Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perhutanan Sosial (PS) adalah salah satu program nasional yang dimaksudkan untuk menurunkan kemiskinan, mengelola hutan lestari dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan. Semua maksud PS tersebut harus berjalan seimbang sehingga pengelolaan hutan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan stok karbon dan menyusun model PS berkelanjutan di HKm Mandiri, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Penentuan stok karbon dilakukan dengan mengukur Diameter Breast Height (DBH) yang dikorelasikan dengan penginderaan jauh berdasarkan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan Forest Cover Density (FCD). Hasil pengukuran menunjukkan telah terjadi peningkatan tutupan hutan dan stok karbon sesudah berjalannya PS. Model PS berkelanjutan disusun berdasarkan tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial, yang diuji dengan metode Causal Mediation Analysis (CMA). Hasil uji ketiga aspek tersebut mempunyai korelasi yang signifikan pada kondisi sesudah PS. Korelasi tersebut membentuk interdependensi (saling kebergantungan), saling terkait dan terintegrasi secara kohesif, sehingga PS dikatakan sebagai socio-ecological system (SES) dengan arah korelasi aspek sosial dan ekonomi berbanding terbalik dengan aspek lingkungan.

---

Social Forestry (SF) is one of the national programs with the goals to reduce poverty, to manage forest condition sustainably, and to improve community participation in managing the forest. Those three objectives have not been achieved, resulted the forest managed unsustainably. This study aims to analyze changes in carbon stocks and develop sustainable SF model in the HKm Mandiri, Kulon Progo Regency, DI Yogyakarta. Estimating carbon stocks done by measuring Diameter Breast Height (DBH) which is correlated with remote sensing data through the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Forest Cover Density (FCD) shows an increase in the condition of forest cover and carbon stocks after the application of SF. The sustainable SF model is developed based on environment, economic and social aspects and is tested through Causal Mediation Analysis (CMA). Significant correlation was obtained among variables in the period after the implementation of SF. Those correlation forms interdependence, interrelated and cohesively integrated, so that SF is said to be a socio-ecological system (SES) and the correlation of social and economic aspects is inversely proportional to environmental aspects.

"

"Kebijakan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus telah mengubah tata kelola kawasan hutan di Pulau Jawa. Pemerintah mengambil alih pengelolaan kawasan hutan seluas ± 1,1 juta hektare yang sebelumnya diamanatkan pengelolaan kepada Perum Perhutani. Perubahan leading sector ini berdampak kepada perubahan aliran distribusi manfaat pengelolaan kawasan hutan di Pulau Jawa. Tesis ini mengargumentasikan bahwa kebijakan KHDPK, yang menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan, ternyata juga berpotensi mengeksklusi masyarakat sekitar hutan. Penelitian ini menggunakan metode patchwork etnografi, serta pengumpulan data melalui observasi berpartisipasi, wawancara mendalam, dan analisa data sekunder. Fakta lapangan menunjukkan bahwa respon Perhutani terhadap kebijakan ini beragam. Di tingkat tapak, Perhutani melakukan berbagai cara untuk mempertahankan akses terhadap sumberdaya hutan meskipun secara regulasi tereksklusi. Hambatan dialami oleh masyarakat sekitar hutan pada masa transisi karena ketidakjelasan pendampingan. Cabang Dinas Kehutanan sebagai aktor baru dalam pengelolaan hutan Jawa tidak mampu berbuat banyak pada masa transisi karena masyarakat belum mendapatkan legalitas sesuai kebijakan terbaru. Meskipun tereksklusi, Perhutani tetap mendapatkan distribusi manfaat secara personal karena hubungan sosial yang masih terjalin meskipun secara regulasi sudah tidak ada kepentingan dalam kegiatan pengelolaan hutan. Perhutani sebagai pihak yang tereksklusi bahkan masih mampu mengesklusi masyarakat sekitar hutan dengan kuasa pasar. Hal ini menunjukkan bahwa keberpihakan terhadap masyarakat yang terpinggirkan di dalam regulasi, perlu dipastikan implementasinya di tingkat tapak melalui pendampingan yang intensif sehingga kebijakan tidak hanya sekedar retorika.

---

The Special Management Forest Area Policy has changed Java's forest management. The government took over the forest area management of ± 1.1 million hectares which was previously mandated to be managed by Perum Perhutani. The change of leading sector has an impact on changes in the flow of distribution benefits from forest area management in the Java Island. This thesis argues that this policy, which places communities around forests as the main actors in forest management, has the potential to exclude forest people. This research uses an patchwork ethnographic method, as well as data collection through participant observation, in-depth interviews, and secondary data analysis. Field facts show that Perhutani's response to this policy has varied. At the site level, Perhutani takes various measures to maintain access of forest resources even though they are excluded by regulation. Obstacles experienced by communities around the forest during the transition period were due to unclear assistance. The Forestry Service branch as a new actor in Javanese forest management was unable to do much during the transition period because the community had not received legality according to the latest policy. Even though it is excluded, Perhutani still receives personal distribution of benefits because of the social relationships that still exist even though according to regulations there is no longer any interest in forest management activities. Perhutani as an excluded party is still able to exclude communities around the forest with market power. This shows that it is necessary to ensure that regulations take sides towards marginalized communities in regulations at the site level through intensive assistance so that policies are not just rhetoric."

"ABSTRAKPenelitian dilakukan di Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Universitas Indonesia untuk mengetahui struktur hutan kota, efektivitasnya dalam menurunkan suhu kota, dan meramalkan perilaku masyarakat terhadap hutan kota dengan pendekatan theory of planned behavior. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif yang juga didukung data kualitatif. Metode dalam penelitian adalah observasi lapangan dengan teknik kuesioner tertutup dan wawancara. Vegetasi yang diteliti terdiri dari total 24 petak contoh, terdiri dari 4 petak contoh di Hutan Kota Srengseng dan 20 petak contoh di Hutan Kota Universitas Indonesia. Jumlah responden total 90 orang, teridiri dari 47 responden di Hutan Kota Srengseng dan 43 responden di Hutan Kota Universitas Indonesia. Analisis vegetasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi tegakan meliputi jenis tanaman, diameter, dan tinggi tanaman mulai dari tingkat semai hingga pohon. Lalu analisis terhadap keanekaragaman, penyebaran, dan dominansi tanaman dalam petak contoh dilakukan dengan menghitung indeks keanekaragaman Shannon, indeks dominansi, dan indeks nilai penting. Hasil analisis vegetasi memperlihatkan bahwa Hutan Kota Universitas Indonesia memiliki keanekaragaman vegetasi yang lebih tinggi dibandingkan di Hutan Kota Srengseng. Hubungan antara aspek teknis yaitu kerapatan dan aspek alam yaitu suhu dan kelembaban memperlihatkan bahwa terdapat hubungan antara kerapatan dengan suhu namun tidak terdapat hubungan antara kerapatan dengan kelembaban. Sementara hasil analisis aspek sosial memperlihatkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik mengenai hutan kota. Namun perilaku yang dinampakkan tidak sesuai dengan persepsinya. Hasil uji statistik memperlihatkan bahwa perilaku responden berhubungan dengan norma subyektif yang ada dalam komunitasnya. Penelitian ini menekankan bahwa pengelolaan hutan kota berkelanjutan seharusnya memperhatikan keanekaragaman vegetasi, suhu, dan kelembaban (aspek alam), kerapatan tegakan (aspek teknis), dan perilaku masyarakat (aspek sosial) sebagai satu kesatuan sistem.

---

ABSTRACTThis study was conducted at Srengseng Urban Forest and Universitas Indonesia Urban Forest, to indentify the structure of the urban forest, its effectiveness in lowering city temperatures, and to predict the people behavior towards urban forest using the thoery of planned behavior. The approach which is used in this study is a quantitative approach and is also supported by qualitative data. The method which is used is observasional field study and data collected by closed questionnaires and interview techniques. Our study observes a total of 24 sample plots, consisting of 4 plots examples in Srengseng Urban Forest and 20 sample plots in Universitas Indonesia Urban Forest. The number of respondents in total 90 people, comprised of 47 respondents in Srengseng Urban Forest and 43 respondents in Universitas Indonesia Urban Forest. Vegetation analysis implemented by observing the condition of the stands includes plant species, diameter, and height of plants ranging from seedlings to trees. It?s continued by an analysis of the diversity, distribution, and dominance of vegetation using the Shannon diversity index, dominance index, and the important value index. The results of the vegetation analysis shows that Universitas Indonesia Urban Forest has a higher diversity of vegetation than in Srengseng Urban Forest. The relationship between the technical aspect which is density and the natural aspects which are the temperature and humidity showed that temperature is related to density, but there was no correlation between the density and the humidity. The analysis of the social aspect describe that respondents have a good perception of the urban forest although the behavior seems inconsistent with their perception. Statistical test results showed that the behavior of the respondents are related to subjective norms that exist in their community. This research emphasizes that sustainable urban forest management should pay attention to the diversity of vegetation, temperature and humidity (natural aspect), diversity of vegetation (technical aspect), and behavior (social aspect) as an integrated system."

"Disertasi ini dimaksudkan untuk meneliti kompleksitas kognitif (cognitive complexity) para pemimpin perusahaan sosial yang mungkin berpengaruh pada kompleksitas perilaku (behavior complexity), berupa paradoks perilaku komersial (commercial behavior) dan perilaku sosial (pro-social behavior). Paradoks ini dapat mempengaruhi performa keberlanjutan (sustainability performance) usaha. Adapun kompleksitas kognitif adalah kemampuan mengelola informasi secara multi dimensi dan/atau situasi bertolak belakang. Secara alamiah paradoks merupakan bagian dari perusahaan sosial. Yakni paradoks tujuan ekonomi dan tujuan sosial. Pemimpin berkompleksitas kognitif tinggi akan memiliki kompetensi tinggi mengelola paradoks tersebut, dipengaruhi kompleksitas lingkungan (environmental complexity) serta motivasi kognitif (cognitive motivation). Motivasi kognitif terdiri atas persepsi diri (self efficacy) kebutuhan atas tantangan (needs for cognition) serta penguasaan diri (personal mastery). Studi dilakukan pada seluruh koperasi masyarakat kehutanan di bawah program pemberdayaan Perhutani yang telah berdiri lebih dari 3 tahun. Yakni sebanyak 189 koperasi di 4 provinsi di Jawa, dengan 561 pemimpinnya sebagai responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompleksitas kognitif berpengaruh positif pada perilaku komersial dan perilaku pro-sosial. Kedua elemen tersebut juga berpengaruh positif pada performa keberlanjutan. Kompleksitas kognitf dipengaruhi oleh kompleksitas lingkungan. Adapun dari tiga elemen motivasi kognitif, hanya kebutuhan atas tantangan (needs for cognition) yang berpengaruh positif pada kompleksitas kognitif. Dia aspek lain, yakni persepsi diri (self efficacy) dan penguasaan diri (personal mastery) tidak berpengaruh nyata.

---

This dissertation examines how cognitive complexity of leaders in social enterprises may affect their paradoxical behaviors needed in managing social enterprises, namely commercial and pro-social behaviors. Cognitive complexity is one's ability to construe information in a multidimensional way, including paradoxical situations. The nature of social enterprise is paradoxical in that it needs to deliver both economic and social purposes. The level of leaders' cognitive complexity is associated with ability to demonstrate both commercial and pro-social behaviors. The higher their cognitive complexity is, the higher their commercial and pro-social behaviors are. Furthermore, higher commercial and pro-social behaviors of the leadership team lead to higher sustainability performance of social enterprises. Leaders under this study are leaders of forestry community cooperatives. These cooperatives may be classified as a simple firms in that the role of their leaders may affect the firm's outcomes. Hence, examining the cognitive complexity of the social enterprises' leaders and relating it to the organizational sustainability performance is considered necessary. There are 567 leaders of 189 cooperatives in the study, which represent all cooperatives who have been working for 3 years or more during the research. The result of the study indicate that the cognitive complexity of cooperatives leaders is positively related to both commercial and pro-social behaviors. In addition, it suggests that the higher leadership's team of forestry cooperatives leads to higher sustainability performance of the cooperatives. "

"ABSTRAKTulisan ini mengkaji tentang peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumberdaya hutan (repong damar). Permasalahan yang berusaha dijawab adalah, " mengapa keberadaan repong damar di desa-desa di Krui terus berlanjut dari generasi ke generasi ? Berdasarkan pada permasalahan tersebut maka tulisan ini saya beri judul "Repong Damar: sistem pengelolaan sumberdaya hutan berkelanjutan, di desa Waysindi, Krui, Lampung Barat." Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan yang telah saya lakukan di desa Waysindi, Krui, Lampung Barat selama empat bulan. Pengumpulan data saya lakukan dengan cara pengamatan terlibat dan wawancara mendalam dengan para informan serta studi dokumentasi dari tulisan-tulisan terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan repong damar yang terus berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) adanya institusi pewarisan yang keberadaannya mampu mengatur anggota masyarakat setempat dalam mengelola sumberdaya repong damar. Repong damar sebagai harta kekayaan keluarga hanya dapat diwariskan kepada anak laki-laki tertua (sal tuha bakas), tidak terbagi-bagi pada seluruh anak (sistem pewarisan tunggal). Bagi penerima waris hanya mempunyai hak penguasaan atas harta tersebut dengan konsekuensi-konsekuensi yang menyertainya. Sedangkan hak kepemilikan tetap berada pada keluarga. Suatu tindakan menjual-belikan atau mengalihfungsikan harta waris repong damar sangat dilarang atau ditabukan oleh masyarakat yang bersangkutan; (2) dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan repong damar (mulai dari pembukaan lahan hingga pengunduhan hasil) dilakukan sedemikian rupa (secara radar) sehingga repong damar tetap dapat terjaga keberlanjutannya. Dalam hal ini, untuk memanfaatkan dan mengelola repong dammar tersebut mereka telah menciptakan dan mengembangkan teknologi tradisional, sehingga repong damar terus dapat bermanfaat baik secara ekonomi maupun ekologis. Sementara itu, teknologi tradisional yang telah dimiliki tersebut terus disosialisasikan kepada setiap anggota keluarga dan masyarakatnya dari generasi ke generasi; (3) adanya migrasi ke luar bagi sebagian anggota masyarakat setempat pada gilirannya mengurangi tekanan (eksploitasi) terhadap repong damar. Di samping itu, mereka yang bermigrasi dan telah mendapatkan sumber penghidupan baru, sebagian penghasilan (uang/barang) dikirim ke desa untuk membantu ekonomi rumah tangga keluarganya di desa; (4) repong damar dibudidayakan dan dikembangkan oleh penduduk setempat secara meluas karena adanya permintaan pasar dan juga didukung oleh adanya fluktuasi harga yang relatif kecil dari waktu ke waktu."

"Manajemen pengelolaan dan pemanfatan hutan di Indonesia gagal mewujudkan hutan lestari dengan salah satu indikasi laju deforestasi masih tinggi. Kerusakan hutan berdimensi gender karena besaran penderitaan yang ditanggung perempuan lebih berat dibandingkan laki-laki sebagai konsekuensi logis dari fungsi reproduksi, produksi dan konsumsi yang melekat padanya. Masyarakat desa Beji memiliki ide inspiratif model pengelolaan konflik pemanfaatan hutan yang mampumemberikan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi banyak pihak. Penelitian ini bertujuan memformulasikan model pengelolaan konflik pemanfaatan sumber daya hutan yang dilakukan masyarakat desa Beji. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana masyarakat desa Beji memecahkan persoalan secara bijaksana pada saat menghadapi konflik antara fungsi hutan satu dengan yang lain supaya dapat diambil keputusan yang lebih memberikan rasa keadilan dan kesejahtaraan bagi banyak pihak? Penelitian menggunakan model riset partisipatoris, untuk menganalis data temuan lapangan supaya lebih mendalam menggunakan unsur metode filsafat berupa hermeneutika dan heuristika.Hasil penelitian masyarakat desa Beji menyelesaikan konflik pemanfaatan sumber daya alam hutan dengan mengembangkan pola berpikir sintesis, membangun pola hubungan dialektika positif antara perempuan dengan laki-laki, memprioritaskan kelestarian serta kesejahteraan semua mahkluk dalam jangka panjang. Nilai-nilai feminitas yang digunakan sebagai fondasi penyelesaian konflik pemanfaatan sumber daya alam adalah hormat terhadap kehidupan, kerjasama secara harmoni dengan seluruh unsur kosmis, peduli pada kepentingan semua pihak, kasih sayang (welas asih) terhadap semua mahkluk, dan berorientasi bagi kesejahteraan generasi sekarang maupun mendatang."

"Dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan yang' bermaterikan kelestarian fungsi ekonomi, fimgsi ekologi dan fungsi sosial dari sumber daya hutan maka kehidupan masyarakat selcitar hutan hams menjadi perhatian karena kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan yang membutuhkan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat ?-selcitar hutan menjadi kebutuhan demi masyarakat sekitar hutan dan sekaligus pelaksanaan pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Untuk keberhasilan pemberdayaan masyarakat, maka pemanfaatan modal sosial adalah Suatu kehamsan, karena modal sosial adalah suatu nilai norma-norma yang tcrbcntuk yang dihasilkan dalam suatu interaksi yang cukup panjang dalam suatu masyarakat dan menjadi acuan dalam bersikap, bcrperilaku, berinteraksi, dan berinterelasi dalam masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan. Tujuan Penelitian adalah merumuskan konscp hipotetik model pemberdayaan masyarakat sckitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjuian dengan kajian pemanfaatan modal sosial masyarakat sekitar hutan. Manfaat penelitian adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang model pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkelanjutan ditinjau dengan pendckatan dan kajian pemanfaatan faktor pembentuk modal sosial masyarakat sekitar hutan sehingga dapat menjadi acuan dalam pcugambilan kebijakan terhadap pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dalam rangka pengelolaan sumber dgya hutan berkelanjutan. Metodologi penelitian dilakukan dengan metode kualitatif ?dan kuantitatif dcngan pendekatan dan pengujian konsep Structural Equation Modelling Cross Section dan pembuatan Model Dinamis. Penelitia menghasilkan penemuan rumusan konsep hipotetik Model pcmberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan dengan memanfaatkan modal sosial masyarakat sekitar hutan, model temebut memberi gambaran bahwa modal sosial berpengaruh langsung dan tidak langsung secara signiiikan terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya hutan berkclanjutan. Modal sosial masyamkat sekifar hutan akan termanfaatkan secara optimal melalui pemanfaatan dan penguatan modal sosial masyarakat sekitar hutan yang dilakukan mclalui mekanjsmc konsep timbal balilc, konsep saluran informasi dan konscp kctaatan norma, adat dan nilai budaya.

---

In the frame of sustainable forest resources management , the consisting of economical function, ecological function and social function conservation from the forest resources, that livelihood conmiunity surrounding forest must be concerned because social economics conditions of community surrounding forest requires empowering. Empowerment of community surrounding forest is becoming from community surrounding forest and implementation of sustainable forest resources management. For successfully for empowerment of community, and then social capital utilization is must be, because social capital is a norm value that formed and resulted in interaction that is long enough in a community, and become a reference in having attitude, behaving, interacting, and interalating in society to achieve common goals in sustainable forest resources management.

Research objectives is to formulate hypothesis concept of forest communities empowerment model in sustainable forest resources management by utilizing social capital surrounding forest. Benefits of study are to enhance understanding 'about community empowerment model in sustainable forest resources management. It is review with the approach and study of taking advantage component factors of social capital. Therefore, it can be a reference in policy making toward forest communities empowerment model, in the frame of sustainable forest resources management. Research Methodology is conducted by using qualitative and quantitative method with concept best using structural equation modeling, cross Section table and dynamic model.

Research finding resulted hypothesis concept formulation of community empowerment model in sustainable forest resources management by taking advantage capital social of forest communities. The model explained that social capitals of forest communities have significant impact toward community empowerment process and sustainable forest resources management both directly and indirectly. Social capital will be utilized optimally through utilization and strengthening social capital forest communities was conducted through mutual mechanism concept, concept of information channel and obedience of norm, tradition and culture value."

"ABSTRAKHutan merupakan sumberdaya alam dan lingkungan yang mempunyai peranan strategis bagi bangsa Indonesia, terutama sebagai pelindung ekosistem flora, fauna dan plasma nutfah. Kepentingan masyarakat terhadap hutan sebagai sumberdaya alam, tidak hanya memberikan ruang atau lahan usaha tani, tetapi juga bermanfaat dalam memberi kesempatan kerja.Berbagai alternatif bentuk pengelolaan hutan terus dikembangkan, salah satunya adalah dengan pengembangan model untuk mendapatkan hasil yang optimal. Pembangunan hutan kemasyarakatan (HKm) untuk selanjutnya disebut dengan HKm, merupakan salah satu alternatif model pengelolaan hutan tanaman yang dikelola bersama antara pemerintah dengan masyarakat sekitar hutan.Banyak uji coba dilakukan pada model HKm, salah satunya adalah uji coba dengan menggunakan program tujuan berganda dengan menitik-beratkan pada variabel sosial ekonomi terutama nilai finansial komoditi. Pada umumnya model yang dikembangkan tersebut kurang berhasil, karena kurang mempertimbangkan kondisi fisik lahan sebagai faktor penentu disamping faktor sosial ekonomi.Studi ini mencoba mengembangkan model HKm optimal. Metode yang digunakan untuk pengembangan model lahan HKm optimal adalah metode survei dengan pendekatan komplek wilayah dalam ilmu geografi. Variabel yang digunakan adalah variabel fisik dan sosek, dan keduanya diperhitungkan sebagai faktor yang memberikan kontribusi sama.Pengembangan model lahan HKm optimal memberikan masukan berupa tingkat kesesuaian lahan terhadap tujuh komoditi dan penyebarannya, serta distribusi spasial lahan HKm optimal dinilai dari faktor fisik maupun sosial ekonomi. Tingkat kesesuaian lahan dalam penelitian ini menghasilkan dua kriteria terhadap tujuh komoditi yang disesuaikan dengan keinginan masyarakat, yaitu: (a) tingkat kesesuaian lahan fisik. (b) tingkat kesesuaian lahan sosial ekonomi. Sedangkan distribusi spasial sebaran lahan HKm optimal, diperoleh tiga kriteria menurut gradasi dari tingkat yang tertinggi sampai terendah tingkat keberhasilannya, yaitu : (a) sebaran lahan optimal I . (b) sebaran lahan optimal II, (c) sebaran lahan optimal III.Kekuatan dari pengembangan model lahan HKm optimal adalah diperhitungkannya kondisi fisik lahan sebagai faktor yang mendukung model hutan kemasyarakatan, dengan diketahuinya sebaran lahan optimal I sampai optimal III dapat memberi informasi keberhasilan dan perlindungan terhadap kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat.

---

ABSTRACTOptimum Community Forestry (HKm) Land Modeling Development (Case Study in Labanan Forest Area, Berau District, East Kalimantan Province)Forest has been considered as a natural resources which has strategic role for Indonesian's people, mainly for protecting land and all people, animals and trees who depend on it. Forest as a natural resources not only give space for agriculture sectors, but it can give job opportunities for other sectors.Various alternatives in managing the forest have been developed continuously. Develop in forest modeling has aim to get the optimum yield. Social forestry (later called by Hkm) is an alternative model in managing forest plantation. This model involves government and people around the forest.Several efforts have been done in applying HKm model. One of the model used multi purpose program focusing on financial value of the commodities. Generally, such a model doesn't work successfully. This model was neglecting physical land condition as a critical factor as well as socio economic factor.This research tried to develop the optimum Hkm land modeling. The research methods were done using survey with considering landscape approach of geographical science. Physical and socio economic variable had been counted can give equal contribution.The optimum Hkm land modeling give information on land suitability level for seven commodities and their distribution spatially. There are two criteria for those 7 commodities according to local people perception; those are physical land suitability and socio economic land suitability. The optimum Hkm land spatial distributions have three classes, those are: a). First optimum land distribution, b). Second optimum land distribution, c). Third optimum land distribution.Considering physical factors as a variable in developing Hkm land modeling are the strength point of the optimum Hkm land modeling. The spatial distribution of the optimum Hkm land give information on the success and failure of land utility in order to achieve people prosperity and ensure the forest sustainability.

---

"

"Tesis ini berupaya mendalami pola-pola adaptasi yang dikembangkan penduduk Pesisir Krui menanggapi tantangan/dilema dalam mempertahankan keserasian dengan lingkungan hidupnya dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola adaptasi yang dikembangkan masyarakat dalam merespon keterbatasan lahan dan sumberdaya alam, intervensi ekonomi pasar, dan intervensi politik telah melemahkan kohesi sosial dan memicu munculnya gejala-gejala sosial yang mengarah pada konflik dan tindak kekerasan yang membahayakan stabilitas keamanan sehingga mengganggu ketahanan nasional. Penelitian menyarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kehutanan harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat serta tidak bersifat represif dan diskriminatif. Selain itu, perlu upaya penguatan kelembagaan adat dan penciptaan diversifikasi lapangan pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

---

This thesis attempts to explore the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents, as a response to the challenge/dilemma in sustaining harmony with the environment from the perspective of national resilience. This research was conducted with qualitative descriptive method. The result showed that the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents as a response to the scarcity of land, the intervention of market economy, and the intervention of politic has affected weakening social cohesion and rised social phenomenon such as conflict and violence which endangering the security stabilities thus disturbed national resilience. This research suggest to the government policies interrelated of forestry must be pay attention ecology aspect, economy, social and culture of local society as well as not repressive and discriminate. Besides that, necessary effort strengthened the indigenous institution and creating the diversification of occupation to reduce the interpendency of peoples to the forest resources."

"Skripsi ini membahas kontestasi akses dan eksklusi yang melibatkan Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), dan masyarakat lokal dalam program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Hutan Pangkuan Desa (HPD) Desa Cihideung. Program PHBM memiliki ekspektasi untuk memperluas akses masyarakat desa hutan ke dalam pengelolaan sumber daya hutan. PHBM mensyaratkan adanya kemitraan antara Perhutani dan LMDH Cihideung untuk bersama-sama mengelola dan bagi hasil dari pengelolaan lahan hutan HPD. LMDH Cihideung secara kelembagaan memiliki peran untuk menjembatani akses masyarakat lokal Cihideung yang ingin memanfaatkan lahan hutan Cihideung. Melalui kerangka kerja akses dan ekslusi, temuan lapangan di HPD Cihideung menunjukan bahwa LMDH Talaga muncul menjadi aktor lokal yang menantang dominasi Perhutani melalui kontestasi masalah pengelolaan wisata off-road Safari Hutan. Di sisi lain kehadiran PHBM justru memperkuat posisi kekuasan sebagai LMDH Cihideung sebagai aktor lokal yang dominan dalam pengelolaan Hutan HPD Cihideung. Dominasi LMDH Cihideung dalam pengelolaan HPD Cihideung berdampak kepada pengeksklusian aktor-aktor lokal lainnya yang dahulu dapat mengakses HPD Cihideung. Dominasi dan kekuasaan LMDH Cihideung tidak terlepas sumber kekuasaan di tingkat lokal yang diraih melalui mekanisme akses untuk meraih, mengendalikan, dan mempertahankan kendali akses. Kepemilikan mekanisme akses dapat digunakan sebagai kuasa eksklusi untuk membatasi akses bagi aktor lainnya. Satu mekanisme akses yang memperkuaat kekuasaan LMDH Cihideung adalah adanya temuan sokongan Organisasi Massa (Ormas) yang menyokong LMDH Cihideung dalam pengelolaan HPD Cihideung. Adanya sokongan Ormas spesialis mempertimbangkan skrisp ini untuk menggunakan perspektif relasional melalui hubungan sosial kunci yang membentuk kekuatan daya tawar seorang aktor dalam meraih akses sekaligus mengekslusikan aktor lainnya. Temuan skripsi ini menunjukan bagaimana program pengelolaan hutan bersama masyarakat oleh Negara justru menguatkan aktor lokal yang telah memiliki mekanisme akses melalui hubungan sosial kunci, dan semakin mengeksklusikan aktor lokal yang tidak memiliki mekanisme akses. Secara empiris skripsi ini menunjukan adanya kehadiran Ormas spesialis kekerasan di dalam pengelolaan hutan masyarakat yang menyokong aktor lokal sebagai sumber kekuasaan dalam memperkuat mekanisme akses dan sebagai kekuatan daya tawar untuk mengeksklusikan aktor yang subordinat. "