutions pemasyarakata necessary attention to women's reproductive healthconditions optimal. Implications for nursing practice paying attention to the studyof nursing care for women with special needs related to reproductive health."