Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ancaman merupakan segala usaha, tindakan, dan kegiatan yang datang dari dalam maupun luar negeri serta dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Bentuk ancaman dapat berubah-ubah mulai dari ancaman militer dan nonmiliter hingga gabungan keduanya yang disebut dengan ancaman hibrida. Menghadapi kondisi tersebut, Indonesia perlu memiliki strategi kebijakan pertahanan yang adaptif guna menghadapi berbagai bentuk ancaman, salah satunya dengan penetapan Komponen Cadangan (Komcad) sebagai salah satu bentuk implementasi dari Undang-Undang No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Tulisan ini membahas tentang perubahan ancaman dan implikasinya terhadap Komponen Cadangan pertahanan yang dimiliki Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif pada lingkup Komcad matra Darat. Pengambilan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa undang-undang, dokumen, artikel, jurnal, dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan Komcad. Hasil penelitian didapatkan bahwa spektrum ancaman mempengaruhi bentuk Komcad sehingga perlu dibangun postur Komcad yang adaptif seperti pembentukan Batalyon Komcad yang disertai dengan pembinaan yang optimal dibawah komando TNI serta perlu adanya keterlibatan Komcad pada tugas OMSP yang dilakukan oleh TNI AD.

---

Threats involve all efforts, actions, and activities that come from within the country and can harm the country's security, territorial protection, and security. The form of threats can change from military and non-military threats to a combination of both, called hybrid threats. With these conditions, Indonesia needs to have an adaptive defense policy strategy to deal with various threats, one of which is the establishment of the Reserve Component (Comcad) as one of the implementations of Law No. 23 of 2019 concerning the Management of National Resources for National Defense. This paper discusses threat changes and their implications for Indonesia's defense Reserve Component. The research method used is qualitative with a descriptive analysis approach to the scope of the Land Matra Komcad. Data were collected by conducting in-depth interviews and literature searches in laws, documents, articles, journals, and policies related to Komcad. The results of the study found that the threat spectrum affects the state of Komcad so that it is necessary to build an adaptive Komcad posture, such as the formation of a Komcad Battalion accompanied by optimal guidance under the TNI command and the need for Komcad involvement in OMSP tasks carried out by the Army."

"Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan sejauh mana pemahaman tentang pembentukan Komcad dalam upaya mendukung Pertahanan Negara menurut Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasionalis(PSDN) Nomor 23 Tahun 2019 dan Implementasinya. Analisis yang digunakan ialah analisis kebijakan dengan menguraikan pemahaman dan implementasi pembentukan Komcad berdasarkan UU PSDN serta menjelaskan perbandingannya.dengan.negara.lain. Penggunaan metode pada penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dan studi kepustakaan. Informan yang diwawancarai adalah pejabat dilingkungan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia serta beberapa orang anggota Komponen Cadangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara umum pemahaman dan implementasi pembentukan Komcad bagi pertahanan negara, sudah sangat menentukan adanya perubahan dalam pembangunan pertahanan negara ke arah yang lebih maju dan terukur serta mengalami antusias jumlah personil yang cenderung meningkat, Akan tetapi belum memenuhi standar kebutuhan yang memadai dalam rangka mendukung Sumber Daya Pertahanan Nasional.

---

This research was conducted to explain the extent of understanding of the formation of Komcad in an effort to support National Defense according to the Nationalist Resource Management Law (PSDN) Number 23 of 2019 and its Implementation. The analysis used is policy analysis by outlining the understanding and implementation of Komcad formation based on the PSDN Law and explaining the comparison with other countries. The method used in this research is qualitative. The technique for collecting data in this study is through interviews and literature studies. The informants interviewed were officials within the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia as well as several members of the Reserve Component.

"

"Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik. Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai kesesuaian antara ketentuan mengeai akses terhadap sumber dayagenetik dalam Undang-Undang 11/2019 dengan Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian deskriptif dan perskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatifempiris dan menggunakan data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik dalam Undang-Undang 11/2019, ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik dalam Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn serta kesesuaian di antara keduanya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu halterkait akses sumber daya genetik yang diatur dalam Undang-Undang 11/2019 adalah mengenai prosedur mendapatkan izin penelitian namun bukan mendapatkan izin akses yang merupakan kewenangan pemerintah pusat bidang lingkungan hidup sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Sisnas Iptek dengan Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn. Oleh karena itu dalam pengembangan RUU KKH harus dilakukan penekanan mengenai koordinasi antar wewenang dan antar lembaga dari pemerintah pusat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemerintah pusat bidang lingkungan hidupIndonesia has passed Law Number 11 of 2019 concerning National System of Science and Technology in which there are provisions regarding access to genetic resources. Indonesia has also ratified the Nagoya Protocol through Law Number 11 of 2013 concerning Ratification of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Therefore, this research discusses the compatibility between the provisions regarding access to genetic resources in Law 11/2019 with Nagoya Protocol and Bonn Guidelines. This research is a combination of descriptive and prescriptive research using a normative-empirical legal research approach and secondary data. The core issue of this study is about how the provisions regarding access to genetic resources in Law 11/2019 with Nagoya Protocol and Bonn Guidelines are, how the provisionsregarding access to genetic resources in the Nagoya Protocol and Bonn Guidelines are and the compatibility between the two. From the result it can be concluded that one of the things related to access to genetic resources regulated in Law 11/2019 is regarding the procedure to obtain a research permit but not to obtain an access permit which is the authority of the central government in the environmental sector so that there is a discrepancy between Law 11/2019 and the Nagoya Protocol and Bonn Guidelines. Therefore, in developing the Draft of Biodiversity Conservation Act, emphasis must be placed on coordination betweenauthorities and institutions of the central government in the field of science and technology and the central government in the field of environment."

"[ABSTRAKTesis ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun2012 yang menghendaki agar setiap komponen pertahanan negara terintegrasimenjadi satu kesatuan pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan nirmiliter. Dalam menghadapi ancaman nir militer yang sangat kompleks danmultidimensional, termasuk ancaman bidang kesehatan, maka KementerianKesehatan RI merupakan unsur utama dan lembaga pemerintah maupun swastalainnya sebagai unsur pendukung. Ancaman bidang kesehatan ini diantaranyaberupa penyakit infeksi menular HIV AIDS yang tak kunjung reda dan potensitertularnya Ebola. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses implementasiPermenhan ke dalam unsur utama dan pendukung dalam pengelolaan kedua jenispenyakit tersebut. Metodologi yang digunakan analitik kualitatif denganpengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian mengungkapadanya faktor penghambat baik pada unsur utama maupun pendukung dalamproses implementasi yaitu belum sepenuhnya tersosialisasi kebijakan ini,pembinaan sumber daya dan kewaspadaan dini masing-masing unsur sudahberjalan dengan baik namun masih terfragmentasi. Berdasarkan hasil penelitiandan pembahasan disarankan perlunya Kementerian Pertahanan melakukanpeningkatan sosialisasi dan koordinasi kepada para pemangku kepentingan baiklintas program maupun sektor dari tingkat pusat hingga ke wilayah.

---

ABSTRACTThe idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions., The idea behind this thesis was impelled by the non-military threat of the healthsector that could endanger the safety of the nation. Referring to the regulation ofthe Ministry of Defense No. 16 of 2012 on Policy Integration Component ofNational Defense, the Ministry of Health is appointed as the primary constituentand other government agencies as supporters in facing the threat of the healthsector. This study aims to determine the implementation of those regulations inthe primary constituent as well as the supporting ministries in managing thethreat of HIV AIDS and Ebola. Methodology used is analitic qualitative with datacollection through indepth interviews. The research revealed the existence ofinhibiting factors on both the main and supporting elements in the implementationprocess is not yet fully socialized this policy, resource development and earlyawareness of each element are already well underway but is still fragmented.Based on the results of research and discussion suggested the need for theMinistry of Defence suggested increasing the dissemination and coordination tostakeholders both across and sectors programs from the central level to theregions.]"

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas Program Bela Negara yang diinisiasi oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) sejak tahun 2015 sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap pemuda Indonesia. Adanya ancaman ideologi, politik, keamanan, dan sosial budaya terhadap pemuda Indonesia membuat pemerintah perlu melakukan upaya proteksi terhadap pemuda Indonesia, dimana pemuda merupakan salah satu sumber daya yang penting untuk pembangunan dan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Pada hakikatnya, program bela negara merupakan upaya pemerintah melalui Kemhan RI untuk mengurangi kerentanan masyarakat dalam menghadapi ancaman nirmiliter dengan cara meningkatkan kedisiplinan, nasionalisme, dan karakter pemuda. Penelitian ini bertujuan menjelaskan urgensi program bela negara dan mengidentifikasi upaya penggalangan Kemhan RI terhadap masyarakat khususnya pemuda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan interview kepada stakeholder program Bela Negara yaitu Kemhen RI dan individu yang mengikuti kegiatan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara diperlukan pada momentum dimana negara menghadapi banyak ancaman nirmiliter guna meningkatkan daya tangkal pemuda melalui pemahaman mendalam terhadap nilai nasionalisme dan kedisiplinan berwarganegara. Program bela negara telah mampu menjadi gerakan nasional yang dilaksanakan oleh banyak kementerian/lembaga di luar pertahanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa program bela negara Kemhan RI menyasar pemuda yang ada di lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan pemukiman. Adapun dalam pelaksanaannya belum mampu mencapai target yang ditentukan baik dari sisi manajemen penyelenggaraan maupun dari jumlah peserta. Perlu dilakukan upaya penguatan dasar hukum untuk standardisasi pelaksanaan dan manajemen anggaran, sosialisasi melalui sarana digital kepada masyarakat, serta kerjasama melalui bidang kehumasan kepada instansi lain perlu ditingkatkan agar program ini mampu mencapai target dan menyasar seluruh pemuda Indonesia.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the State Defense Program initiated by the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (Kemhan RI) since 2015 in an effort to anticipate threats to Indonesian youth. The existence of ideological, political, security, and socio-cultural threats to Indonesian youth make the government needs to build efforts to protect Indonesian youth, where youth is one of the important resources for the development and national resilience of Indonesia. In essence, the state defense program is a government effort through the Republic of Indonesia's Ministry of Defense to reduce the vulnerability of the community in facing nonmilitary threats by increasing discipline, nationalism and youth character. This study aims to identify efforts towards the community, especially Indonesian youth, and evaluate the implementation of programs that have been implemented from 2015 to 2017. This study uses a qualitative approach by interviewing stakeholder from the Ministry of Defense and participants. The results of this study indicate that state defense programs have been able to become a national movement carried out by many ministries/institutions outside of defense, state defense programs implemented through state defense education in various forms in the fields of education, employment and settlement. The study indicates that the defense program of the Indonesian Ministry of Defense has not been able to achieve the determined targets both in terms of management and the number of participants. Strengthening the legal basis, budget management, dissemination through digital means to the public, cooperation through the public relations sector to other agencies need to be increased so that the program is able to reach targets and target all Indonesian youth. 

"

"ABSTRAKPotensi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sangat menarik bagiinvestor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. UU No. 1 Tahun 2014tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan WilayahPesisir dan Pulau-Pulau Kecil membuka kesempatan penanaman modal asing dipulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan persyaratantertentu dan izin Menteri Kelautan dan Perikanan. Tesis ini membahas kepastianhukum penanaman modal asing di pulau-pulau kecil berdasarkan UU No. 1 Tahun2014. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini, menyimpulkanbahwa, dibukanya kesempatan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilberdasarkan UU No. 1 Tahun 2014 perlu dukungan aturan pelaksana undangundangtersebut khususnya terkait perizinan, karena implementasi perizinan PMAdi pulau-pulau kecil belum optimal. Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 2014,sudah terdapat investor asing yang menjalankan usahan pemanfaatan pulau-pulaukecil dengan hanya memiliki izin prinsip dan izin usaha, ataupun perjanjiandengan pemerintah daerah. Di sisi lain, adanya calon-calon investor asing yangberminat berinvestasi di pulau-pulau kecil, memerlukan kepastian hukum untukmelaksanakan ketentuan penanaman modal asing di pulau-pulau kecilsebagaimana dipersyaratkan dalam UU No. 1 Tahun 2014.

---

ABSTRACTIndonesian coastal areas and small islands are very potential assets to attractforeign investors to make investment in Indonesia. Law of The Republic ofIndonesia Number 1 of 2014 about The Changes to The Law Number 27 of 2007on Management of Coastal Areas and Small Islands gives opportunities to foreigndirect investment on small islands and their surrounding waters, with certainrequirements and permits from the Minister of Marine Affairs and Fisheries. ThisThesis elaborates the legal certainty of foreign direct investment on small islandsgoverned by Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014. The studywhich used a normative juridical method suggested that the emergingopportunities of foreign direct investment on small islands governed by Act 1 of2014 needs to be supported by the implementing rules of the Law, particularlythose related to the licensing, since the implementation of foreign directinvestment licensing on small islands is not yet optimal. Prior to the enactment ofThe Law of The Republic of Indonesia Number 1 of 2014, there had already beenforeign investors doing their business on the utilization of small islands using only?principle licenses‟ and ?business licenses‟, or agreements with local governments.On the other hand, the emerging interest of prospective foreign investors to investon small islands needs a legal certainty for their continuing process to complywith the provisions of foreign direct investment on small islands as required bythe Law Number 1 of 2014."

"Penelitian ini membahas mengenai kegiatan akuisisi koleksi di Subdirektorat Deposit Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi akuisisi surat kabar terbitan Jakarta dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, faktor yang memengaruhi, serta hambatannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian studi kasus dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan akuisisi koleksi sudah berjalan dengan baik di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990. Namun, dijumpai faktor yang memengaruhi yakni hilang timbulnya penerbit, keterbatasan sarana transportasi, kesadaran wajib serah, sumber daya manusia, komunikasi dan kurang terbukannya penerbit dengan adanya Undang-Undang serah-simpan karya cetak dan karya-rekam. Adapun hambatan yang ditemukan berupa regulasi pajak yang menghambat dan kurang fokusnya pembagian kerja sehingga berdampak kurang baik terhadap penghimpunan karya para wajib serah. Kata kunci: akuisisi, undang-undang nomor 4 tahun 1990, perpustakaan nasional republik indonesia, faktor akusisi koleksi

---

This study discusses the acquisition activities of collection in the National Library of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to identify the acquisition for newspapers publishing in Jakarta in the implementation of Legal Deposit Act Nomor 4 of 1990, the factors that influence it, and also its resistance. This research is a qualitative method with a case study method and data collection through in depth interviews and participation observation. The results of this study showed that the acquisition activities already exist in the National Library of the Republic of Indonesia. In addition, the common factors that affect the acquisition activities, limited transportation, publisher awareness, human resources, communication and low adherence publisher with the legal deposit act. The obstacles encountered are tax regulation and lack of focus that effect the collecting of works."

"Tesis ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui implikasi pembatalan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap hapusnya privatisasi air dan perizinan pengusahaan sumber daya air oleh swasta. Penelitian menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan menggunakan teori penguasaan negara atas sumber daya air, teori hak asasi manusia, dan teori perizinan. Implikasi dibatalkannya UU Sumber Daya Air adalah tidak berlakunya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana dari UU Sumber Daya Air, sehingga sebagai payung hukum diberlakukan kembali UU Pengairan. Sebagai aturan pelaksana dari UU Pengairan dikeluarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi adalah langkah tepat untuk mengembalikan hak rakyat atas air dan menghapuskan privatisasi air. Bahwa UU SDA telah memberikan ruang bagi swasta untuk melakukan penguasaan air atau sumber air yang menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga air dipandang sebagai benda ekonomi dimana perolehannya membutuhkan pengorbanan materi. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 121 dan 122 Tahun 2015 telah mengembalikan prioritas hak menguasai dan mengusahakan sumber daya air kepada negara melalui BUMN dan BUMD. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut.

---

This thesis is written with the aim to determine the implications of the invalidation of Law No. 7 of 2004 on Water Resources to the abolishment of the privatization of water and permitting exploitation of water resources by the private sector. This research uses Normative Juridical research methods, with the approach on the theory of state control over water resources, human rights theory, and the theory of licensing. The invalidation of Water Resources Act is causing implementing regulations of the law has been replaced with the previous Water Resources Act. As the implementing rules of The Water Resources Act, The Government has issued a Circular Letter of The Minister of Public Works and Housing, a Circular Letter of The Minister of Energy and Mineral and also established Government Regulation Number 121 of 2015 on Exploitation of Water Resources and Government Regulation Number 122 of 2015 on Water Supply System. Based on the results obtained that the invalidation of the law by the constitutional court is the right step to restore people’s right to water and eliminating water privatization. The law had provided opportunities for the private sector to control water or water resources that vital to the life of many, so the water is seen as an economic goods where materialistic sacrifice is needed to have access for it. The adoption of Government Regulation Number 121 and 122 of 2015 have returned the priority right to control and exploit the water resources to the state-owned or localowned enterprises. Namun, masih dirasakan bahwa kedua PP ini memberi kesempatan kepada pihak swasta yang telah menjalankan usahanya sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat terus menjalankan usahanya sampai berakhirnya perizinan tersebut."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang tinjauan terhadap pengelolaan zakat oleh BAZNAS di Indonesia berdasarkan mandat Pasal 6 dan 7 undang-undang zakat nomor 23 tahun 2011. Pasal 6 dan 7, merupakan inti dari pelaksanaan pengelolaan zakat serta inti dari kewenangan yang dimiliki oleh BAZNAS dalam menyelenggarakan pengelolaan zakat. Di satu sisi, Pasal 6 dan 7 memberikan kewenangan yang sangat besar bagi BAZNAS sebagai pengelola tunggal zakat negara, namun disisi lain, kewenangan ini direduksi oleh pasal-pasal lain yang ada dalam undang-undang zakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BAZNAS memahami tugasnya sebgaai pengelola tunggal zakat negara berdasarkan undang-unang zakat serta pelaksanaanya, dan bagaimana pelaksnaan dPasal 6 dan 7 undang -undang zakat pada BAZNAS provinsi dan Kab kota serta hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan metode kualitatif. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS menjadi tidak efektif karena banyaknya fungsi yang dimiliki oleh BAZNAS. Pelaksanaan pengelolaan zakat di setiap lokasi penelitian memiliki perbedaan, tergantung pada kondisi masyarakat, pemerintahan dan geografis wilayahnya, dan juga hubungan yang terbentuk antara BAZNAS dan LAZ hanya didasari pada pelaksanaan pengelolaan zakat, koordinasi sebagai sesama pengelola zakat dan hierarkis sebagai pembantu BAZNAS. Oleh karena itu diperlukan pemisahan fungsi-fungsi yang saat ini ada pada BAZNAS agar tujuan pengelolaan zakat dapat tecapai.

---

ABSTRACTThis study discusses the review of the management of zakat by BAZNAS in Indonesia based on the mandate of Article 6 and 7 of zakat law number 23 of 2011. Articles 6 and 7, are the core of the implementation of zakat management and the core of the authority possessed by BAZNAS in organizing zakat management . On the one side, Articles 6 and 7 provide enormous authority for BAZNAS as the sole manager of state zakat, but on the other side, this authority is reduced by other articles contained in the zakat law. The purpose of this study is to find out how BAZNAS understands its duties as the sole manager of state zakat based on zakat laws and their implementation, and how the implementation of Articles 6 and 7 of zakat laws in provincial and district city BAZNAS as well as the relationship formed between BAZNAS and LAZ . This study uses normative juridical research methods and qualitative methods. This study found that in the implementation of zakat management conducted by BAZNAS became ineffective because of the many functions possessed by BAZNAS. The implementation of zakat management in each research location has a difference, depending on the condition of the community, government and geographical area, and also the relationship formed between BAZNAS and LAZ is only based on the implementation of zakat management, coordination as fellow zakat managers and hierarchical as BAZNAS assistants. Therefore it is necessary to separate the functions that currently exist in BAZNAS so that the objectives of zakat management can be achieved."