Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bioterorisme merupakan ancaman internasional yang harus diantisipasi. Indonesia perlu mengantisipasi dampak akibat bioterorisme dengan mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan penanggulangan ancaman bioterorisme, di antaranya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 menggunakan model analisis implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Penelitian ini juga bertujuan mengembangkan rencana mitigasi penanggulangan ancaman bioterorisme di Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan penelusuran literatur berupa artikel, dokumen, dan kebijakan dengan kata kunci "bioterorisme"; "kesehatan masyarakat"; "ketahanan nasional", dan "mitigasi risiko"; juga dengan menganalisis pengalaman negara lain. Elaborasi berbagai instrumen yang dikeluarkan oleh World Health Organization (WHO) telah dibuat dalam bentuk National Action Plan for Health Security (NAPHS) Indonesia 2020-2024 yang secara spesifik ditujukan untuk meningkatkan ketahanan kesehatan sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia. Namun NAPHS tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi setiap pelaksana kebijakan untuk mengimplementasikannya. Indonesia perlu membuat kebijakan untuk merespons cepat risiko kesehatan masyarakat untuk merespons kedaruratan kesehatan masyarakat. Rencana mitigasi diharapkan dapat mengembangkan kapasitas untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat setiap ancaman kesehatan, termasuk akibat bioterorisme. Kebijakan ketahanan kesehatan Indonesia perlu segera dibuat untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia di masa mendatang.

---

Bioterrorism is an international threat that must be anticipated. Indonesia needs to anticipate the impact of bioterrorism by issuing several regulations related to countering the threat of bioterrorism, including Presidential Instruction Number 4 of 2019. Using a qualitative approach, this study aims to analyze the implementation of Presidential Instruction No. 4/2019 using the Van Meter and Van Horn policy implementation analysis model. This study also aims to develop a mitigation plan to counter the threat of bioterrorism in Indonesia. Data collection was conducted through in-depth interviews and literature searches in the form of articles, documents, and policies with the keywords "bioterrorism"; "public health"; "national resilience", and "risk mitigation"; also by analyzing the experiences of other countries. Elaboration of various instruments issued by the World Health Organization (WHO) has been made in the form of Indonesia's National Action Plan for Health Security (NAPHS) 2020-2024 which is specifically aimed at improving health security as part of Indonesia's national resilience. However, NAPHS does not have a binding legal force for every stakeholder to apply. Indonesia needs to create policies for rapid response to public health risks to respond to public health emergencies. The mitigation plan is expected to develop the capacity to prevent, detect and respond quickly to any health threats, including those due to bioterrorism. Indonesia's health resilience policy needs to be made immediately to strengthen Indonesia's national resilience in the future."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai tingkat kesiapan mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia dalam menghadapi bencana. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif deskriptif berdesain cross sectional dengan sampel sebanyak 417 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sudah siap terhadap bencana diantaranya dalam hal validitas sumber edukasi bencana, pengetahuan tentang langkah respon tanggap darurat, pengetahuan tentang adanya klinik di sekitar kampus, kesadaran terhadap potensi bencana di kampus, kesadaran persiapan bencana, dan kepemilikan asuransi bencana. Namun dibutuhkan peningkatan terhadap beberapa hal seperti pengetahuan sistem peringatan dini di lingkungan kampus, keikutsertaan dalam pelatihan dan simulasi bencana, langkah persiapan menghadapi bencana, dan persepsi tentang tingkat kesiapan bencana.

---

ABSTRACT

This study discusses the readiness level of Public Health Faculty of University of Indonesia students in facing disasters. The design of this study uses a descriptive quantitative method with a cross sectional approach and a total sample of 417 respondents. The results of this study concludes that generally, Public Health Faculty of Indonesia students are prepared in facing disasters, specifically in terms of the validity of disaster education source, knowledge of disaster response, knowledge of health clinics around the campus area, awareness of the potential of disasters on campus, awareness of disaster preparation, and owning disaster insurance. However there are also several factors, such as preparation for disasters, knowledge towards early warning systems, involvement in training or simulations for disasters, readiness in facing disasters, and perception towards the level of readiness in facing disasters that needs to be improved."

"Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap bencana alam, terutama gempa bumi dan tsunami. Lebih dari 600.000 orang menderita bencana di Indonesia setiap tahun. Menurut WHO, 67 persen dari sekitar 18.000 rumah sakit berada di daerah yang memiliki bahaya bencana alam. Rumah Sakit Umum Daerah Gunungsitoli di Pulau Nias adalah salah satu rumah sakit yang rentan dan perlu dipersiapkan untuk menghadapi bencana alam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesiapsiagaan petugas kesehatan rumah sakit dalam menghadapi gempa bumi dan tsunami. Metode: Penelitian ini bersifat observasional dengan metode Kualitatif dan Semi Kuantitatif (Mix-method). Penelitian ini menggunakan beberapa instrumen pengukuran dalam pelaksanaan penilaian seperti kuesioner, observasi, dan wawancara mendalam. Ada beberapa aspek yang telah dinilai termasuk pengetahuan dan sikap, kebijakan, perencanaan rumah sakit bencana, sistem peringatan, mobilisasi sumber daya, dan kelangsungan bisnis. Hasil: Hasil penelitian mendapatkan sebagian besar responden (51.6%) berpengetahuan Cukup Baik mengenai pengetahuan umum terkait bencana gempa bumi dan tsunami, 62.3% responden berpengetahuan Baik dalam sistem peringatan dan evakuasi, dan 60.2% responden berpengetahuan Cukup Baik mengenai mobilisasi sumber daya dan respons bencana. 50.5% responden mempunyai sikap baik mengenai rekognisi bahaya, 50.5% responden mempunyai sikap baik pada sistem peringatan bahaya, dan 50.5% responden bersikap baik dalam mobilisasi sumber daya dan sistem evakuasi terkait sikap kesiapsiagaan bencana. Seluruh sampel tenaga kesehatan yang dipilih hanya mampu untuk memenuhi 40% hingga 65% keterampilan mengenai triage dan 25% hingga 33% keterampilan mengenai basic first aid. Sebanyak 51.6% sampel tenaga kesehatan menyatakan bahwa rencana kegiatan bencana rumah sakit berjalan Baik, sebanyak 49.64% sampel tenaga kesehatan menyatakan bahwa implementasi mobilisasi sumber daya tergolong Kurang Baik, dan sebanyak lebih dari 70% sampel tenaga kesehatan menyatakan bahwa implementasi tiga komponen lainnya tergolong Kurang Baik. Hasil Hospital Safety Index sebesar 0 tidak memenuhi standar. Disimpulkan secara keseluruhan, kesiapsiagaan tenaga kesehatan RSUD Gunungsitoli tergolong kurang baik.

---

Indonesia is one of the most vulnerable countries to natural disasters, especially earthquakes and tsunamis. More than 600,000 people suffer from disasters in Indonesia every year. According to WHO, 67 percent of the approximately 18,000 hospitals are located at natural disaster hazards areas. The Gunungsitoli Regional General Hospital on Nias Island is one of the hospital that is vulnerable and needs to be prepared to deal with natural disasters. The purpose of this study was to assess the preparedness of hospital health workers to face earthquakes and tsunamis disasters.

Method: This research was observational with Qualitative and Semi-Quantitative methods (Mix-method). This study used several measurement instruments in conducting assessments such as questionnaires, observations, and in-depth interviews. There were several aspects that have been assessed including knowledge and attitudes, policies, disaster hospital planning, warning systems, resource mobilization, and business continuity.

Results: The results of the study found that most of the respondents (51,61%) had fair levels of knowledge related to earthquake and tsunami disasters, 62,37% of respondents had well levels of knowledge about the warning and evacuation system, and 60,21% of respondents had well levels of knowledge about the mobilization of resources and disaster response. 50.5% of respondents have good attitudes regarding hazard recognition, 58,5% of respondents have a good attitude on the hazard warning system and 50.5% of respondents are good at mobilizing resources and evacuation systems related to disaster preparedness attitudes. All selected health workers were only able to fulfill 40% to 65% of skills regarding triage and 25% to 33% of skills regarding basic first aid. As many as 51.61% of the sample of health workers stated that the planned hospital disaster activity went well, as many as 49.64% of the sample of health workers stated that the implementation of resource mobilization was classified as Poor, and more than 70% of the sample health workers stated that the implementation of the other three components was classified as Poor. The Hospital Safety Index result fulfilled 0 standard compliance. In conclusion, overall, the preparedness of health workers at the Gunungsitoli General Hospital was inadequate."

"Rumah sakit berperan krusial untuk memberikan pelayanan dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Penelitian ini membahas kesiapan rumah sakit di Indonesia menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan desain literature review. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi mengenai gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat melalui komponen kesiapan hospital emergency response checklist dari WHO serta mengidentifikasi faktor - faktor yang menghambat kesiapan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan basis data PubMed, ProQuest, Science Direct, Library UI, dan Google Scholar. Hasil pencarian menunjukkan dari 1667 studi teridentifikasi, 11 artikel memenuhi kriteria inklusi. Seluruh komponen kesiapan terdapat dalam studi. Kesimpulan penelitian adalah komponen komando dan kontrol merupakan komponen paling siap untuk menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan komponen pemulihan pasca bencana jarang dipertimbangkan. Faktor hambatan yang ditemukan diantaranya adalah ketidaksiapan perencanaan kedaruratan, tidak tersedianya anggaran, kurangnya pelatihan dan simulasi untuk komunikasi darurat dan penanganan bencana, belum tersedianya kebijakan dan SPO untuk berbagai komponen kesiapan, kurangnya perhatian pada jalur evakuasi, tidak tersedianya area penanggulangan bencana untuk kapasitas lonjakan, tugas pokok dan fungsi tim bencana yang tidak jelas, logistik yang tidak dipersiapkan, dan penanganan infeksi yang belum sesuai standar.

---

Hospitals play a crucial role in providing services during public health emergencies. This study discusses the readiness of hospitals in Indonesia to face public health emergencies with a literature review design. The purpose of this study was to obtain information on the description of hospital readiness in dealing with public health emergencies through the components of the WHO's hospital emergency response checklist and identify factors that hinder hospital readiness. This research uses PubMed, ProQuest, Science Direct, Library UI, and Google Scholar databases. The search results showed that of the 1667 identified studies, 11 articles met the inclusion criteria. All components of readiness are included in the study. The conclusion of the study is that the command and control component is the most prepared component to deal with public health emergencies and the post-disaster recovery component is rarely considered. Various obstacles found including the unpreparedness of emergency planning, unavailability of budget, lack of training and simulations for emergency communication and disaster management, unavailability of policies and SOPs on various components, lack of attention to evacuation routes, unavailability of disaster management areas for surge capacity, unclear main tasks and functions of disaster teams, unprepared logistics, and handling of infections that are not up to standard."

"Rumah sakit berperan krusial untuk memberikan pelayanan dalam situasi kedaruratan kesehatan masyarakat. Penelitian ini membahas kesiapan rumah sakit di Indonesia menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dengan desain literature review. Tujuan dari penelitian ini adalah diperolehnya informasi mengenai gambaran kesiapan rumah sakit dalam menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat melalui komponen kesiapan hospital emergency response checklist dari WHO serta mengidentifikasi faktor - faktor yang menghambat kesiapan rumah sakit. Penelitian ini menggunakan basis data PubMed, ProQuest, Science Direct, Library UI, dan Google Scholar. Hasil pencarian menunjukkan dari 1667 studi teridentifikasi, 11 artikel memenuhi kriteria inklusi. Seluruh komponen kesiapan terdapat dalam studi. Kesimpulan penelitian adalah komponen komando dan kontrol merupakan komponen paling siap untuk menghadapi kedaruratan kesehatan masyarakat dan komponen pemulihan pasca bencana jarang dipertimbangkan. Faktor hambatan yang ditemukan diantaranya adalah ketidaksiapan perencanaan kedaruratan, tidak tersedianya anggaran, kurangnya pelatihan dan simulasi untuk komunikasi darurat dan penanganan bencana, belum tersedianya kebijakan dan SPO untuk berbagai komponen kesiapan, kurangnya perhatian pada jalur evakuasi, tidak tersedianya area penanggulangan bencana untuk kapasitas lonjakan, tugas pokok dan fungsi tim bencana yang tidak jelas, logistik yang tidak dipersiapkan, dan penanganan infeksi yang belum sesuai standar.

---

Hospitals play a crucial role in providing services during public health emergencies. This study discusses the readiness of hospitals in Indonesia to face public health emergencies with a literature review design. The purpose of this study was to obtain information on the description of hospital readiness in dealing with public health emergencies through the components of the WHO's hospital emergency response checklist and identify factors that hinder hospital readiness. This research uses PubMed, ProQuest, Science Direct, Library UI, and Google Scholar databases. The search results showed that of the 1667 identified studies, 11 articles met the inclusion criteria. All components of readiness are included in the study. The conclusion of the study is that the command and control component is the most prepared component to deal with public health emergencies and the post-disaster recovery component is rarely considered. Various obstacles found including the unpreparedness of emergency planning, unavailability of budget, lack of training and simulations for emergency communication and disaster management, unavailability of policies and SOPs on various components, lack of attention to evacuation routes, unavailability of disaster management areas for surge capacity, unclear main tasks and functions of disaster teams, unprepared logistics, and handling of infections that are not up to standard. "

"Dalam menghadapi tantangan kebencanaan yang kian kompleks, kita harus mampu mengintegrasikan tiga elemen utama: ruang, risiko, dan resiliensi. Pemahaman yang mendalam mengenai karakteristik ruang atau wilayah rawan bencana, pemetaan risiko yang tepat, serta penguatan kapasitas resiliensi masyarakat adalah kunci utama dalam merancang strategi mitigasi yang lebih efektif dan adaptif. Dengan riset yang mendalam, saya bersama tim mencoba memberikan solusi berbasis data yang dapat memperkuat ketangguhan masyarakat dan meminimalisir dampak bencana."

"Sejak Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO) pada 12 Maret 2020, berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah di seluruh dunia, salah satunya adalah lockdown. Kebijakan ini membuat perusahaan tidak dapat memproduksi dan mendistribusikan produknya sehingga menyebabkan gangguan rantai pasokan. Industri alat kesehatan merupakan salah satu rantai pasokan yang terkena dampak signifikan dari pandemi ini. Terdapat kekurangan alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan lainnya untuk perawatan Covid-19 pada rumah sakit di seluruh dunia. Salah satu negara yang mengalami gangguan dalam rantai pasokan alat kesehatan adalah Indonesia, karena ketergantungannya pada alat kesehatan dari negara lain, dan adanya larangan ekspor selama lockdown. Penting untuk mengadopsi ketangguhan rantai pasok karena ketergantungan dalam rantai pasokan. Ketika strategi ini diadopsi, diperlukan Key Performance Indicator (KPI) sebagai alat untuk memantau dan mengukur kinerja ketangguhan rantai pasokan pada industri alat kesehatan di Indonesia. Dalam penelitian ini, indikator yang dikumpulkan dari tinjauan literatur, terdapat 9 indikator dan 42 sub indikator untuk ketangguhan rantai pasokan. Setelah itu, indikator dan sub-indikator tersebut divalidasi oleh beberapa ahli dengan mengisi kuesioner. Dengan menggunakan modified kappa (k*) untuk validasi, didapatkan 35 sub indikator dinyatakan valid untuk industri alat kesehatan di Indonesia dengan nilai k* ≥ 0.74. Dengan menganalisa menggunakan Dematel-based ANP (DANP), indikator knowledge management merupakan indikator yang sangat mempengaruhi indikator lainnya sedangkan indikator agility merupakan indikator yang paling mudah dipengaruhi oleh indikator lainnya.

---

Since Covid-19 was declared a global pandemic by the World Health Organization (WHO) on 12 March 2020, various policies have been made by governments around the world, one of which is a lockdown. This policy makes companies unable to produce and distribute their products, causing supply chain disruptions. The medical device industry is one of the supply chains significantly affected by this pandemic. There is a shortage of personal protective equipment (PPE) and other medical devices for Covid-19 treatment in hospitals around the world. One of the countries experiencing disruptions in the medical device supply chain is Indonesia, due to its dependence on medical device supplies from other countries, and the export ban during the lockdown. It is important to adopt Supply Chain Resilience (SCR) due to the dependency on the supply chain. When SCR is adopted, Key Performance Indicators (KPIs) are required as a tool to monitor and measure the performance of supply chain resilience in the medical device industry in Indonesia. In this study, indicators collected from the literature review, there are 9 indicators and 42 sub-indicators for supply chain resilience. After that, the indicators and sub-indicators were validated by several experts by filling out a questionnaire. Using modified kappa (k*) for validation, 35 sub-indicators were found to be valid for the medical device industry in Indonesia with a k* value ≥ 0.74. By analyzing using Dematel-based ANP (DANP), the knowledge management indicator is the indicator that strongly influences other indicators while the agility indicator is the indicator that is most easily affected by other indicators."

"Perubahan iklim telah menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Indonesia, khususnya bagi petani kopi yang rentan terhadap variabilitas cuaca. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi yang mengatur tentang asuransi pertanian berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi di Indonesia dan potensi konflik antara pemegang polis (petani) dan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi pertanian berbasis indeks cuaca dapat diidentifikasi dan diatasi untuk memastikan pelindungan yang adil dan efektif bagi petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif (doktrinal). Data yang digunakan adalah data sekunder, dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi yang mengatur secara khusus asuransi berbasis indeks cuaca khususnya untuk komoditas kopi. Hal ini dapat memunculkan potensi konflik antara perusahaan asuransi dengan petani, diantaranya adalah adanya ketidaksetaraan penilaian risiko dalam penetapan indeks cuaca dan penentuan ambang batas klaim, yang dapat mengakibatkan petani kopi tidak dilindungi dengan baik dari praktik-praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan oleh perusahaan asuransi. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi kebijakan publik dan strategi adaptasi iklim, serta mendorong penerapan asuransi pertanian berbasis indeks cuaca yang lebih luas di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan selaku pengawas sektor perasuransian, diharapkan dapat menerbitkan peraturan yang dapat dijadikan dasar asuransi berbasis indeks cuaca.

---

Climate change has become a major challenge for the agricultural sector in Indonesia, especially for coffee farmers who are vulnerable to weather variability. This research aims to analyse the regulations governing weather index-based agricultural insurance especially for coffee commodities in Indonesia and potential conflicts between policyholders (farmers) and insurance companies in weather index-based agricultural insurance agreements can be identified and addressed to ensure fair and effective protection for farmers. The research method used is normative juridical research method (doctrinal). The data used is secondary data, and analysed with a qualitative approach. The results showed that there is no regulation that specifically regulates weather index-based insurance, especially for coffee commodities. This can lead to potential conflicts between insurance companies and farmers, including the inequality of risk assessment in determining the weather index and determining the claim threshold, which can result in coffee farmers not being properly protected from unfair or harmful business practices by insurance companies. The findings are expected to make important contributions to public policy and climate adaptation strategies, as well as encourage wider adoption of weather index-based agricultural insurance in Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), as the supervisor of the insurance sector, is expected to issue regulations that can be used as a basis for weather index-based insurance."

"Pasca tragedi pengeboman World Trade Centre (WTC) ancaman transnasional khususnya terorisme semakin marak terjadi sehingga tindakan perlunya penanganan dan pemberantasannya. Perubahan ini seharusnya mempengaruhi persepsi gelar pasukan indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya dari ancaman terorisme transnasional atau ancaman asimetris, seharusnya gelar pasukan indonesia tidak hanya melihat ancaman internal sebagai ancaman utama akan tetapi perlunya juga melihat perubahan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara sebagai lingkungan bermain Indonesia, dalam hal ini ancaman yang bersumber dari luar atau eksternal. Pada kenyataannya persepsi ancaman gelar pasukan Indonesia masih melihat internal sebagai ancaman utama dengan strategi gelar pasukan yang lebih ditujukan kepada stabilitas keamanan dalam negeri.

---

After World Trade Centre (WTC) Tragedy, transnational threats especially terrorism is often happen so it needs to be handled and to be combat. This change should influence the perception of Indonesia force employment in guarding Indonesia sovereignty from transnational terrorism threat or asymmetric threats, Indonesia force employment should not only looking internal threats as main threats but also need to see the change happen in Southeast Asia region as a play ground for Indonesia, in this case external threats. In fact, Indonesia force employment perception still looking for internal threats as main threats with force employment assembling strategy which more function to maintain internal stability."